TELUK BELENGKONG – Inhil (www.detikriau.org) – Jika benar-benar di tunjuk sebagai pilot project pembangunan Desa Mandiri (DM) tahun anggaran 2013 ini, Desa Gembaran, Kecamatan Teluk Belengkong, akan membangun fasilitas jerambah beton.

Sebab, sebagai salah satu daerah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Desa Gembaran memang sangat membutuhkan sarana dan prasaran jalan maupun jerambah. Cita-cita itu akan terwujud, kata Kepala Desa Gembaran, M Jabir kalau mereka mendapat dana tambahan DM sebesar Rp 500 juta.

“Jerambah itu sudah menjadi dambaan warga kami sejak lama. Tapi kami sangat yakin hal itu akan segera terwujud di tahun ini.,” kata M Jabir optimis.

Dikatakan Jabir, mayoritas warganya berprofesi sebagai petani kelapa. Sehingga sudah selayaknya fasilitas tersebut dibangun dan dia yakin dampaknya bisa menumbuhkan roda perekonomian masyarakat.

Secara tofografi Desa Gembaran merupakan salah satu desa yang kondisi alamnya rawa. Solusi satu-satunya untuk membangun fasilitas jalan terpaksa harus menggandalkan jerambah. Karena lebih hemat bila dibandingkan dengan membangun jalan diatas tanah rawa.

“Kami rasa itu salah satu cara mengatasinya. Kondisi daerah disini tidak mendukung untuk membangun jalan langsung dipermukaan tanah. Tepatnya sarana jalan jerambah,”pungkasnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Petugas pencacah lapangan (PCL) sensus pertanian (ST) 2013 mendatangi kediaman Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Rosman Malomo, di Jalan Pramuka Tembilahan, Jumat (3/5).

kedatangan PCL sekira pukul 14.00 WIB didampingi secara langsung oleh Kepala BPS Inhil H Irfarial disambut oleh orang nomor dua di Negeri Seribu Jembatan ini. Berbagai pertanyaan seputar ST 2013 yang disampaikan petugas dengan tegas di jawab Rosman kala itu.

Usai mewawancarai Wabup, PCL ST 2013 kemudian bergerak kerumah-rumah warga sekitar dengan melakukan tugas serupa. “Tidak ada satu petanipun yang luput dari sensus yang kami jalankan selama satu bulan penuh. Maka semboyan kami pastikan semua petani tercacah,” ungkap Irfarial.

Sementara itu Wakil Bupati Inhil H Rosman Malomo, pada kesempatan itu menyebutkan dirinya atas nama pemerintah dan pribadi sangat mendukung program pemerintah tersebut. Karena pada dasarnya ST 2013 merupakan program pemerintah dalam rangka menciptakan data pertanian selama 10 tahun kedepan.

“Saya meminta agar masyarakat Inhil memberikan informasi akurat. informasi itu sangat penting dalam rangka pembangunan pertanian secara luas kedepanyam,”harap Rosman.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Dr H Indra Muchlis Adnan meminta warga daerah ini terus menimba ilmu. Tidak hanya pada sekolah umum, namun juga sekolah yang berbasis pondok pasantren (Ponpes).

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) tidak dapat dilepaskan dari pendidikan. Bupati Inhil itu berharap, sepeninggal dirinya kelak. Kualitas SDM warga daerah ini makin baik dan meningkat. Lalu generasi penerus Inhil kedepanya semakin diperhitungkan daerah-daerah lain.

Rasa memiliki yang kuat terhadap kampung halaman membuat Indra Muchlis Adnan terus berusaha mencarikan formula yang tepat dalam meningkatkan minat warga menempuh pendidikan. “Kampung halaman ini harus kita bangun bersama. Oleh sebab itu, jangan sampai putera dan puteri  kita tidak bersekolah. Tantangan kedepan bakal semakin berat”jelas Bupati.

Walau Inhil tidak memiliki SDA yang berlimpah seperti daerah lain. Namun kabupaten ini disebutkan memiliki modal lain yang juga tidak bakal kalah, yakni SDM.  Jika SDA akan habis pada masa tertentu, beda halnya dengan SDM yang berkualitas. Apabila terus dilakukan pembinaan maka bakal terus lahir SDM yang berkualitas.

