Tembilahan (www.detikriau.org) – Ketua Presidium Federasi RT/RW se Kabupaten Indragiri Hilir, Syamsuri Manting menyampaikan kebanggaan dan rasa syukur atas kerjasama yang ditunjukkan anggotanya dalam mensukseskan pelaksanaan pemutakhiran DP4 pemilukada yang telah dilakukan Pemkab Inhil. 

Dikatakannya, sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, peran RT/RW bukanlah sebuah tugas yang ringan. Diperlukan keseriusan, loyalitas dan tanggungjawab sosial yang tinggi.”Pemutakhiran DP4 merupakan sebuah rangkaian proses bagi masyarakat untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik Inhil ke depan. Oleh karenanya, sejak awal, proses ini sudah seharusnya dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Kerjasama baik yang ditunjukkan RT/RW tentunya akan dapat menjamin rangkaian proses ini dapat diselesaikan juga dengan baik,” Ujar Syamsuri Manting ketika ditemui di Tembilahan, Rabu (6/2)

Ditambahkannya, selaku pengurus organisasi yang beranggotakan seluruh RT dan RW se Kab Inhil, dirinya wajib untuk membawa organisasi ini Sejalan dengan hirarki berdirinya forum rt/rw yakni untuk  menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. “Peran aktif RT/RW dalam pemutakhiran DP4 merupakan sebuah langkah untuk mencapai tujuan itu. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terimakasih dan semoga apa yang telah kita lakukan saat ini akan membawa suksenya pelaksanaan Pemilukada Inhil nantinya dan terpilihnya pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat,” Harapnya mengakhiri.(dro)

“Bupati Inhil: Dalam kehidupan sehari-hari, pungutan atau pemberian  yang tidak ada dasar hukumnya yang paling banyak ditemukan.”
Tembilahan (www.detikriau.org) – Aparatur Desa Bayas Jaya dan Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas bantah lakukan pungli penyaluran e-KTP, pembayaran yang diberikan masyarakat dikatakan hanya sebatas sumbangan sukarela.

“Kita tidak pernah membuat aturan untuk menetapkan pembayaran pendistibusian e-KTP. Pembayaran yang dilakukan masyarakat itu hanya berupa sumbangan sukarela. Sekali lagi kita tidak memaksakan,” Jawab Kades Bayas Jaya Kecamatan Kempas, Boimin ketika dikomfirmasi wartawan melalui telepon selularnya, Rabu (6/2)

Sanggahan yang diberikan Kades Bayas Jaya tidak berbeda jauh dengan apa yang disampaikan Lurah Kempas Jaya Kecamatan Kempas, Suratman. Dirinya juga mengelak jika dikatakan melakukan pungli.”Kita tidak mengharuskan. Lagipula yang diberikan masyarakat tidak lebih dari Rp. 5 ribu,” Kata Lurah berdalih.

Warga Kempas Jaya, Ulik menyampaikan, berdasarkan keterangan beberapa warga yang sudah mengambil e-KTP, pihak Kelurahan memang memungut pembayaran Rp. 5 ribu.”Saya tidak akan ambil KTP. Biar saja di Kantor Lurah. Bukan masalah besaran biayanya tetapi saya berpegang kepada arahan Bupati Inhil yang meminta masyarakat agar tidak memberikan pembayaran apapun jika tidak jelas dasarnya. Kalau saya bayar, ini sama saja saya membiarkan terjadinya praktik pungli dan tidak mematuhi pesan pimpinan tertinggi di Kabupaten ini,” Sindir Ulik.

Dalam sebuah kesempatan, Bupati Inhil, Indra Muchlis Adnan pernah mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, pungutan atau pemberian  yang tidak ada dasar hukumnya yang paling banyak ditemukan.  Hal seperti itu disebut Indra Muchlis Adnan merupakan cikal bakal terjadinya korupsi yang lebih besar manakala dibiarkan terus berlangsung.

Semua pihak menurut Bupati harus berani menyatakan tidak untuk korupsi. Semangan anti korupsi yang sudah dilakukan Pemkab Inhil dinyatakannya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila semua kalangan bersatu padu dan saling mendukung, diyakini tindakan yang merugikan itu akan jauh berkurang.

