Kalau Tidak Penting, Sekda Larang Pejabat Keluar Kota

sekdaTEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM, melarang pejabat bawahanya keluar kota jika tidak terlalu penting. Pasalnya hal itu dapat mengganggu tugas-tugas pokok yang jauh lebih penting.

Saat ini ada beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Inhil yang sedang kosong, baik yang diakibatkan karena pensiun maupun yang berhalangan lain. Sehingga secara otomatis unsur pimpinan semakin berkurang. Meski keadaanya demikian, Sekda berharap pelayanan tetap harus dijalankan.

“Jangan keluar kota kalau tidak terlalu penting. Wakilkan saja kepada bawahan,” jelas Alimuddin RM, awal pekan kemarin saat apel pagi. Salah satu tujuan yang dikatakan mantan Kepala Distamben Inhil ini, demi efisiensi,  sehingga dalam upaya untuk meningkatkan kualitas

Untuk mengukur tingkat urgensi sebuah pekerjaan, menurut Sekda, sebelum keluar kota, pejabat yang bersangkutan seharusnya terlebih dahulu melihat apa manfaat yang akan diperoleh dari kepergian tersebut. Hendaknya berpergian itu harus disesuaikan dengan visi dan misi yang akan dicapai.(dro/*1)




PMI Inhil Gelar Pendidikan dan pelatihan KSR dan Pelatih PMR

pmiTEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menggelar Pendidikan dan Latihan Dasar Korps Sukarela (KSR) Angkatan III dan Pelatihan Pembina Palang Merah Remaja (PMR) angkatan II. Kegiatan direncanakan berlangsung selama satu pekan itu dan diikuti oleh 20 Pembina PMR dan 26 anggota KSR se Inhil.

dikatakan Ketua Panitia pelaksana Subowo Radiantyo, KSR dan Pembina PMR adalah relawan PMI yang merupakan ujung tombak dalam kegiatan sosial kemanusia. Maka pihaknya terus melakukan pembetukan karakter, sehingga anggota PMI bisa menjalankan tugas dengan baik dan tanpa pamrih.

“Kita berharap melalui kegiatan ini peserta bisa lebih memahami arti kepalang merahan dan nantinya diharapkan akan mampu menjalankan tugas-tugas kemanusian,” ungkap Sobowo, Rabu (8/5).

Sedangkan pembina KSR diharapkan dapat mengembankan PMR-PMR dimasing-masing sekolah. Juga diharapkan akan dapat meningkatkan karakter seseorang dan meningkatkan jiwa sosial kemanusian yang semakin tinggi. Disamping itu, anggota PMR juga diberikan materi tentang siaga bencana mulai dari dasar.

Sementara itu Wakil Ketua PMI Riau Bidang organisasi, Hj Rosmawati yang bertindak selaku narasumber kegiatan meyatakan KSR bisa menjasi fasilitator untuk menjembatani antara PMI dengan sekolah-sekolah. Sejalan dengan itu, pihaknya juga memberikan sosialisai terhadap guru yang bakal menjadi pembina PMR disekolah masing-masing.

‘Salah satu inti dari keinginan kita adalah bagaimana kami bisa membentuk karakter anak-anak didik menjadi manusia yang memiliki jiwa sosial sebagai mana mengimplemintasikan MoU Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ketua Umum PMI HM Jusuf Kala,” jelasnya.

Dimana MoU itu berbunyi tentang pembinaan terhadap anak-anak sekolah agar menjadi yang lebih baik serta berkualitas. Sebab, berdasarkan dari dari yang ada 1/3 penduduk Indonesia dijelaskan Rosmawati adalah anak yang merupakan calon pemimpin bangsa.

“Maka ini salah satu tanggung jawab kami untuk melakukan pengkaderan generasi-generasi berikutnya.,” tuturnya.

