TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) akan membangun empat titik portal. Hal itu dalam rangka menekan maraknya kendaraan roda empat yang masuk kota dengan tonase tinggi.

“Tujuanya untuk mengurangi tingkat kerusakan jalan yang ada. Sebab, kendaraan berat merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan pada badan jalan,” ujarnya, Rabu (20/3).

Empat titik portal yang bakal dipasang Dishubkominfo masing-masing terletak di kawasan jalan Griliya Parit 6 Tembilahan Hulu. Selanjutnya jalan lintas Tembilahan-Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka. Lalu di jembatan Sungai Gergaji, Desa Kota Baru Reteh, Kecamatan Keritang.

Sedangkan titik terkahir adalah disekitar simpang Kayu Ara menuju Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas. Dibeberapa titik tersebut diyakini mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Inhil ini kerap dilalui oleh kendaraan yang berukuran besar.

“Dengan demikian kita yakin dapat meminimalisir terjadinya kerusakan badan jalan yang saat ini menjadi keluhan warga masyarakat. Meski selama ini sudah kita lakukan pengawasanya, namun pihak angkutan tetap mencari celah agar bisa melintasi jalur tersebut,” katanya lagi.

Kalau sudah dibuatkan portal dia berharap adanya peran masyarakat untuk melakukan pengawasan agar portal yang sudah dibangun dengan uang Negara tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebab, apa yang sudah dibangun dan menjadi fasilitas umum tentu harus dijaga.

Selain berencana memasang portal, Dishubkominfo juga akan melakukan penertiban bagi kendaraan umum baik barang mamupun penumpang.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sebanyak 451 mahasiswa S1 dari Fakultas Teknik, Ekonomi, Fkip, Pertanian dan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri (Unisi) Tembilahan mengikuti proses wisuda. ke-3, Rabu (20/3).

Hadir dalam acara wisuda tersebut, Ketua Dewan Pembina Unisi Tembilahan, Dr H Indra Muchlis Adnan, Rektor Unisi, Prof Sopian Hanim, Ketua Yayasan Tasik Gemilang (YTG) Tembilahan H Edy Syafwannur, unsur Muspida, Ketua DPRD, jajaran keluarga besar Unisi Tembilahan serta ribuan undangan lainnya.

Rektor Unisi, Prof Sopian Hanim dalam sambutanya mengucapkan selamat dan sukses atas keberhasilan wisudawan-wisudawati yang menyelesaikan pendidikan. Dia berharap lulusan Unisi mampu mengimplementasikan ilmunya ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

“Ini adalah sebuah kebanggan bagi kita. Sebab, saat ini Unisi sudah bisa meluluskan ribuan orang intlektual,”katanya.

Dia berharap kedepan masyarakat daerah baik yang berada di Inhil maupun di luar Inhil agar tidak ragu kuliah di Unisi. Karena, saat ini Unisi telah memiliki tenaga pengajar yang sesuai standar dan berkualitas. Kemudian Unisi juga didukung dengan sarana maupun prasarana perkuliahan yang tidak kalah bila dibandingkan dengan fakultas lainya.

“Kita sudah memilki gedung yang sangat reprentatif. Meski usia kita masih terbilang muda, tetapi sudah berkualitas. Kita bertekad akan menjadi perguruan tinggi terbaik di Pulau Sumatra,” harapnya.

Usai melakukan proses wisuda, Ketua Dewan Pembina Unisi Tembilahan H Indra Muchlis Adnan, yang juga sebagai Bupati Inhil, meresmikan satu gedung Unisi Tembilahan yang terdiri dari enam lantai. Gedung yang dibangun sejak awal 2011 silam terletak di jalan Suwarna Bumi.

Orang nomor satu di Negeri Seribu Jembatan ini berharap kepada masyarakat agar tetap memilki kebanggan tersendiri jika melanjutkan pendidikan di daerah sendiri, seperti Unisi. Karena Inhil, ungkap Bupati saat ini salah satu kabupaten yang telah memilki Universitas.

“Sarana dan prasarana yang kita milki adalah bagian dari peningkatan mutu pendidikan. Tinggal bagai mana cara kita menempa dosen, agar dosen lebih memiliki mutu. Sehingga mahasiswa bisa lebih baik dalam menjalankan perkuliahan,” sebutnya.

Dengan dibangunnya gedung dan fakultas yang megah merupakan hal yang sangat membanggakan. tidak ada rasa miris dihati kalangan mahasiswa, karena memilki gedung yang terkesan kurang baik. Ini salah satu contoh pemerintah komit dalam membangun dunia pendidikan.

“dengan lahirnya ratusan sarjana baru, kita berharap ada multiplayer efek  ditengah-tengah masyarakat. Karena orang yang intelektual adalah orang yang benar-benar mampu menggali potensi yang ada ditengah masyarakat,” cetus Indra.(dro/*1).

