TEMBILAHAN(www.detikriau.org)  – Satuan Polisi Air Polres Indragiri Hilir (Inhil) berhasil mengamankan sekitar 15 ton wortel dan 10 ton bawang merah tanpa dilengkapi dokumen resmi di  perairan Kuala Indragiri (Kuindra), Jumat (17/5) kemaren sekitar pukul 12 45 WIB.

Dua jenis sayur-sayuran yang bernilai kurang lebih Rp 300 jutaan itu  diangkut dengan menggunakan KM Jali Akbar berasal dari Batam Kepulaun Riau.  KM tersebut di nakhoda oleh Rasmi (49) yang merupakan warga Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Batam dan seorang ABK-nya bernama Abdul Rahim (42) warga Parit 8 Sungai Guntung Kecamatan Kateman.

Menurut rencana KM yang membawa wortel dan bawang merah senilai ratusan juta itu akan melakukan pembongkaran  di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu. Namun sebelum itu, petugas terlebih dahulu mengamankan sehingga rencana tersebut batal. Kini mereka harus berurusan dengan petugas.

“Berdasarkan hasil keterangan nahoda KM, setelah dilakukan transaksi baru dilakukan pembongkaran. Kemudian diangkut melalui jalur darat menuju ke Medan Sumatra Utara (Sumut),” terang Kapolres Inhil AKBP Dedi Rahman Dayan, melalui Kasatpol Air AKP Supandy Ahada (19/5) di Tembilahan.

Kemudian yang disebut-sebut sebagai pemilik barang DD (41) warga Jalan BZ Hamid Gang Bukit Medan Sumut juga telah diamankan dan dimintai keteranganya oleh petugas.  Sedangkan barang bukti berupa wartel dan bawang merah serta satu unit KM masih diamankan di Mako Satpol Air Parit 19 Tembilahan.

“Kita juga sudah mengamankan DD dan memintai keteranganya,” jelasnya AKP Supandy lagi.

Menurut yang bersangkutan, penangkapan MK tersebut berawal dari adanya operasi rutin Satpol Air di beberapa wilayah perairan Inhil. Saat itu KM Jali Akbar yang melintas disana tidak bisa menunjukan surat-surat sesuai dengan muatan yang ada, sehingga terpasaka dilakukan penahanan.

“Manifesnya tidak ada. Kemudian dokumen Karantina juga tidak bisa mereka perlihatkan kepada petugas,” imbuhnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Untuk menetapkan seorang PNS layak tidaknya menduduki jabatan Kepala Dinas Kesehatan,  yang bersangkutan harus  memiliki basic pendidikan dibidang tersebut.

Jika tidak memiliki pendidikan strata satu bidang kesehatan. Maka pada strata dua mesti menempuh pendidikan kesehatan. Pasalnya, tugas pada bidang tersebut mengharuskan pemahaman yang mendalam dan mempunyai ilmu yang mumpuni.

Itu sebabnya pula, beberapa waktu lalu jabatan Kadiskes Inhil lowong dan dilakukan pengisian secara defenitif. Karena dari segi kepangkatan PNS yang memiliki pendidikan dengan latar belakang kesehatan  tidak ada yang cukup.

Rasul Alim yang sudah ditunjuk Bupati Inhil, Dr H Indra Muchlis Adnan sebagai Kadiskes. Diminta meneruskan program yang sudah berjalan dan tetap mencari terobosan dalam peningkatan pelayanan kesehatan warga.

“Bidang kesehatan itu berbeda dengan bidang lainnya. Harus mereka yang memang punya ilmu dibidang ini yang memimpin. Pasalnya segala sesuatunya terukur pasti dan jelas”tegas Bupati.

Jabatan Kadiskes memiliki karakter yang sama dengan jabatan Dirut RSUD Puri Husada. Karena harus ditempati oleh mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan bidang tersebut. Jika diisi oleh PNS dari basic ilmu lain, bakal kesulitan beradaptasi. Bahkan yang lebih parah, bisa keliru dalam mengambil tindakan.

Apabila Kadiskes tidak memiliki dasar ilmu bidang kesehatan. Proses pengambilan keputusan diperkirakan akan sangat lambat. Selain itu, akan timbul ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain, karena kurangnya pengetahuan terhadap bidang tersebut.

Hal itulah yang ingin dihindari Pemkab Bumi Sri Gemilang. Orang nomor satu di daerah ini menyatakan hanya akan memberikan amanah kepada figur yang benar-benar menguasai bidang tersebut.

