“Sebuah program pembangunan, siapapun yang menjadi pemimpin dinyatakannya harus tetap berlanjut. Tidak boleh bongkar pasang, karena hal itu bakal tidak efektif”

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Membangun  tak semudah seperti membalik telapak tangan. Banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Membangun pun harus pula berkelanjutan. Tidak boleh tambal sulam dan tanpa perencanaan yang matang. Tujuannya supaya pembangunan yang dilaksanakan berhasil dan sesuai dengan harapan.

Tatkala ada kritik yang menyebut pembangunan  lamban. Hal itu disebut Bupati Inhil, Dr H Indra Muchlis Adnan sebagai sesuatu yang harus dihadapi. Dibutuhkan juga kesabaran dalam membangun daerah tersebut

“Kalau bisa kita sulap pembangunan, tentu kita sulap agar  cepat. Namun kita harus realistis, membangun tidak bisa disulap. Banyak hal yang harus dilalui dan dihadapi”jelas Indra Muchlis Adnan.  Indra Muchlis Adnan menyebut membangun infrastruktur banyak yang terkait. Pelaksana pembangunan, musim dan kondisi geografis turut berperan.

Kadangkala, pembangunan yang sudah direncanakan dengan matang dapat terhambat karena cuaca  maupun pelaksana yang tidak konsisten. Akibatnya bisa tidak maksimal. Semua itulah menurut Bupati yang harus dihadapi dan dilalui.

Sebuah program pembangunan, siapapun yang menjadi pemimpin dinyatakannya harus tetap berlanjut. Tidak boleh bongkar pasang, karena hal itu bakal tidak efektif. Terbatasnya anggaran, termasuk salah satu kendala yang harus dihadapi. Seluruh ruas jalan penghubung ditegaskan Indra Muchlis Adnan telah direncanakan peningkatan. Hanya saja karena berbagai kendala, peningkatannya tidak bisa serta merta jadi.

Bupati menunjuk contoh peningkatan kualitas jalan penghubung kawasan  Indragiri Hilir Bagian Selatan. Setiap waktu sudah dianggarkan perbaikan. Namun karena anggaran yang ada belum memadai, tidak dapat bisa dilakukan sekaligus.

“Membangun  tidak bisa abra kadabra. Langsung jadi dan siap. Intinya, kita semua terus berusaha sembari juga bersyukur”kata Bupati sambil berkata Jalan penghubung Insel yang saat ini sudah mulai ditingkatkan menurut Bupati harus pula disyukuri warga.

Pembangunan Jembatan Penyeberangan Sungai Gergaji yang sudah berfungsi dinyatakan demi mempermudah warga dalam berhubungan. Kelak, jika daerah itu sudah resmi mekar dari Inhil, seluruh infrastruktur yang dibutuhkan warga tidak ada lagi yang terkendala. Tinggal dilakukan peningkatannya agar dapat maksimal.(dro/*1/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Proyek bangunan pasar Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya ditenggarai disebabkan perencanaan proyek yang tidak matang. Salah satunya adalah penempatan lokasi yang dinilai tidak strategis hingga menyebabkan keengganan pedagang untuk pindah ke lokasi pasar tersebut.

Tudingan tersebut diakui oleh Kepala Desa Sungai Luar Irwan belum lama ini.  Menurutnya, pihak desa sebelumnya sudah menyatakan penolakan terhadap penempatan proyek pasar dengan anggaran sekitar 700 juta di lokasi pembangunan saat ini. Penolakan tersebut dikarenakan lokasinya yang cukup jauh dari perumahan penduduk.

“Terus terang kita sudah menolak lokasi pembangunan pasar Sungai Luar tersebut. Tapi kenyataannya, penolakan kita tidak digubris dan pembangunan pasar tetap dilakukan. Kenyataannya hingga sekarang pasar tersebut tidak bisa di fungsikan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Berkaitan dengan kondisi di atas, harus ada yang mesti dimintai pertanggungjawaban terhadap uang rakyat tersebut, baik pihak Eksekutif dan juga DPRD Inhil. Sebagaimana yang diucapkan oleh seorang fakar hukum di Kabupaten Indragiri Hilir Syafrizal Syarif SH.MH, saat dimintai tanggapannya beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan, apa yang ia sampaikan tentunya ada landasan hukum yang mengatur. Sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 Fungsi DPRD dan juga UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan daerah dimana dalam satu pasal mengatur permasalahan pengawasan Kepala Daerah terkait penggunaan anggaran.