“Pemerintah sudah melaksanakan program yang bertujuan mempermudah warga dalam menuntut ilmu. Jadi hal ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya”tegas Pak Jenggot, panggilan Bupati. Pada masa lalu, Inhil termasuk daerah tujuan pelajar menuntut ilmu agama. Hal itu menurut Bupati harus menjadi motivasi segenap warga mengembalikan situasi tersebut.

Semua warga dimintanya menghapus adat dan kebiasaan yang menghambat anggotanya untuk menuntut ilmu. Baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai derajat yang sama dalam menuntut ilmu. Kebiasaan yang bersifat menghambat itu apabila terus dipertahankan dinyatakan akan membuat seseorang tidak dapat berkembang baik.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) mempertegas bahwa ruas jalan Baharuddin Jusuf termasuk ruas jalan provinsi. Sehingga untuk melakukan perbaikan maupun perawatan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Provinsi bukan Kabupaten.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) H Tengku Edy Efrizal dalam dialog bersama masyarakat terkait penutupan ruas jalan Baharuddin Jusuf oleh warga akibat tidak kunjung jelasnya pelaksanaan perbaikan yang sudah sangat mengganggu, baik aktifitas maupun kesehatan masyarakat.

Dikatakan salah seorang warga setempat, Saribun, akibat kerusakan badan jalan, aktifitas dan kesehatan warga terganggu.” Kami makan nasi pak, bukan debu. Akibat tidak kunjung diperbaikinya jalan ini, hampir semua aktifitas masyarakat terganggu.” Ujar Saribun.

Ditambahkannya, penutupan ruas jalan ini terpaksa dilakukan sebagai upaya untuk meminta tanggapan tegas dari pihak pemerintah. Warga tidak ingin persoalan ini terus berlarut-larut. Saat ini saja, usaha rumah makan disepanjang ruas jalan ini terpaksa harus ditutup.

Menanggapi tuntutan warga ini, pemerintah Kab Inhil yang diwakili Kadis PU, H Tengku Edy Efrizal menjelaskan bahwa ruas jalan baharuddin Jusuf merupakan jalan Provinsi. Sehingga upaya perbaikan maupun perawatan sepenuhnya harus dilakukan pihak Provinsi.”Tahun anggaran 2012 yang lalu, pekerjaan sudah dilakukan tetapi terpaksa diputus karena keterbatasan waktu. Untuk tahun anggaran 2013, anggaranpun sudah kembali diturunkan oleh pihak Provinsi bahkan pemenang pekerjaanpun sudah ada. Kita tinggal menunggu.” Jelas Tengku Edi.

Menurut Tengku Edy, penggunaan APBD Inhil untuk melakukan perbaikan tentunya tidak dibenarkan karena tidak mungkin melakukan satu kegiatan tetapi dengan dua sumber pendanaan.” Mobilisasi peralatan dan material akan dilakukan pada pekan mendatang. Namun kita juga akan kawal proses ini agar pekerjaan dapat disegerakan,” Ujar Edy

Dalam kesempatan pertemuan yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab Inhil, H Fahrolrozy, Camat Tembilahan, RM Sudinoto, Lurah Tembilahan Kota, Mulyadi dan pihak kepolisian yang diwakili Kabag Ops, AKP Kurnia serta Ketua RT setempat, Muhammad Ali, warga meminta pihak Kebupaten untuk lakukan upaya penyiraman badan jalan guna menghindari kepulan debu. Saat itu juga Pemkab Inhil melalui Dinas PU menyanggupi.

Pekerjaan penyiraman badan jalan disepakati akan dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari (pukul 10.00, 13.00 dan 16.00).”tapi kalau hari hujan tentunya penyiraman jalan tidak lagi perlu kita lakukan.”Kata Tengku Edy lagi dan disepakati oleh warga.

Terjadinya penutupan ruas badan jalan Baharudin Jusuf ini dilakukan warga sejak, Jumat (3/5) sekira pukul 00.30 Wib dinihari. Berbagai media dipergunakan warga. Mulai dari potongan batang kelapa, meja, kursi dan bahkan etalase pondokan dagangan warga lengkap dengan berbagai atribut dan coret-coretan yang bersifat kecaman. Akibat kejadian ini, ruas badan jalan secara otomatis tidak bisa dilalui oleh kendaraan besar seperti roda empat.

