Tembilahan (www.detikriau.org) – Secara Fungsi, APBD Inhil 2013 sudah bisa dipergunakan termasuk keperluan pembiayaan Tahapan Pilkada, baik pendanaan Panwaslu maupun KPUD. Sedangkan keperluan proyek pembangunan kini masih harus menunggu proses pelelangan.

“Pada perinsipnya, APBD Inhil 2013 sudah dapat digunakan, dengan catatan seluruh persyaratan seperti administrasi untuk pemanfaatannya  sudah tidak ada masalah. Artinya secara fungsi APBD Inhil sudah dapat dipergunakan. Demikian juga untuk keperluan tahapan Pilkada.” Ujar Sekdakab Inhil, H Alimudin RM, Kamis (14/2)

Keperluan proyek pembangunan menurut Sekda belum dapat digunakan karena masih menunggu beberapa proses, seperti pelaksanaan lelang dan tender. Oleh sebab itu, dia meminta kepada seluruh satuan kerja (Satker) secepatnya menyelesaikan berbagai persyaratan untuk keperluan itu.

“Jangan sampai terjadi keterlambatan lagi, karena ini tidak kalah penting dengan yang lain. Keterlambatan dalam meyiapkan persyaratan, tentunya akan menghambat proses pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah.” Pesan Sekda. (dro/*1)

TEMBILAHAN(www.detikriau.org) – Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Panwascam) hingga saat ini belum terlaksana. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih menunggu anggaran yang belum dikucurkan dari Banwaslu Provinis Riau.

Jika sesuai intruksi Banwaslu Provinsi, formulir pendaftaran anggota Panwascam sudah disebarkan pada tanggal 12 Februari kemarin. Namun karena masih menunggu pencairan dana terpaksa ditunda.

“Pelantikanya anggota Panwaslu, kalau berdasarkan jadwal akan dilakukan pada tanggal 11 Maret mendatang. Demikian pula dengan pemberian Bimbingan Teknis (Bimtek). Mudah-mudahan dana yang kita harapkan ini bisa cair dalam waktu dekat,”ungkap Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Helly Wenny Susanty, SH, MH.

Secara  fungsi, Panwaslu Inhil, sudah berjalan dengan melakukan pengawasan terhadap kerja Komisi Pemulihan Umum Daerah (KPUD) Inhil. Antara lain pengawasannya terhadap rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Inhil priode 2013-2018.

“Demikian juga dengan pengawasan untuk legeslatif juga sudah berjalan dan laporannya juga sudah kita sampaikan kepada Banwaslu,” katanya lagi.

Meski tidak turun langsung kelapangan, namun pengawasan yang dimaksud Ketua Panwaslu Inhil ini dilakukannya melalui koordinasi dengan Ketua KPUD Inhil. Lagi-lagi masalah anggaran menjadi juru kunci untuk kegiatan itu. Sebenarnya melalui APBD Inhil 2013, Panwaslu kata Helly, juga mendapat bantuan dana sebesar Rp 2 miliar.

“Tapi belum bisa dicairkan, karena RKA kami belum selesai, masih ada perbaikan.”pungkasnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN(www.detikriau.org) – Tingginya intensitas curah hujan di beberapa pekan awal tahun 2013 ini dikhawatirkan berpotensi meningkatnya populasi nyamuk Aides Aigepty. Menghindari terjadinya serangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), warga diminta untuk waspada.

Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Rasul Alim, kondisi hujan yang terus menerus dikhawatirkan dapat menyebabkan genangan air yang akan erpotensi meningkatnya populasi nyamuk Aedes.

“Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada penyakit ini, tentu dengan tetap memelihara kebersihan lingkungan,”kata Rasul, Kamis (14/2).

