Disbun Riau Respon Persoalan Kelapa Inhil

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zulher
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zulher

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Dinas Perkebunan Provinsi (Pemprov) Riau merespon sejumlah permasalahan perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terkait dengan harga kelapa yang belakangan anjlok.

Kepala Dinas Perkebunan Riau, H Zulher, saat berkunjung ke Tembilahan, Inhil Kamis (28/2) mengatakan dalam waktu dekat ini harga kelapa yang anjlok kembali akan membaik. Sementara itu untuk meningkatkan pendapatan petani, Disbun Riau akan sosialisasikan intensifikasi dan disertifikasi perkebunan inhil.

“Dalam rangka menyikapi permasalahan perkebunan di Inhil, kita sangat meresponnya  dengan melakukan kunjungan seperti ini. Kemudian terkait dengan permasalahan harga kelapa yang belakangan ini berfluktuasi mudah-mudahan dalam waktu dekat akan normal kembali,”ungkapnya.

Informasi mengenai rencana kenaikan harga kelapa di Inhil, Zulher mengakui bahwa pihaknya telah dua kali melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah pusat, sementara itu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat petani kelapa pihaknya juga akan melakukan kualitas pemeliharaan kebun, dan meningkatkan produktivitas hasil perkebunan.

“Banyak upaya yang kita lakukan untuk meningkatakan taraf kehidupan petani kebun di inhil. Salah satunya, kita akan membuat majalah perkebunan, dengan tujuan para petani nantinya, akan memahami tehnologi perkebunan, baik itu dalam mengoptimalkan lahan perkebunan,” jelasnya.

Melaui Anggaran Pendapat dan Belanja (APBD) Provinsi Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN), Disbun Riau telah mengupayakan melakukan peremajaan kebun keritis sekitar 1000 hektar. Maka itu, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap lahan keritis tersebut.

“2013 ini kita akan melatih masyarakat menjadi penangkar, sawit, kelapa, coklat, sagu dan karet. Dengan demikian masyarakat bersangkutan bisa mengimplemintasikan ilmu yang sudah dia dapatkan. Sehingga tugas pemerintah menjadi terbantu,” katanya lagi.

Selain kelapa, alam Inhil juga memiliki potensi untuk beberpa jenis tanaman seperi Nipah dan Sagu. Dua jenis tanaman ini bisa menjadi tanaman alternative ketika permsalahan harga perkebunan kelapa sedang dalam keadaan jatuh. Melihat dari kondisi yang ada, pihaknya akan meberikan rangsangan kepada para petani.

“Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, ternyata satu hektar hasil kelapa, jika diperbandingkan dengan tanaman sagu dan nipah bisa menjadi dua kali lipa hasilnya. Ini adalah potensi yang dimiliki alam Inhil, tidak semua daerah memilikinya,”ungkap Zulher.

“Kita harus percaya, tanaman alternative sangat membantu petani ketika harga komoditi yang ia tanam sedang merosot. Sebab, itu juga program tanaman sela seperti coklat untk dan yang lainya meski digalakkan demi meningkatkan produksi tanaman masyarakat rendah,”imbuhnya.(dro/*1)




Bupati Inhil Angkat Sumpah 240 PNS Pemkab Inhil

pnsTEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Indra Muchis Adnan mengangat sumpah janji 240 Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negri Sipil (PNS), di Gedung Engku Kelana jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan, Rabu (27/2) kemaren.

Formasi CPNS yang diambil sumpahnya mejadi PNS terdiri dari berbagai formasi seperti tenaga Guru,  Kesehatan, dan tenaga Teknis yang terdiri dari golongan II dan III. Ketua panitia Aparahim, menyebutkan sebanyak 100 tenaga guru,  73 tenaga kesehatan dan 67 tenaga teknis.

“Total keseluruhan dari formasi yang sudah kita sebutkan sebnayak 240 orang. Setalah diambil sumpahnya mereka sudah resmi menyandang status PNS,”katanya.

