PEKANBARU  (www.detikriau.org) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Pekanbaru menggelar syukuran menempati sekretariat baru. Selain syukuran, juga dilakukan silaturahmi bersama alumni, organisasi profesi jurnalis organisasi penggiat lingkungan dan sosial.

Ketua AJI Kota Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir mengatakan, sekretariat baru tersebut berada di Jalan Wiraswasta II Nomor 33 , masuk dari samping Hotel Ema Graha, Jalan Soekarno-Hatta.  Kegiatan dilaksanakan pada sabtu (13/4) dimulai pukul 11.00 WIB dilanjutkan dengan makan siang bersama.

“Syukuran ini juga untuk silaturahmi dengan alumni, anggota dan pengurus AJI Kota Pekanbaru. Kita juga mengundang kolega dari organisasi profesi jurnalis, penggiat lingkungan serta sosial lainnya di Pekanbaru,” kata Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir, Jumat (12/4).

Ilham menjelaskan, selama ini ditengah kesibukkan para anggota dalam meliput dan melakuka kegiatan jurnalistik, tak jarang untuk bertemu sangat sulit terjadi. “Ini juga menautkan kembali tali kekeluargaan di antara para anggota dan alumni,” jelasnya.

Ia mengatakan, dari deretan alumni yang diundang, di antaranya Calon Anggota DPRD Riau akan dilantik dalam waktu dekat, Edy Mohammad Yatim, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Riau, Ahmad Fitri, Dosen Fisipol Universitas Riau, Ahmad Jamaan dan Muchid Al Bintani, dosen komunikasi UIN Suska, Muhammad Badri serta senior-senior AJI lainya.

“Senior anggota AJI juga kita undang. Ada Kakanda Hasan Basril, Hasa Hanafi, Kasdi dan dewan pengawas, Dr Junaidi,” ujar Ketua Panitia, Winahyu Dwi Utami. (*)

Dukung Inhil Tingkatkan Produksi Pangan

Tembilahan (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Balai Utama Gedung Kantor Bupati Inhil, Kamis (11/4) sebagai sebuah wujud dukungan dunia perbankan kepada petani Inhil dalam upaya meningkatkan produksi pertanian.

Menurut penjelasan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Riau, Mahdi Muhammad, program ini dilakukan BI dalam rangka menekan inflasi di daerah. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bekerja sama untuk mempermudah akses pembiayaan sektor pertanian termasuk membantu petani melakukan penghitungan manajemen risiko kredit.

“Faktor bahan pangan akan menjadi salah satu faktor penentu terjadinya inflasi. Jika inflasi terjadi maka secara otomatis daya beli masyarakat akan menurun,” Ujar Mahdi

Dijelaskannya secara sederhana, terjadinya inflasi bisa ditandai dengan penurunan nilai tukar uang seperti contohnya, sebelumnya untuk mendapatkan 1 kg beras hanya dibutuhkan nilai tukar uang sebesar Rp 5.000 jika terjadi inflasi, untuk memperoleh 1 kg beras mungkin sudah harus membutuhkan nilai tukar senilai Rp. 7000. Kenaikan harga beli ini biasanya disebabkan tidak sebandingnya persediaan barang dengan permintaan dipasaran. Seperti terjadinya kelangkaan bawang baru-baru ini.

Disamping hal itu, ditambahkannya, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 7,8 % imbasnya akan menjadi daya tarik bagi pencari kerja akibatnya akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk.

Peningkatan penduduk akan menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan. Jika tidak diantisipasi seperti upaya peningkatan produksi pangan, inflasi akan terjadi. “Mou yang kita sepakati hari ini sebagai upaya mengantisipasi hal-hal tersebut,” Tegasnya.

Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo dalam sambutannya menyatakan sambutan baik Pemkab Inhil atas program yang dijalankan dunia perbankan ini. Wabup berharap, dengan kemudahan pemberian kredit, petani tentu akan semakin mudah untuk menenuhi kebutuhan pembiayaan, kemudian akan terjadinya peningkatan produksi pangan dan akhirnya akan mampu meningkatkan kesejateraan petani.