Dirinya juga menghimbau agar masyarakat melakukan gerakkan 3M (Menguras, Menutup, Menguburkan) dilingkungan mereka. Jika gerakan itu di lakukan dilingkungan sekitar dia yakin dapat meminimalisir perkembang biakan nyamuk Aedes.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Tanpa adanya dukungan  sistem pengelolaan Rekam Medis yang baik dan benar, mustahil tertib administrasi Rumah Sakit akan berhasil. Guna terwujudnya hal itu, RSUD Puri Husada Tembilahan mengadakan mesin cetak Patient Medical Card (Kartu Berobat Pasien) berbahan plastik seperti bentuk kartu ATM.

“Selama ini kartu berobat pasien hanya berbahan kertas karton yang mudah hilang dan apabila terkena air akan mudah robek, sehingga berdampak terganggunya sistem rekam medis itu sendiri. Selain itu, map yang berisi data rekam medis pasien maupun kartu berobat pasien itu sendiri banyak yang ganda akibat dari kartu yang hilang,” Ujar Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr.H Irianto, SpPD kepada wartawan, Kamis, (14/2), di ruangan kerjanya.

Ditambahkannya, hal ini juga sangat membantu petugas dalam mendata para pasien yang sering kehilangan kartu berobatnya dan datanya pun tidak menjadi ganda, sehingga tidak perlu membuat data baru. Sementara data rekam yang lama sangat diperlukan bagi dokter untuk menentukan tindakan medis dan pengobatan selanjutnya.

Penyelenggaraan Rekam Medis adalah proses kegiatan yang dimulai  pada saat diterimanya pasien di Rumah Sakit, diteruskan kegiatan pencatatan data medik pasien selama mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit. Kemudian dilanjutkan dengan penanganan berkas Rekam Medis yang meliputi penyelenggaraan penyimpanan serta pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan.

Terobosan baru ini akan membantu proses kelancaran di loket pendaftaran, karena data akan terekam dan tersimpan di file dan kecil kemungkinan kartu tersebut akan hilang maupun robek. “Insya Allah tahun ini melalui APBD juga akan ada pemasangan jaringan SIM RS (Sistem Informasi Management Rumah Sakit) yang dapat di akses dan online setiap saat,” imbuhnya.

Disamping meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, menurut H. Sinaga, seorang staf rumah sakit menyatakan bahwa sejak awal pengangkatan Dr Irianto sebagai Direktur RSUD PH, yang bersangkutan memang berkomitmen akan melakukan program Pemerintah, Go Green, khususnya di lingkungan rumah sakit.