Sementara itu Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan, dalam sambutannya menyatakan agar pengangkatan sumpah atau janji merupakan suatu langkah untukl membina para PNS. Sehingga bisa menjalankan tugas dengan baik dan jujur. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kata orang nomor satu di Negeri Seribu Jembatan ini adalah bertanggung jawab.

“Sumpah dan janji menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME). Maka pada hakikatnya sumpah atau janji ini bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan, akan tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan pencipta alam semesta,” kata Bupati.

Sumpah untuk tidak melakukan larangan selain bertanggung jawab kepada bangsa dan negara juga harus dipertanggung jawabkan dalam agama. Didalam ketentuan Undang-Undang Pokok Kepegawaian, PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan secara profesional, jujur, adil, dan merata.

“Kita wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan tugas sebagai abdi negara. Jika ini dilanggar maka secara otomatis kita melanggar sumpah yang bertentangan dengan kepercayaan masing-masing,” jelasnya.

Pengambilan sumpah dan janji lanjut Indra, janganlah dianggap sekedar rangkaian kata-kata yang harus di ucapkan secara lisan, namun harus dipahami sebagai peristiwa religius yang harus dihayati arti dan maknanya. Untuk itu bisa diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, karena berhubungan dengan tanggung jawab.

“Ingat sumpah yang kita katakan langsung disaksikan oleh Tuhan. Semua itu akan dicatat dalam buku riwayat hidup kita,” tandasnya sambil mengatakan agar selalu mengingat semua yang sudah diucapkan.(dro/*1)




Polres Inhil Musnahkan BB Ganja Kering Sebanyak 3.903,5 gram

Pemusnahan BBTEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Polres Inhil melakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 3.903,5 gram daun ganja kering hasil Operasi Antik Siak 2013. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di halaman Mapolres Inhil dengan disaksikan wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo dan unsur muspida.

Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan mengungkapkan bahwa keberhasilan penangkapan pelaku narkoba jenis ganja di kawasan hukum Polres Inhil, tidak lepas dari peran serta informasi dari masyarakat, serta kerjasama yang baik sesama personil kepolisian dari berbagai kesatuan.

Karenanya dia terus berharap kedepan harus terus meningkatkan kerja sama dalam rangka melakukan pemberantasan kejahatan narkoba, agar bisa terwujud pada 2015 mendatang dengan misi bebas dari narkoba.

“Kerjasama yang baik perlu ditingkatkan mulai dari dalam Jajaran internal serta dinas terkait dan kemitraan masyarakat. Dengan begitu kita akan semakin mudah untuk mendapatkan informasi adanya tindak kejahatan narkoba,”kata Kapolres.

Sementara itu Wakil Bupati Inhil, H.Rosman Malomo yang juga ketua BNK Inhil menyebutkan, keberhasilan petugas dalam memberantas peredaran narkoba di Inhil harus terus mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Sehingga tujuan untuk menciptakan Inhil bebas narkoba bisa tercapai.

“Coba kita bayangkan jika sebanyak BB yang kita musnahkan ini dapat beredar ditengah masyarakat, maka dampaknya akan menimbulkan efek tidak baik dan merusak pertumbuhan generasi penerus bangsa,”ujarnya.

BNK Inhil dikatakan terus mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk memerangi narkoba yang jelas-jelas dapat menyesatkan. Tidak hanya kalangan tua, kaum muda juga jadi sasaran paling ditargetkan oleh kejahatan semacam ini. Bisa dibayangkan, kalau setiap hari ada orang mati hanya karena mengkonsumsi narkoba yang tidak jelas manfaatnya.

“Mari sama-sama kita Bantu pihak kepolisian untuk memerangi narkoba di Negeri yang kita cintai ini. Kita tidak mau beberapa tahun kedepan Inhil malah menjadi sasaran peredaran narkoba dari berbagai daerah. Maka itu sudah kewajiban kita bersama untuk memusuhi barang haram ini,” tandasnya.(dro/*1)




Hadapi BPJSBK, RSUD PH Mulai Berbenah Diri

dr Irianto
dr Irianto

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Dalam rangka menghadapi Badan Pelayanan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJSBK) 2014 mendatang, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan, saat ini mulai berbenah.

