TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Konflik masyarakat Kecamatan Enok dengan PT Bumi Palma yang terjadi belakangan ini mendapat tanggapan serisus dari Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, H Zulher.

Menurut Zulher, jika perusahaan (Bumi Palma, red) terbukti bersalah karena aktivitas replantingnya membuat perkebunan kelapa warga diserang hama kumbang, Bumi Palma wajib bertanggung jawab.

“Kalau benar apa yang dituduhkan tersebut, mereka harus menggantinya. Paling tidak bisa melalui program Corporate social responsibility (CSR),”tegas Zulher, saat berkunjung ke Tembilahan, dua hari silam.

Sebagai tindak lanjut apa yang sudah terjadi antara masyarakat Kecamatan Enok dengan PT Bumi Palma, Zulher menyebutkan pihaknya akan turun ke lokasi dimana replanting dilakukan. Upaya  ini katanya, guna mencari fakta-fakta sebagaimana yang sudah keluhkan masyarakat.

“Yang jelas kita akan lihat langsung kondisi dilapangan. Setelah itu baru kami pelajari dan kemudian dilakukan kajian secara ilmiah,” tukasnya sambil menyatakan kalau persoalan itu benar-benar ditemukan langsung dicarikan solusi kongritnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – 178 calon anggota panitia pengawas kecamatan (Panwascam) mendaftar ke panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Bagi calon anggota Panwascam yang dinyatakan lulus administrasi dapat mengikuti tes tertulis pada 4 Maret mendatang.

Ketua Panwaslu Inhil Nelly Wenny Susanty, menyatakan pihaknya saat ini masih melakukan penelitian administrasi pendaftaran dan diumumkan pada Sabtu (02/3) (hari ini, red). Peserta yang lulus seleksi administrasi harus mempersiapakan diri untuk tes tertulis

“Setelah pengumuman hasil penelitian administrasi, kita juga menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat. Baru keesokan harinya melakukan seleksi tertulis sebagai mana yang sudah dijadwalkan, “ungkap Nellly, didampingi Devisi Organisasi dan SDM, Panwaslu Inhil, m Bapadil, Jumat (01/2).

Sebelumnya kata Nelly, Panwaslu Inhil menambah waktu pendaftaran bagi calon Panitia Pengawas Kecamatan di 16 kecamatan, karena belum mencukupi kuota yang ditetapkan. Kecamatan yang ditambah waktu pendaftaranya yaitu, Kecamatan, Kemuning, Keritang, Reteh, Sungai Batang, Enok, Kempas, Kuindra, Concong, Tanah Merah, Gaug, GAS, Batang Tuaka, Mandah, Teluk Belengkong, Kateman dan Kecamatan Pulau Burung.

Sesuai dengan hasil rapat evaluasi akhir Panwaslu dengan Panitia seleksi Panwascam, setelah diidentifikasi jumlah pendaftar masing masing kecamatan minimal 9 orang untuk memenuhi kuota perkecamatan, ternyata 16 kecamatan yang dimaksud belum memenuhi kuota, sehingga harus diperpanjang.

“Sedangkan empat kecamatan yang sudah memenuhi kuota tanpa diperpanjang waktu pendaftaranya, seperti Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Pelanggiran dan Kecamatan Tempuling,”katanya.

“Kalau memang lengkap segala administrasinya tidak ada alasan untuk tidak lulus ketahap seleksi selanjutnya,”tandas Nelly. Jika sudah lulus berbagai tahapan seleksi, maka 60 anggota Panwaascam akan terbentuk dan bertugas sesuai fungsinya.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Hingga menjelang sore, hari pertama setelah peristiwa kebakaran yang meludeskan puluhan perumahan warga Jalan H Arief Parit 11 Kecamatan Tembilahan Hulu, bantuan dari darmawan masih terus berdatangan. Sumbangan ini berasal dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Sosial, Instansi pemerintah lainnya, Kodim 0314 Inhil, Organisasi Kemasyarakatan, Paguyuban dan berbagai lapisan masyarakat baik secara berkelompok maupun perorangan.

“Alhamdulillah, perhatian masyarakat kita terhadap penderitaan saudara-saudaranya ternyata masih sangat tinggi. Hingga sore ini, bantuan masih terus mengalir. Namun secara total, kita belum bisa merincikan karena masih dilakukan pendataan,” Ujar Ketua RT 001 RW 002 Jalan H Arief Kecamatan Tembilahan Hulu, Sugihartono kepada detikriau.org dilokasi Posko korban kebakaran yang diletakkan dihalaman SMPN 01 Tembilahan Hulu, Jum’at (1/3)

Menurut penjelasan Ucok, panggilan akrab ketua RT 001 ini, bantuan darmawan ini berbagaimacam rupa, mulai dari beras, mie instan, pakaian dan berbagai barang lainnya termasuk bantuan uang tunai. Bantuan ini diakuinya akan diinventarisir dengan benar dan nantinya akan disalurkan kepada masing-masing korban kebakaran. “Sore ini kita juga sudah menerima bantuan dari Pemkab Inhil melalui Dinas Sosial. Termasuk hari ini juga kita juga menerima bantuan dari KKKS dan PMI Inhil yang diserahkan langsung oleh Ibu Bupati, Hj Syafni Juryanti Indra, Dandim 0314 Inhil beserta istri, PSMTI kab Inhil, serta berbagai darmawan lainnya baik Ormas, paguyuban, Kelompok pengajian, maupun bantuan masyarakat secara perorangan. Alhamdulillah, semoga Tuhan memberikan balasan yang setimpal atas perhatian yang telah mereka berikan,” Syukur Ucok.