Ketua PMI Kabupaten Inhil melalui Wakil Sekretaris, Ridwan Ahim mengatakan, PMI adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Dimana, dalam melaksanakan berbagai kegiatannya, PMI tetap berkomitmen terhadap kemanusiaan.(dro/*1)




Dari 12 Parpol, Baru 40 Caleg Lengkapi Syarat Administrasi

Ketua KPUD Inhil, Joni Suhaidi menyerahkan berkas hasil verifikasi administrasi calon Anggota DPRD dari 12 Parpol kepada pihak panwaslu Kabupatan, rabu (8/5/2013)
Ketua KPUD Inhil, Joni Suhaidi menyerahkan berkas hasil verifikasi administrasi calon Anggota DPRD dari 12 Parpol kepada pihak panwaslu Kabupatan, rabu (8/5/2013)

Tembilahan (www.detikriau.org) – dari total 540 Calon Anggota DPRD yang diajukan 12 Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Indragiri Hilir (Kab Inhil), hanya sebanyak 40 caleg yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Pokja KPUD Inhil, Herdian Hasmi, SH kepada wartawan usai menyerahkan hasil verifikasi administrasi oleh pihak KPUD kepada masing-masing perwakilan 12 Parpol di Kantor KPUD Inhil jalan Ki Hajar Dewantara Tembilahan, Rabu (8/5/13)

data 006Dikatakan Herdian, kekurangan persyaratan administrasi terbanyak terjadi pada persoalan legalisir dokumen.”Hari ini kita menyerahkan hasil verifikasi administrasi terhadap berkas caleg. Hasilnya, baru sekitar 40an caleg yang memenuhi  persyaratan administrasi.” Jelas Herdian Hasmi.

Sesuai jadwal, ditambahkannya, Parpol masih diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu 2 minggu atau terhitung sejak, Kamis, Tanggal 9 – 22 Mei 2013 mendatang. “disamping persoalan legalisir, dua caleg tidak memenuhi batasan usia minimal.” Pungkas Herdian.(dro)




Mahasiswa Pelaku Ranmor Terancam diberhentikan

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemberhentian seorang mahasiswa bisa dilakukan jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat dan pelanggaran kode etik. Keputusan itu bisa dilakukan melalui pertimbangan rapat senat.

Hal disampaikan oleh Pembantu Rektor (Purek) Satu bidang Akademi Universitas Islam Indragiri (UNISI) Dr Edy Susrianto menjawab komfirmasi wartawan terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh salah seorang Mahasiswa UNISI baru-baru ini

“Untuk kasus yang satu itu, kami akan mengambil tindakan tegas hingga ketahap pemecatan,” jelasnya.

Sementara itu Pembantu Rektor tiga Bidang Kemahasiswaan, HM Yunus Hasby menambahkan, pelaku ranmor, Afrinal Gunawan adalah mahasiswa Unisi Tembilahan. Yang bersangkutan tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi semester 8.

“Kami selaku dosen mereka tetap akan menyerahkan masalah ini kepada  pihak yang berwajib. Kalau memang terbukti, tentunya sanksi pemberhentian bisa saja dilakukan. Sebab tidakannya sudah mecoreng nama baik Unisi,” cetusnya.(dro/*1)




Pertamina Jamin Stok BBM Masih Aman

stok bbm pertamina seberang tembilahanTEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sementara ditunda,  meski demikian Pertamina Rayon Tembilahan, menjamin stok BBM  jenis solar, premium dan minyak tanah (Mitan) aman hingga beberapa hari kedepan.

“Dari catatan kami belum ada lonjakan serius konsumsi BBM.. Pasokan berjalan normal seperti biasa, kita tidak mengalami kekurangan distribusi,”kata Kepala Pertamina Rayon Tembilahan Abd Halim, Selasa (7/5).

Saat ini saja Pertamina Rayon Tembilahan, masih memiliki stok BBM jenis Premium sebanyak 797 ton yang diperkirakan akan mampu bertahan sekitar 10 hari kedepan. Sedangkan BBM jenis Solar masih terdapat 3.500 ton dan kekuatannya diperkirakan bisa mencapai hingga 15 hari kedepan.

“Kalau untuk minyak tanah (Mitan) masih sangat banyak, belum laku-laku. Mungkin ini karena pengaruh dicabutnya subsidi oleh pemerintah,”jelasnya.