Tembilahan (www.detikriau.org) – Apapun bentuk organisasi, pada dasarnya didirikan bukan  untuk kepentingan pihak lain tetapi demi memperjuangkan kepentingan anggota.

Pernyataan ini disampaikan Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan dalam pidatonya pada acara pengukuhan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Forum Komunikasi Kepala Desa dan Lurah (FK2DL) dan Forum Sekretaris Desa Indragiri Hilir (FSDI) periode 2013 – 2017 di Gedung Tasik Gemilang, Jalan baharudin Jusuf, Selasa (19/3) malam.

Menurut Bupati, program DPK FK2DL yang disampaikan ketuanya, Ediyanto menunjukkan bahwa organisasi yang baru dibentuk ini haruslah mendapatkan aplaus.”Upaya peningkatan ekonomi kepala desa dan lurah melalui upaya penciptaan peluang usaha serta pengupayaan pengingkatan sdm Kades dan Lurah yang diprogramkan FK2DL jelas sebuah niat yang bagus. Organisasi memang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan anggota bukan kepentingan orang lain,” Ujar Bupati.

Dengan meningkatnya SDM, Kepala Desa dan Lurah tentu akan lebih memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengelola seluruh sumber daya yang ada demi mempercepat pembangunan yang nantinya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Demikian juga dengan upaya penciptaan peluang usaha sebagai sumber ekonomi Kades dan Lurah diharapkan akan mampu meminimalisir kemungkinan untuk terjerumus dengan melakukan perbuatan korupsi.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menitipkan pesan kepada FK2DL dan FSDI untuk memberikan sosialisasi yang baik dan jelas ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terpropokasi dan menilai sesuatu dari sudut pandang yang tidak tepat.

Bupati memberikan perumpamaan, jika di Solo, kepemimpinan Joko Widodo, jika dipertanyakan kepada masyarakat kenapa masih ada badan jalan yang rusak dan belum diperbaiki, masyarakat menjawab bahwa anggaran yang dimiliki pemerintah kurang. Tetapi, kata Bupati, jika ditanyakan kepada masyarakat di Inhil, diberikan jawaban bahwa dananya di Korupsi.” Hal ini menunjukkan bukti bahwa sosialisasi kita kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik. Peran ini yang salah satunya harus dilakukukan FK2DL dan FSDI untuk menyampaikan fakta yang benar kepada masyarakat,” Harap Bupati.

Dalam setiap Musrenbang, kebutuhan dana pembangunan yang diusulkan dari seluruh daerah di Inhil mencapai angka lebih dari 4 Triliyun. Sementara dana yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan, hanya berada pada kisaran 700-an Milyar. Dengan keterbatasan anggaran, pembangunan tidak bisa dilakukan sekaligus tetapi bertahap berdasarkan skala prioritas.

Untuk anggota FSDI, Bupati juga menyampaikan agar bersyukur. Jabatan sebagai Sekretaris Desa, dulunya sebuah jabatan yang sangat tidak diminati. Tapi kini dengan semakin meratanya pembangunan Desa berkat program Desa Mandiri, Jabatan Kepala Desa kini menjadi jabatan bergengsi.

Kegiatan pengukuhan FKKDL dan FSDI ini, selain dihadiri Bupati juga tampak dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Muslimin dan beberapa anggota, Unsur Muspida, Pejabat dilingkungan Setdakab Inhil, Federasi RT dan RW se Inhil, Komunitas Emak Sehat dan Undangan.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melarang matrial bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Parit 23 Tembilahan, melintas dijalan dalam kota khusunya bagi jalan-jalan provinsi.

Sebelumnya, menurut Kepala Dishubkominfo Inhil, H Pahrolrozi, pihak kontraktor berjanji untuk membawa matrial bangunan mereka akan menempuh jalur perairan. Tapi tiba-tiba kontraktor akan menggunakan jalur darat.

“Kalau mereka ingin tetap melintas di jalur darat, silahkan minta rekomendasi dulu kepada Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau. Karena jalur Rumbai Jaya hingga Sungai Beringin merupakan jalan  yang dibangun dengan dana Pemrov,” jelas Pahrolrozi, Selasa (19/3).

Matrial banguan PLTU Parit 23 Tembilahan, ungkap Pahrolrozi berbobot sekitar 5000 ton. Kalau dipaksakan tetap melintasi jalur darat maka dampak buruknya bisa merusak fasilitas jalan. Sedangkan kondisi jalan yang ada saat ini sudah cukup memprihatikan, jadi tidak mungkin pihaknya membiarkan kendaraan tonase besar bebas masuk dalam kota.

“Bagi kami pribadi tidak ada masalah. Tapi yang kita pikirkan ini adalah untuk kepentingan masyarakat banyak. Solusinya mereka harus mengangkut matrial melalui jalur sungai,” tegasnya.