Salah satu bentuk persiapannya menghadapi program tersebut, seperti memperbanyak bangunan ruang perawatan inap kelas III. Sebab, tujuan BPJSBK itu antara lain meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dari semua status golongan masyarakat hingga ketingkat bawah.

Menurut Direktur RSUD PH Tembilahan Irianto, pelayanan tersebut adalah pelayanan tentang asuransi kesehatan (Askes). Dimana semua masyarakat mampu maupun tidak mampu wajib mengikuti program itu. Untuk masyarakat berkategori mampu preminya akan dibayar oleh orang yang bersangkutan.

“Sedangkan kalangan tidak mampu, preminya ditanggung penuh oleh pemerintah sekitar Rp 20.000 perbulanya,” ungkap Irianto, Kamis (28/2).

Jika program ini sudah berjalan, lanjut Irianto, segala beban biaya perobatan pasien ditanggung penuh oleh pemerintah dengan ukuran pelayanan  kelas III. Masyarakat tidak perlu lagi repot-repot membayar uang muka ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan seperti operasi dan sebagainya.

Tidak hanya ruang kelas III, ruangan lain yang bakal di fungsikan antara lain ruangan instalasi, kulkas lemari mayat, bank darah, icu, lantai 2 gedung ponek ruang anak. Semua dalam rangka memenuhi standar RSUD tipe C dan ditargetkan bisa menjadi RSUD tipe B 2014 mendatang.

“Kendati bangunan tidak terlalu mewah tapi diusahakan di desain sebagus mungkin, sehingga menimbulkan kepuasan bagi masyarakat,”katanya.

Pelayanan kesehatan yang diberikan pihak rumah sakit kedepan tidak lagi menjadi keluhan masyarakat, karena sebagai RSUD memang berkewajiban bertugas melayani dan menganyomi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam bidang kesehatan .

“Program ini merupakan program pemerintah yang penyelenggaraan dilakukan oleh lembaga yang seperti kita,”kata dia lagi.(dro/*1)




28 Unit Rumah dengan 30 KK Warga Jalan H Arif Kec Tembilahan Hulu Habis Dilalap Jago Merah

1Tembilahan (www.detikriau.org) – Pemukiman penduduk jalan H Arif Gang Kampung baru II dan Kampung baru III Kecamatan Tembilahan Hulu ludes dilalap si jago merah. Dalam peristiwa kebakaran yang tidak lebih dari 1 jam ini, 28 rumah warga dengan 30 Kepala Keluarga rata dengan tanah.

Berdasarkan keterangan Ketua RT 001/ RW 002 Jalan H Arif Kecamatan Tembilahan Hulu, Sugihartono (Ucok), dirinya mengaku menyaksikan secara langsung kobaran api mulai terlihat dari teras bagian atas rumah seorang warga, karena panik melihat api yang terbilang cukup dekat dengan kediamannya, Ucok segera berteriak memberitahukan kepada warga lainnya sembari berlari kearah rumah untuk menyelamatkan harta bendanya.” Saya begitu kaget, saya melihat kobaran api begitu cepat membesar. Spontan saya berlari kearah rumah untuk berusaha menyelamatkan harta benda. Beruntung tiupan angin mengarah kearah laut sehingga rumah saya luput dari peristiwa kebakaran ini,” Terang Ucok dengan napas yang terlihat masih terengah-engah sambil mengatakan secara pasti ia tidak mengetahui penyebab timbulnya api. Namun ia menduga disebabkan arus pendek listrik.

3Berdasarkan keterangan Lurah Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, H Saini Hamzah, akibat peristiwa kebakaran ini, 21 unit rumah dengan 23 KK RT 01/RW 02 dan 7 Unit Rumah Warga RT 02/RW02 ludes dilalap api termasuk beberapa ruang kelas bagian belakang SMP 01 Tembilahan Hulu rusak.”Namun secara pastinya jumlah jiwanya masih kita lakukan pendataan.”Kata H Saini.