Menurut Bupati, memerangi praktek korupsi tidak tergantung pada masa kepemimpinan melainkan sepanjang waktu. Warga Inhil dari seluruh kalangan dimintanya turut bersama memerangi tindakan itu. Supaya tercipta pemerintahan yang sesuai dengan harapan bersama.(dro/*0)

Jakarta – ​Sekitar 162 WNI pekerja ladang sawit di Lahad Datu-Sabah telah diungsikan menjauh pusat konflik. Mereka akan berada di tempat pengungsian yang berjarak kurang lebih 6 km dari pusat konflik.

Hal ini terkait situasi pasca konflik di kawasan Lahad Datu-Sabah, Malaysia. Meski demikian, secara umum situasi benar-benar aman dan kondusif.

“Tercatat 162 pekerja di ladang sawit Sahabat 17 telah diungsikan ke kompleks Embara sekitar 6 km dari tempat kejadian,” jelas Konjen RI di Kota Kinabalu Soepeno Sahid dalam siaran pers yang dilansir Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Rabu (6/3/2013).

Bentrok antara aparat keamanan Malaysia dengan kelompok bersenjata dari Kesultanan Sulu di Lahad Datu-Sabah, mengakibatkan WNI pekerja di ladang sawit diungsikan ke tempat lain.

Soepeno memberikan konfirmasinya bahwa kondisi WNI pekerja dalam kondisi aman. KJRI terus memantau dan berkomunikasi dengan aparat setempat.

“Diimbau agar WNI tidak membahayakan diri dan menjadi korban. Saat ini kapal-kapal tidak diperbolehkan merapat dan berlayar di dekat wilayah itu. Para WNI ABK sementara diliburkan,” jelas Soepeno.(detik.com)

LAHAD DATU – Pertempuran antara pasukan Malaysia dan gerilyawan Kesultanan Sulu asal Filipina benar-benar tidak seimbang. Untuk menghadapi kelompok bersenjata yang tak sampai 300 orang, Malaysia mengerahkan tujuh batalyon tentara (sekitar 7.000 personel) yang mulai menyerbu dini hari Selasa (5/3). Serangan itu juga didukung kendaraan lapis baja dan jet-jet tempur dari udara.
Pesawat tempur Malaysia mulai meraung-raung di angkasa sebelum pukul 07.00 waktu Sabah melakukan serangan besar ke Kampung Tanduo, Lahad Datu. Dimulai dengan serangan bom dari jet tempur F-18 dan disusul dengan pesawat Hawk. Untuk memborbardir gerilyawan Sulu, Angkatan Udara Malaysia mengerahkan tiga pesawat F-18 dan lima Hawk. Tak hanya dari udara, bombardir juga diikuti tembakan artileri dari darat.

Saking dahsyatnya, ledakan terdengar hingga 20 kilometer dari kampung Tanduo. Setelah gempuran udara usai, disusul serangan darat dari pasukan komando Malaysia VAT-69 dan tentara gabungan. Warga setempat melihat beberapa truk militer dan kendaraan lapis baja terlihat menyisir desa mulai pukul 08.30. Serangan darat itu dilakukan untuk melokalisasi para gerilyawan supaya mundur ke tepian pantai timur Sabah tempat di mana mereka mendarat 11 Februari lalu.

Kepala Polisi Malaysia Inspektur Jendral Tan Sri Omar Ismail menjelaskan, serangan berhasil memukul mundur para penyusup keturunan Kesultanan Sulu itu. “Tidak ada korban dari pihak Malaysia,” ujarnya dalam jumpa pers di kawasan Felda Sahabat Lahad Datu.

Setelah serangan udara, lanjut dia, aparat keamanan Malaysia sekarang melakukan penyisiran dan pencarian dari rumah ke rumah di kampung Tanduo. Dia belum memastikan apakah ada korban dari pihak penyusup Sulu. Menurut dia, operasi di Kampung Tanduo belum berakhir. “Kami hendak pastikan bahwa kondisi keamanan di Sabah terkawal (terjaga) dan menegakkan marwah (kehormatan) negara Malaysia,” katanya.

Polisi Malaysia juga mengirimkan tim penyapu untuk menambah kekuatan di Kampung Tanduo, Felda Sahabat blok 17. Satu peleton polisi khusus dari Criminal Investigation Division Royal Police Malaysia mendarat di Lahad Datu sore Senin (5/3). Mereka satu pesawat dengan Jawa Pos menggunakan penerbangan Malaysia Airlines (MAS) 3662 dari Kota Kinabalu dan mendarat sekitar pukul 17.15 waktu Sabah (selisih 1 jam dari Jakarta).

