TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Bupati, Selasa (19/3) membuka secara resmi Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hilir. Rapat yang berlangsung di Balai Utama Kantor Bupati itu dihadiri oleh pimpinan Satker maupun pejabat lainnya di Bumi Sri Gemilang.

Forum tersebut selain sebagai wadah koordinasi.  Juga menyerap seluruh hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Seribu Jembatan. Cukup banyak penegasan yang disampaikan Dr H Indra Muchlis Adnan kepada semua pimpinan Satker yang hadir.

Di antaranya perihal penerapan aturan yang berlaku. Bupati berulangkali meminta supaya berhati-hati dalam melaksanakan seluruh kegiatan. “Jangan sampai kegiatan yang dilaksanakan bertentangan dengan aturan. Kita ingin semua berlangsung sesuai dengan harapan”jelas Bupati.

Menurut dia, jangan sampai ada lagi diantara PNS yang harus berurusan dengan hukum. Karena itu aturan yang berlaku harus dipatuhi dan diterapkan. Dia memperingatkan kepada semua PNS agar tidak memandang rendah hal itu. Sekecil apapun kegiatan dinyatakan harus senantiasa berlandaskan aturan yang berlaku.

Di samping itu Bupati Inhil juga menyebut program utama  Pemkab Inhil adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karenanya desa diberikan kewenangan dalam mengurusi rumah tangga berikut dengan alokasi anggarannya.

“Kalau sudah warga kita diberikan perhatian. Program lainnya akan lebih mudah untuk diterapkan”jelas Bupati.

Apa yang diungkapkan Indra Muchlis Adnan itu dibuktikan dengan suksesnya program pemberdayaan desa menuju desa mandiri. Sekarang, seluruh desa di Inhil telah mendapatkan kue pembangunan yang sesuai dengan aspirasinya. Itu membuat desa dapat berkonsentrasi dalam membangun daerahnya masing-masing Kebijakan itu menuai dampak positif yang luar biasa.

Selain tepat sasaran, seluruh desa sudah meminta agar program tersebut tetap diteruskan. Pasalnya, desa masih sangat berharap perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sebanyak 250 warga Kecamatan Kemuning ikuti sidang pembuatan akta kelahiran. Sidang tersebut dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Disdukcapil Inhil, sekitar 1000 warga Kecamatan Kemuning, sudah mendaftarkan diri untuk mengkuti sidang pembuatan akta kelahiran bagi warga yang berumur diatas satu tahun. Namun karena masih banyak berkas yang belum lengkap, tahap awal ini tim hanya melayani sekitar 250 warga.

“Ini merupakan sidang keliling pembuatan akta kelahiran perdana. Kami berharap masyarakat yang berada dipelosok daerah dapat terbantu, baik dari sisi biaya hingga efisiensi waktu,” kata Kepala Disdukcapil Inhil, H Dianto Mampanini, Selasa (19/3) sambil mengatakan warga Kecamatan Kemuning yang sudah mendaftar ada sekitar 1000an tapi berkasnya belum semua lengkap.
Ini kesempatan bagi warga. Pihaknya menghimbau kepada camat dan UPTD Disdukcapil, agar menybarluaskan informasi ini kepada warganya.
Biasanya kata Dianto, untuk mengurus akte kelahiran, warga harus mengeluarakan biaya sedikitnya Rp 600.000. Semua sudah termasuk transpotasi dan akomodasi ke Tembilahan. Terkadang tak jarang, warga harus pulang dengan tangan hampa karena salah satu persyaratan administasi belum tepenuhi.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Aktivis Masyarakat Peduli Inhil (MPI) mendesak pihak Kejaksaan Negri Tembilahan untuk memeriksa adanya dugaan pengerjaan pondasi Venue PON Futsal yang tidak sesuai perencanaan.

Berdasarkan penjelasan Aktivis MPI, TS Suhandri yang saat itu didampingi rekannya, Zacky Hasan, timbulnya dugaan ini mencuat setelah terjadinya keretakan dibeberapa bagian dinding bangunan. “ Pada sisi barat, keretakan cukup parah terjadi akhir februari 2013 yang lalu atau belum genap dua bulan sejak berakhirnya masa pengerjaan. Bahkan menurut keterangan masyarakat sekitar, kerusakan serupa juga pernah terjadi sebelum. Hari ini, kerusakan serupa juga mulai terlihat pada sisi utara bangunan. Kita menduga hal ini lebih disebabkan pengerjaan pondasi yang tidak baik,” Sebut TS Suhandri

Alasan yang disampaikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Kepariwisataan (Disporabudpar) Inhil, H Mukhtar T dengan Pengkambing hitaman kondisi geografis Inhil menjadi alasan yang dikatakannya lucu. Dinilai Comel, jauh hari sebelum pekerjaan dimulai, bukankah struktur pondasi yang dirancang memang diperuntukan untuk alam Inhil?.”Hanya ada dua dugaan kuat, perencanaan struktur pondasi yang salah atau memang pekerjaannya yang tidak sesuai dengan perencanaan,” Duganya.