Saat ini, PNS yang memiliki basic ilmu kesehatan cukup banyak. Hanya saja, mereka yang memenuhi kualifikasi layak untuk memimpin institusi kesehatan jumlahnya masih terbatas.

“Kita minta kepada semua pejabat Inhil, supaya melaksanakan tugas dengan baik. Apa yang sudah menjadi tanggungjawab harus dilaksanakan”pungkas Bupati.(dro/*1).

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Proses pembuatan paspor Jemaah Calon Haji (JCH) sudah dimulai sejak awal bulan kemarin. Hal ini sesuai dengan adanya surat edaran Direktur Jendra (Dirjen) Peyelenggaraan Haji Kementrian Agama RI.

“Sudah dimulai sejak 6 Mei kemarin. Kita berharap proses itu bisa selesai secepatnya,” ungkap PLH Kepala Seksi (Kasi) Haji dan Umrah Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Indragiri Hilir (Inhil) M Riduan, akhir pekan kemarin.

Untuk itu,  JCH yang masuk kuota haji tahun 1434 H/2013 harus menyiapkan berbagai persyaratan yang diperlukan untuk proses pembuatan paspor hijau tersebut. Dengan demikian CJH bisa melanjutkan prose selanjutnya seperti melakukan pelunasan Biaya Peyelengaraan Ibdah Haji (BPIH).

Dari total sementara CJH Inhil sebanyak 768. Jumlah ini dijelaskan M Riduan bisa saja berubah, misalnya ada JCH yang meningga dunia atau karena mengundurkan diri dengan berbagai alasan.

“Kalau paspornya sudah selesai langsung kita kirimkan ke Provinsi dan kemudian di kirim kembali ke Jakarta untuk dibuatkan visa,” jelasnya.

Paspor hijau yang akan dipergunakan jemaah haji masih tetap seperti tahun-tahun sebelumnya yakni berjumlah 48 halaman. Sedangkan biaya pembuatan paspor haji biasanya dibebankan dari dana optimalisasi setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang telah dibayarkan oleh masing-masing JCH.

“Semua rincinya ada disana. Kalau ada perubahan kami langsung menyampaikan kepada JCH. Intinya Kemenag selalu menjalin komunikasi. Yang lebih penting, JCH juga harus aktif mencari informasi agar jika ada perbuhan bisa disikapi dengan cepat. Karena waktu keberangkatan sudah semakin dekat,” sebut Riduan lagi.

Mengenai pengisian jamaah haji yang tidak melunasi BPIH, M Riduan mengatakan bisa saja kursi jamaah haji yang kosong ditarik lagi ke Kemenag pusat. Kemudian setelah bisa langsung dikembalikan ke setiap provinsi masing-masing untuk diisi lagi nomor antrean jamaah haji pada tahun berikutnya.

“Semuanya tergantung pada Peraturan Menteri Agama (PMA) apakah ada skema baru pengaturan kursi ataukah masih menggunkan skema lama. Kalu kita hanya bersifat menjalankan apa yang sudah menjadi keentuan pusat,” cetusnya.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir, Wiryadi berharap agar pelaksanaan sensus pertanian 2013 sedianya harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Demi suksesnya program pemerintah ini, juga diharapkan kerjasama dari semua pihak terutama masyarakat.

Permintaan ini disampaikan Wiryadi melalui harian detikriau.org akhir pekan kemaren. Menurut Wiryadi, seluruh hasil yang diperoleh pada pelaksanaan sensus pertanian ini akan menjadi penentu arah kebijakan bidang pertanian untuk 10 tahun kedepan.

Bidang usaha pertanian merupakan usaha terbesar dan yang paling banyak dilakukan masyarakat. Berdasarkan data, hampir 80 persen masyarakat Inhil,  tinggal di wilayah pedesaan dan menjalankan usaha pertanian dalam arti luas.

Di skala Nasional, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pertanian memberikan kontribusi terbesar ke dua (14,7%) setelah Industri (24,3%) dalam Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2011. Sedangkan dari 100 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja tahun 2012, sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 36 persen lebih.

