JAKARTA – Pergantian Antar Waktu (PAW) massal diprediksi akan terjadi di DPRD tingkat kabupaten/kota dan Provinsi. Ini menyusul dengan pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 19 huruf i angka 2.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni menyatakan aturan ini mengharuskan kader partai yang duduk sebagai anggota dewan tetapi partainya tidak lolos sebagai peserta Pemilu harus mengundurkan diri. Kata dia, hal ini diberlakukan kepada mereka yang mencalonkan diri dengan menggunakan partai lain.

“Inilah konsekuensi dari peraturan yang sudah ditetapkan. Karena memang tidak boleh ada keanggotaan partai ganda saat mendaftar sebagai calon,” kata Titi kepada JPNN, Jumat (22/3).

Titi mengakui, dengan pemberlakuan aturan ini maka harus ada PAW. Mereka yang mengundurkan diri akan diganti dengan kader dari partai sebelumnya. Sebab, saat pendaftaran partai, calon yang bersangkutan secara otomatis menggunakan partai yang berbadan hukum sebagai peserta pemilu.

“Memang undang-undang kita mengatur secara tegas partai politik. Mereka yang di-PAW akan digantikan oleh sesama kader partai selama setahun kepengurusan sebagai anggota dewan,” katanya. (jpnn)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Dari Januari hingga akhir minggu ke tiga Maret 2013, Perum Bulog Sub Divre  Tembilahan telah menyalurkan sebanyak 1.126.080 kg Raskin. Namun dari 20 kecamatan, 8 diantaranya belum melakukan penebusan.

Demikian ditegaskan Kepala Perum Bulog Sub Divre Tembilahan, A. Faizal Ashari Rambe, di ruang kerjanya Jumat (22/3). Faizal berharap 8 kecamatan tersebut segera menebus jatah Raskin. Sehingga pendistribusian raskin priode sekarang benar-benar tuntas.

Adapun 8 Kecamatan yang belum menebus jatah raskin tersebut, yakni Kecamatan Pelanggiran, Teluk Belengkong, Tembilahan Hulu, Kuala Indragiri (Kuindra), Kemuning, Gaung Anak Serka (GAS), Sungai Batang dan Kecamatan Concong. Faizal mengaku tidak mengetahui secara pasti apa penyebab beberapa kecamatan yang hingga sekarang belum menebus jatah raskin.

“Kami tidak tahu apa masalahnya. Yang jelas kami hanya menghimbau kepada kecamatan yang belum menebus jatah raskinnya agar segera menebus,”pintanya.

Berdasarkan koordinasi antara Perum Bulog dengan beberapa kecamatan, saat ini pihak kecamatan sedang menghubungi pemerintah desa. Intinya pemerintah kecamatan sudah menyampaikan dengan kepala desa, agar mereka segera menebus jatah raskin priode ini.

“Kami tetap berkoordinasi. Ada beberapa kecamatan yang berjanji akan menebus jatah raskinnya pada pekan depan Maret ini.

Sebelumnya beredar informasi, bahwa salah satu yang melatar belakangi pemerintah kecamatan enggan menebus jatah raskin, dikarenakan terjadinya pengurangan jumlah rumah tangga sasaran (RTS). Lalu supaya tidak terjadi kecemburuan sosial antar masyarakat setempat, pemerintah kecamatan dan desa mengambil inisiatif untuk tidak menebus raskin.

Saat ditanya apakah ada tunggakan pembayaran oleh pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa, dengan tegas dijawab Faizal hingga saat ini tidak satu desa dan kecamatan yang menunggak. Meski hal itu pernah terjadi beberapa waktu lalu, namun semuanya sudah diselesaikan.

“Dari beberapa kecamatan yang telah mengambil jatah raskin, dapat kita pastikan tidak ada yang menunggak. Semua sudah dilunasi,”pungkasnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas pembangunan di Negeri Seribu Jembatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2013 ini akan membangun sepanjang 60 meter turap  di ibukota Kecamatan Teluk Belengkong, Saka Rotan.

