Tembilahan (www.detikriau.org) – Pergerakan harga kopra dan sawit di Indragiri Hilir.  Selalu diamati dan diikuti  orang nomor satu di daerah ini.
Selain terintegrasi secara global. Harga komoditas yang berlaku itupun tidak terlepas dari berapa kali hasil perkebunan ini  berpindah tangan.
Pasalnya, dari beberapa kali pengamatan dan survei  yang dilakukan Bupati Inhil, Dr H Indra Muchlis Adnan. Kerap kelapa maupun hasil perkebunan lnhil lainnya terlebih dahulu ditampung di Thailand.
Selanjutnya dari Negeri Gajah Putih itu, kopra dan kelapa Inhil dipasarkan ke eropa serta negara lain yang membutuhkan. Dari situ saja sudah terjadi permainan harga.
Apabila pembeli dari Eropa yang langsung berhubungan dengan Indonesia. Diperkirakan bakal banyak hal positif yang akan didapatkan petani.
Itu sebabnya, saat ini diperlukan terobosan  dan menciptakan suasana yang kondusif bagi buyer tersebut agar nyaman beraktivitas di Inhil.
“Baru-baru ini, saat kami melakukan survei. Ternyata negara eropa membutuhkan briket tempurung kelapa skala besar. Yang mencari tempurung itu justru Thailand. Ini saja contohnya  sudah berpindah berapa tangan, tempurung itu dari petani baru sampai ke pembeli” jelas Bupati Inhil.
Jika saja mampu memutus mata rantai itu, diperkirakan harga komoditas perkebunan asal Inhil jauh lebih baik. Pemkab, ditegaskan Bupati jelas tidak bisa mempengaruhi naik turunnya harga kopra karena memang berkaitan dengan pasar dunia.
Belum lagi dengan kampanye negatif terhadap minyak kelapa yang dilakukan oleh negara lain. Hal itupun turut berpengaruh terhadap pasar hasil perkebunan Inhil.
“Jadi, kita ini berkaitan dengan pasar dunia. Sehingga, semuanya saling berhubungan”tukas Indra Muchlis Adnan.
Saat harga kelapa mengalami penurunan. Bupati Inhil itu menegaskan dia juga merasa miris. Ke depan dia menyebut diversifikasi mutlak diperlukan. Selain itu, juga dibutuhkan terobosan agar pembeli dapat langsung berhubungan dengan petani.(humas)

Kuala Lumpur : Desa Tanduo di Lahad Datu, Sabah menjadi wilayah yang diperebutkan Kesultanan Sulu, Filipina dan pemerintah Malaysia. Konflik fisik mulai terjadi sejak kedua belah pihak hilang kesabaran.

Kesultanan Sulu yang dipimpin Jamalul Kiram III mengklaim sebagai pemilik sah wilayah Sabah, Malaysia. Sementara Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak menyatakan bahwa kesabarannya sudah habis
menghadapi penyusup bersenjata itu. Bentrokan pun terjadi hingga menewaskan 15 orang dari kedua pihak.

Kini, kabar terbaru, Kesultanan Sulu mengumumkan telah menangkap 4 polisi Malaysia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sultan Sulu, Jamalul Kiram III kepada reporter stasiun radio yang berlokasi di Kota Taguig, Filipina. Pengumuman ini disampaikan beberapa jam setelah militer Malaysia menyatakan telah menawan 3 tentara Sulu.

Meski demikian, Jamalul mengaku tidak memerintahkan loyalisnya untuk menyerang pihak keamanan. Ia juga meminta para pengikutnya untuk menghormati hak-hak polisi Malaysia yang saat ini ditawan.

Menindaklanjuti pengumuman ini, pihak Malaysia tidak tinggal diam. Negeri Jiran telah memperkuat barisan dengan menambah jumlah pasukan keamanan.

“Kepolisian tengah bekerja sama dengan pihak militer untuk menangkap 10 tersangka tentara Sulu yang berhasil lolos di Kampung Tanduo, dekat Lahat Datu,” Inspektur Jenderal Polisi Malaysia, Tan Sri Ismail Omar, seperti dilansir The Malaysian Insider, Minggu 3 Maret 2013.

Ismail Omar mengimbau warga yang tinggal di wilayah sengketa dan sekitarnya untuk tidak panik, mengingat sekitar 100 hingga 200 tentara bersenjata Sulu diperkirakan masih mendiami Sabah.

“Jika terjadi sesuatu, harap segera menghubungi kantor polisi terdekat atau mengecek informasi di situs kepolisian Sabah,” tandas Ismail Omar.

Kisruh diawali 12 Februari 2013 lalu, sekitar 100 orang Filipina, mengaku atas perintah Sultan Jamalul Kiram III, menyeberang ke Sabah, dari Mindanao menggunakan kapal.

Mereka menduduki Desa Tanduo di Lahad Datu. Dengan dalil sebagai ahli waris Sultan Sulu, orang-orang itu bersikukuh, Sabah adalah wilayah milik leluhur mereka. Sebuah klaim yang mengundang pertikaian dengan aparat Malaysia.

Hingga pada akhirnya negosiasi pun diupayakan kedua belak. Namun menemui jalan buntu. Kemudian, pihak Malaysia menyatakan tidak akan segan-segan untuk mengangkat senjata demi mengusir tentara Sulu keluar dari Sabah. (Liputan6.com)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Tenaga Kerja dan  Trasmigrasi mengusulkan penambahan kuota transmigrasi yang akan ditempatkan di Desa Tanjung Melayu, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) kepada Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau.