“Kita bertugas membantu kekuatan yang sudah ada di Felda Sahabat 17,” ujar seorang polisi dengan name tag Ibrahim di saku kanannya setelah mendarat di Bandara Lahad Datu. Hanya Ibrahim yang mengenakan seragam resmi. Anggota yang lain tidak berseragam.

Mereka mengenakan kaus hitam bertuliskan Special Investigation Division dan sebagian yang lain berkaos Crime Scene Investigation Royal Police Malaysia. Mereka rata-rata berambut panjang, bertopi, dan berkacamata hitam. Bahkan ada yang menggunakan anting di telinga. “Tidak boleh foto kami,” kata Ibrahim saat Jawa Pos mengeluarkan kamera.

Dalam struktur polisi Malaysia, Special Investigation Division juga disebut D-09 dan CSI D-10. Personelnya cukup unik karena dipilih dari polisi yang berkemampuan melakukan penyamaran. Peralatan yang dibawa cukup banyak. Terlihat satu tumpuk besar rompi antipeluru/kevlar, peralatan identifikasi tempat kejadian perkara, dan senjata yang dibawa dalam tas-tas panjang.

Hingga tadi malam suasana kota Lahad Datu sangat sepi. Jawa Pos yang berkeliling kota melihat toko-toko tutup lebih awal. “Biasanya pukul 9 masih buka, bahkan sampai jam 10 malam. Tapi sekarang jam 6 juga sudah tutup,” ujar Salim Nurdin, warga Lahad Datu yang menemani koran ini. Restoran cepat saji yang biasanya buka 24 jam juga menghentikan layanan sejak pukul 7 malam. “Kita berharap kondisi segera pulih. Kami tak ingin berterusan, kita percaya askar,” katanya.

Salim mengaku masih punya darah Sulu dari kakeknya. Namun sejak kecil dia sudah menjadi warga Lahad Datu “Kami menyebutnya Suluk, tapi saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan saudara-saudara di Kampung Tanduo itu,” katanya. Dia mengaku sangat mencintai Lahad Datu dan Sabah. “Keluarga kami berada di sini sejak kecil. Anak-anak kami bersekolah di sini,” katanya dengan logat Sabah yang kental.

Kemarin di Kinabalu pimpinan keturunan Sulu dalam wadah Tawau Sulu Bajau Cultural Association yang dipimpin Abdul Ali Erilis menyatakan kesetiaan pada Sabah. Mereka menghadap Datuk Musa Aman, Chief Minister Sabah dan menegaskan 300 ribu keturunan Sulu di Sabah mendukung pemerintah Malaysia.

Sejak pertempuran pecah pada Jumat (1/3) pekan lalu, sudah 27 nyawa melayang di Sabah. Sebanyak 14 di antaranya adalah orang Sulu, tujuh aparat Malaysia, seorang pemilik rumah tempat Agbimuddin Kiram (pemimpin pasukan Sulu di Sabah) menginap di Desa Tanduo, dan seorang imam asal Filipina beserta keempat putranya.

Di Manila, Filipina, juru bicara Kesultanan Sulu Abraham Idjirani membantah pasukannya di Sabah telah terdesak. Mengutip laporan ABS-CBN, pasukan Sulu di Sabah masih hidup dan belum menyerah. Namun diakui, kelompok Sulu harus mundur meninggalkan posnya untuk mencegah jatuh lebih banyak korban lagi. Saat ini, tambah Abraham, pengikut Sulu masih utuh di wilayah persembunyiannya. Dia langsung menyamakan perseteruan Malaysia dan Sulu bak kisah pertarungan Daud dan Goliath.

Tokoh Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) Habib Hashim Mudjahab menambahkan, sekitar 10 ribu loyalis Sultan Sulu mulai berlayar menuju Sabah. Mereka akan bertempur membantu rekannya yang kini digempur tentara Malaysia. Mudjahab mengatakan mereka siap berkorban nyawa untuk membela kehormatan dan harga diri Kesultanan Sulu. “Mereka sangat ingin membela Kesultanan Sulu,” ujar Mudjahab seperti dikutip situs Global Nation Inquirer kemarin.