Zacky Hasan juga membenarkan. Diakuinya, selama masa pemeliharaan (6 bulan. Red), segala kerusakan yang terjadi merupakan tanggungjawab pihak kontraktor pelaksana. Namun perbaikan yang dilakukan dengan cara tambal sulam menurutnya tidak akan menyelesaikan masalah. Ia meyakini, jika tidak dilakukan perbaikan pada inti persoalan(pondasi. Red) , kejadian serupa akan terus berulang.”yang lebih menjadi kekhawatiran kita, jika terlambat disikapi, mungkin tidak akan lama, bangunan ini akan ambruk dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan korban jiwa,”Kata Zaky.

Kepala Kejaksaan Negri (Kajari) Tembilahan, Ferziansyah Sesunan melalui Kasi Intel, Ivan Siahaan menyatakan kelanjutan laporan ini menunggu arahan dari Kajari.” Yang jelas pengaduan ini kita terima. Tindaklanjutnya kami menunggu arahan dari atasan.” Ungkap Ivan.

Dalam Kesempatan itu, Ivan juga mengucapkan terimakasih atas peran aktif MPI untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Dengan keterbatasan personil kejaksaan, diakuinya pihak Kejaksaan tentunya berharap banyak dukungan dari semua pihak terutama masyarakat. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bakal Calon Legislatif (Caleg) yang akan bertarung pada Pemilu Legislatif (Pileg) Kabupaten Inhil, 2014 mendatang, merasa terbebankan dengan pelaksanaan tes kesehatan jiwa yang di syaratkan oleh KPU. Berbeda dengan tes pada pileg periode sebelumnya, kali ini tes kesehatan kejiwaan yang harus dilakukan para celeg dipusatkan di Pekanbaru, Provinsi Riau.

“Kebijakan ini jelas sangat membebankan bakal calon, baik dari segi biaya maupun waktunya. Terutama baleg yang berasal dari daerah.” jelas Edi Gunawan salah seorang Bakal Calon yang juga akan kembali bertarung pada Pileg 2014 nanti.

Berdasarkan informasi yang diterima, untuk tes kejiwaan dikenai biaya Rp 400 ribu, bila dipekanbaru tentu para bakal calon juga harus mengeluarkan biaya tambahan seperti penginapan dan uang transportasi, karena tes ini tidak selesai dalam satu hari,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya berharap KPUD Inhil dapat memfasilitasi tes kejiwaan tersebut agar dapat dilakukan di Ibukota Kabupaten seperti pada Pileg sebelumnya.

“Dulu bisa dilakukan di Tembilahan, kita berharap kali ini juga demikian. Meski ini bukan wewenang KPUD namun kita berharap KPUD Inhil dapat mencarikan jalan keluarnya. mungkin dengan mendatangkan tim pemeriksa kesehatan kejiwaan langsung ketembilahan seperti periode 2004 dan 2009 lalu,” harapnya.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Sekretaris Cabang olahraga (Cabor)Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kabupaten Indragiri Hilir, Zainal Arifin berharap terpilihnya Yusran sebagai Ketua KONI periode 2013-2017 dapat lebih mampu berkiprah dalam memajukan dunia keolahragaan di bumi Sri Gemilang.

Harapan ini disampaikan Zainal Arifin melalui sambungan telepon selular, senin (18/3). “Saya ucapkan selamat atas terpilihnya saudara Yusran. Meskipun sosok Yusran dirasakan belum dikenal di kalangan pengurus Cabor Inhil namun secara pribadi saya berharap dirinya kedepan akan mampu menujukkan prestasi baik khususnya bagi dunia olahraga di Inhil,” Harap Zainal.

Menurut penilaian Zainal, kepengurusan KONI sebelumnya dirasakan tertutup dan kurang mampu merangkul Cabor sebagai induk olahraga. Ia berharap upaya perubahan hal ini juga menjadi sesuatu yang diutamakan.

H Yusran berhasil terpilih sebagai Ketua KONI periode 2013 – 2017 menggantikan H Indra Muchlis Adnan setelah berhasil mengungguli dukungan mutlak mengalahkan dua calon lainnya, H Syamsurizal Awi dan H Yusuf dalam Musyawarah olahraga KONI Inhil bertempat di Hotel Telaga Puri, Akhir pekan kemaren di Tembilahan.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Demi suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar sosialisasi, Senin (18/3)

Sosialisasi yang digelar di gedung KPUD Inhil ini dihadiri sejumlah tokoh masyarakat,  perwakilan partai politik (Parpol) dan aparat terkait baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) mapun unsur kepolisian.

Ketua KPUD Inhil, Joni, menegaskan, tujuan dari sosialisasi ini, untuk memberikan pemahaman pelaksanaan pemilu tahun 2014 kepada seluruh unsur masyarakat, baik yang terkait langsung maupun yang tidak terkait secara langsung. Mengingat pelaksaaan Pemilu sudah semakin dekat.

“Kegitan ini juga bagian dari tahapan yang harus kita lakukan menjelang pelaksanaan pemilu. Melalui sosialisisi semacam ini kami yakin bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Apalagi kami juga melibatkan narasumber yang berkompeten,” sebut Joni.(dro/*1)