TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir memohon maaf kepada segenap warga manakala selama kepemimpinannya ada terdapat ruas jalan yang berlubang maupun tidak terbangunnya sarana lain yang juga dibutuhkan masyarakat.

Pihaknya, menurut Dr H Indra Muchlis Adnan senantiasa berupaya maksimal dalam memberikan perhatian. Akan tetapi, sangat tidak mungkin memenuhi semua harapan, karena terbatasnya anggaran daerah.

Setiap tahun, aspirasi warga baik untuk pembangunan terus meningkat. Pada sisi lain, anggaran daerah terbatas dan sangat tidak memadai. Oleh sebab itu, apabila ada jalan provinsi di Inhil yang rusak. Sangat tidak mungkin Pemkab Inhil melakukan perbaikan. Selain hal itu memang bukan kewenangan daerah ini. Anggaran yang ada juga tidak memadai untuk itu.

“Bayangkan saja, aspirasi warga sekitar Rp 4,2 triliun. Sedangkan anggaran yang bisa kita gunakan untuk pembangunan hanya Rp 700 miliar. Sangat jauh dari mencukupi. APBD kita bahkan sangat kecil dibandingkan dengan daerah lain”ujar Bupati. Bupati pun mengajak kepada semua warga memahami persoalan yang dihadapi itu. Dia menyadari pula banyak warga yang tidak memahami terbatasnya anggaran daerah.

Daerah yang saling terpisah oleh perairan dan letak pemukiman warga yang saling berjauhan. Ditegaskan Indra Muchlis Adnan membutuhkan sarana fisik. “Kalau di daerah lain, kendati terpencil masih bisa dicapai lewat jalur darat. Wilayah kita, antar satu daerah terhalang oleh air. Masih cukup banyak daerah yang tidak memiliki akses darat. Ini membutuhkan sarana penunjang”tegas Bupati.

Oleh sebab itu persoalan isolasi dan pembangunan infrastruktur fisik,  tetap menjadi isu penting dalam pembangunan Inhil selama beberapa tahun mendatang. Mau tidak mau, apabila ingin memajukan daerah ini. Harus dibuka isolasi daerah dan memberdayakan warga yang tinggal di pedesaan. Pasalnya, mayoritas warga Inhil bermukim di pedesaan.

Jarak antar desa tersebut saling berjauhan. Mayoritas perhubungan warga dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi air. Bukan saja berbiaya mahal. Tetapi hal itu menurut Bupati juga sangat menghambat. Warga tidak dapat setiap saat berhubungan. Harus menunggu air pasang, supaya sampan, speed boat maupun motor pompong bisa dioperasikan.(dro/*1)

PEKANBARU (www.detikriau.org)-Desakan masyarakat agar pemerintah mengelola  seluruh blok minyak dan gas (Migas) terus digulirkan. Pasalnya,  selama ini banyak potensi alam di Indonesia terutama minyak dan  gas dikelola pihak asing yang kadang dana bagi hasilnya terasa tidak adil.

Wacana tersebut terungkap dalam diskusi nasionalisasi Migas  yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru  bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Riau,  Forum untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau di kantor sekre tariat AJI di Jalan Wiraswasta 2 No 33A Pekanbaru, Selasa (16/4) dengan tema ”Merebut Peluang Blok Migas di Riau”.

Diskusi dihadiri oleh perwakilan KAMMI Riau dari beberapa  universitas di Pekanbaru. “Yang kita dorong adalah dana bagi  hasil Migas (DBH) yang berkeadilan. Terlepas siapa yang mengelola,  apakah pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Agung Nugroho, ketua KAMMI Riau.

 Menurut Agung, selama ini kita tak punya kedaulatan sebagai tuan di negeri sendiri. ”Kita yang punya sumber daya alam, tapi DBH kok yang kita terima kecil sekali.  Ke depan sebagai negara berdaulat kita harus punya daya tawar yang tinggi,” imbuhnya.