Dalam kesempatan itu, ucok juga menyampaikan ralatan data korban kebakaran. Data sementara usai peristiwa kebakaran, Kamis (28/2) tercatat jumlah rumah terbakar sebanyak 28 unit dengan 30 Kepala Keluarga. “kita sudah mendata ulang jumlah korban kebakaran, datanya, rumah terbakar sebanyak 27 unit dengan 31 KK atau 119 jiwa. Sementara jumlah kerugian kita masih belum mendapatkan data secara pasti namun diperkirakan lebih dari 1 milyar,”Pungkasnya. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dua Pimpinan Kecamatan (PK) yakni PK Kemuning dan PK Mandah melakukan Islah dengan DPD II Golkar Inhil dibawah pimpinan HM Raus Walid. Dengan Islah ini, mereka menyatakan menarik desakan untuk menuntut dilakukannya Musyawarah Luar Biasa (Musdalub).

Pernyataan ini disampaikan secara langsung oleh Ketua PK Kemuning, Marwan yang saat itu didampingi oleh Sekretarisnya, Amin Azhari di Aula Kantor DPD II Partai Golkar Inhil, Tembilahan. Jum’at (1/3).

“Keputusan ini kita lakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa adanya intervensi ataupun paksaan dari pihak manapun. Dengan ini kita menyatakan menarik surat bernomor 05 tertanggal 2 November 2012 yang diantara isinya meminta untuk segera dilakukannya musdalub,” Ungkap Marwan.

Sejak hari ini Marwan menegaskan, PK Kemuning kembali tunduk dibawah DPD II Golkar Inhil pimpinan HM Raus Walid dalam menghadapi beberapa agenda politik kedepan secara beriringan dalam satu langkah dan sekaligus dirinya menyampaikan himbauan agar PK yang sebelumnya mempunyai niatan yang sama untuk melakukan musdalub agar mengikuti langkahnya.

Saat dipertanyakan, selain PK Kemuning dan PK Mandah yang sebelumnya bersepakat untuk melakukan Musdalub, Marwan merincikan yakni PK Keritang, Kempas, Tempuling, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Pulau Burung, Teluk Belengkong dan Kateman.

Kembalinya PK Kemuning ini disambut dengan ucapan syukur oleh Ketua DPD II Golkar Inhil, HM Raus Walid. Dikatakannya, dengan tangan terbuka dan lapang dada DPD II Golkar Inhil menerima permintaan islah ini.’Alhamdulillah, hari ini kita kembali menyatakan untuk secara bersama-sama dalam menghadapi beberapa agenda besar di depan. Agenda Politik Pilkada Inhil dan Pilgubri 2013, Pemilu legislative (Pileg) serta Pilpres 2014 menjadi batu uji yang cukup berat. Namun dengan kebersamaan, saya yakin kita akan mampu menjalaninya dengan sukses,” Syukur Raus.

Ketua DPRD Kabupaten Inhil ini sekaligus memberikan apresiasi tinggi dengan kembalinya PK Kemuning. Ia juga menyampaikan harapan langkah yang dilakukan PK Kemuning ini akan membuka hati PK-PK lainnya yang terbujuk rayu segelintir oknum yang telah berupaya melakukan pemecahbelahan.

Sekretaris Bidang Organisasi DPD II Golkar Inhil, Zainal Arifin menjelaskan, selain PK Kemuning, melalui surat resmi, PK Mandah juga telah menyatakan untuk melakukan Islah.”Hari ini juga Ketua PK Mandah, H Ahmad Zainal akan hadir untuk menyampaikan permintaan islah.” Ungkap Arifin .(dro/*0)

Tembilahan ( www.detikriau.org ) — Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil, Calon Peserta Ujian Nasional 2013 kabupaten Inhil saat ini berjumlah 29.856 murid, jumlah ini dari 15.264 perempuan dan 14.592 laki laki yang terdiri dari peserta UN tingkat SD, SMP dan SMA Sederajat.

Untuk tahun ini, jumlah murid SD sederajat yang terbagi dalam Sekolah Dasar (SD) , Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) yang mengikuti UN terdapat  6.969 siswa dan 7.047 siswi dengan total keseluruhan 14.016 murid.

