TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – 236  desa dan kelurahan di Indragiri Hilir (Inhil) secara tegas meminta kepada Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan, tetap melanjutkan program pemberdayaan desa. Permintaan itu disampaikan desa langsung kepada Bupati Inhil. Hal tersebut erat kaitannya dengan manfaat yang dirasakan oleh warga.

“Saya pernah bertanya langsung kepada Kepala Desa di Inhil. Bagaimana kalau program desa mandiri dihentikan. Tokh, jabatan saya sebagai Bupati juga akan berakhir. Spontan para Kades menolak dan tetap ingin program tersebut dilanjutkan”kata Bupati.

Pertanyaan itu dilontarkan pemimpin Bumi Sri Gemilang tersebut untuk mengetahui respon semua desa. Secara nyata desa di Inhil menghendaki program pemberdayaan yang sudah berjalan tetap dilanjutkan.

Bahkan, semua Kades dan warga menyatakan harapan agar program itu tetap dilaksanakan sepanjang masa, siapapun kelak yang menjadi Bupati di daerah ini.

Desa beranggapan, bakal terjadi penurunan apabila tidak ada lagi program pemberdayaan. Bisa saja desa kembali menjadi terpinggirkan apabila tidak diterapkannya lagi program desa mandiri.

“Desa kami jauh di pedalaman. Kalau tidak ada program desa mandiri. Mungkin tidak pernah ada pembangunan masuk ke sini. Jadi, kami mau program itu terus berjalan” ujar Musmulyadi, Kades Indrasari Jaya, Teluk Belengkong.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Kades lainnya di Inhil. Menurut mereka, sudah banyak kemajuan semenjak diterapkan program tersebut. Merupakan suatu tindak yang tak produktif apabila program mulia itu tidak lagi dilanjutkan.

Kades Keramat Jaya, Supardi juga mengungkapkan hal serupa. Desa yang dipimpinnya saat ini jauh berkembang. Padahal dulu, menurut dia sangat sulit mendapatkan kue pembangunan. Oleh sebab itu, dia pun menegaskan sangat tidak setuju jika ada pihak yang ingin program desa mandiri tidak dilanjutkan.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) terus melakukan pengembangan jaringan listrik desa. Tahun 2013 ini, sedikitnya dua titik listrik desa akan direalisasikan. Desa Gembira, Kecamatan Gaung dan Desa Braja Mukti Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong.

Program-program pengembangan listrik desa akan terus dilanjutkan dalam mengatasi krisis listrik di pedesaan. Pemkab Inhil juga mengharapkan kerja sama dari pihak PLN untuk melakukan pengembangan secara meluas hingga keberbagai pelosok desa.

“Dengan adanya jaringan listrik hingga kepedesaan  masyarakat akan semakin mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhanya. Karena itu, program listrik desa sampai ketempat terpencil terus menjadi perhatian pemerintah,” Jelas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Inhil, H Encik Kamal Syahindra kemarin

Lanjutnua, melalui pembangunan pembangkit-pembangkit listrik desa juga bisa membangun potensi desa yang tertinggal, sehingga kedepan diharapkan akan mampu lebih berdaya secara ekonomi demi kesejahteraan maasyarakat.

Tahun sebelumnya empat titik listrik desa juga dibangun. Masing-masing terletek di Desa Tuk Jimun, Kecamatan Kemunig. Desa Harapan Makmur, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), Desa Sapta Jaya, Kecamatan Pulau Burung, dan Desa Kayu Teja, Kecamatan Teluk Belengkong. (dro/*1)

TEMBILAHAN – Sejak diterapkan serentak pada 192 desa dan kelurahan, 2006 silam. Program pemberdayaan  desa di Indragiri Hilir tetap menempatkan desa sebagai subjek, tidak objek.

Kebijakan itu disebut Bupati Inhil, Dr H Indra Muchlis Adnan bukan hasil pemikiran sekejap. Melainkan melewati serangkaian penelitian panjang dan ujicoba serta studi banding ke daerah lain, hingga ke luar negeri.

Kebijakan tersebut juga sebagai respon atas terpinggirkannya desa dalam proses pembangunan. Desa sangat sulit mendapatkan alokasi kue pembangunan. Bahkan, sebelum program desa mandiri diterapkan.  Kerap ditemukan  penduduk satu desa kian menyusut karena tidak adanya aktivitas di desa bersangkutan.