Menurut Sekretaris Camat Teluk Belengkong, Marlis, selain turap sepanjang 60 meter, tahun ini Pemkab Inhil juga akan membangun dermaga penumpang dengan anggaran sekitar Rp 250 juta. Dua fasilitas umum tersebut memang sangat diharapkan masyarakat Kecamatan Teluk Belengkong.

Keduanya menurut Marlis, dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Inhil. “Kalau untuk turap dananya sekitar Rp 1,6 milyar. Mudah-mudahan kedua-duanya bisa segera dibangun dan dapat dinikmaati oleh masyarakat,”ungkapnya.

Masih menurut yang bersangkutan, pembangunan turap dan dermaga penumpang yang dalam waktu dekat ini segera terealisasi merupakan janji Pemkab Inhil, melalui Bupati. Pada saat itu, seingat Marlis pernyataan tersebut disampaikan orang nomor satu di Inhil sekitar bulan November 2012.

“Ini adalah janji pak Indra selaku Bupati. Alhamdulillah, sebentar lagi kami sudah dapat menggunakan turap dan dermaga. Sehingga segala aktivitas warga yang memanfaatkan fasilitas itu tidak lagi terganggu lagi,” katanya.

Lanjutnya, setelah rampung dikerjakan turap itu tidak saja berfungsi untuk menahan bibir pantai dari abrasi, tapi juga bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai tempat-tempat bersantai. Kemudian turap itu menjadi icon Desa Saka Rotan, yang merupakan ibukota Kecamatan Teluk Belengkong.(dro/*1)

TEMBILAHAN  (www.detikriau.org) –Tahun 2013 ini, 9 desa akan dijadikan sebagai pilot project Desa Mandiri (DM). Penentuan desa yang akan dijadikan percontohan program DM itu kini sedang dalam tahap pembahasan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD).

“Belum bisa disebutkan desanya, karena masih dalam tahap pembahasan di internal kami,” ujar Kepalan BPMPD Inhil, H Edy Syafwannur, kemarin.

Setiap desa yang dijadikan sebagai pilot project pembangunan desa mandiri secara otomatis pula mendapat dana untuk pembangunan lebih bila dibandingkan dengan desa yang tidak masuk kedalam program itu. Maka itu, desa yang dijadikan percontohan harus bisa mengelola sumber daya alam yang ada.

Untuk program DM tahun 2012 yang lalu, menurut Iwan, sapaan akrab Kepala BPMPD ini, desa yang sudah masuk nominasi dan bakal diberikan penghargaan karena dinilai telah berhasil menjalankan program tersebut sebanyak 11 Desa.

Berjalanya program desa mandiri kini sudah memberikan dampak positif bagi perjalanan pembangunan seluruh desa se Inhil. Tentu apa yang menjadi harapan masyarakat akan bisa tersalurkan melalui program yang pro rakyat. Tidak sekedar cerita, dampak desa mandiri juga sangat dirasakan warga Desa Kuala Patah Parang, Kecamatan Sungai Batang.

Menurut Kepala Desa setempat, Azhari, Setiap program yang dibuat pemerintah ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan warga termasuk program DM yang selama ini dirasakan banyak memberikan dampak yang positif terutama bagi masyarakat pedesaan.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir, Dr H Indra Muchlis Adnan, Kamis (21/3) sore meresmikan penggunaan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kelurahan Pusaran, Enok.

Peresmian sarana kesehatan ini juga sebagai bentuk komitmen Pemkab Bumi Sri Gemilang dalam mendekatkan pelayanan kepada warga. Diharapkan, dengan berdirinya pustu ini, tidak ada lagi warga sekitar yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Bupati juga melakukan peninjauan terhadap ruangan yang ada pada bangunan sederhana tersebut. Walaupun ukuran tiap ruangan tidak terlalu besar. Namun diharapkan tidak mengurangi fungsi utamanya dalam memberikan pelayanan. “Kita berharap, seluruh desa dan kelurahan mempunyai Pustu. Ini demi mendekatkan pelayanan kepada warga”tutur Indra Muchlis Adnan.