Kalau rekomendasi sudah mereka terima dari provinsi, Dihubkominfo ingin sebelum melintas di jalur itu, pihak kontraktor melakukan peninjauan bersama-sama. Sehingga mana-mana titik jalan yang rusak bisa ditimbun terlebih dahulu. Kemudian jika ada yang rusak parah perbaiki sesuai dengan MoU.

“Kalau ada rekomendasi, silahkan saja melintas. Kami tidak akan melarang, apalagi demi kepentingan bersama,” katanya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Inhil, H Tengku Edy Efrizal, mengaku pihaknya tidak dapat memberikan rekomendasi terkait persoalan diatas. Sebab, untuk kelas jalan provinsi, kewenangan pada Dinas PU Provinis Riau. (dro/*1)

TEMBILAHAN – Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Tengku Edy Efrizal, mengatakan perbaikan jembatan kuala Reteh, Desa Kotabaru Reteh, Kecamatan Keritang akan dimulai pada 2014 mendatang.

Saat ini Pemkab Inhil sedang berupaya melakukan loby kepada Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau agar dalam pembangunya kelak bisa dilakukan sheering dana antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

“Insya Allah 2014 mendatang. Kita lagi berupaya menarik dana provinsi, sehingga tidak menjadi beban daerah sepenuhnya. Apalagi pembangunan jembatan itu memerlukan dana yang tidak sedikit,” kata Kepala Dinas PU Inhil, Tengku Edy, Selasa (19/3).

Jembatan penghubung dua kecamatan yakni Kecamatan Reteh dengan Kecamatan Keritang ini memang kondisinya sudah sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Apalagi jika melihat dari kontruksi bangunan yang sudah tua. Selain itu, jalur yang terdapat jembatan itu merupakan akses satu-satunya.

“Kita tahu kondisi jembatan itu saat ini. Memang perlu perbaikan. Tetapi mengingat banyaknya jembatan yang juga harus diperhatikan, makanya harus bisa kita bagi-bagi sesuai dengan kebutuhan,”ungkapnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Nasib tenaga honorer kategori (K1) untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tinggal selangkah lagi. Diketahui, dari  113 tenaga honor K1 yang lulus verifikasi beberapa waktu lalu, saat ini keberadaanya masih di tangan Badan Kepegawaiaan Nasional (BKN) RI untuk proses pembuatan nomor induk pegawai (NIP).

Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Afrizal Selasa  (19/3). Menurut dia, setelah berkas tenaga honor K1 masuk ke BKN, hingga kini pihaknya masih menunggu. Sebab, masih ada beberapa berkas yang diminta untuk melengkapi administrasi.

“Semuakan sedang berproses. Waktunya tidak bisa kita tentukan. Namun yang jelas kami masih menunggu sampai proses pembuatan NIP selesai,”ujar Afrizal.

Sejauh ini kata Afrizal, selain Kabupaten Inhil yang menunggu proses pembuatan NIP, kabupaten/kota se Riau juga demikian. Sehingga agak mustahil baginya untuk menyampaikan batas pasti waktu pembuatan NIP. Karena pihaknya (BKD Inhil, red) sampai saat ini belum mendapatkan informasi resmi.

“Apa yang menjadi harapan masyarakat, saya rasa itu juga menjadi harapan kami. Secara pribadi kami berharap semua prosesnya cepat rampung. Apalagi proses yang ditunggu saat ini adalah salah satu tahapan terakhir menjadi CPNS,” jelasnya.

Sedangkan untuk tenaga honor K2, diakui Afrizal pihaknya juga belum menerima informasi resmi. Pada perinsipnya Pemkab Inhil tetap menunggu. Sehingga apa yang menjadi tanggung jawab Pemkab Inhil harus dipenuhi. Namun hasil akhirnya adalah kewenangan pemerintah pusat.

Proses pengajuan hingga pengumuman hasil verifikasi tenaga honorer K2 ini, hampir sama dengan proses honor K1. Maka dari itu Pemkab Inhil masih menunggu hasil verifikasi yang nantinya akan di umumkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Untuk itu bagi mereka yang merasa lulus lulus verifikasi, belum dapat di pastikan bisa menjadi PNS. Pasalanya, masih ada beberapa ketentuan yang meski dilalui oleh mereka, seperti prosedur tes secara tertulis dan sebagainya. Paling tidak, tenaga honor K2 harus dapat memperlihatkan atau menunjukan dokumen  asli sesuai permintaan pemerintah pusat.

“Artinya hasil verifikasi belum bisa dipastikan bahwa seseorang bisa menjadi PNS, tanpa mengikuti tahap selanjutnya yang sudah menjadi ketentuan,” tukas Afrizal.(dro/*1)