Bupati : Harus Dijelaskan Batas Kewenangan Pemkab dan Pemprov

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Dr H Indra Muchlis Adnan  meminta kepada instansi terkait supaya  menyampaikan kepada warga. Perihal kewenangan antara Pemerintah Kabupaten dan Provinsi dalam hal pembangunan.

Hal itu untuk memberikan pemahaman supaya tidak timbul salah tafsir. Banyak hal yang harus dijelaskan tersebut, termasuk juga batas pengelolaan jalan antara Pemkab Inhil dengan Pemprov Riau.

Menurut Bupati, Pemkab Inhil tidak ingin latah dalam mengambil batas kewenangan tersebut. Pasalnya, semua telah diatur berdasarkan aturan yang jelas.  Pun begitu dengan jalan, apa yang sudah menjadi kewenangan Pemprov Riau tidak mungkin dicampuri Pemkab Inhil.

Demikian juga dengan persoalan anggaran. Dia juga meminta disampaikan kepada warga, berapa sesungguhnya anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan. Karena anggaran yang ada harus pula untuk membiayai belanja aparatur.

“Harus dijelaskan supaya tidak timbul fitnah”tegas Bupati.

Ruas jalan Provinsi seperti dari Selensen hingga ke Kecamatan Keritang, Sei Akar- Bagan Jaya, Bayas Jaya-Kuala Rumbai dan Kuala Rumbai hingga Sei Luar. Jalan tersebut merupakan kewenangan Pemprov Riau.

Termasuk yang menjadi kewenangan Pemprov Riau adalah Jalan Telaga Biru hingga ke Sungai Luar. Ruas jalan tersebut berada di bawah kendali Pemprov Riau, bukan Pemkab Inhil. Terhadap hal di atas masih banyak warga yang belum mengetahui. Bahwa sesungguhnya Jalan Telaga Biru merupakan kewenangan Pemprov Riau.

Akibatnya menyalahkan Pemkab Inhil. Padahal, Pemkab Bumi Sri Gemilang tidak dapat mencampuri kewenangan perbaikannya karena berada didomain Pemprov Bumi Lancang Kuning.

” Kalau perlu buat juga baleho besar. Bahwa anggaran kita untuk pembangunan hanya beberapa ratus miliar saja. Supaya dapat dimaklumi, bahwasanya anggaran daerah sangat terbatas”jelas Indra Muchlis Adnan.(dro/*1)




Zulkarnaen: Jangan Jual Lahan Hutan Kita Kepada Perusahaan

zulkarnaenTEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Himbauan waspada bagi masyarakat masih terus disuarakan anggota DPRD Kabupaten Inhil, khususnya komisi II. Selain dianggap melakukan pembodohan kepada masyarakat, penjual lahan kepada pihak perusahaan dinilai juga sangat berpotensi untuk membuat hutan di Inhil terus tergerus.

“Himbauan kita bukan hanya untuk sebagian masyarakat Enok saja, tapi untuk semua masyarakat Kabupaten Inhil yang memiliki lahan. Seperti dikawasan pesisir, apa jadinya, pohon yang telah kita tanam melalui program dinas kehutanan jika nanti akan ditebang oleh pihak perusahaan jika lahan itu dijual kepada mereka,” jelas Zulkarnaen.

Selaku perwakilan masyarakat, Zulkarnaen mengaku tidak pernah bermaksud untuk menghalang-halangi pihak manapun untuk berinvestasi di Inhil. Hanya saja investasi yang diberikan haruslah menguntungkan bagi masyarakat dan tidak menyebabkan kerusakan alam.

“Kita tidak memojokkan atau menghalang-halangi pihak manapun, tetapi kita hanya memberikan informasi, meluruskan dan memberi tau hal yang benar kepada masyarakat sesuai dengan fungsi kita,” jelasnya.