“Pihak-pihak terkait meski dimintai pertanggungjawaban atas kondisi pasar Sungai Luar. Sangat disayangkan anggaran sebesar itu ternyata malah tidak termanfaatkan, padahal masih banyak persoalan lain yang meskinya bisa diperhatikan Pemkab Inhil,” ujarnya.

Anggota DPRD Inhil, Edi Gunawan dalam sebuah kesempatan mengungkapkan, beberapa pembangunan pasar yang tidak difungsikan hingga sekarang kesalahan mendasar terletak pada perencanaan yang tidak matang. Menurutnya masih ada pasar lain seperti Pasar Guntung dan beberapa pasar lainnya yang juga tidak bisa difungsikan sebagaimana harapan.

“Kita melihat sistem perencanaan pembangunan proyek tidak matang. Makanya banyak pembangunan yang dilakukan malah tidak termanfaatkan. Padahal kalau anggaran proyek-proyek tersebut bisa dialihkan untuk perbaikan jalan, saya yakin 100 persen seluruh jalan di ibu kota Kabupaten dan Kecamatan akan baik.”ujarnya.(dro/*2)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Orang tua siswa SMP Satu Atap Desa Bekawan Kecamatan Mandah mengeluh. Pasalnya, untuk mengikuti Ujian Negara (UN), pihak sekolah melakukan pungutan biaya sebesar Rp. 450 ribu per siswa. Mereka meminta pihak Disdik Inhil untuk mengambil sikap.

“terus terang ini sangat membertakan. Kita ngerti tidak ada lagi pungutan. Tapi kalau tak bayar, takutnya nanti anak kita tidak bisa mengikuti ujian,”Keluh salah seorang orang tua siswa kepada wartawan dan meminta namanya jangan dituliskan. Selasa (26/2)

Berdasarkan keterangan Dinas Pendidikan (Disdik) Inhil melalui Sekretaris, Zulkifli, pungutan seperti itu sudah tidak dibenarkan. Dirinya berjanji untuk mempertanyakan kebenarannya ke pihak sekolah.

Ketentuan UN gratis dijelaskan Irjen Kemendikbud RI, Haryono Umar tetap berlaku. Orang tua siswa jangan mau mengeluarkan uang jika ditarik untuk UN. Entah dengan modus uang bensin pengawas, konsumsi penjaga atau dana kebersihan ruang ujian. Biaya UN 2013 didanai oleh Negara dengan total dana mencapai 600 miliar. (dro/**)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dewan Perwakilan Mahasiwa (DPM) Universitas Islam Indragiri akan melaksanakan seminar sehari, terkait dengan revitalisasi 4 filar  kehidupan berbangsa dan bernegara. Rencannya pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada 4 Maret mendatang di Gedung Engku Kelanan Tembilahan.

“Sejauh ini persiapan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kita tentunya berkeinginan acara tersebut berjalan sukses sehingga output yang ingin kita hasilkan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Suwandri Ketua DPM Unisi, Selasa, (26/2).

Ia menjelaskan, 4 filar kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut adalah Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang semestinya menjadi harga mati dalam kita menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara ini.

Sementara itu, yang akan jadi pemateri pada seminar tersebut adalah Dandim 0314 Inhil, Kepala Pengadilan Negeri Tembilahan. ” kita juga sudah mengundang Ir H Lukman Edi Anggota DPR-RI, tapi sejauh ini belum ada konfirmasi yang bersangkutan apakah bisa hadir sebagai salah seorang pemateri pada kegiatan kita,” jelasnya.(dro/*2)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) -Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam (DPW FPI) Inhil, Selasa (26/2) mengirimkan kepada Pemkab Inhil berisikan penolakan dan meminta aktifitas tempat permainan billiar dan kafe yang dikeluhkan warga Jalan Pelajar Tembilahan Hulu dihentikan.

Surat tersebut merupakan tindaklanjut dari aspirasi dan pengaduan masyarakat RT 002, RW 003/ RW 008 Jalan Pelajar, Kelurahan Tembilahan Hulu yang menolak pendirian dan keberadaan tempat permainan billiard  dan kafe di lingkungan mereka, karena berpotensi jadi ajang maksiat. Selain itu berdekatan dan mengganggu ketenangan tempat ibadah.