Dalam waktu  dekan kata Abd Halim, pihaknya akan kembali mendapat jatah BBM jenis Premium sebanyak 1.000 ton dan Solar sebanyak 1.400 ton. Hal itu menunjukan bahwa untuk stok BBM tidak berpengaruh terhadap rencana pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar tersebut.

“Tanggal 12 Mei nanti Premiun dan Solar masuk lagi.Untuk itu, masyarakat tidak usah terlalu khawatirlah mengenai pasokan BBM,”harapnya.

Saat ditanya mengenai pembatasan BBM, kata Abd Halim semua itu merupakan wewenangan bagian Retail Feul Marketing Pertamina. Sedangkan pihaknya hanya sebatas menjalankan stok yang sudah ada. Sehingga tidak terlalu etis kalau dirinya terlalu berkomentar mengenai masalah yang bukan menjadi kewenanganya.

“Pembatasan itu sudah di plot oleh bagian ritail, kalau kita disini sipatnya menjaga stok gudang untuk keperluan masyarakat sekitar,”pungkasnya.




Jalan Rusak, Komisi III Pinta Pejelasan Dinas PU

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pihak Pemerintah Provinsi Riau dinilai kurang terbuka dalam memberikan informasi terkait beberapa ruas jalan yang menjadi domainnya pihak Provinsi. Konsisi ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten kesulitan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indragiri Hilir, H Tengku Edy Efrizal saat dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Tiga DPRD Inhil, Senin (6/5) kemaren.

”Ini yang membuat kami kesulitan, sehingga kondisinya sekarang menjadi demikian,”jelas Tengku Edy.

Akhir tahun 2012, kata Tengku Edy, pihaknya baru megetahui kalau kontraktor pemenang tender peningkatan jalan Baharuddin Yusuf, sudah tidak lagi menjadi rekanan kala itu. Entah karena apa, yang pasti kontrak mereka sudah diputus dari Dinas PU Pemrov Riau.

“Bahkan dalam satu pertemuan, kami sempat mempertanyakan apakah Provinsi masih mau menganggarkan. Kalau memang tidak, pihak kabupaten bersedia mengelontorkan dan untuk perbaikan,” paparnya.

Hingga saat ini, lanjut Tengku Edy, waktu pelaksanaan perbaikan jalan Baharuddin Yusuf masih simpang siur. Ada sebahagian yang menyebutkan bahwa pemenang tendernya sudah ditetapkan dan ada pula yang menyebutkan proses tender masih berlanjut. Tapi yang pasti Pemprov sudah menyatakan akan menangani perbaikan ruas jalan ini dengan mempergunakan APBD Riau.

“Selaku teknis dilapangan, kami berjanji akan mengawal pekerjaan itu sampai dan kami tetap akan selalu berkordinasi ,”imbuhnya.

Disamping ruas jalan Provinsi, Jalan Baharuddin Jusuf, perbaikan jalan Pendidikan dikatakan Tengku Edy masih harus menunggu penghitungan dan berakhirnya kontrak rekanan pembangunan Gedung Islamic Center dan Gendung Unisi. Sedangkan jalan masuk ke Bandara sudah dalam pekerjaan.

RDP yang sengaja digelar untuk memeintakan penjelasan Dinas PU khususnya terkait tiga ruas jalan tersbut dipimpin secara langsung oleh Ketua Komisi Tiga, Feriandy dan diikuti beberapa orang anggota, diantaranya, Edy Gunawan,  H Adrianto, Tarmizi, Asmawai dan Ariansyah.

Ketua Komisi III DPRD Inhil H Feriandi juga melontarkan pertanyaan terkait sistem peningkatan jalan yang ada saat ini. Sehingga jalan yang baru diperbaiki tidak lama kemudian sudah kembali rusak. “Kedepan kami berharap jalan yang dibangun harus sesuai komitmen awal yang sudah disepakati. Apapun bentuk perubahan dan perkembangan tolong sampaikan kepada kami (Komisi III DPRD. red),” tandas Politisi Golkar ini.(dro/*1)