Tembilahan (www.detikriau.org) – Kuasa Hukum keluarga Almarhum June, M Arsyad berharap Komisi A DPRD Inhil segera melakukan pemanggilan terhadap Lurah Pulau Kijang Kecamatan Reteh terkait penerbitan surat hibah kepada pihak lain terhadap kepemilikan tanah milik kliennya yang terletak di Jalan Muqarabien, kelurahan Pulau Kijang.

Melalui sambungan telepon selularnya, Ahad (21/4), M Arsyad menyatakan sudah menyampaikan permintaan ini kepada pihak Komisi A DPRD Inhil melalui surat bernomor 01/SP-ADV/III/2013/MdF tertanggal 11 Maret 2013 yang lalu.

Dalam surat tersebut dijelaskan M Arsyad, selaku kuasa hukum, ia mengajukan permohonan agar Komisi Satu melakukan pemanggilan dan mengklarifikasi Lurah Pulau Kijang terhadap kepemilikan sah tanah milik kliennya berukuran sebanyak 250 M2 (Panjang 50 meter dan Lebar 5 Meter)

Ditambahkan M. Arsyad, dalam surat tersebut disebutkan bahwa tanah tanah perumahan yang dimiliki kliennya, untuk surat kepemilikannya terbakar pada peristiwa kebakaran yang terjadi pada tahun 1987 dan hingga sekarang belum diurus penggantian surat.

“Anehnya, pasca kebakaran hingga sekarang. Kini kondisi ukuran tanah sudah berkurang dari sebelumnya, yaitu menjadi panjang 35 meter dan lebar 3,5 meter,”jelasnya.

Selama ini menurut klien saya,   tanah tersebut sama sekali belum pernah dilakukan jual beli, tapi kini ukuran tanah sudah berkurang dan sebahagian lainnya sudah didirikan sebuah bangunan milik orang lain. Berdasarkan keterangan yang sudah didapat dilapangan, sebahagian tanah milik kliennya tersebut sudah memiliki surat hibah yang dikeluarkan pihak kelurahan.

Ketua Komisi satu DPRD Inhil, M Arfah membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima surat permintaan tersebut.  Menurut penjelasan Arfah, terkait permohonan ini sebelumnya sudah dilakukan penjadwalan tetapi dikarenakan kesibukan partai menjelang penyerahan Daftar Calon Sementara (DCS) ke KPUD Inhil, pemanggilan terpaksa dilakukan penundaan. “Insyaallah kita akan lakukan pemanggilan minggu ini, yang jelas seusai penyerah DCS. Maklumlah kawan-kawan di DPRD Inhil masing-masing fokus menghadapi Pileg. Sekali lagi, insyaallah minggu ini akan kita panggil,” Jawab M Arfah. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) — Puluhan masyarakat perwakilan dari 3 kecamatan di kabupaten indragiri hilir. Akhir pekan kemaren, sabtu (20/4) mendatangi kantor mapolres inhil. Kedatangan perwakilan masyarakat yang ditemani kuasa hukumnya ini guna menyampaikan persoalan serangan hama kumbang dilahan perkebunan masyarakat yang di duga akibat adanya aktivitas replanting lahan kebun sawit milik PT. Bumi Palma Lestari Persada (PT. BPLP) sejak tahun 2012 yang lalu.

“Kita sudah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan kehidupan ekonomi masyarakat, baik melalui DPRD maupun Pemerintah kabupaten namun hingga hari ini belum menemukan titik terang. Kita khawatir jika persoalan ini tidak segera dicarikan jalan penyelesaian, akibat himpitan ekonomi, mungkin saja akan timbul sesuatu tindakan yang sangat tidak kita inginkan.” Ujar Kuasa Hukum petani, Zainuddin Acang,SH

Ditambahkannya, dalam mediasi dengan pihak perusahaan sebelumnya, masyarakat sudah pernah dijanjikan kompensasi lahan plasma kebun sawit sebagai ganti rugi kerusakan kebun kelapa masyarakat, namun juga masih sebatas janji manis. Kuasa hokum mengaku sudah  melayangkan somasi kepada pihak perusahaan pada bulan Februari dan Maret 2013 yang lalu dengan tembusan Muspida dan Upika.

Kabag operasional (Kabag ops) Polres Inhil, AKP Kurnia Setya dan Kasat Intelkam AKP Suprapto yang menerima kedatangan perwakilan masyarakat tiga Kecamatan ini (Kecamatan keritang, Enok dan Reteh) menyatakan pihak Polres baru menerima sebatas keluhan dari masyarakat. Untuk tindaklanjutnya, polres Inhil akan melakukan Kroschek ke Dinas Terkait dan Pihak Perusahaan termasuk akan segera  menjadwalkan waktu kunungan kelapangan guna melihat secara langsung kondisi riil dilapangan. (dro/*3)

Tembilahan (www.detikriau.org) — pelaksanaan UN SMP sederajat di kabupaten indragiri hilir dikhawatirkan akan mendapatkan kendala. Pasalnya hingga H-1 pelaksanaan UN (Ahad 21/4) dari empat mata pelajaran UN, baru dua berkas soal yang tiba, yakni bahasa indonesia dan bahasa inggris yang akan di ujikan untuk hari pertama dan kedua. sementara itu untuk dua berkas soal lainnya, yakni matematika dan ipa belum tiba.

