TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sejak masuknya masa perbaikan hasil verifikasi daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Indragiri Hilir (Inhil) priode 2014-2019 (9 hingga 22 Mei 2013.red), hingga hari ini belum ada satu Partai Politikpun yang sudah melakukan perbaikan secara keseluruhan.

Dikatakan Ketua Pokja Pencalonan KPU Inhil Herdian Asmi, secara umum partai politik (Parpol) peserta pemilu baru sebatas berkonsultasi.

“Mereka baru sebatas melakukan konsultasi. Namun untuk perbaikan secara total hingga saat ini belum ada” terang Herdian, Selasa (14/5).

Dia berharap parpol dapat memanfaatkan sisa waktu sebaik-baiknya. Sebab, setelah batas waktu habis, KPU tidak akan menerima perbaikan berkas dalam bentuk apapun. Jika demikian, sudah pasti calon-calon anggota DPRD dengan tersendirinya akan digugurkan.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) triwulan pertama tahun 2013 mencapai Rp 377.893.777.676 atau sekitar 26 persen dari target sebesar Rp 1.455.751.987.084.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Inhil H Fazar Husen berdasarkan hasil evaluasi pihaknya pada triwulan pertama. Meski secara umum sudah melebihi target, namum masih ada beberapa item yang pendapatanya masih 0 persen.

Target PAD sebesar Rp 1,4 T lebih di tahun 2013 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2012 silam yang hanya Rp 1.3 T. Jumlah terbesar masih disumbang oleh dana perimbangan, sekitar 88 persen. Sisanya berasal dari pendapatan lain-lain daerah yang sah, seperti DBH Provinsi Riau, dana penyesuaian dan otsus serta bantuan keuangan Provinsi lebih kurang 7 persen.

“Yang masih 0 persen seperti DAK dan pendapatan dari hasil bagi pajak Provinsi,” kata Fazar Husen, Selasa (14/5).

Untuk DAK, lanjutnya,  jika berpijak pada pengalaman sebelumnya saat ini masih dalam proses administrasi dan bisanya baru diketahui realisainya akhir triwulan kedua dan paling lambat awal triwulan ketiga. Namun untuk bagi hasil pajak Provinsi, sejauh ini menurut Fazar belum dilakukan rekonsiliasi hasil pendapatanya.

“Biasanya setelah rekon data baru mereka bisa menyalurkan dana tersebut kepada kita melalui Biro keuangan Pemprov,” katanya.

Khusus untuk PAD secara rata-rata sudah mencapai 23 persen dan dapat dikatakan masih kurang dari target sekitar 1 persen. Adapun beberapa item yang belium terealisasi adalah pajak air bawah tanah dan pajak sarang burung walet. Demikian pula dengan pajak yang disumbangkan oleh restoran.

“Retribusi daerah yang baru mencapai realisasi yakni berasal dari Dinas Perhubungan (Dishub). Mereka sudah melebihi 25 persen. Demikian pula dengan pajak pelayanan kesehatan yang dikelolah oleh RSUD Puri Husada Tembilahan,” Ungkapnya.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Program Jaminan Persalinan (Jampersal)  di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) walaupun masih mendapatkan kritikan kenyataannya juga dirasakan sangat membantu.

.“Alhamdulillah seluruh biaya persalinan anak kedua saya tidak dikenai biaya sepeserpun. Kalaulah seandainya program ini tidak ada, kemana saya harus memenuhi seluruh pembiayaannya.” Syukur Madi (31) ketika sempat berbincang dengan detikriau.org di ruang perawatan kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan, selasa (14/5)

Dengan hanya berprofesi sebagai buruh tani dikatakan Asmadi, persalinan istrinya melalui jalan operasi ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Warga Desa Pelanduk Kecamatan Mandah ini berharap agar program seperti ini dapat terus dijalankan karena sebagai masyarakat kecil, ia mengaku sangat terbantu.”prosesnyapun sangat mudah, saya hanya diminta KTP istri dan Kartu Keluarga, hanya itu,”Ujar Madi.

Wanto, salah seorang keluarga pasien lainnya juga mengungkapkan pernyataan yang hampir senada. Walaupun dikatakannya belum sempurna, namun hal itu menurutnya lebih kepada oknum bukan programnya.”kalau dari sisi pelayanan, jika ada satu atau dua orang perawat yang terlihat agak cemberut saya rasa itu tidak bisa disamakan dengan jalannya program ini, itu tentunya lebih kepada oknumnya. Secara keseluruhan, saya mengaku sangat puas,” Puji Wanto.

Untuk kebersihan ruang perawatan, Wanto juga menyampaikan kepuasan. Dalam sehari pengakuannya pengepelan dilakukan dua kali dan yang lebih membuat masyarakat kecil dikatakannya sangat terbantu, kebutuhan pakan pasien, anak dan obat-obatan juga diberikan secara cuma-cuma.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Sebanyak lima unit rumah di Jalan AEC Gang Berkat, Kampung Baru, Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah nyaris terjun ke sungai akibat tanah longsor yang terjadi Ahad (12/5) sekitar pukul 12.00 WIB.