Warga diimbau pula oleh Bupati menggunakan sarana kesehatan tersebut. Apabila merasa membutuhkan pelayanan kesehatan diminta datang ke Pustu tersebut. Pembangunan bidang kesehatan tersebut ditegaskan Bupati sangat penting. Pasalnya, tanpa kesehatan tidak mungkin warga bisa melakukan aktivitas lainnya.

Seperti halnya dengan program Pemkab Inhil membangun Pustu dan Puskesmas di tiap desa. Indra Muchlis Adnan menegaskan komitmennya itu pada tingkat Provinsi Riau kelak. “Insya Allah, jika bapak dan ibu sekalian memberikan dukungan kepada saya. Kita akan bangun bidang kesehatan secara maksimal, termasuk mendirikan Puskesmas di tiap desa”jelas Indra Muchlis Adnan.

Ungkapan Bupati itu sejalan dengan komitmennya untuk terjun di ajang Pilgubri 2013. Warga yang hadir secara tegas menyatakan mendukung sepenuhnya komitmen itu dan mendoakan Indra Muchlis Adnan diberi rahmat oleh Allah SWT mengabdikan dirinya di tingkat Provinsi Riau.(dro/*1)

Jakarta — PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi tidak pernah absen menyidangkan anggota DPR/DPRD sebagai terdakwa korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang menyeret para anggota dewan ke persidangan, berharap parpol mencalonkan figur bersih menjadi wakil rakyat.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengimbau parpol peserta Pemilu 2014 benar-benar mencalonkan sosok berkualitas, mempunyai integritas, dan tidak mempunyai rekam jejak buruk.

Jika parpol mencalonkan sosok bermasalah menjadi wakil rakyat, maka ketika terpilih akan menjadi beban partai. “Kalau parpol merekrut orang-orang bermasalah, akan memunculkan pembohongan-pembohongan yang sistematis terhadap masyarakat,” kata Busyro mewanti-wanti.

Dia menambahkan, kini pola hubungan antara parpol dengan rakyat sebagai konstituen bersifat transaksional. Ditambah terjadi kemiskinan sumber daya manusia di parpol, “Maka masa depan kaderisasi parpol terancam.”

Jika kaderisasi tidak berjalan, imbuh Busyro, maka timbul parpol yang pragmatis. Parpol pragmatis, tidak menginginkan masyarakat yang kritis, karena masyarakat yang kritis akan mengontrol dirinya sendiri. “Kondisi masyarakat seperti itu akan lemah melakukan kritik dan kontrol.”

Busyro juga mengkritik sistem rekrutmen partai politik yang masih mengedepankan caleg yang mempunyai kekuatan. Kata dia, ketika yang bisa berpolitik hanya orang-orang yang memiliki kekayaan finansial, kultural, dan darah biru. “Maka yang terjadi adalah parpol seperti. dinasti politik. Sentral kekuasaan dan arah perpolitikan bisa jadi ditentukan oleh dinasti,” sesalnya.

Efeknya terjadi floating mass secara massify karena hampir tidak ada pendidikan yang cerdas, yang edukatif dan transformatif. “Aktivitas politik terjadi hanya dalam pilkada, pemilu serta pilpres . Setelah itu selesai. Maka masyarakat mengalami floating mass secara politik,” katanya.

Kemudian terjadi korban demoralisasi dari money politics. Money politics menimbulkan korban demoralisasi dan memerlukan rehabilitasi yang panjang dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. “Lalu sistem budaya menerima, padahal agama mengajarkan budaya member, karena memberi itu lebih mulia ketimbang menerima, apalagi korup. Karena budaya money politic, masyarakat kita didik menerimamenerima saja, akliitnya punya mindset yang salah.”

Akibat dari itu semua, masyarakat jadi tidak terkontrol dan sering terjadi konflik horizontal dan memunculkan primordialisme.(kpk/rakyat merdeka)