“Kemudahan pemberian kredit ini tentu diharapkan akan menumbuhkan kembali animo petani untuk berproduksi. Dengannya kita berharap Inhil kedepannya akan kembali berpredikat sebagai lumbung pangan khususnya padi di Riau,” Harap Wabup.

Usai penandatanganan Nota Kesepahaman, Direktur BI Perwakilan Riau, Ahmadi Ahmad didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Inhil, Wiryadi melakukan suvervisi lapangan di Kecamatan Tembialahan, Batang Tuaka dan Gaung Anak Serka (GAS). (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Niat H Edy Syafwannur dan Agussalim untuk maju berpasangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Indragiri Hilir (Kab Inhil) September 2013 mendatang semakin terbuka. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), rabu (9/4) kemaren dinyatakan sudah memberikan restu.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPC PPP Kab Inhil, Ir Syahruddin melalui sambungan telepon selularnya kepada detikriau.org, Rabu (10/4). Menurutnya, DPP sudah memberikan restu kepada Agussalim untuk maju sebagai Wakil Bupati mendampingi H Edy Syafwannur.

“Kita sudah mendapatkan kepastian restu DPP. Insyaallah jika tidak ada aral rintangan, Kamis (11/4) surat dukungan secara tertulis tersebut akan diberikan,” Kata Syahruddin.

DPC PPP Inhil dengan kepemilikan 6 kursi DPRD ditambah 1 Kursi Partai HANURA yang sudah memberikan dukungan sebelumnya  menjadikan langkah pasangan yang diprediksi oleh banyak pihak akan memenangkan perolehan suara terbanyak pada Pemilukada Inhil September 2013 ini semakin terbuka.(dro)

Hindari Kembali Terjadinya Korban Jiwa di Desa Pancur ——-

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemkab Inhil telah malayangkan surat terkait permasalah yang terjadi di Desa Pancur Kecamatan Keritang. Salah satu point terpenting adalah kembali mendesak agar Pemprov Riau segera menegaskan letak tapal batas Inhu dan Inhil.

“Masalah yang terjadi di Desa Pancur memang merupakan kewenangan Pemprov Riau untuk memfasilitasinya. Direncanakan hari Jumat tanggal 12 April mendatang akan ada pertemuan di Pekanbaru,” Jelas Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Setdakab Inhil, Mj Verman,  rabu (10/4).

Pemprov Riau ditambahkan MJ Verman, tentunya tidak ada alasan lagi untuk tidak menyegerakan, apalagi sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 28 tahun 2005 dan Keputusan Mahkamah Agung (MA).

Sementara menurut Camat Keritang, Ahmad Ramani, persoalan Desa Pancur selama ini seperti bom waktu dan setiap saat bisa kembali meledak jika tidak segera diambil langkah-langkah kongkrit. Padahal menururt Ramani pihaknya bersama unsur- unsur terkait sudah melakukan pengumpulan data tentang kepemilikan tanah dari pihak masyarakat.

“Kami sudah berhasil mengumpulkan 900 lembar surat-surat kepemilikan tanah warga setempat. Artinya sekitar 1800 hektar tanah nyata milik masyarakat bukan milik perusahaan. Semua sudah kita serahkan kepada pihak perusahaan dengan harapan ada ganti rugi atau penyelesaian terbaik lainnya namun sampai saat ini sepertinya tidak digubris,” Kesal A Ramani.

Bagaimanapun caranya, Camat Keritang mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk segera mengambil langkah tegas. Termasuk mengharuskan agar pihak perusahan berhenti melakukan segala aktivitas diatas tanah sengketa sampai semua perselisihan menjadi jelas dan terang.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) secara resmi menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat di Balai Utama Kantor Bupati Inhil, Rabu (10/4).

