TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –  Naik turunnya harga komoditas perkebunan utama warga Indragiri Hilir (Inhil), terus mendapat perhatian dari Dr H Indra Muchlis Adnan.

Tidak hanya harga kopra, tetapi harga perkebunan lainnya seperti sawit maupun pinang juga tidak pernah luput dari pantauan. Termasuk pula persoalan kesejahteraan warga yang bermata pencaharian pada sektor lain.

Demi memperbaiki kesejahteraan petani tersebut. Setiap tahun, Pemkab Inhil terus memprogramkan upaya penyelamatan kebun maupun peningkatan produksi berikut dengan pasca panennya.

Pembangunan jalan lintas, termasuk salah satu sarana membuka pasar bagi hasil perkebunan warga. Supaya mudah dalam pengangkutan dan transaksi jual beli antara petani dengan pembeli.

“Kita tetap memprogramkan pembangunan sektor perkebunan setiap tahunnya. Bukan hanya itu, kita pun terus melakukan terobosan bagaimana caranya agar kesejahteraan petani dapat lebih baik,”tukas Bupati.

Oleh sebab itu, mantan Ketua PSSI Riau itu menyatakan telah melakukan survei terkait pemasaran hasil perkebunan warga. Bukan hanya pada negara yang menampung kelapa asal Inhil. Tetapi juga pada negara penghasil kelapa terbesar dunia. Terkait bagaimana pemasaran hasil kebun itu, berikut juga tata cara pemeliharaannya.

“Bagaimanapun, pemasaran hasil perkebunan kita terintegrasi dengan pasar global. Karena itu, naik turunnya harga ditentukan oleh mekanisme tersebut,”jelas Indra Muchlis Adnan.

Kampanye negatif perihal hasil perkebunan juga turut mempengaruhi permintaan dunia. Negara maju menurut Bupati kadang kala berusaha supaya tidak tergantung dengan hasil perkebunan dari negara lainnya.

Untuk merealisasikan hal diatas, terkadang ditempuh kampanye negatif yang mendiskreditkan hasil perkebunan dari Indonesia. Akibatnya harga menjadi jatuh, dan dampaknya turut dirasakan petani asal Inhil.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dalam waktu dekat jadwalkan pemanggilan PT PLN Ranting Tembilahan. Pengagendaan itu menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat akibat kerap putusanya pasokan listrik secara tidak beraturan dan mendadak.

Pemanggilan PLN ini guna mengetahui penyebab terjadinya hal yang sudah sangat menganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat. Menurutnya, kalau mesin PLN kurang kuat atau perlu perbaikan agar sesegera mungkin memberitahukan jadwal pemadaman agar pelanggan memahami.

“Tunjukan kalau kita professional dalam bertugas. Jangan pemadaman dilakukan secara mendadak seperti yang sering terjadi saat ini.,” tegas Ketua Komisi III DPRD Inhil H Feriandi, Rabu (1/5) sambil mengatakan pemanggilan pihak management PLN Rayon Tembilahan diagendakan seusai masa reses.(dro/*1)

Pekanbaru (www.detikriau.org) -Tim Strenghtening Integrity and Accountability program II (SIAP II) Jakarta mengunjungi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru, Selasa (30/4) kemarin. Kunjungan silaturahmi SIAP II tersebut sekaligus memaparkan apa yang menjadi program tim yang beranggotakan WWF, IWGFF dan TII.

Fathi Hanif, SH, MH selaku Chief of Party mengatakan SIAP II dibentuk untuk membangun budaya anti korupsi, khususnya korupsi di sektor kehutanan. Menurut SIAP II yang memiliki sejumlah program di Riau, Aceh dan lampung ini, kejahatan kehutanan perlu diberantas dan diantisipasi.

“SIAP II ingin bersama-sama mendorong peran kritis CSO dan media dalam memonitoring korupsi kehutanan,” kata Fathi.

Lanjut Fathi, Peran serta media sangat strategis dalam memberi informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang kejahatan kehutanan. Pada akhirnya, gerakan pengawasan dari masyarakat yang lebih kuat untuk memonitoring kejahatan kehutanan bisa diciptakan.

Menurut Rini, anggota SIAP II dari WWF, pihaknya akan bekerjasama dengan para jurnalis melakukan diskusi-diskusi dalam clearinghouse SIAP II sebagai upaya meningkatkan kapasitas jurnalis dalam isu-isu kejahatan kehutanan. Hasil diskusi juga akan menjadi referensi dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan isu-isu tersebut.

Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir menyambut baik program yang disampikan SIAP II. “Terkait peningkatan kapasitas jurnalis, hal tersebut juga menjadi program AJI Pekanbaru. AJI sangat terbuka untuk bekerjasama dengan SIAP II,” ungkap Ilham.

Yoke Sudarbo, salah satu peserta rombongan tim SIAP II mengatakan, mereka memiliki modul jurnalisme investigasi. Modul-modul tersebut bisa digunakan dalam upaya meningkatkan kapasitas jurnalis di Pekanbaru. (rls)

TEMBILAHAN (ww.detikriau.org)  – Warga Desa Sungai Rukam, Pengalihan dan Desa Pusaran, Kecamatan Enok mendesak pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memanggil managemen PT Bumi Palma Lestari Persada (BPLP) dan Masyarakat.

Hal ini disampaikan koordinator lapangan M Gufron saat berada di Gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, Selasa (30/4). Menurutnya sudah hampir 5 bulan perselisihan warga dengan pihak perusahaan belum menemukan titik terang. Padahal semakin hari kerusakan perkebunan warga akibat replanting perusahaan semakin bertambah.

“Kita minta DPRD segera memanggil perusahaan. Kalau masalah ini dibiarkan, maka kerusakan kebun kami akan bertambah parah,” sebut Gufron.

Lanjutnya, beberapa waktu lalu perwakilan DPRD Inhil sudah turun kelapangan untuk melihat kondisi sebenar yang sedang terjadi. Namun yang menjadi tanda tanya, kenapa persoalan itu tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan sepengetahuan Gufran, DPRD sudah memanggil pihak perusahaan, tapi kenapa DPRD belum memanggil masyarakat.

“Jika demikian kami menduga ada upaya sengaja untuk mendiamkan kasus ini, tapi dalam tanda kutip,” ungkapnya.

Selain mengorbankan masyarakat Enok, kasus tersebut kata Gufron juga mengorbankan beberapa desa perbatasan yang ada di wilayah Kecamatan Keritang. Tidak jauh beda, apa yang diinginkan masyarakat Enok, demikian pula yang diharapakan oleh masyarakat yang ada di kecamatan itu.

“Kami sama-sama menginginkan ada kejelasan. Sebab, persoalan ini menyangkut hajad hidup masyarakat setempat,” harapnya, sambil mengatakan kekawatiran akan terjadi kasus serupa seperti sebelumnya yang pernah menimpa masyarakat Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) dan Kecamatan Gaung. Dimana saat itu ribuan hektar perkebunan kelapa masyarakat rusak diserang hama kumbang dari aktivitas PT Bina Duta Laksana (BDL).

“Kalau masalah disana juga terjadi di daerah kami dan tidak ada titik terang, maka kepada siapa lagi kami mengadukankanya. Saat ini saja penghasilan masyarakat sudah tidak menentu, akibat produksi kebun semakin menurun,” tukasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil H Bakri H Anuar menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari pihak manapun tentang hasil pertemuan masyarakat dengan pihak perusahaan beberapa waktu lalu. Padahal menurut Bakri, pihaknya juga menunggu adanya informasi lanjutan dari hasil musywarah ketika itu.

“Paling tidak ada dasar bagi kami untuk melakukan tindakan selanjutnya. Memang, kemarin kami dapat informasi bahwa masalah ganti rugi yang diinginkan masyarakat sudah difasilitasi oleh pihak Kepolisian. Tapi sampai saat ini kami sendiri tidak tahu sampai dimana perkembanganya,” cetus Bakri.

Jika demikian, kata Politisi PBR ini, kalangan DPRD tidak akan bisa banyak berbuat karena minimnya informasi yang mereka dapat. Padahal sekecil apapun informasi merupakan masukan yang sangat perlu dan bisa dijadikan bahan tindak lanjut. Sehingga keputusannya tidak merugikan salah satu pihak.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –   7 anggota DPRD Indragiri Hilir maju pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dengan menggunakan Partai Politik (Parpol) yang berbeda.

Menurut Ketua Pokja Pencalonan KPU Inhil H Herdian Asmi, beberapa alasan dari politisi tersebut untuk maju dari Parpol berbeda disebabkan tidak lolosnya Parpol mereka menjadi peserta pemilu pada 2014 mendatang.