Kata Mudjahab, 10 ribu pengikut Sultan Sulu mulai berlayar dari wilayah Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, dan Zamboanga di Filipina Selatan menuju Sabah pada Senin (4/3) waktu setempat. Mereka berlayar dengan perahu kecil sehingga tidak dapat dideteksi aparat Malaysia. “Blokade kapal tidak akan menghalangi pergerakan mereka. Kami dengan mudah masuk Sabah dan membaur dengan warga sekitar,” imbuhnya. Ribuan pengikut Sultan Sulu itu mayoritas anggota MNLF yang sudah berpengalaman perang gerilya melawan tentara Filipina.

Dari tanah air, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menangani masalah TKI dan WNI yang berada di lokasi konflik Sabah. Total TKI yang berada di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit Felda di Sabah sekitar 8.700 orang. Namun TKI yang benar-benar berada di kawasan konflik berjumlah sekitar 600 orang dan saat ini sudah dievakuasi.

“Saya telah menginstruksikan atase tenaga kerja di Malaysia untuk berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah darurat untuk mengamankan TKI,” ujarnya di Jakarta.

Muhaimin mengatakan pemerintah Indonesia melalui KJRI di Sabah telah mendesak Malaysia agar benar-benar memperhatikan keselamatan TKI di wilayah konflik karena mereka adalah warga sipil yang harus dilindungi. Dia telah mendapat laporan dari atase tenaga kerja di Malaysia yang menyebutkan bahwa evakuasi terhadap TKI dan WNI yang berada sekitar konflik bersenjata telah dilakukan secara bertahap.

“Atase tenaga kerja dan KJRI di Sabah terus melakukan monitoring di lapangan. Evakuasi terhadap 600 orang telah dilakukan secara bertahap dengan bekerja sama otoritas perkebunan kelapa sawit (Felda), di antaranya di lokasi Sahabat 17,  Semporna, dan Tandau,” paparnya. Muhaimin berjanji terus memonitor dan menyiapkan langkah antisipasi seandainya konflik meluas. (jpnn)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  –Jembatan Parit H Lukman Kecamatan Enok akhirnya diperbaiki.  Pelaksanaan perbaikan akan menggunakan dana sebesar Rp 12 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil Hj Alvi Purwanti Alwie menyebutkan, dana sebesar Rp 12 M itu akan dipergunakan sepenuhnya untuk perbaikan jembaatan H Lukman. Kini dalam proses pelelangan.

“Mudah-mudahan proses tendernya cepat selesai dan bisa disegerakan pengerjaanya,” ungkap Alvi, Selasa (5/3).

Selama tiga tahun belakangan ini, untuk mempermudah akses transportasi, warga hanya mengandalkan jembatan darurat dari kayu yang dibangun melalui swadaya masyarakat. Meski tidak maksimal, namun jembatan darurat tersebut bisa membantu memperlancar aktivitas warga dan menjauhkan dari isolasi.

Selain usulan permintaan anggaran perbaikan jembatan H Lukman, lanjut Alvi, Pemkab Inhil juga mengusulkan peningkatan jalan Provinsi Kecamatan Enok menuju Pelabuhan Samudra Kuala Enok.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat evaluasi terkait masalah kependudukan tahun 2012 lalu bersama jajaranya, Selasa (5/3).

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Inhil H Dianto Mampanini, yang memimpin langsung rapat tersebut mengatakan pada kesempatan itu, pihaknya juga membahas masalah persiapan menjelang Pilkada Bupati dan Gubernur September mendatang. Dua hal tersebut menurut Dianto merupakan agenda penting Disdukcapil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Banyak agenda yang kita sampaikan pada kesempatan itu. Antara lain memonitor pelaksaanaan pemutahiran data yang sedang berjalan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada termasuk penetapan Pengadilan untuk pengurusan akta kelahiran bagi anak usia diatas satu tahun,”Ungkapnya

Jika dikaitakan pemutahiran data dengan perekaman e-KTP terdapat selisih jumlah penduduk terutama pada kecamatan yang banyak terdapat perusahaan. Perbedaan itu tentunya juga berdampak kepada warga wajib KTP.

Rapat internal yang melibatkan seluruh Unit Pelakasana Teknis Dinas (PUTD) Disdukcapil dan para Kepala Bidang (Kabid) ini juga banyak membahas masalah pelayanan publik yang erat kaitanya dengan administrasi kependudukan masyarakat Negeri Seribu Jembatan.

Masih menurut yang bersangkutan, hasil rapat itu nantinya akan disampaikan pada rapat pihaknya di Pekanbaru bersama Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau dan Pemerintah Pusat terkait masalah kependudukan khususnya di Riau. “Pungkas Dianto. (dro/*)