Ketua panitia UN Kab Inhil, Zulkifli berharap pihak Diknas dan Panitia UN Provinsi Riau untuk mendahulukan pendistribusian ke Kab Inhil mengingat tofografinyanya yang berbeda dengan Kabupaten lainnya di Riau. Pelaksanaan UN SMP sederajat secara serentak akan dilakukan pada tanggal 22 hingga 25 april dengan jumlah total peserta sebanyak 9.592 siswa.

Untuk pelaksanaan UN susulan tingkat SMA sederajat ditiadakan dikarenakan hingga batas akhir tidak ada laporan adanya siswa yang akan mengikuti ujian susulan. “semua perihal mengenai pelaksanaan UN sudah kita laporkan ke panitia UN di tingkat Provinsi”. Kata Zulkifli. (dro/*3)

Tembilahan (www.detikriau.org) – KPUD Inhil nyatakan bahwa pasangan calon Bupati Inhil periode 2013 – 2018 dari Jalur Independent, M Aziz dan  Agus Maulana tidak memenuhi persyaratan untuk maju berlaga pada Pilkada Inhil September 2013 medatang.

Keputusan ini disampaikan secara langsung oleh Ketua KPUD Inhil, Joni Suhaidi didampingi 4 orang anggota, M Dong, Herdian Asmi,  Ruchiyat dan Muslim Muchdar yang saat itu disaksikan oleh Ketua Panwaslu Inhil, Nelly Wenny Susanty beserta Calon Wakil Bupati jalur independent, Agus Maulana di Kantor KPUD Inhil Jalan Ki Hajar Dewantara, Tembilahan. Sabtu (20/4) malam.

Dari penjelasan yang dibacakan oleh Anggota KPUD Inhil, Herdian Asmi, daftar dukungan dalam bentuk Soft Copy yang diserahkan pasangan independent menjelang 10 menit batas terakhir ( 20 April pukul 16.00 Wib), tertera sebanyak 37.589 dukungan. Setelah dilakukan penghitungan, Hard Copy terdata sebanyak 23.196 dukungan serta yang dilengkapi Foto Copy KTP hanya sebanyak 19.777.

Sebaran dukungan terdapat di 16 dari 20 Kecamatan se Inhil dengan rincian, Kecamatan Tembilahan, Tempulin, Kempas, Batang Tuaka, GAS, Gaung, Mandah, Pelangiran dan Kateman.

Selanjutnya, Kecamatan Pulau Burung, Tanah Merah, Enok, Concong, Reteh dan Keritang. Sementara 4 Kecamatan lainnya, yakni, Teluk Belengkong, Kuindra, Sungai Batang dan Kemuning tanpa satupun perolehan dukungan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2008. Untuk Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah agregat penduduk sebanyak 790.438 jiwa. 4 persennya adalah sebanyak 31.618.

Dengan tidak mampu terpenuhinya persyaratan yang dimintakan UU, pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Inhil dari jalur independent ini gagal untuk ikut berlaga pada Pemilukada september 2013 mendatang. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Partai pertama yang melakukan penyerahan berkas Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2014 Ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Sabtu (20/4/13). DCS ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil, Dani M Nursalam didampingi beberapa jajaran pengurus.

Berdasarkan penjelasan Dani M Nursalam, dari 45 caleg, 36 persen atau sebanyak 16 orang adalah caleg perempuan dan 64 persen atau 29 orang caleg pria. Artinya, sesuai aturan dalam Pasal 27 ayat 2 huruf b PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penghapusan Dapil Terkait Bila Parpol Tidak Penuhi Syarat Keterwakilan Perempuan dalam Bakal Caleg diakui sudah terpenuhi.  Dari tingkat pendidikan, 51 persen berpendidikan sarjana dan sisanya SLTA sederajat.

“termasuk diantaranya 6 orang anggota DPRD kita kembali kita usulkan untuk menjadi caleg. Kita berkeyakinan, dari Profile dan sebaran caleg, PKB akan mampu meraih lebih dari 6 kursi. Tapi berapa jumlah kursinya, saya akui belum kita kaji secara lebih mendalam.” Jelas Dani M Nursalam.

Menurut Anggota KPUD Inhil, H Herdian Asmi, SH, berkas dokumen persyaratan yang diterima dari DPC PKB Inhil ini selanjutnya akan dilakukan verifikasi. Pada tanggal  7 dan 8 mei 2013 mendatang, akan diberikan pemberitahuan kepada partai mengenai hal-hal apa saja yang masih kurang dan perlu untuk dilengkapi. Batasan perbaikan selama 1 minggu terhitung mulai tanggal 9 hingga 15 Mei 2013.

“Penyerahan DCS dari PKB ini merupakan penyerahan perdana yang kita terima dari 12 parpol terdaftar dan akan mengikuti Pileg 2014 mendatang,” Sebut Herdian.(dro)