“Ya, kami telah mengirimkan surat himbauan menolak dan meminta pihak Pemkab Inhil merespons tuntutan masyarakat tersebut. Karena kegiatan tersebut telah meresahkan masyarakat sekitarnya,” ungkap Ketua Dewan Syuro DPW FPI Inhil, Ustadz HM Ali Azhar didampingi Ketua Dewan Tanfidz, Asmadi Dubli kepada wartawan, Selasa (26/2).

FPI memberikan tenggat waktu satu minggu untuk melakukan langkah terbaik kepada Pemkab Inhil mengenai tuntutan yang disampaikan masyarakat tersebut. Jangan sampai lambannya tindakan penertiban dilakukan akan menimbulkan ekses tidak baik nantinya.

Untuk diketahui, masyarakat RT 002, RT 003/ RW 008 Jalan Pelajar, Kelurahan Tembilahan Hulu, Senin (25/2) lalu menyampaikan surat kepada Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam (DPW FPI) Inhil berisi penolakan keberadaan tempat permainan billiar dan kafe di lingkungannya.

Dalam surat tersebut secara tegas mereka menolak pendirian dan keberadaan tempat yang berpotensi jadi ajang maksiat ini, lebih-lebih tempat permainan billiar dan kafe ini berdekatan dengan rumah ibadah (Surau Darussalam di Jalan Pelajar Tembilahan Hulu).

Mereka menegaskan, tetap istiqomah melakukan penolakan dan akan melakukan perlawanan kalau tempat ini tetap berdiri. Surat yang
diteken koordinator warga H Abdurroni Rahman dan Ketua RT 002 Mukhyar,Ketua RT 003 Udin serta Ketua RW 008 Sumintra ini juga ditembuskan kepada Bupati Inhil, Ketua DPRD Inhil, Dandim 0314/ Inhil dan Kapolres Inhil serta pihak terkait lainnya.

Dalam surat ini juga disertakan tanda tangan puluhan kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Mereka juga menyatakan bahwa penolakan pembangunan tempat permainan billiard dan kafe ini juga didukung oleh Lurah dan Camat Tembilahan Hulu.(dro/rls)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kondisi ruas jalan penghubung Desa Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) menuju Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka kini semakin memprihatinkan. Agar bisa sekedar untuk dilalui, warga terpaksa melakukan gotong royong. Mereka berharap, kondisi seperti ini bisa disikapi dengan segera oleh Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan keterangan tokoh pemuda masyarakat Desa Sungai Empat, Herman, kerusakan jalan penghubung Desa itu sudah terjadi cukup lama. Kondisi ini semakin parah disebabkan tingginya pasang dan curah hujan yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Disepanjang ruas jalan penghubung Desa ini hampir bisa dikatakan tidak ada lagi yang bagus. Disana-sini dipenuhi kubangan berlumpur. Untuk melintasinya, warga terpaksa harus ekstra hati-hati. Makanya warga setempat berinisiatif melakukan perbaikan dengan cara bergotong royong.

Ditambahkannya, kegiatan goro dilakukan warga secara swadaya Ahad (24/2) kemaren juga mendapatkan partisipasi dari para tenaga pengajar di Desanya. Kerusakan ruas jalan ini tentunya juga akan mengganggu kelancaran tenaga pendidik untuk menjalankan aktifitas kesehariannya.

“Apapun kondisi ruas jalan ini, masyarakat terpaksa harus melaluinya. Kita tentunya berharap kondisi ini dapat menjadi perhatian pemerintah Kabupaten. Jika hanya kami lakukan secara swadaya, tentunya kita tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan biayanya,” Pinta Herman.

Apa yang disampaikan Herman juga dibenarkan oleh Kepala Sekolah sebuah Sekolah Menengah di Desa Sungai Empat, Sauri. Ia juga berharap agar jalan ini segera bisa dilakukan perbaikan agar aktifitas masyarakat bisa kembali lancar.” Mudah-mudahan harapan kami ini mendapatkan perhatian. Karena jalur lintas desa ini keberadaannya begitu penting bagi masyarakat setempat,” Harap Sauri.(dro/**)