“Ada satu kampung di daerah kita, dimana penduduknya yang muda pergi merantau ke Batam. Saat imam masjid meninggal, sangat kesulitan mencari pengganti karena penduduknya yang makin sedikit. Karena itulah kita sangat prihatin dengan kondisi tersebut” cetus Bupati Inhil.

Kalangan muda di desa bersangkutan menurut orang nomor satu di Inhil itu lebih memilih ke daerah lain. Akibatnya kampung sangat sepi, nyaris kosong. Jangankan malam hari, pada siang hari pun kampung itu sepi.

Itu terjadi karena matinya aktivitas di desa. Tidak tersentuh pembangunan, karena ketika itu kue pembangunan tidak merata. “Tahap pertama kita berikan dana bantuan dengan jumlah tertentu dan hasilnya berjalan”jelas Bupati.

Selanjutnya sejak 2006 sampai sekarang desa diberikan alokasi dana bervariasi antara Rp 250 juta sampai Rp 500 juta. Dana itu dikelola desa secara mandiri. Pemkab Inhil hanya menyiapkan panduan dan arahan.

Selanjutnya desa juga didampingi dua konsultan yang memberikan masukan dalam pengelolaan dana tersebut. Sejak saat itulah kehidupan desa di Inhil mengalami perubahan drastis. Gerak pembangunan terlihat jelas, begitu juga dengan pembangunan ekonominya.(dro/*1)

JAKARTA – Partai Bulan Bintang (PBB) langsung bergerak cepat. Setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta memutuskan menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, partai bergambar bintang dan bulan sabit berwarna kuning dengan latar hijau itu mengumpulkan kadernya.

Sekjen DPP Partai Bulan Bintang BM Wibowo pertemuan dengan kader PBB ini akan digelar, Jumat (8/3) besok di Jakarta. “Kamu akan melakukan konsolidasi kekuatan partai menghadapi Pemilu,” kata Wibowo kepada JPNN di Jakarta, Kamis (7/3).

Menurut Wibowo, acara konsolidasi ini akan dihadiri Ketum DPP PBB MS Kaban, Ketua Dewan Syuro Yusril Ihza Mahendra bersama dengan kader PBB yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Termasuk pula kata dia, kader yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif pada Pemilu 2014.

“Ketua Dewan Syuro tentunya akan memberikan pengarahan. Untuk kader yang duduk sebagai anggota Dewan diwajibkan hadir,” katanya.

Sebagaimana diketahui, dalam Surat Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2013, tertanggal 8 Januari lalu, PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu. Karena tidak memenuhi syarat kepengurusan di 75 persen kabupaten/kota.

Atas keputusan tersebut, PBB menyatakan keberatan sehingga kemudian mengajukan permohonan ke Badan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu).

Namun dalam putusan sidang ajudikasi Bawaslu, PBB tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hingga akhirnya PBB banding ke PT TUN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012. Namun dalam gugatannya, PBB dinyatakan menang di PT TUN Jakarta.(jpnn)

ARTAPURA – Aksi penyerangan yang dilakukan sejumlah oknum anggota TNI terhadap Mapolsek Martapura, Kabupaten Gan Kumering Ulu (OKU) sekitar pukul 09.45 WIB tadi pagi (7/3) mengakibatkan kondisi Mapolsek rusak parah. Lima kendaraan bermotor dibakar, sementara Kapolsek Martapura Kompol Ridwan mengalami luka berat hingga kritis dan menjalani perawatan intensif pihak Rumah Sakit.   

Diduga, Kompol Ridwan menjadi korban pengeroyokan saat penyerangan terjadi. Luka yang dialami korban di antaranya memar pada mata kanan, luka robek 2 centimeter tangan kanan dan kiri, memar kepala sebelah kanan, lecet siku sebelah kanan, memar kepala belakang dan memar bahu kanan. Insiden tersebut kontan membuat suasana di kawasan Mapolsek mencekam, sementara lalu lintas di Jalan Merdeka Macet total.