Setelah didapatinya kesepakatan, lebih kurang pukul 11.00 Wib, warga secara bergotong royong kembali membersihkan berbagai media penghalang ruas jalan. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Yang berhak untuk menjadi pengganti atas mundur atau berhentinya seseorang anggota DPRD adalah pemilik perolehan suara kedua terbanyak pada Daerah pemilihan (Dapil) yang sama. Dalam hal ini, pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) hanya bersifat memberikan jawaban atas surat dari pihak DPRD.

Pernyataan ini disampaikan oleh anggota KPUD Inhil, Herdian Hasmi, SH diruang kerjanya, Kamis (2/5) terkait kemungkinan terjadinya Pergantian Antar Waktu (PAW) terharap 7 anggota DPRD Inhil yang akan kembali maju pada pileg 2014 mendatang menggunakan partai politik berbeda.

“untuk PAW, DPRD akan menyurati pihak kita guna mempertanyakan siapa yang memiliki perolehan suara terbanyak kedua pada daerah pemilihan yang sama. Sifatnya kita hanya memberikan jawaban atas surat tersebut,” Jelas Herdian.

Dijelaskan Herdian, disamping memiliki perolehan suara rengking kedua, tentunya sipengganti harus memenuhi syarat untuk menjadi pengganti sebagai Anggota DPRD, seperti memenuhi syarat kesehatan, domisili, kesediaan membuatkan beberapa surat pernyataan yang harus di tandatangani serta persyaratan lainnya.

“Dalam hal dari Dapil terkait anggota DPRD Inhil yang akan di PAW hanya satu-satunya maka akan diambil dari Dapil terdekat,” Pungkas Hasmi.

Sebagaimana diketahui, 7 anggota DPRD yang maju dari parpol berbeda diantaranya H Adriyanto dan  Ali Naspak yang bakal maju dengan menggunakan PAN. Sedangkan  H Bakri H Anuar dan Muslimin maju melalui Demokrat. Sebelumnya ke empat wakil rakyat itu sama-sama dari Partai Bintang Reformasi (PBR).

Selanjutnya Surya Lesama yang sebelumnya berasal dari PKBP kini maju dengan menggunakan PDI-P. Lalu Sajiddin yang sebelumnya dari Partai Hanura maju kembali dengan menggunakan Partai Demokrat. Terakhir adalah Sulaiman MZ yang sebelumnya berasal dari Partai  Patriot saat ini maju dengan PAN.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) -Bupati Inhil diwakili Sekdakab, H Alimuddin RM memimpin pelaksanaan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2013 dan Hari Otonomi Daerah XVII bertempat di lapangan Kantor Bupati di Tembilahan, Kamis (2/5).

Hadir pada upacara tersebut, Unsur Muspida, para Pejabat Sipil, TNI dan Polri, serta para guru dan pelajar utusan sekolah di Kota Tembilahan.

Dalam sambutannya, Sekda mengajak semua pihak menyiapkan akses seluas-luasnya kepada anak bangsa untuk memasuki dunia pendidikan, mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi. Dimana, perluasan akses tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan.

“Perluasan akses ke Perguruan Tinggi dapat disiapkan melalui pendirian Oerguruan Tinggi Negeri di daerah perbatasan dan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, tetapi berkemampuan akademik,” tutur Sekda membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, M Nuh.

Terkait peringatan Hari Otonomi Daerah ke XVII yang mengangkat tema “Dengan otonomi daerah tingkatkan kapasistas pemerintah daerah untuk percepatan kesejahteraan masyarakat”, disadari bahwa belum optimalnya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.

Oleh karena itu, saat ini penyempurnaan pengaturannya tengah dilakukan, diantaranya terkait dengan pemekaran daerah, kepegawaian, perencanaan, pembagian urusan dan lain-lain.

“Khusus pemekaran daerah, muncul kecenderungan daerah otonomi baru (DOB) belum optimal memberikan pengaruh terhadap derajat kesejahteraan masyarakat. Sehingga, memerlukan penyempurnaan pengaturan yang dapat menjamin bahwa pemekaran yang terjadi akan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Sekda membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri RI, Gamawan Fauzi.

Hal yang sama juga terjadi dalam kepegawaian. Dimana, pengaturan yang ada sekarang belum optimal mendorong tumbuhnya profesionalisme dan netralitas terhadap kekuatan politik di daerah.

“Menghadapi situasi seperti ini, maka penympurnaan terhadap berbagai pengaturan perlu dilakukan secara cermat, agar kualitas otonomi daerah semakin efektif, efisien dan akuntabel,” pungkasnya. (dro/*4)