TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sering terputusnya pasokan listrik ke rumah-rumah pelanggan membuat warga kesal. Kejadian yang cukup sering terjadi secara berulang-ulang ini dinilai sebagai ketidakprofesionalan pihak manajemen. Warga berharap petinggi PLN Riau menempatkan tenaga yang mumpuni agar kota Tembilahan tidak lagi kembali ke jaman batu.

“Kejadian sering terputusnya pasokan listrik secara mendadak ini cukup membuat kita kewalahan. Bahkan tidak mengingat waktu lagi. Baik siang dan bahkan dimalam hari. Usaha kita yang setiap hari sangat bergantung kepada pasokan listrik, dengan kejadian serupa ini tentunya akan sangat merugi,” Ungkap Herman, seorang pengusaha fotocopy di Kota Tembilahan , selasa (5/1)

Sekjed Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) Kabupaten Indragiri Hilir, Indra Gunawan juga mengkritik pelayanan PLN yang dinilainya semakin mengalami penurunan. Menurut Indra, berubah status PLN Ranting Tembilahan menjadi Rayon Tembilahan dengan Pimpinan baru bukannya malah memberikan pelayanan baik tetapi semakin mengecewakan.

“Tembilahan pernah seperti jaman batu. Listrik PLN setiap hari tidak pernah normal. Artinya lebih banyak mati daripada hidup. Namun hal itu akhirnya bisa teratasi dan berlangsung cukup lama. Sayangnya, begitu PLN naik status menjadi Rayon. Kok kejadian seperti itu berulang kembali. Terus terang secara pribadi saya juga menyatakan rasa kekecewaan.” Ungkap Indra.

Indra menilai, apapun alasannya, kejadian ini memberikan gambaran lemahnya pengelolaan oleh manajemen PLN Rayon Tembilahan. Ia berharap agar pihak petinggi PLN dapat mendudukan tenaga yang lebih professional untuk menjadi pimpinan PLN Rayon Tembilahan.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Masyarakat meminta rencana pemekaran Indragiri Selatan (Insel) tidak hanya sekedar dijadikan permainan politik.

Diakui seorang tokoh masyarakat Kemuning, Raja Tamrin RM, Rencana pemekaran Insel sudah bergulir sejak 11 tahun yang lalu. Pilkada sebelumnya, baik Pilkada Inhil maupun Pilgubri, wacana pemekaran Insel juga sempat menghangat. Tapi akhirnya kembali sunyi. “Kita tentunya berharap, menghangat kembali wacana ini menjelang Pilkada 2013 tidak kembali dijadikan permainan politik. ” Ungkap Raja Tamrin RM dalam pertemuan dengan Komisi satu DPRD Provinsi Riau belum lama ini.

Ditambahkannya, pemekaran wilayah murni sebagai sebuah upaya untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jangan  dimanfaatkan untuk kepentingan politik hanya sekedar untuk  menarik simpati.(dro/*3)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Rapat paripurna rekomendasi pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan (Insel) paling lambat akan dilaksanakan pada bulan Maret Mendatang.

Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Riau, Masnur usai melakukan tinjauan calon Ibukota Kabupaten Insel belum lama ini. Diakuinya, hasil dari kunjungan itu juga didapati bahwa unsur tokoh masyarakat tidak mempermasalahkan dimana nantinya letak Ibu Kota Kabupaten. “ Mereka menegaskan yang terpenting pemekaran segera terwujud. Dimanapun letak Ibu Kota tidak menjadi masalah,” Kata Masnur.

Terkait usulan calon Ibu Kota, Kemuning dan Keritang nantinya akan dirangkum dan dimasukan ke dalam persetujuan rekomendasi pemekaran Insel. “Selambatnya kita akan paripurnakan pada Maret mendatang. Hasilnya akan segera kita teruskan ke DP Otda Depdagri .” Pungkas Masnur.(dro/*3)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kabupaten Indragiri Hilir, Fajar Husin mewanti-wanti, khususnya kepada petugas lapangan untuk tidak melakukan pungutan biaya tambahan atas pelayanan yang diberikan. Jika dilanggar, ia mengaku tidak segan untuk menjatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan berlaku.

“Tidak ada biaya tambahan diluar ketentuan untuk pelayanan yang diberikan, apapun alasannya,” Ujar Kadispenda, Fajar Husin kepada Wartawan di Tembilahan, Selasa (5/1).

Fajar juga menyampaikan bahwa Dinas yang berada di bawah pimpinannya,  kini terus berupaya meningkatkan pelayanan publik terutama dalam mempermudah wajib pajak membayar kewajibannya.

“Inovasi terus kita lakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan. Kedepan kita berharap dengan semua upaya ini tidak ada lagi keluhan masyarakat,” Harap Fajar. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Waktu pasti pelaksanaan mutasi pejabat dilingkungan Pemkab Inhil tergantung kepada keputusan Bupati. Namun diakui, saat ini Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Inhil tengah melakukan pembahasan.

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Alimuddin RM kepada wartawan, Selasa (5/1).  Menurut Sekda, diperkirakan, 6 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada Bupati Inhil dan Pilgubri (September 2013. Red) rencana mutasi sudah dilaksanakan.

”Masih dalam pembahasan. Pelaksanaannya, kita belum bisa pastikan. Semua tergantung keputusan Bupati. Namun diperkirakan enam bulan sebelum Pilkada dan Pilbugri mutasi sudah dilaksanakan..” Ungkap   Sekda.

Sekda juga menerangkan, rencana mutasi di lingkungan Setdakab Inhil  nantinya adalah pejabat eselon II, III dan IV. Baperjakat tengah melakukan sidang pembahasan mengenai siapa saja pejabat yang akan dimutasi tersebut.
“Kalau orat-oret itu ada. Namun pastinya tentu setelah tim selesai melakukan pembahasan,” Punkgas Sekda.(dro/*0)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir menginstruksikan semua PNS di lingkungan Pemkab Inhil tidak memberatkan warga.
Ini berhubungan dengan pelayanan publik. Apabila memang tidak ada Perda atau aturan lainnya, PNS diperintahkan tidak memungut biaya apapun. Hal itu bertujuan meringankan beban warga.
Menurut H Indra Muchlis Adnan SH kehidupan warga yang sudah berat tidak boleh lagi dibebani. Semua urusan yang dilakukan oleh warga dimintanya tidak ditahan dan diperlambat.
Pola birokrasi lama yang ingin dilayani, dinyatakannya harus diubah. Karena tuntutan saat ini adalah optimalisasi pelayanan publik. Warga yang kian pintar membutuhkan pelayanan yang baik.
“Kalau ada warga minta pelayanan, berikan segera. Paling tidak ada jawaban, agar warga bisa mengetahui apa saja yang harus mereka siapkan jika melakukan pengurusan sesuatu”jelas Bupati.
Pemkab Inhil pun sudah turut meringankan beban RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan terdepan. Unit pelayanan ini semenjak Indra Muchlis Adnan menjabat sebagai Bupati diberikan honor yang include dengan dana desa mandiri.
Meski honor itu belum besar seperti yang diharapkan. Namun apa yang sudah diberikan saat ini sebagai bentuk keseriusan Pemkab Bumi Sri Gemilang dalam memberikan perhatian. Keterbatasan anggaran menyebabkan perhatian itu belum seperti yang diharapkan.
“Kita minta jangan ada pungutan apapun kepada warga. Terkecuali jika memang itu sudah diatur dalam aturan yang jelas, hal itu jelas harus ditaati”ungkap Bupati.(dro/adv pemkab inhil)