Pantauan Sumatera Ekspres (Grup JPNN), suasana Mapolsek Martapura sekitar pukul 10.00 WIB mencekam, sejumlah oknum anggota TNI masuk ke lingkungan Mapolsek hingga melakukan pengrusakan.  Lima sepeda motor Satlantas Polres OKU dibakar berikut mobil dinas Kapolsek dirusak. Setelah itu, mereka bergerak menuju Mapolres OKUT yang berlokasi di Jalan Lintas Tengah Sumatera, namun dihalau Satuan Provos dari TNI di depan pintu gerbang Kantor Irigasi Komering Kotabaru. Mereka meminta agar balik ke belakang sehingga penyerangan ke Mapolres OKUT batal.

Warga yang melihat peristiwa itu berlangsung ketakutan, bahkan masuk ke rumah dan tempat usaha. “Takut mas, lebih baik masuk rumah,” ujar warga yang melihat kejadian.

Di lain pihak, usai aksi penyerangan ke Mapolsek Martapura, warga berduyun-duyun mendatangi Mapolsek, umumnya mereka ingin tahu kondisi bangunan. Namun sayang, kehadiran warga yang tak terkendali membuat isi ruangan berantakan dan hancur. Diduga ada sebagain barang yang dijarah oknum tak bertanggung jawab. Kondisi mulai steril sekitar pukul 13.00 WIB saat anggota polisi meminta warga keluar dari lingkungan Mapolsek.

Terkait kejadian ini, Kapolres OKU AKBP Kristiyono belum banyak berkomentar. “Saya hanya tegaskan bahwa kondisi Kapolsek Kompol Ridwan sudah stabil, memang sebelumnya muntah-muntah hingga kritis. Saat ini, sudah dirujuk ke Palembang untuk perawatan intensif,” terangnya.

Kristiyono juga mengakui adanya empat tahanan di Mapolsek yang kabur. Namun semuanya berhasil diamankan warga. “Setelah kondisi stabil, pihak keluarga akan menyerahkan tahanan tersebut. Mereka masing-masing Febri, Deri dan Riko, sementara yang satunya juga diamankan,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati OKU, H Herman Deru meminta agar kedua belah pihak bisa menahan diri dan mencari solusi terbaik. Sehingga, masalah ini tak berkepanjangan.“Artinya tidak ada kaitan dengan warga, melainkan oknum saja. Semoga masing-masing bisa mencari jalan terbaik,” katanya. (jpnn)

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Markas Besar Polri untuk mencegah meluasnya masalah pembakaran dan penyerangan terhadap Polres Ogan Kemering Ulu (OKU), Kota Baturaja, Sumatera Selatan pada Kamis (7/3) pagi tadi.

Aksi brutal itu diakui memang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota TNI  Batalyon Armed Tarik Martapura.

“Kami sudah adakan pembicaraan, dan saya minta kan pada Pangdam, tidak boleh berkembang ini. Titik,” ujar Pramono di Mabes AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat.

Sejauh ini, Pramono menduga penyebab aksi kekerasan itu karena peristiwa penembakan yang dilakukan oknum polisi Brigadir WJ terhadap anggota TNI, Pratu HO Januari lalu.

Informasi yang diterima, penembakan polisi terhadap Pratu HO diduga berawal pada saat WJ sedang menjalankan tugasnya di depan pos polisi. Saat itu, WJ sedang memeriksa pelanggar lalu lintas.

Namun secara tiba-tiba, HO yang saat itu mengendarai sepeda motor melewatinya dan sempat mengeluarkan pernyataannya yang dianggap menghina WH. Tak terima WJ pun langsung mengejar dan menembak HO hingga tewas tersungkur di jalan.

Diduga hal inilah yang menyulut sekitar 95 anggota TNI melakukan unjuk rasa yang berujung pembakaran di Polres OKU.

“Terus terang mungkin ada rangkaian sebab sebelumnya. Nah di sini saya juga tidak mengerti kok sekian bulan jadi begini. Tapi  tetap prinsipnya siapa yang salah aku hukum,” tegas Pramono.

Meski baru menduga, Pramono mengatakan pihaknya tetap menunggu laporan resmi dari hasil investigasi tim yang telah diutus ke Sumsel.

“Kalau ini terjadi, saya tidak bisa salahkan komandan karena saya belum mendapat hasil investigasi. Harus jelas dulu kirim orang untuk investigasi, dapat keterangan baru kita ambil keputusan,” pungkas Pramono.(jpnn)