Dalam sabutanya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Inhil, H Dianto Mampanini mengatakan, DP4 memang merupakan tanggung jawab Pemkab dalam menyiapkan data yang nantinya dilanjutkan dengan penceklisan oleh pihak KPU sehingga menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Tahapan-tahapan dari DP4 sudah melalui proses yang kita peroleh dari data base kependudukan kabupaten yang kemudian diintegrasikan kepada pusat. Maka hasilnya didapatlah Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2),” ungkapnya.

Kemudian setelah itu, Disdukcapil kembali melakukan penyisiran kepada masyarakat yang berusia 17 tahun keatas atau 14 keatas namun sudah menikah. Karena, orang-orang tersebut memiliki hak untuk mengikuti pemilu. Meski DP4 Pilgubri berjumlah 526. 260 namun tetap akan dilakukan pemutakhiran karena sudah menjadi kewajiban daerah yang melaksanakan pemilu.

“DAK 2 kita berjumlah 739. 148. Sedangkan DP4 berjumlah sekitar 521.000,” jelasnya. Dianto mengakui telah terjadi perbedaan angka antara DP4 Pigubri dengan Pilbup. Namun itulah fakta dilapangan.

Selanjutnya Ketua KPU Inhil, Joni mengatakan, setelah diterimanya DP4 dari Pemkab Inhil, pihaknya akan langsung melakukan penelitian dan pencermatan. Selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK lalu dilakukan pemutahiran dan verifikasi mengenai kebenaran data yang masuk.

“Mudah-mudahan pekerjaan ini dapat sejalan dan datanya lebih akurat. Sehingga dalam pembuatan kartu pemilih juga sama. Karena pemilihnya secara logika adalah orang-orang itu juga,”ungkapnya.

Hanya saja kelebihan dalam melakukan pemutahiran data Pileg, KPU akan dibantu dengan petugas yang professional. Mereka akan melakukan pemutahiran secara faktual terhadap DP4 Pileg. Otomaitis data tersebut akan inklud, karena data Pileg juga memuat data Pemilukada Inhil maupun Pilgubri.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tema rapat Musayawarah Perencanaan dan Pembanguan (Musrembang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tingkat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2013 tidak terlepas dari pembangunan Infrastruktur dalam rangka peningkatan Perekonomian Daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (Bappeda) Inhil, Hj Alvi Purwati Alwie menyebutkan, untuk mengakomodir segala usulan rencana pembangunan, tim yang tergabung dalam rapat itu membahas secara teknis tentang skala prioritas.

“Segala aspirasi sudah kita tampung. Tampaknya pembangunan infrastruktur masih menjadi topik pembahasan yang kuat pada Musrembang tahun ini,” kata Kepala Bappeda Inhil, Rabu (9/4).

Pembangunan infrastruktur terdiri dari masalah pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Dimana infrastruktur tersebut, kata Alvi merupakan sarana penunjang sebagai pembuka akses. Oleh sebab itu untuk memenuhi segala aspirasi pihaknya dengan segala upaya tetap berjuang dalam meraih dana baik dari Pemprov Riau maupun  yang bersumber dari APBN.

“Dukungan dan peran aktif seluruh stakeholder memang sangat diharapakan sebagai upaya meningkatkan kualitas output dan outcome dari musrembang sehingga dihasilkan perencanaan yang benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Prioritas daerah yang tercapai akan terus ditingkatkan, sementara yang belum tercapai akan dicarikan akar permasalahanya serta solusi dan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasinya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Inhil, H Muslimin juga membenarkan bahwa keinginan akan pembangunan infrastruktur sangat diinginkan masyarakat. Namun tentu tidak semua dapat diakomodir mengingat banyaknya kebutuhan yang lebih mendesak lainya.

“Mudah-mudah Musrenbang ini merupakan Musrembang terbaik. Lalu dapat menghasilkan sebuah pembangunan yang benar-benar menjadi aspirasi masyarakat. Kami sangat mengharapkan, segala bentuk skala prioritas pembangunan bisa terealisasi sebagai mana mestinya,” ungkap Politisi PBR ini.(dro/*1)