Dirut kata Sinaga, selalu berusaha dan berkoordinasi mencari bibit bunga dan pohon pelindung ke Instansi–instansi terkait dan donatur lain termasuk sumbangsih dari karyawan/i rumah sakit.“Mari kita dukung rencana dan program-program Beliau dalam rangka meningkatkan pelayanan rumah sakit yang lebih prima.”, ujar H.Sinaga(dro/*2)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Sejak digulirkannya program otonomi desa menuju desa mandiri. Desa di Indragiri Hilir dinilai sudah mulai pandai merancang pembangunan di wilayahnya masing-masing.
Walau dalam merancang pembangunannya itu harus didampingi oleh konsultan pendamping yang ahli. Kemajuan tersebut merupakan loncatan besar dalam penerapan otonomi desa di Bumi Sri Gemilang.
Pelaksanaan otonomi desa di Inhil pun sudah diakui telah  memberikan banyak hal positif bagi warga. Banyak pula daerah lain di Indonesia yang mempelajari pola yang diterapkan daerah ini.
Sejak digulirkan pada 2005 silam, program itu dinyatakan Bupati Inhil, DR H Indra Muchlis Adnan terus disempurnakan dari waktu ke waktu .
Dampak nyata yang bisa dilihat adalah tterbangunnya infrastruktur fisik dan non fisik di pedesaan. Hebatnya lagi, pengalaman bertahun-tahun melaksanakan program tersebut,  desa pun  pandai merencanakan pembangunannya sendiri.
Selain itu desa pun sudah belajar menggali pendapatan asli sendiri. Walaupun belum seluruh desa memiliki pendapatan sendiri, namun desa di Inhil saat ini sudah jauh berkembang.
“Saat ini, desa di Inhil telah jauh berubah. Pola pemberdayaan yang bersifat bottom up tidak hanya membuat desa bangkit. Tetapi juga membuat program yang dibuat desa bersangkutan  tepat sasaran” jelas Bupati.
Beberapa Kades di Inhil menyatakan secara tegas pula perencanaan yang bottom up sangat diperlukan desa.
Sebagaimana yang diungkapkan Kades Rumbai Jaya, Sukamto. Menurut dia, keleluasaan bagi desa dalam merancang pembangunannya membuat apa yang dibangun sesuai dengan harapan masyarakat.
Selain itu, rasa memiliki warga desa terhadap hasil pembangunan itupun demikian tinggi. Pasalnya apa yang dibangun, memang yang dibutuhkan warga.
“Sebelum penerapan otonomi desa, sangat sulit bagi kami membangun desa. Bukan hanya karena jarang ada kue pembangunan yang sampai ke desa. Pembangunan itupun dirancang bukan oleh kami”kata Sukamto.
Senada dengan Sukamto, Kades Karya Tani, Anang Hermansyah mengungkapkan hal serupa. Desa yang dipimpinnya berada jauh di pedalaman. Sangat jarang proyek pemerintah masuk ke desa itu.
Semenjak diberlakukannya program otonomi desa. Kini Desa Karya Tani menurut Anang sudah banyak membangun infrastruktur yang diperlukan warga. Bukan hanya jalan utama di pedesaan, tetapi sarana lain yang diperlukan warga juga sudah dimiliki desa itu.(dro/humas Pemkab Inhil)

TEMBILAHAN(www.detikriau.org) – Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan, menjatuhkan hukuman kepada dua anggota Polsek Kemuning, Briptu Oloan Aruan dan Brigadir Bunayar masing-masing 2 tahun 10 bulan, Selasa (12/2). Keduanya terlibat dalam kasus penggelapan barang bukti (BB) sabu-sabu sebanyak 5 Kg.

Vonis yang di jatuhkan pada kedua terdakwa ini lebih ringan dari tuntutan jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan tuntutan sebelumnya masing-masing 4 tahun. Dalam amar putusan yang dibacakan oleh hakim ketua, Dedy Hermawan SH, MH, terdakwa terbukti bersalah dan melanggar hukum dengan menggelapkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 Kg.

“Dari hasil tangkapan sebanyak 15 Kg sabu-sabu tersebut 5 Kg-nya sudah berganti dengan garam. Diduga hal itu sengaja dilakukan para terdakwa untuk kepentingan lain,”ungkapnya membacakan amar putusan.

Kuasa hukum terdakwa, Yusmar Haryanto SH. nyatakan masih pikir-pikir terhadap vonis tersebut. Salah satu ketidak puasan itu adalah, Yusmar menilai hakim dan JPU tidak dapat membuktikan dimana tertukarnya lima bungkus sabu seberat 5 Kg tersebut. “Yang jelas kita tidak puas dan masih pikir-pikir,”katanya singkat.

Usai persidangan terdakwa Oloan Aruan yang mengenakan baju kemeja hitam dan Bunayar berbaju kemeja motif belang, langsung digiring kedalam mobil tahanan kejaksaan Ngeri tembilahan, untuk di bawa ke Lembaga Pemasayarakat (LP) Kelas II Tembilahan

Sekedar mengingatkan kedua terdakwa telah disangkakan dengan menggelapkan BB sabu-sabu seberatk 5 Kg. Saat kejadian mereka bertugas sebagai anggota Polsek Kemuning Polres Inhil. Dalam sebuah oprasi saat itu, di perbatasan Riau-Jambi, pelaku berrhasil menangkap dua kurir narkoba yang membawa 15 Kg narkotika jenis sabu-sabu.(dro/*1)