Ketua AJI Pekanbaru Ilham Muhammad Yasir menilai, perlu suatu langkah bersama yang terencana.  Langkah yang dilakukan KAMMI sudah tepat. “Menggunakan jaringan dari tingkat nasional hingga daerah.  Tapi ketika bicara merebut blok Migas di Riau, leading-nya adalah kawan-kawan di Riau,” ungkap Ilham.

Disebutkan Ilham, kita juga harus belajar saat merebut Blok Pekanbaru. Terlepas plus minusnya,  secara konsep perjuangan di daerah cukup bagus. Tapi, ketika berhasil cita-cita menjadikan DBH Migas yang berkeadilan bagi rakyat ternyata masih jauh dari harapan,” imbuhnya.

Sementara Koordintor Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Usman mengungkapkan, masalah DBH sebenarnya terletak pada pemerintah Indonesia sendiri. “Yang sebenarnya menjadi pecundang tentang blok Migas terutama masalah dana bagi hasil bukanlah orang asing, tapi pemerintah Indonesia sendiri,” katanya.

Lanjut Usman, seharusnya masyarakat Riau lebih banyak menikmati dana bagi hasil atau dana CSR bukan malah menikmati dampak dari eksplorasi sumber daya alam yang sudah sekian lama berlangsung.

Nofriandi Yulan, salah seorang pengurus KAMMI Riau, diakhir diskusi mengapresiasi diskusi tersebut.  Mantan Presiden BEM Unri ini berharap agar dapat bersama-sama memperjuangkan keadilan masyarakat dalam mengelola SDA nya sendiri. “Perjuangan kita adalah keadilan dan kemakmuran masyarakat.  Karena ekonomi kita belum sepenuhnya terlepas dari penjajahan asing,” tutupnya.(rls)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka mengotimalkan pemanfaatkan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Pelabuhan Smudra Kuala Enok, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) akan melakukan pembebasan lahan secara bertahap.

Berdasarkan aturan, sarat utama program MP3EI harus ada pembebasan lahan paling tidak 400 hektar untuk tahap awal. Sejauh ini sebanyak 300 hektar lahan kosong telah di inventarisir oleh Pemkab Inhil. secara total domainnya berada di Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil, Hj Alvi Furwati Alwie mengatakan, pembebasan lahan bisa dilakukan dengan cara sharing budget. Sebab, didalam sebuah ketentuan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pembebasan lahan untuk hal yang berhubungan dengan klaster program MP3EI.

“Dalam pelekasanaan pengelolaanya MP3EI tentu akan dibuatkan badan usaha oleh Pemrov. Sedangkan Inhil hanya melakukan inventarisir tahap awal pembebasan lahan,” ungkapnya kemaren

Terlebih dahulu, lanjut Kepala Bappeda Inhil ini, Pemrov akan membuatkan peraturan daerah (Perda) tentang kawasan industri seperti yang berada di Dumai dan Kuala Enok, Inhil. selanjutnya Inhil juga bisa membuatkan Perda penataan, sehingga benar-benar memberi nilai manfaat pada daerah.

“Saya rasa semuanya harus dipenuhi. Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik,” tukas Alvi.

Pelabuhan Samudra Kuala Enok yang juga merupakan kawasan ekonomi khusus (KEK) tersebut, masih memerlukan peningkatan berbagai fasilitas penunjang lainnya seperti jalan menuju kawasan pelabuhan. Alvi berharap akses jalan dari Simpang Geranit Inhu menuju Pelabuhan Samudra bisa dianggarkan oleh Pemprov melalui APBD Provinsi maupun pembiayaan melalui APBN.

“Jalan itukan jalan Provinsi dan jalan Negera. Sehingga penganggaranya juga memerlukan dana APBD Riau dan APBN,” tukasnya.(dro/*1)

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berharap pejabat daerah mengurangi kunjungan ke sekolah yang tengah melaksanakan ujian nasional. Kunjungan pejabat dikhawatirkan mengganggu konsentrasi siswa.

“Mohon kunjungan pejabat saat UN dikurangi, itu kan sangat menggangu peserta ujian. Ada bupati datang, pejabat lain juga ikut datang,” kata Inspektur IV Itjen Kemendikbud, Amin Priatna dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (15/4/2013) malam.

