TEMBILAHAN (www.detikriau.org)-  Membangun desa dengan mempertahankan potensi yang dimilikinya  mutlak dilakukan. Desa diberdayakan tanpa melakukan pemaksaan. Pasalnya, setiap desa memiliki keragaman dan kebutuhan yang berbeda.

Tidak bisa disamakan dengan desa lainnya. Namun demikian, dalam prosesnya bukan berarti desa dibiarkan berjalan sendiri. Melainkan selalu dipandu dan diperhatikan. Terutama bagaimana memanage semua sumber daya yang ada di desa bersangkutan.

Pola seperti itu disebut Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dr H Indra Muchlis Adnan tidak hanya menstimulasi desa. Melainkan juga menggali potensi yang dimiliki agar selalu optimal.

“Pembangunan yang kita laksanakan tidak bersifat top down. Melainkan sebaliknya. Kita tidak ingin memperlakukan desa sebagai objek. Tetapi diusahakan bagaimana desa sendiri yang menjadi subjek pembangunannya”tegas Bupati.

Pola yang berjalan sebelumnya, top down disebut Indra Muchlis Adnan membuat desa tidak optimal. Mereka tidak pernah diberdayakan. Dimana pembangunan yang ada semuanya selalu dikendalikan penuh. Akibatnya rasa memiliki warga tidak ada.

Setiap waktu, Pemkab Bumi Sri Gemilang selalu pula meningkatkan alokasi anggaran untuk pemberdayaan. Namun demikian, karena anggaran yang cukup terbatas. Diakui, proses alokasi tersebut belum memenuhi harapan semua desa.

” Pemberdayaan yang kita lakukan berbeda dengan daerah lain. Kita tidak mengatur pembangunan di desa. Melainkan seluruhnya berdasarkan apa yang menjadi aspirasi desa bersangkutan. Pemkab Inhil hanya membimbing dan melakukan pengawasan”cetus Pak Jenggot, panggilan Bupati.

Dalam membimbing desa, ditempatkan pendamping. Hal itu dilakukan agar penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Desa bisa berkreasi dan mengarahkan semua dana yang tersedia untuk kepentingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Tanpa dicampuri dan dipaksa.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta selektif dalam memberikan segala bentuk izin terhadap investor perkebunan kelapa sawit yang akhir-akhir ini bermunculan di Negeri Seribu Jembatan.

Demikian disampaikan anggota Komisi II DPRD Inhil, Edy Adrianto Sindrang, Rabu (12/6) diTembilahan. Menurut politisi Golkar itu banyak diantara  perusahaan tersebut seolah melakukan propaganda sesama masyarakat.

“Kadang-kadang masyarakat yang tak tau apa-apa dirayu supaya ikut memberikan lahanya kepada pihak investor. Padahal pembagianya belum jelas,”ungkapnya.

Rata-rata pola bagi hasil yangditawarkan investor 60-40 persen. Setelah semua berjalan masyarakat hanya diberikan 35 persen, 5 persen untuk pengusaha dengan dalih koperasi. Hal itu yangdikawatirkan banyak pihak termasuk Edy Sindrang.

“Pola demikian tentu tidak berpihak kepada masyarakat. Karena 35 persen yangdijanjikan itu belum sepenuhnya untuk masyarakat. Mereka harus mencicil lagi kepada pemilik modal awal,” paparnya.

Jika demikian dia menyarankan lebih baik perusahaan atau investor tersebut langsung membeli lahan milik masyarakat. Tidak lagi memakai pola bagi hasil yang mereka nilai merupakan pola pembodohan. Dampak dari pola bagi hasil, sebut Edy bisa mengakibatkan konflik dikemudian hari.

“Banyak sengketa lahan terjadi belakangan ini. Semua itu akibat tidak komitnya perjanjian awal yang dibuat antara perusahaan dengan masyarakat. Namun kita berharap persoalan tersebut tidak sampai terjadi di Inhil,” terang Edy.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tindakan tidak terpuji dilakukan Ade Irawan (23), warga Desa Limau Besar, Kecamatan Kemuning. Dia tega memperkosa Bunga (15) pelajar kelas VII salah satu SMP di daerah setempat.

Perkosaan itu dilakukan Pelaku di perkebunan sawit pada Sabtu (8/6) yang lalu sekitar pukul 22.00 WIB. Menurut keterangan pihak kepolisian, peristiwa itu terjadi ketika korban sedang berada tak jauh dari lokasi dan bermaksut hendak pulang kerumah. Saat itu pelaku menawarkan diri untuk mengantarkan pulang dengan sepeda motor miliknya..

Korban menyetujui ajakan pelaku. Ditengah jalan, pelaku membelokan kendaraanya ke arah kebun sawit. Ditengah suasana gelapnya malam dan kondisi perkebunan yang sunyi, pelaku memaksa korban untuk melayani nafsu birahinya. “Korban sempat berontak dan melawan, karena kalah tenaga akhirnya perbuatan tak senonoh itupun berhasil dilakukanya ,”ungkap Kapolres Inhil AKBP Dedi Rahman Dayan, melalui Paur Humas, Ipda Warno, Selasa (11/6).

Setelah perkosaan itu dilakukan, pelakupun langsung meninggalkan korban. Beruntung saat korban berjalan kaki hendak pulang kerumah ada warga yang melintas dan memberikan pertolongan lalu mengantarkan ke rumah orang tua korban. Bersama orang tuanya korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Kemuning.