23 KK warga RT 001/RW 002 yakni Hayat Idris, Herman, Marjoni, Mulyadi, Aspen, Herianto, Junaidi, Jumhuri, Darmawan, Asma laili, Rahmat, Eki, Sumadi, Anwar, Arifin, Firdaus, Sandi, Yulimin, Adnan, Abdullah, Suryadi, Darma dan Iyan. Sedangkan korban Jalan Kampung Baru III RT 002/RW 002 hingga berita ini dirilis belum berhasil didapat. (dro/*0)

 




Kerusakan Venue Futsal PON XVIII Riau Masih Tanggungjawab Kontraktor

“Biar seribu kalipun ditutup kembali keretakan yang terjadi, saya yakin kerusakan serupa akan berulang karena tidak diperbaiki pada inti permasalahan yakni pondasi”

Kondisi Venue Futsal saat pelaksanaan PON XVIII Riau september 2012 yang lalu
Kondisi Venue Futsal saat pelaksanaan PON XVIII Riau september 2012 yang lalu

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Selama masa perawatan (6 bulan sejak berakhirnya masa pengerjaan. Red), kerusakan apapun atas suatu pekerjaan proyek pemerintah sepenuhnya masih berada dalam tanggungjawab pihak kontraktor pelaksana. Hal itu juga berlaku bagi pembangunan Venue Futsal PON XVIII Riau.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Kepariwisataan (Disporabudpar), H Mukhtar T menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya kerusakan beberapa bagian bangunan yang terjadi saat ini. Dikatakannya, secara fungsi, pemanfaatan Venue Futsal untuk pelaksanaan PON beberapa waktu lalu tidak ada masalah. Kerusakan yang timbul selama masa perawatan, secara aturan menjadi tanggung jawab pihak pelaksana.

“Kita sudah mendapatkan informasi terkait adanya keretakan kecil dibeberapa bagian Venue. Selama masih dalam masa pemeliharaan, itu masih dalam tanggungjawab pihak rekanan karena memang sudah diatur dalam kontrak kerja,” Ujar Muhktar T sambil berkata bahwa hal itu lebih disebabkan kondisi alam di Inhil.

Pembangunan Venue Futsal PON XVIII Riau senilai Rp. 55 Milyar dibiayai melalui sharing dana antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Pemerintah Provinsi Riau dengan system tahun jamak TA 2011 dan 2012. Disebabkan beberapa persoalan, terutama dalam memobilisasi material bangunan, waktu pengerjaan peningkatan sarana dan prasarana olahraga ini menjadi molor.

Untuk mengejar target, pengerjaan gedung Futsal yang sangat mewah ini dilakukan siang dan malam. Bahkan hingga pelaksanaan PON XVIII Riau September 2012 yang lalu bangunan ini hanya bisa diselesaikan pada tahapan fungsional.

“Ini yang menguatkan dugaan saya saat tinjauan kemaren bahwa pekerjaan tidak dilakukan secara maksimal. Buktinya, baru dalam hitungan bulan setelah berakhirnya masa pengerjaan, kerusakan sudah mulai terlihat.” Ujar Tokoh MPI, Zakiyun yang belakangan lebih akrab dikenal dengan sebutan Zacki Hasan Al Indragiri kepada detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya, Rabu (27/2)

Perbaikan tambal sulam yang kini dilakukan pihak rekanan menurut Yon panggilan kecilnya, dinilai tidak akan mampu menyelesaikan persoalan secara total. Keretakan yang terjadi ditenggarainya lebih disebabkan pondasi yang tidak sempurna.”Biar seribu kalipun ditutup kembali keretakan yang terjadi, saya yakin kerusakan serupa akan berulang karena tidak diperbaiki pada inti permasalahan yakni pondasi. Dan secara pribadi saya tidak mau menyandarkan kesalahan karena tofografi inhil. Hal ini tentunya sudah dipahami sebelum pekerjaan dilakukan. Antisipasinya, struktur pondasi sudah dirancang sedemikian rupa untuk mengatasi persoalan alam tersebut. Kenapa masih harus mengkambinghitamkan tofografi? Saya yakin seyakin-yakinnya ada yang salah dengan pengerjaan pondasi atau mungkin saja perencanaannya sendiri.” Kata Yon mengakhiri. (dro/*0)