TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menyerahkan laporan pengelolaan keuangan Negara tahun anggaran 2012 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Riau, Kamis (16/5) di Pekanbaru.

Penyerahan laporan keuangan tersebut langsung dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil H Alimuddin RM, adalah sebagai bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Inhil sangat serius dalam mengelola keuangan Negara untuk membangun daerah Inhil demi kesejahteraan masyarakat yang lebih meningkat.

“Ya, pada hari ini kami menyerahkan laporan pengelola keuangan Negara tahun lalu. Dengan demikian BPK akan masuk untuk melakukan audit atas pengelolaan keuangan Negara itu,”jawab H Alimuddin RM, saat dihubungi melalui sambungan selulernya, Kamis (16/5).

Laporan pengelolaan keuangan Negera ini dikatakan Alimuddin merupakan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Inhil pada tahun anggaran 2012. Oleh karena itu diharapkan kepada BPK untuk menindaklanjuti dan Pemkab Inhil siap membantu tim BPK dalam melakukan audit di tersebut.

“Kita tetap akan berupaya untuk maksimal dalam melaksanakan yang terbaik terhadap pengelolaan keungan Negara. Sehingga Inhil benar-benar mampu menjalankan roda pemerintah sesuai harapan,” katanya.

Bisanya penyerahan laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK sebelumnya sudan di review dari inspektorat Kabupaten Inhil. Setelah semua diterima, selanjutnya BPK membuat jadwal untuk melakukan audit dan hasil audit inilah yang akan dilaporkan sebagai Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD).

“Artinya apa yang sudah kita serahakan, akan menjadi dasar bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan,”imbuhnya.

Penyerahan laporan penggunaan keuangan Negera kepada BPK Riau di Pekanbaru merupakan agenda rutin. Sehingga tidak ada alasan bagi Pemkab Inhil untuk tidak mengikuti ketentuan demikian. Hal itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi agar menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.

“Kita bersukur adanya kegiatan itu. Sehingga kita bisa belajar, kalau memang ada kekurangan kan bisa kita perbaiki di tahap selanjutnya. Kalau memang sudah bagus kita bisa meningkatkan menjadi lebih bagus. Atau paling tidak bisa mempertahankan prestasi yang ada,” pungkas Sekda. (dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Bupati nyatakan, tidak ada yang istimewa dengan rotasi dan mutasi pejabat. Semua dilakukan hanya bertujuan untuk estafet kepemimpinan sekaligus penyegaran.

Hal ini disampaikan Bupati Inhil, H Indra M Adnan dalam pidatonya usai pembacaan mutasi dan rotasi pejabat dilingkungan Pemerintahan kabupaten Indragiri Hilir bertempat di Gedung Engku Kelana, rabu (15/5) malam.

Dalam rotasi dan mutasi pejabat yang baru dimulai sekira pukul 21.30 Wib itu, Bupati juga menyatakan bahwa Jabatan adalah sebuah amanah yang tentu didalamnya mengandung tanggungjawab. tidak hanya kepada sesama manusia tetapi yang terpenting kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi teruslah bekerja dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Apapun alasannya, seorang PNS harus bersedia dan ikhlas ditempatkan pada posisi apapun dan dimanapun serta itu harus dibuktikan dengan memberikan pengabdian dengan sungguh-sungguh dan benar. Teruslah untuk terus berusaha mengasah kompetensi dan kemampuan,” Pesan Bupati.

Rotasi dan mutasi jabatan menjelang akhir kepemimpinan Indra Muchlis Adnan sebagai Bupati Inhil ini, berdasarkan keterangan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Inhil, Afrizal tercatat sebanyak 240 PNS yang terdiri dari pejabat Esselon II 8 0rang, Esselon III 49 orang dan Esselon IV sebanyak 183 orang.

Beberapa pejabat yang dirotasi dan dimutasi diantaranya, jabatan Asisten II yang ditinggal pensiun oleh Said Ismail digantikan oleh Darussalam yang sebelumnnya menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Indragiri Hilir. Jabatan kepala BLH digantikan oleh Anwar Nawang yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Jabatan kosong Kepala BPBD Inhil digantikan Tantawi Jauhari yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Sementara kursi kosong Kepala Kesbangpol diisi oleh Sirajuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Ekonomi Setdakan Inhil.

Untuk jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang sebelumnya diduduki oleh Fajar Husin digantikan oleh Kabag Umum Setdakab Inhil, Junaidi. Sementara Jabatan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Inhil yang sebelumnya dijabat oleh Saripek yang kini ditempatkan pada posisi baru sebagai Staff Ahli Bupati digantikan oleh Urip Soekarno dan Rasul Alim dipercaya menduduki jabatan Kepala Dinas Kesehatan setelah sekian lama menjabat sebagai PLH. (dro)

Jakarta – Tim teknis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah melakukan uji terhadap daya tahan e-KTP. Meski 3.000 kali dibengkokkan sambil difotocopy, tak ada kerusakan sedikit pun.

Meidy Layoary, peneliti tim teknis e-KTP BPPT menjelaskan, ada tujuh lapisan dalam e-KTP. Sehingga, chip di dalamnya pun terlindungi.

“Dari 7 lapisan kita bisa sebutkan e-KTP itu aman difotocopy. Sudah kita uji bengkokkan 3.000 kali jadi aman,” kata Meidy saat jumpa pers di BPPT, Jl Thamrin, Jakpus, Rabu (15/5/2013).

Meski begitu, e-KTP yang di-stapler tetap dilarang. Sebab ada antena di dalam e-KTP yang bisa putus.

“Jadi, sebenernya tidak ada larangan fotocopy e-KTP di masyarakat. Larangan bukan karena takut rusak, sebenarnya larangan ditujukan kepada lembaga publik untuk menghindari pemalsuan,” jelasnya.

