Tembilahan (www.detikriau.org) — Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Peternakan kabupaten indragiri hilir, Wiryadi meminta petugas pencacahan sensus pertanian 2013 bekerja dengan hati nurani karena, satu kali petugas berbuat kesalahan maka 10 tahun masyarakat akan menderita

Hal ini disampaikan Wiryadi saat membuka pelatihan calon petugas pencacahan pertanian 2013 gelombang ke IV bertempat di Aula Hotel Telaga puri tembilahan, Senin (22/04)

Sensus pertanian di laksanakan 10 tahun sekali, oleh karenanya saya berharap data yang diperoleh haruslah seakurat mungkin. Hasil kegiatan ini akan menentukan nasip pertanian untuk 10 tahun kedepan,” Peringati Wiryadi

Dirinya juga meminta agar petugas sensus bekerja dengan hati nurani, fokus, serius, semangat dalam bekerja dan memiliki tanggungjawab atas hasil pendataan yang dilakukan.

Sementara itu menurut kepala BPS Inhil, Irfarial, pelatihan ini merupakan pembekalan bagi petugas sensus untuk melakukan pemutakhiran data dan pencacahan lengkap yang akan dilakukan mulai tanggal 1 s/d 31 mei 2013 yang ditujukan untuk mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat tentang struktur pertanian di indonesia khususnya di kabupaten Inhil, Mendapatkan data kerangka sampel yang dapat dijadikan landasan untuk pengambilan sampel survei-survei di sektor pertanian serta untuk memperoleh berbagai informasi tentang populasi usaha pertanian rumah tangga petani gurem jumlah pepohonan dan ternak dan sebagainya.

“ Keberhasilan tugas ini sangat ditentukan tekad dan kesungguhan kita semua” jelasnya sambil menyampaikan pesan agar seluruh petugas sensus bekerja mengedepankan profesionalitas.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Agar diperoleh hasil yang maksimal dan sukses dalam sebuah pembangunan, mekanisme perencanaan harus benar-benar diperhatikan dengan baik.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM pada sebuah acara di lingkungan Pemkab Inhil baru-baru ini. Seperti musawarah rencana pembangunan (Musrembang) kata Sekda merupakan wadah bagi semua elemen untuk menyampaikan aspirasi.

Elemen yang dimaksut seperti pemerintahan, masyarakat, akademisi dan pelaku-pelaku usaha lainya. Oleh karena itu aspirasi dari masyarakat tersebut bisa ditampung dan di implemintasikan baik secara langsung maupun secara bertahap.

“Sinergi perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah sangat perlu diwujudkan,” kata Sekda.

Lanjutnya, jika hal itu sudah terpenuhi maka penghimpunan akumulasi dana dalam menanggulangi berbagai masalah pokok yang juga merupakan masalah bersama akan mudah terpecahakan. Apalagi pendanaan faktor penentu keberhasilan pembangunan.

Yang tidak kalah pentingnya, dikatakan mantan Kepala Distamben Inhil ini adalah, penekanan terhadap komitmen pelaku dunia usaha dalam turut serta membangun daerah seperti melalui program CSR yang muaranya juga bersinergi dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

“Dalam menyusun program-program kegiatan strategis harus slektif sesuai dengan rencana sumber pendanaan baik melalui APBD Provinis atau melalui APBN seperti dana-dana DAK dan lain sebagainya,”pesan Alimuddin.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –  Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Rosman Malomo, meninjau pelaksanaan UN tingkat SMP sederajat yang dilaksanakan secara serentak, Senin (22/4). Orang nomor dua di Negeri Inhil ini didampingi Asisten I Setdakab Inhil, H Said Ismail, Kepala Dinas Pendidikan, H Fauzar, Ketua Komisi IV DPRD Inhil H Maryanto serta beberapa pejabat lainya.

Wabup berharap pelaksanaan UN tingkat SMP tahun ini berjalan lancar hingga hari akhir ujian. Sebatas pengamatanya di dua sekolah (SMP 1 jalan Prof M Yamin dan SMPN 2 jalan Tanjung Harapan Tembilahan), pelaksanaan UN bisa dikatakan aman dan lancar. Sebab, tidak ada siswa yang dilaporkan absen. “Sama seperi UN tingkat SMA pekan lalu. Dari dua sekolah yang kita kunjungi semua aman lancar. Kita berharap tentu hasilnya juga maksimal dan siswa bisa lulus secara keseluruhan,”harap Rosman.

Dari penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Inhil, H Fauzar, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari berbagai sekolah tentang siswa yang tidak mengikuti UN. Namun dia berharap hal itu tidak sampai terjadi.

“Belum ada laporan namun sejauh ini berdasarkan koordinasi kami dengan masing-masing sekolah, tingkat kehadiran siswa mencapai 100 persen,” kata Fauzar.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Jangan pernah mengabaikan keberadaan kaum perempuan. Peran ibu sangat menentukan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peranan itu dapat dijalankan kalangan ibu sembari mengasuh putra dan putrinya.

Hal itu telah menjadi perhatian Pemkab Bumi Sri Gemilang. Tidak hanya memperhatikan dari segi kesehatan dan segi lainnya. Tetapi juga diberdayakan lewat lembaga majelis taklim tempat kalangan ibu beraktivitas. Pada majelis taklim itu, Pemkab Inhil menyalurkan bantuan.

Bantuan tersebut kemudian dikelola oleh seluruh anggotanya. Dari bantuan itulah kalangan ibu rumah tangga membantu suaminya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya.”Pemberdayaan ekonomi melalui lembaga majelis taklim kita harapkan mampu memberdayakan kalangan ibu dalam membantu keluarga masing-masing,” harap Bupati Inhil H Indra Muchlis Adnan.