“Bagi anggota DPRD yang akan maju dari parpol berbeda, mereka diharuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan sebagai wakil rakyat.”Ujar Herdian, Selasa (30/4)

Kewajiban untuk mundur dari jabatannya jika ingin maju juga berlaku bagi PNS atau Kepala Desa.

7 anggota DPRD yang maju dari parpol berbeda diantaranya H Adriyanto dan  Ali Naspak yang bakal maju dengan menggunakan PAN. Sedangkan  H Bakri H Anuar dan Muslimin maju melalui Demokrat. Sebelumnya ke empat wakil rakyat itu sama-sama dari Partai Bintang Reformasi (PBR).

Selanjutnya Surya Lesama yang sebelumnya berasal dari PKBP kini maju dengan menggunakan PDI-P. Lalu Sajiddin yang sebelumnya dari Partai Hanura maju kembali dengan menggunakan Partai Demokrat. Selanjutnya Sulaiman MZ yang sebelumnya berasal dari Partai  Patriot saat ini maju dengan PAN.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), sebanyak 80 persen penduduk Inhil bermukin dipedesaan.

Maka dari itu, jika ingin meningkatkan kesejahteraan prekonomian masyarakat, Pemerintah Daerah disarankan memperhatikan sektor pertanian secara luas. Sebagai upaya tindak lanjut dari pemetaan sektor pertanian yang dilakukan Bappeda Inhil 2012 kemarin, salah satunya adalah dengan cara pendampingan dimasing-masing kelompok tani.

Demikian menurut Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Bappeda Inhil, Nur Taufiq. Pendampingan yang dimaksud, lebih kepada kelompok tani masing-masing. “Pemerintah hanya menmyediakan sarana infrastruktur dan pemberdayaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) petani,” katanya Selasa (30/4).

Pada tahun lalu, Bappeda Inhil yang bekerja sama dengan Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang merilis 51 persen Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Inhil, begantung pada sektor pertanian secara luas.

Lalu, sebelumnya berdasrkan kajian diatas, Kepala Bappeda Inhil, Hj Alvi Purwati Alwie, mengatakan sektor pertanian secara luas yang disampaikan oleh tim pengkaji potensi daerah rawa perlu dilakukan penataan secara baik. “Tim kajian memutuskan untuk berorientasi pada satu lokus yang muaranya apa yang sudah dikerjakan harus berhasil. Baru kemudian bisa pertanggung jawaban keberhasilan ini kepada daerah-daerah lain,” tuturnya.

Lanjutnya dengan melakukan satu tindakan yang tepat , mulai dari pemetaan masalah, tindak lanjut dalam kegiatan dan sampai mengakses sumber pendanaan. Semua akan dikakukan secara berkelanjutan dan bisa dilakukan evaluasi, sehingga semua bisa menjadi sebuah kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang ditentukan pada taraf karakteristik pertanianya.

Adapun empat hal yang menjadi kajian Bappeda, seperti sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan (tambak) dan tanaman mangrove untuk pelestarian hutan. Awalnya kata Alvi, pihaknya hanya berfikir hanya dua kecamatan yang bisa dijadikan percontohan dalam sektor itu. Namun setelah melakukan peninjauan dilapangan , akhirnya terjadi penambahan wilayah kecamatan.

“Pertama hanya dua Kecamatan yang akan dijadikan percontohan, yakni Kecamatan Batang Tuaka dan Tanah Merah. Kemudian ditambah dengan Kecamatan Reteh dan Kecamatan Tembilahan Hulu, “jelasnya.

Untuk Kecamatan Batang Tuaka, yang akan dilakukan revitalisasi secara konperhensif adalah sektor Pertanian dan Perkebunan Kelapa. Kecamatan Tembilahan Hulu dari sektor Pertanian. Sedangkan Kecamatan Reteh dan Kecamatan Tanah Merah, dari sektor Perikanan Tambak dan pelestarian hutan mangrove.

“Dibeberapa kecamatan yang akan dijadikan areal percontohan terlebih dahulu akan dilakuakan penijauan awal. Sebab daerah-daerah tersebut merupakan daerah rawa yang harus dilakukan penanganan secara spesifik,”imbuhnya.(dro/*1) .