Beruntung akibat kejadian itu tidak terdapat korban jiwa. Karena musibah tanah longsor itu terjadi pada siang  hari dan tidak menyebabkan rumah penduduk yang ada disana terjun kelaut seperti longsor yang pernah terjadi sebelumnya.

Camat Tanah Merah Nurmasyah mengatakan, musibah kali ini tidak separah musibah sebelumnya. Saat ini dikatakan mantan Camat Gaung Anak Serka (GAS) ini yang terjadi hanya keretakan pada bagian tanah sehingga rumah-rumah tersebut tidak sampai jatuh kesungai.

“Hanya retak saja. Namun rumah warga belum sampai terjatuh,”ungkap Nurmasyah saat dikomfirmasi melalui sambungan telepon gengamnya, Senin (13/5). Kendati demikian dia berharap agar warga yang berada disekitar lokasi untuk berhati-hati agar tidak terjadi korban jiwa.

Akibat adanya musibah tersebut, Nurmasyah telah mengkoordinasikanya dengan satuan kerja (Satker) dilingkungan Pemkab Inhil. Sehingga apa yang benar-benar menjadi kebutuhan warga disana dapat dipenuhi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan turab sepanjang 61 meter.

“Harapan kita setidaknya pembangunan turab yang direncanakan sepanjang 61 meter bisa dilanjutkan. Kalau memang tidak ada dana APBN ya diupayakan melalui APBD,” tuturnya.

Kapolres Inhil AKBP Dedi Rahman Dayan, saat dikomfirmasi melalui Paur humas Ipda Warno menyebutkan dua dari lima rumah yang nyaris terjun kelaut itu dapat dikatakan dalam keadaan rusak berat dan nyaris ambruk. Sedangkan tiganya lagi dalam keadaaan rusak ringan.

“Rumah yang rusak adalah milik M Ramli (45) dan H Roaidah (55). Sedangkan rumah lainnya dalam keadaan rusak ringan yaitu rumah milik Musmulyadi (30),  Khaidir (50) dan terakhir adalah rumah milik Amirullah (55),” terangnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Tahun 2013 ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri (Inhil) kembali mendapat program RIS –PNPM sebesar Rp 4,5 miliar.

Sejak bergulirnya program tersebut pada tahun 2009 silam sudah banyak manfaat yang bisa dipetik oleh masyarakat. Dimana total dananya mencapai Rp 78,4 M. sehingga pembangunan sarana infrastruktur bisa dilakukan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil, Hj Alvi Furwati Alwie menyebutkan, sejak diluncurkanya program tersebut banyak hal yang sudah diperbuat terutama dalam meningkatkan akses pembangunan. Sehingga bisa memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

“Meski tidak sebesar tahun lalu (Rp. 5 M. red), tapi kita perlu berbangga dengan apa yang sudah diperoleh selama ini.,” katanya kemarin.

Sosialisasi RIS-PNPM lanjut Alvi dipandang perlu dalam menyamakan persepsi kelompok-kelompok pengelola program ini. Tujuannya untuk meningkatkkan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga diharapkan implikasi program benar-benar tepat sasaran.

Dimulainya program itu, ditandai dengan adanya sosialisasi tingkat Nasional, Provinsi dan tingkat Kabupaten serta tingkat-tingkat kecamatan dan desa. Selain itu katanya lagi, sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman dan bertujuan menyamakan pandangan antar semua pelaku.

“Kita hanya diwajibkan mendampingi dana tersebut, sebesar 5 persen. Dana itu termasuk dalam biaya operasional pendukung (BOP) selama kegiatan berjalan,” tukasnya.

18 desa sasaran penerima RIS-PNPM masing-masing tersebar di 10 kecamatan yakni, Kecamatan Kemuning, Enok, Tanah Merah, Kuala Indragiri (Kuindra), Concong, Kempas, Gaung Anak Serka (GAS) Pelanggiran, Teluk Belengkong dan terkahir Kecamatan Pula Burung.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Agar tidak sampai terjadi monopoli harga kopra oleh pihak perusahaan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H bakri H Anuar menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil membuat gudang  penampung komoditi kopra.

Pembangunan gudang tersebut kata H Bakri, akan berfungsi untuk menampung jumlah kopra dengan sekala besar. Sehingga, disaat harga kopra sedang turun gudang tersebut bisa menimbun kopra dari para petani kelapa.

“Jika demikian pihak perusahaan tidak bisa semaunya menaikan dan menurunkan harga kopra. Kita bisa mematok harga sesuai dengan harga pasar yang ada.” Sebut Politisi PBR ini, Senin (13/5).

Bakri merasa kawatir jika tidak segera diwujudkan, harga kelapa yang tidak menentu tentunya dapat dimanfaatkan oleh pengusaha nakal yang tidak peduli dengan nasib para petani lokal.

Gudang-gudang tempat penampung kopra tersebut dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga pengawasannya bisa dilakukan oleh lembaga DPR yang memang memiliki peran untuk itu.(dro/*1)