Nantinya tiap anggota majelis taklim itu menggunakan bantuan yang sudah diterima untuk memperkuat pondasi ekonomi mereka. Bagi yang memiliki usaha menjual penganan tradisional dapat menambah modalnya dari dana bantuan yang sudah diterima.

Selanjutnya bantuan yang sifatnya bergulir itu dikembalikan lagi ke kelompoknya secara cicilan. Kemudian digunakan oleh anggota yang lainnya untuk tujuan yang sama. “Jadi, kalangan ibu juga turut berperan membantu. Saat suami sibuk bekerja, ibu di rumah juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga” jelas Bupati.

Dari pengalaman berbagai pihak, angka kredit macet dari peminjam yang berasal dari kalangan perempuan ditegaskan sangat kecil. Karena kalangan ibu sangat teliti dan memiliki tanggung jawab tinggi. Oleh sebab itu, dengan pemberdayaan dari semua sisi, diharapkan angka kemiskinan di Inhil dapat ditekan seminimal mungkin.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Kuasa Hukum keluarga Almarhum June, M Arsyad berharap Komisi A DPRD Inhil segera melakukan pemanggilan terhadap Lurah Pulau Kijang Kecamatan Reteh terkait penerbitan surat hibah kepada pihak lain terhadap kepemilikan tanah milik kliennya yang terletak di Jalan Muqarabien, kelurahan Pulau Kijang.

Melalui sambungan telepon selularnya, Ahad (21/4), M Arsyad menyatakan sudah menyampaikan permintaan ini kepada pihak Komisi A DPRD Inhil melalui surat bernomor 01/SP-ADV/III/2013/MdF tertanggal 11 Maret 2013 yang lalu.

Dalam surat tersebut dijelaskan M Arsyad, selaku kuasa hukum, ia mengajukan permohonan agar Komisi Satu melakukan pemanggilan dan mengklarifikasi Lurah Pulau Kijang terhadap kepemilikan sah tanah milik kliennya berukuran sebanyak 250 M2 (Panjang 50 meter dan Lebar 5 Meter)

Ditambahkan M. Arsyad, dalam surat tersebut disebutkan bahwa tanah tanah perumahan yang dimiliki kliennya, untuk surat kepemilikannya terbakar pada peristiwa kebakaran yang terjadi pada tahun 1987 dan hingga sekarang belum diurus penggantian surat.

“Anehnya, pasca kebakaran hingga sekarang. Kini kondisi ukuran tanah sudah berkurang dari sebelumnya, yaitu menjadi panjang 35 meter dan lebar 3,5 meter,”jelasnya.

Selama ini menurut klien saya,   tanah tersebut sama sekali belum pernah dilakukan jual beli, tapi kini ukuran tanah sudah berkurang dan sebahagian lainnya sudah didirikan sebuah bangunan milik orang lain. Berdasarkan keterangan yang sudah didapat dilapangan, sebahagian tanah milik kliennya tersebut sudah memiliki surat hibah yang dikeluarkan pihak kelurahan.

Ketua Komisi satu DPRD Inhil, M Arfah membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima surat permintaan tersebut.  Menurut penjelasan Arfah, terkait permohonan ini sebelumnya sudah dilakukan penjadwalan tetapi dikarenakan kesibukan partai menjelang penyerahan Daftar Calon Sementara (DCS) ke KPUD Inhil, pemanggilan terpaksa dilakukan penundaan. “Insyaallah kita akan lakukan pemanggilan minggu ini, yang jelas seusai penyerah DCS. Maklumlah kawan-kawan di DPRD Inhil masing-masing fokus menghadapi Pileg. Sekali lagi, insyaallah minggu ini akan kita panggil,” Jawab M Arfah. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) — Puluhan masyarakat perwakilan dari 3 kecamatan di kabupaten indragiri hilir. Akhir pekan kemaren, sabtu (20/4) mendatangi kantor mapolres inhil. Kedatangan perwakilan masyarakat yang ditemani kuasa hukumnya ini guna menyampaikan persoalan serangan hama kumbang dilahan perkebunan masyarakat yang di duga akibat adanya aktivitas replanting lahan kebun sawit milik PT. Bumi Palma Lestari Persada (PT. BPLP) sejak tahun 2012 yang lalu.

“Kita sudah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan kehidupan ekonomi masyarakat, baik melalui DPRD maupun Pemerintah kabupaten namun hingga hari ini belum menemukan titik terang. Kita khawatir jika persoalan ini tidak segera dicarikan jalan penyelesaian, akibat himpitan ekonomi, mungkin saja akan timbul sesuatu tindakan yang sangat tidak kita inginkan.” Ujar Kuasa Hukum petani, Zainuddin Acang,SH

Ditambahkannya, dalam mediasi dengan pihak perusahaan sebelumnya, masyarakat sudah pernah dijanjikan kompensasi lahan plasma kebun sawit sebagai ganti rugi kerusakan kebun kelapa masyarakat, namun juga masih sebatas janji manis. Kuasa hokum mengaku sudah  melayangkan somasi kepada pihak perusahaan pada bulan Februari dan Maret 2013 yang lalu dengan tembusan Muspida dan Upika.

Kabag operasional (Kabag ops) Polres Inhil, AKP Kurnia Setya dan Kasat Intelkam AKP Suprapto yang menerima kedatangan perwakilan masyarakat tiga Kecamatan ini (Kecamatan keritang, Enok dan Reteh) menyatakan pihak Polres baru menerima sebatas keluhan dari masyarakat. Untuk tindaklanjutnya, polres Inhil akan melakukan Kroschek ke Dinas Terkait dan Pihak Perusahaan termasuk akan segera  menjadwalkan waktu kunungan kelapangan guna melihat secara langsung kondisi riil dilapangan. (dro/*3)