Marzan Aziz Iskandar, Kepala BPPT menambahkan, e-KTP yang bisa dibaca card reader berarti asli. Hal ini diperlukan untuk mencegah pemalsuan identitas.

“Banyak sekali manfaat identitas ini. Misalnya untuk melacak aliran dana korupsi. Untuk pengadaan card reader sendiri nanti akan kita serahkan ke industrilah,” terangnya.(detiknews)

Tembilahan (www.detikriau.org) –  Pasca dikabulkannya pengujian Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait proses pengurusan akte kelahiran yang melampaui satu tahun oleh Mahkamah Konstitusi (MK), pengurusan dokumen dimaksud tidak lagi melalui pengadilan tetapi cukup dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Sedangkan untuk kelompok masyarakat dan perseorangan yang sudah melakukan pendaftaran ke PN dan telah di register sebelum keluarnya keputusan MK, prosesnya masih dilanjutkan. ” jelasnya.

“Pengurusan akta kelahrian melalui pengadilan saya nilai cukup  memberatkan. Baik dari sisi waktu, biaya dan sebagainya,” Ujar Kepala Disdukcapil Inhil, Dianto mampanini, Rabu (15/5).

Akta kelahiran dikatakan Dianto sangat penting bagi seseorang. Karena memiliki dokumen tersebut seseorang bisa mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum termasuk status pribadi serta status kewarganegaraan seseorang. (dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Feriandi mengakui progres pekerjaan satker yang masuk dalam bidang kerja mereka masih terbilang kecil.

“Rata-rata progres pekerjaan masih sangat kecil. Paling tinggi beradasarkan hasil evaluasi kerja kita kemarin hanya 15 persen. Padahal diketahui waktu pelaksanaan sudah berada dipertengahan tahun,” kata Feriandi, Rabu (15/5).

Untuk menyikapi masalah ini, Feriandi menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil mensiasati persoalan itu. Artinya menurut Politisi Golkar ini, ditahun berjalan Pemkab harus semata-mata melaksanakan kegiatan. Sehingga tidak ada lagi perencanaan saat bersamaan dengan itu.

“Kedepan kita berharap ditahun berjalan seperti ini tidak ada lagi proses perencanaan. Semua harus pelaksanaan kegiatan saja. Sementara yang kita lihat selama ini, banyak kegiatan yang disejalankan dengan perencananaan. Sehingga terjadi keterlambatan,” ungkapnya.

Padahal diketahui, pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhil tahun 2013 sudah disahkan pada Desember 2012 silam tetapi kenapa progres pembangunan di Inhil masih sangat rendah bahkan ada yang baru 6 persen.

Dia mengesankan keterlambatan progres pembangunan akibat kurang matangnya sebuah rencana kerja. Sebab, jika dirunut dari perencanaan prosesnya cukup memakan waktu. Yakni dimulai dari proses lelang, penetapan pemenang hingga proses pelaksanaan kegiatan fisiknya.

“Semua itukan memakan waktu. Sebaiknya, perencanaan dan segala macam adminitrasi pelaksanaan fisik, dilakukan sebelum masuk tahun anggaran baru,”pungkasnya.

Rendahnya persentasi pekerjaan oleh mitra kerja Komisi III dapat diketahui dari hasil rapat evaluasi yang mereka lakukan beberapa hari kemarin. Kendati demikian, Feriandi sangat berharap jika segala bentuk kegiatan bisa rampung menjelang akhir tahun.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  –  Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Dr H Indra Muchlis Adnan meminta semua pengurus KONI yang baru dilantik dapat memberikan pengabdian seara maksimal. Terutama dalam melakukan  pembinaan pada bidang olahraga.

Permintaan itu disampaikan mantan Ketua Pengprov PSSI Riau tersebut Selasa (14/5) malam. Dikatakan Indra, saat ini Inhil banyak memiliki atlit berprestasi namun karena pembinaannya tidak maksimal, akhirnya tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dalam tiap perlombaan yang diikuti.

Biduk organisasi KONI Inhil yang dikomandoi Yusran Siregar dinilai Bupati akan mampu berbuat lebih baik. Pasalnya, kepengurusan KONI saat ini kebanyakan berasal kalangan pengusaha sukses dan orang yang bergelut di bidang olahraga. Selain tidak terikat waktu, pengurus inipun dipandang lebih mumpuni untuk berkarya lebih baik.

“Kita punya lintasan atletik sangat bagus. Ini salah satu contoh yang harus mampu dimaksimalkan. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk melahirkan atlet yang handal. Nah, saya sangat yakin pengurus KONI yang baru dilantik ini bisa menggali semua potensi”tegas Bupati.

Selama ini, lanjutnya mayoritas siswa hanya berlari pada area Jalan Swarna Bhumi. Hal itu membuat siswa tidak memahami bagaimana sesungguhnya lintasan yang sesuai standar. Hal itu pun berdampak manakala siswa tersebut berlomba pada lintasan riil. Selain butuh penyesuaian juga membuat mereka gamang. Oleh sebab itu, Bupati meminta agar pengurus KONI bisa melakukan pembinaan secara nyata.

“Karena sekarang pengurus KONI tidak rangkap jabatan. Maka akan banyak waktu dalam mengurusi organisasi ini dan fokus dalam pembinaan. Jadi, harus ada perubahan dalam torehan prestasi olahraga kita”tukas Bupati.

Pelantikan KONI Inhil di Gedung Engku Kelana Tembilahan ini dilakukan oleh pengurus KONI Riau, Yuherman Yusuf yang membawa serta beberapa orang pengurus organisasi itu.(dro/*1)