Di pelaksanaan hari pertama, Kemendikbud tidak mendapat laporan mengenai kecurangan atau kebocoran jawaban UN. Kemendikbud menerima laporan mengenai kualitas kertas lembar jawaban UN.

Sejumlah sekolah mengaku mendapat kertas jawaban yang tipis sehingga siswi khawatir kertas mudah sobek.

“Kita sudah all out melakukan persiapan, tapi ya kita harus maklumlah. Jika lembar jawaban yang kualitasnya hanya satu dua yang jelek,” ujar anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Kemendikbud Teuku Ramli Zakaria.(detiknews)

TEMBILAHAN  (www.detikriau.org) – Sebanyak 6.240 siswa/siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta sederajat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) secara serempak hari ini, senin (15/4) mengikuti Ujian Nasional (UN).

Menurut jadwal pelaksanaan UN akan dilakukan selama 4 hari dimulai pada 15 hingga 18 April mendatang. Sementara naskah soal UN baru didistribusikan pada Minggu 14 April. Kendati demikian pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Inhil tetap optimis dapat melaksanakan UN sesuai jadwal.

“Nasakah soal di terima sekitar pukul 03.00 dini hari. Karena kondisi tidak memungkinkan, terpaksa kami distribusikan pagi ini,” jelas Sekretaris Dinas Pendididkan Inhil, Zulkifli Ahad (14/4) kemaren ditengah-tengah berlangsungnya pendistribusian naskah soal.

Menurut koordinator Kabupaten TPI UNISI Tembilahan, Prof Sufian hamim, pelaksanaan UN hari pertama diseluruh kecamatan berlangsung aman dan lancar.”Laporan sudah kita terima dari seluruh koordinator TPI Kecamatan. Alhamdulillah pelaksana UN dihari pertama ini berjalan dengan aman, lancar dan teratasi sesuai POS UN 2013. Kita berharap kondisi ini akan berlangsung hingga hari terakhir”Ungkap Rektor UNISI Tembilahan ini. (dro/*1/rls)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menaikan honor Kepala Desa. Kenaikan honor tersebut sebagai bentuk perhatian Pemkab Bumi Sri Gemilang terhadap ujung tombak pelayanan ditingkat pedesaan.

Diharapkan, setelah adanya peningkatan honor, kinerja Kades dalam memberikan pelayanan semakin baik. Hal itupun sebagai respon atas aspirasi segenap Kades di Inhil yang menginginkan kenaikan honor.

Bupati Inhil, Dr H Indra Muchlis Adnan menginstruksikan seluruh Kades termotivasi dalam  menjalankan tugas. Pemerintah, jelasnya senantiasa berupaya supaya kesejahteraan seluruh aparatnya terus membaik.

“Kita sudah programkan honor Kades naik. Tentu saja, ini harus dibarengi dengan peningkatan kinerja”tegas Bupati sambil mengatakan sesuai dengan mekanismenya, honor Kades include dengan anggaran dana desa mandiri. Pos anggaran itu ditempatkan pada dana operasional tiap desa.

Pencairan dana operasional yang didalamnya terdapat gaji Kades itu dilakukan secara berkala. Kenaikan gaji tersebut sontak disambut gembira segenap Kades di Inhil.Pasalnya, sejak beberapa tahun terakhir mereka terus memperjuangkan kenaikan pendapatan itu.

“Pak Kades harus berusaha semaksimal mungkin menyukseskan program pemerintah yang ada di daerah masing-masing”ujar Pak Mok, sapaan Bupati. Pemkab Inhil pun, lanjut Bupati tetap juga berusaha memberikan perhatian lebih kepada Kades. Namun demikian, terbatasnya anggaran mengharuskan perhatian itu tidak maksimal.

Pada masa mendatang, diharapkan gaji Kades ini terus dievaluasi dan ditingkatkan jika keuangan daerah memungkinkan. Hal itu menurut Bupati sangat tergantung dengan komitmen penerusnya kelak.(dro/*1/adv pemkab inhil)