“Jadi sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting. Oleh karena itu, dengan adanya sensus pertanian diharapkan didapatkan data yang benar dan akurat tentang data statistik pertanian sehingga membantu berbagai pihak (pemerintah, instansi terkait, rumah tangga, perusahaan/pelaku usaha lainnya), dalam memperoleh gambaran yang jelas tentang struktur pertanian di Indonesia, khususnya Kab Inhil ini,” kata Wiryadi

Melalui sensus tersebut, akan mendapatkan sampel untuk survei pertanian lebih lanjut, memperoleh berbagai informasi tentang populasi usaha pertanian, rumah tangga petani gurem, jumlah pohon dan ternak, distribusi penguasaan dan pengusahaan lahan menurut golongan luas, dan sebagainya.

Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013 juga digunakan sebagai angka patokan (benchmarks) untuk survei-survei di sektor pertanian.

Data yang diperoleh, antara lain, jumlah rumah tangga yang mengelola usaha pertanian, baik itu milik sendiri, bagi hasil, ataupun milik orang lain dengan mendapat upah. Selain itu, didapatkan data jumlah rumah tangga petani gurem, jumlah dan distribusi lahan, jumlah petani, serta jumlah dan persebaran pohon, ternak, dan komoditas.

Melalui data-data itu, pemerintah bisa menentukan kebijakan program pembangunan pertanian apa yang cocok untuk diaplikasikan pada suatu daerah, serta identifikasi bantuan yang mungkin bisa diberikan. Dari data yang diperoleh, juga diketahui kesulitan yang dialami petani. Sehingga, dapat dijadikan referensi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dalam memberikan bantuan terbaik yang dibutuhkan masyarakat.

Contohnya, petani di daerah A, mengembangkan komoditas padi, namun mengalami kesulitan bibit yang baik. Maka, pemerintah bisa mengetahui hal tersebut, dan dapat memberikan bantuan bibit padi berkualitas untuk bisa dikembangkan di daerah A tersebut.

“Dengan begitu, para petani bisa mengembangkan komoditas beras lebih baik, serta berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan mereka. begitu pentingnya data ini maka perlu adanya kersama yang baik dari semua pihak agar didapatkan data yang benar-benar akurat,” Pungkas Wiryadi.(dro)

Kecamatan Pelangiran Kembali Raih Posisi Juara Umum

Tembilahan (www.detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo menutup secara resmi even tahunan Mushabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 43 Tingkat Kabupaten Inhil di Kecamatan Mandah. Kamis (16/5) malam.

Dalam penyampaian pidatonya, Wabup berpesan kepada qori dan qoriah yang telah berhasil merebut juara agar terus berupaya meningkatkan prestasi.

“Terutama kepada official dan pengasuh qori dan qoriah agar terus berupaya secara maksimal untuk melakukan pembinaan dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Hal ini tentunya dalam rangka mempersiapkan qori dan qoriah dalam menghadapi even MTQ tingkat Provinsi Riau yang akan dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) juni 2013 mendatang,” Pesan Wabup.

Camat Mandah, M Nazar mengungkapkan puji syukur atas suksenya Kecamatan yang berada di bawah pimpinannya ini telah sukses sebagai tuan rumah. Ia mengaku kesuksesan ini dikarenakan adanya dukungan dari berbagai pihak terutama masyarakat Kecamatan Mandah disamping berbagai persiapan lainnya meskipun dalam jangka waktu yang relative singkat.

“Syukur kepada Tuhan atas suksenya penyelenggaraan  MTQ ini. Kehadiran masyarakat berbondong-bondong untuk menyaksikan acara penutupan ini tentunya salah satu disebabkan  kecintaan terhadap alquran. Saya banyak mengucapkan terimakasih atas kepercayaan dan dukungan pemerintah kabupaten kepada kecamatan mandah untuk menjadi tuan rumah,” Ungkap M Nazar.

Iven MTQ ke 43 Tingkat Kabupaten Inhil di Kecamatan Mandah yang mempertandingkan 7 cabang kategori dengan 38 jenis pertandingan ini, Kecamatan Pelangiran keluar sebagai juara umum dengan perolehan 6 juara terbaik ke satu disusul Kecamatan Gaung sebagai pemenang ke dua dan Kecamatan Tembilahan Hulu sebagai pemenang ke tiga.

Untuk kegiatan Pawai Ta’aruf, Kecamatan Tembilahan keluar sebagai pemenang pertama disusul Kecamatan Kateman di posisi ke dua dan Kecamatan GAS pada posisi ke tiga. Sedangkan untuk pentas Bazar, Tuan rumah Kecamatan Mandah berhasil menduduki pemenang pertama disusul Kecamatan Gaung di tempat ke dua dan Kecamatan Tempuling di tempat ke tiga.