Hal ini dilakukan menyusul tingginya minat warga untuk menjadi warga transmigran. Hinggga saat ini sejak tahun 2009 silam sebanyak 64 KK , 260 jiwa sudah menempati Unit Permukiman Trans (UPT) Tiram Jaya, Desa Tanjung Melayu, Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir.

“Sudah kita usulkan tambahan sekitar 50 KK,”kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inhil, H Hafitsyah, Senin (04/3).

Meski demikian, menurut Hafit pihaknya belum mengetahui kuota secara resmi yang disetujui Pemrov Riau. Memang bukan persoalan mudah untuk dapat menambah jumlah transmigran mengingat banyaknya permintaan diberbagai daerah ditambah lagi menyangkut masalah pendanaan.

“Harapan kita tentu usulan itu disetujui sepenuhnya oleh Pemrov Riau. Toh daerah kita juga memiliki potensi yang cukup bagus. Nyatanya saat ini dari total KK yang sudah ditempatkan disana (Tanjung Melayu, red) tidak ada masalah, bahkan banyak orang yang ingin menjadi warga transmigran,”ungkapnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dihimbau tetap semangat dalam menjalankan tugas. Jangan hanya karena santernya isu mutasi belakangan ini pelayanan kepada masyarakat sampai terganggu.

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil H Alimuddin RM, saat bertindak memimpin apel rutin Senin (04/3) pagi, di lapangan upacara Kantor Bupati Inhil, jalan Akasia Tembilahan.
“Tetaplah semangat dalam bekerja memberikan pelayanan. Jangan karena isu mutasi, semangat kerja kita jadi berkurang,”katanya. Mutasi dilingkungan PNS, lanjut Sekda, sudah menjadi hal yang wajar dan pasti akan terjadi karena hal itu sudah menjadi tuntutan tugas PNS yang profesional.

“Mau tidak mau mutasi tetap akan dilaksanan guna memberikan penyegaran dan promosi jabatan. Lakukanlah tugas sebaik-baik mungkin, mulai dari pelayanan  administrasi dan jasa yang menjadi tuntutan pelayanan publik,” Pesan Sekda (dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Memasuki musim panas di awal Maret 2013 ini, titik panas (hotspot) mulai terdeteksi satelit National Oceanic Atmosferic Administration (NOAA) Riau, untuk wilayah Indragiri Hilir (Inhil) pada Ahad (03/3).

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Inhil, H Darusalam melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Kerusakan Lingkungan BLH Inhil, Ardi Yusuf katakana Saat ini satelit NOAA memantau 3 hotspot yang terdapat di dua kecamatan berbeda. 2 titik terdapat di Desa Kelapa Patih Jaya dan Desa Umber Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong sedangkan 1 titiknya terdapat di Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Inhil.

“Hari sebelumnya Sabtu (02/3) terdapat 2 titik di Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu dan 1 titik lagi di Desa Concong Dalam, Kecamatan Concong,”jelas Ardi Yusuf, Senin (04/3).

Selain itu pihaknya juga menghimbau kepada pihak kecamatan yang daerahnya terdeteksi titik api oleh satelit NOAA, untuk melakukan pengawasan. Hal itu bertujuan sebagai upaya penaggulangan terjadinya bahaya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Indragiri Hilir.

“Biasanya, hasil pantauan satelit NOAA sudah bisa dipastikan 90 persen telah terjadi kebakaran hutan dan lahan pada wilayah bersangkutan. Sehingga perlu dilakukan pengecekan supaya kemungkinan terburuk tidak terjadi,” ungkapnya.

Meski demikian, Pemerintah Kecamatan (Pemcam) lanjut Ardi, harus benar-benar memastikan data dengan kongkrit, supaya tidak menimbulkan kerancuan atau ke ragu-raguaan dalam melakukan tindakan. Artinya BLH tetap menunggu data kongrit dimana titik api didapati.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sebanyak 159 calon anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menjalani tes tertulis di Gedung Olahraga (GOR) Tasik Gemilang, jalan Baharuddin Yusuf, Tembilahan Senin (04/3).

Ketua Panwaslu Inhil, Nelly Weny Susanty, mengatakan, selama menjalankan tahapan seleksi, mulai dari pemeriksaan administrasi, tes tertulis, wawancara dan hingga penetapan calon anggota Panwascam terpilih, pihaknya tetap akan bertindak indefendent.
“Tak ada kepentingan siapapun dalam tugas yang kami emban, kecuali dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Kami juga tidak bekerja sama dengan banyak pihak termasuk Pemerintah Daerah (Pemda),” ungkap Nelly, saat memberikan sambutan sebelum menggelar seleksi tertulis.

Kalau memang seseorang benar-benar layak untuk di luluskan, maka orang bersangkutan kata Nelly wajib untuk mendapatkan hal tersebut. Namun jika sebaliknya berarti itulah hasil sebenarnya.

“Kami tidak akan menambah atau mengurangi hasil seleksi yang telah saudara peroleh,” pungkasnya memberikan pemahaman.

Lembaran soal dan jawaban tes diantar secara langsung oleh Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Banwaslu) Provinsi Riau, Edy Syarifuddin dan rombongan. Sebelum dibagikan kepada peserta ujian, soal yang dalam keadaan disegel terlebih dahulu dibuka dihadapan peserta dan panitia penyelenggara. Kemudian baru dibagi-bagikan. Setelah ujian selesai soal tersebut dilakukan dengan cara dibakar dan juga disaksikan oleh peserta pula.”Semua kita yang ada disini diperbolehkan untuk menyaksikan pemusnahan lembaran soal,” paparnya.(dro/*1)