Sedangkan untuk Murid SMP sederajat yang terbagi dalam SMP, MTS, SMP T dan SMPLB yang mengikuti Ujian Nasional tercatat sebanyak 4.621 siswa dan 4971 siswi dengan totaol keseluruhan murid 9.592 murid.

Sementara itu di tingkat SLTA sederajat, yang tergabung dari SMA, MA dan SMALB tercatat 2.405 siswa dan 2.853 siswi dengan total keseluruhan murid 5.258 murid. Ditambah dengan murid SMK sebanyak 990 dari 597 siswa 393 siswi.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Inhil, H Fauzar, Memasuki Bulan terakhir sebelum pelaksanaan Ujian Nasional 15 April mendatang, Awal Maret, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Inhil akan melakukan Sosialisasi kepada seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Inhil. Secara bertahap, Sosialisasi tersebut akan dilakukan dari Sekolah Dasar hingga tingkat SLTA.

“Untuk SMA, SMK atau sederajat, sosialisasi akan kita lakukan pada 8 Maret mendatang, sedangkan untuk SD tanggal pastinya belum kita tetapkan, tetapi jadwalnya pada minggu ke tiga Maret,” Jelas Kadisdik Inhil H Fauzar,(26/2) kemaren.

Pihaknya menjelaskan, sesuai dengan perubahan sistim yang diterapkan pada UN tahun ini oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dimana dalam satu ruangan yang terdiri dari 20 siswa akan digunakan 20 jenis soal, yang berarti bahwa 1 siswa masing-masing mendapatkan jenis soal yang berbeda dengan yang lainnya.

“Perubahan ini yang nantinya juga akan menjadi prioritas sosialisasi kita, agar para tenaga pengajar dapat menyiapkan anak didiknya baik mental atau kemampuan untuk menghadapi UN mendatang,” jelasnya.

Dalam sosialisasi nanti, pihaknya akan menghimbau seluruh kepala Sekolah agar dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menyiapkan strategi dan memberikan tes-test pada murid sesuai dengan bidang pendidikan masing masing.

“Kita berharap tidak ada lagi pemikiran lulus seratus persen kepada pihak sekolah yang selama ini memang memiliki catatan baik tentang kelulusan siswanya. Dengan adanya perubahan sisitim tahun ini kita berharap ada terobosan yang diciptakan setiap sekolah untuk menyiapkan para anak didik mereka masing masing,” harap Fauzar.(dro/**)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terima kedatangan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab) Provinsi Jambi, Kamis (28/2) di ruang rapat komisi II DPRD Inhil.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Tanjabar, Jambi, HM Syahruddin, mengatakan salah satu tujuan kedatangan pihaknya ke DPRD Inhil, selain melakukan studi banding mengenai peraturan daerah (Perda) Corporate Social Responsibility (CSR) juga merupakan ajang silaturahmi.

“Karena pada dasarnya Inhil dan Tanjabar adalah sebuah kabupaten dengan kultur budayanya tidak beda jauh. Banyak terdapat persamaan, sehingga Kabupaten Inhil bukanlah kabupaten asing bagi kami. Tapi pada intinya, kami ingin belajar banyak mengenai Perda CSR mereka,”ungkapnya.

Komisi II DPRD Inhil yang diketuai oleh Ketua Komisi Ahmad Junaidi, Wakil Ketua Komisi, H Bakri dan para anggota antara lain, Herwanissitas, Zulkarnaen, Irwandi dan Zulkifli, memberikan respon positip kepada rombongan DPRD Tanjab. Menurut wakil rakyat Inhil ini, kedatangan mereka sebuah kehormatan yang perlu diberikan apresiasi.

Sebagai mana diketahui Inhil saat ini sudah memiliki Perda tentang CSR tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Perda bersangkutan merupakan perda inisiatif kalangan DPRD Inhil yang telah disahkan pada 2012 lalu. Melihat semua itu timbulah inisiatif DPRD Tanjabar untuk saling bertukar pikiran dengan DPRD Inhil.

Dalam pertemuan itu Komisi II DPRD Inhil memberikan saran aktif terkait pembahasan perda inisiatif CSR yang sedang dalam masa penggodokan oleh DPRD Tanjab.
“Mungkin sebagai refrensi bapak-bapak dalam membahas perda ini bisa belajar dari Kabupaten Kutai Karta Negara (Kalimantan TImur) dan Kota Manado,” ungkap anggota Komisi II DPRD Inhil, Herwanissitas.

CSR yang merupakan tanggung jawab sosial dan moral oleh setiap perusahaan. Mau tidak mau memang sudah menjadi kewajiban untuk dipenuhi. Meski dalam CSR sedikit ada unsur paksaan, namun tetap melalui aturan dan mekanisme seperti lahirnya sebuah perda yang dijadikan payung hukum.

“Dari kesepakatan yang sudah dituangkan kita rasa perusahaan tidak akan main-main dan jika terjadi pelanggara bisa diberikan teguran. Namun yang perlu diingat CSR ini objeknya adalah perusahaan,”jelas Sitas sapaan akrab Herwanissitas.(dro/*1)