“Mendengar pengakuan korban, kedua orang tuanya langsung melapor ke petugas. Setelah itu Tim Unit Reskrim Polsek Kemuning bergerak melakukan pengembangan dan beberapa jam kemudian polisi berhasil menangkap pelaku yang saat itu sedang berda di dalam rumahnya,” pungkas Warno.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Bupati Inhil tahun anggaran 2012, Selsa (11/6) bertempat di Gendung DPRD Jalan Soebrantas, Tembilahan.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Inhil H Jubair Malomo mendengarkan pemandangan umum dari 8 fraksi yang ada di DPRD Inhil. Menurut yang bersangkutan bahwa sesuai dengan ketentuan, fraksi-fraksi berhak memberikan tanggapan terhadap LKPJ Bupati selama satu tahun anggaran bahkan selama lima tahun anggaran.

“Kami akan memberikan kesempatan satu persatu fraksi untuk menyampaikan tanggapanya terhdap LKPJ Bupati,” kata Jubair Malomo.

Fraksi Golongan Karya (Golkar) menilai LKPJ Bupati Inhil 2012 yang disampaikan tahun ini sedikit terjadi keterlambatan. Kedepan, fraksi Golkar meminta penyampaian LKPJ harus dilakukan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. “Semestinya sebelum 31 Maret 2013, LKPJ 2012 sudah disampaikan,” tegas Edi Sindrang membacakan tanggapan fraksi Golkar.

Jika ketentuan waktu tersebut bisa terpenuhi, Dewan akan memiliki waktu yagn cukup untuk melakukan penilaian kinerja kepala daerah “agar diketahui sejauhmana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan kepala daerah dalam menjalankan tugas pada tahun sebelumnya. (dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Hingga saat ini, setidaknya Kantor Imigrasi Tembilahan telah mengirimkan sebanyak 218 Paspor Jemaah Calon Haji (JCH) ke Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

“Paspor yang sudah siap langsung kami kirimkan ke Kemag untuk di proses lebih lanjut,”ungkap Kepala Tata Usaha Kantor Imigrasi Tembilahan , Sahlan, Selasa (11/6).

Dikatakan Sahlan pembuatan paspor haji di kantor Imigrasi Tembilahan sudah berjalan sejak beberapa pekan lalu. Untuk menggesa pembuatan paspor haji, tim terus berkeja secara maksimal sehingga pada batas akhir pembuatan paspor tidak menemukan kendala.

Kepala Seksi (Kasi) Haji dan Umroh Kemenag Inhil, H Harun mengakui bahwa spanjang proses pembuatan paspor oleh Imigras, pihaknya sudah menerima sebanyak 218 paspor haji. Sedangkan yang sudah di kirim ke Kemenag Provisni Riau sebanyak 198 paspor.

“20 paspor lainnya belum kami kirim ke Provinsi karena masih ada perlengkapan lembar merah yang perlu dilengkapi oleh para JCH,” jelasnya sambil mengatakan bahwa berdasarkan data yang diterima,  sekitar 500 JCH yang sudah mengikuti proses foto paspor.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Sedikitnya 80 Hektar areal tanaman padi di Kecamatan Kempas dan Tempuling terancam serangan hama wereng coklat. Dengan luasan areal terancam serangan cukup tingi, untuk pengendalian, Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir segera melakukan tindakan.

“petugas kita sudah melakukan tindakan pengendalian dilapangan. Untuk mengatasinya, kita melakukan penyemprotan insektisida yang sesuai dengan hama wereng coklat,”Ujar Kepala DTPHP Inhil, Wiryadi kepada detikriau.org diruang kerjanya, Selasa (11/6)

Menurut Wiryadi, untuk serangan hama berisiko tinggi seperti wereng coklat, serangan hama yang terjadi sampai 5 Ha penanganannya menjadi tanggungjawab Kelompok  Tani. 5 sampai 25 Hektar tanggungjawab Kombat sedangkan untuk intensitas serangan diatas 25 Ha sudah menjadi tanggungjawab Brigade Pengendalian Hama Kabupaten yang langsung berada dibawah komando Bupati dengan pelaksana harian DTPHP. Diakui Wiryadi, DTPHP sudah mendapatkan perintah secara langsung dari Bupati untuk segera lakukan pengendalian.

“Bupati punya perhatian serius terhadap peningkatan produksi padi. Beliau yang perintahkan kita untuk segera lakukan tindakan pengendalian. Kita juga sudah ingatkan kepada POPT dilapangan untuk tetap waspada dan melakukan pengamatan diseluruh areal tanam dan memberikan laporan secara berkala. ”Jelas Wiryadi.

Dikatakan Wiryadi, serangan Hama Wereng Coklat terjadi di dua Kecamatan yakni Kecamatan Kempas dan Kecamatan Tempuling. Untuk Kecamatan Kempas, serangan terjadi diareal tanaman padi Kelompok Tani  Karya Tani dengan luas serangan 2,5 Ha dan intensitas serangan sebesar 15 hingga 65 persen serta luasan areal terancam mencapai 30 Ha.

Sedangkan di Kecamatan Tempuling, terjadi di areal tanam Kelompok Tani Karya Tani Desa Harapan Jaya dengan luas serangan mencapai  7 Ha serta  Intensitas serangan sebesar 5 hingga 55 persen. Luas areal tanam  terancam mencapai 50 Ha.

“Varietas padi yang mengalami serangan yakni Varietas Cisadane dan IR 42 dengan usia tanam 80 – 92 hari,” Terang Wiryadi.

Serangan  Hama wereng coklat menurut Wiryadi sebenarnya bisa diantisipasi dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan penanaman varietas padi yang tidak sejenis.

Varietas padi lokal seperti Karan dukuh, Lantik Bambang, Serai dan lainnya yang saat ini sudah dikawinkan di Bogor berdasarkan hasil uji coba tahan terhadap serangan hama wereng coklat. Hanya saja kelemahan varietas lokal tidak tahan terhadap serangan hama penggerek batang karena rasa batang pohon varietas lokal yang manis. (dro)