Untu kategori pameran Satker, juara pertama berhasil diraih oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ( Disperindag) yang disusul Dinas Pendidikan (Disdik) ditempat ke dua sera Dinas Kesehatan (Diskes) di tempat ke tiga.(dro/*4)

Pekanbaru (www.detikriau.org) -Konflik akibat perampasan tanah bangsa Palestina oleh kaum zionis yahudi yang berkolaborasi dengan negara Eropa dan AS hingga kini semakin memprihatinkan. Bangsa Palestina terkungkung geraknya akibat penjajahan oleh kaum zionis tersebut. Rumah dan tanah mereka dirapas, hidup mereka terancam dan dimata-matai sepanjang hari. Padahal bangsa Palestina termasuk yang berjasa dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia wajib memberikan dukungan agar masyarakat Palestina dapat membebaskan diri dari rezim zionis tersebut.
Demikian pernyataan Ketua Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Riau Pujo Wismono, Jumat (17/5). Guna mendukung perjuangan untuk melepaskan diri dari penjajahan, maka KNRP Riau menggelar seminar nasional bertajuk “Peran Indonesia dalam Perdamaian Palestina-Israel (Multi Perspektif)”.

Dikatakan Pujo bahwa seminar tersebut didasarkan kepada keprihatinan yang mendalam terhadap nasib sebuah bangsa yang didiskriminasikan dalam hubungan antar bangsa. Padahal identitas suatu bangsa harus dijaga demi kelangsungan hidup manusia dalam bangsa tersebut. Ditambahkannya bahwa seminar yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 18 Mei di aula Sutan Balia tersebut bekerja sama dengan Program Studi Ilmu Politik Program Pascasarjanan FISIP Universitas Riau.

“Kami mengajak kalangan akademis untuk menilai dan mengukur secara ilmiah mengapa perdamaian yang selalu dijanjikan dan difasilitasi oleh Amerika Serikat dan negara sukutunya hingga saat ini tidak pernah tercapai. Pembunuhan terhadap masyarakat Palestina terjadi hampir setiap hari. Berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB terkait dengan kejahatan kemanusiaan zionis yahudi tidak pernah mampu menghentikan tindakan bar-bar terhadap bangsa Palestina,” katanya lagi.

Politik Luar Negeri Indonesia
Sementara itu Sekretaris Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Riau Ahmad Jamaan menyatakan bahwa seminar yang diselenggarakan ini merupakan wujud dari komitmen kalangan akademik untuk mengkritisi fenomena politik internasional. Pemerintah Indonesia, katanya, memiliki komitmen melalui politik bebas aktifnya untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Ini sesuai dengan amanah pembukaan Undang Undang Dasar 1945, bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Oleh karena itu upaya-upaya penjajahan yang sistematis dan terencana untuk menghapuskan keberadaan entitas sebuah bangsa dan negara apalagi melalui genosida harus dilawan. Apa lagi yang dilakukan oleh zionis yahudi adalah pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) sangat berat.”
Topik seminar yang diangkat dalam seminar ini berupa peran Indonesia dalam proses perdamaian di Palestina, katanya lagi, menjadi sangat tepat karena Indonenesia negara yang cinta damai dan memiliki sejarah serta pengalaman dijajah dalam jangka waktu lama. Ditambahkannya pula bahwa seminar ini bertujuan untuk mensosialisasikan peran negara dan masyarakat Indonesia dalammenegakkan perdamaian dunia dan kemanusiaan, menumbuhkembangkan kesadaran bahwa ada konflik yang berkepanjangan di sebuah negara yang erat kaitan sejarahnya dengan masyarakat dan perjuangan kemerdekaan Negara Indonesia.

“Selain itu kami juga ingin meningkatkan kesadaran kritis dan akademis di kalangan kampus Universitas Riau terutama mahasiswa pascasarjana FISIP Universitas Riau, menjaga dan menumbuhsuburkan tradisi akademik serta memberikan kontribusi pemikiran dan pencerahan bagi masyarakat luas.”

Dijelaskan oleh Wakil Sekretaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Riau ini bahwa seminar ini akan membentangkan pemikiran Prof Dr. Indria Samego, PhD, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang juga dosen di Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Riau, Dr Muqoddam Chalil, MA (KNRP Pusat), Suripto, SH dan Drs. Mahfud Siddiq, MA (anggota komisi I DPR RI). (rls)