Sebelumnya, himbauan yang sama juga telah dikeluarkan oleh anggota komisi II DPRD Inhil lainya, dimana masyarakat diharapkan agar tidak mudah tertipu bujuk rayu pihak perusahaan yang mengaku ingin berinvestasi di Kabupaten Inhil dengan membeli lahan masyarakat. Tak hanya masyarakat, pemerintah daerahpun diharapkan dapat lebih selektif  untuk memberikan izin kepada perusahaan yang ingin berinvestasi di Kabupaten Inhil, karena dengan lahan masyarakat diberikan kepada pihak perusahaan maka disanalah sistim monopoli akan dilakukan yang tentunya dapat merugikan masyarakat sebagai pemilik lahan sendiri.(dro/*r)




Bupati Berikutnya Diharapkan Terus Lanjutkan Program Desa Mandiri

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, Program Desa Mandiri diharapkan dapat terus dilanjutkan oleh pemimpin Kabupaten Inhil berikutnya.

“Siapapun Bupatinya nanti, kita berharap program Desa mandiri harus tetap berlanjut. Karena hingga saat ini, program tersebut masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan karena langsung bersentuhan dan dapat dirasakan oleh masyarakat,” ungkap salah seorang anggota Komisi II DPRD Inhil, Edi Sindrang.

Edi menjelaskan, dengan adanya dana program desa mandiri yang langsung diserahkan kepada pihak Desa, perputaran ekonomi akan terjadi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Sehingga masyarakat dapat langsung mengelola dana tersebut dan menggunakannya untuk kebutuhan Desa masing-masing.

“Yang mengerti kebutuhan Desa adalah masyarakat Desa sendiri, bukan Kabupaten, jadi dengan dana program Desa mandiri tersebut, masyarakat Desa dapat membangun inrastruktur Desa sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelasnya.

Semenjak bergulirnya program Desa mandiri tersebut, Edi menilai pengawasan pelaksanaan program terus dilakukan oleh pihak terkait termasuk DPRD dari sisi Legislasi. Seperti saat ini, meski belum menyeluruh namun dibeberapa Desa telah memperlihatkan kemajuan inrastruktur.

“Kita juga berharap pengawasan juga dapat terus ditingkatkan termasuk dari kita di DPRD. Karena hingga saat ini sudah terbukti, kemajuan inrastruktur desa sudah dirasakan oleh sebagian masyarakat perdesaan,” jelasnya. (dro/*r)




Kadiskes: Inhil Masih Kekurangan Tenaga Medis

rasulTEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Indragiri Hilir mengaku hingga saat ini Inhil masih kekurangan tenaga medis. Namun dengan kondisi ini tidak berarti pelayanan kesehatan kepada masyarakat terabaikan.

“Kita akui bahwa tenaga medis kita seperti dokter umum dan spesialis termasuk bidan masih jauh dari mencukupi. Tapi kita pastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih mampu diberikan secara maksimal.”Tegas Kadiskes Inhil, Rasul Alim kemaren.

Menurut Rasul, penempatkan tenaga medis dilakukan dengan menggunakan rasio jumlah penduduk. Standar hitung-hitungannya, satu orang dokter umum untuk 5 hingga 10 ribu jumlah penduduk. Sedangkan dokter spesialis, satu orangnya untuk 10 sampai 15 ribu jumlah penduduk. Jika dilihat dari jumlah dokter dan dibandingkan dengan jumlah penduduk memang masih kekurangan.

“Hitung-hitungan kita kalau dilihat dari jumlah penduduk, kita harus memiliki 160 dokter umum dan 60 dokter spesialis. Saat ini kita baru memiliki 60 orang dokter umum dan 20 orang dokter spesialis,” terang Rasul Alim.

Sedangkan untuk tenaga kesehatan seperti bidan. Secara kauntitatif lanjut Rasul jumlahnya sudah memadai dan memenuhi kebutuhan masyarakat Inhil. Kendati, masih ada beberapa rumah tunggu, puskesdes dan pustu yang belum mempunyai bidan. Untuk mengatasinya dia meminta tenaga bidan terdekat memberikan bantuan.

“Ada sebagian kecil daerah yang belum memiliki bidan. Namun itu tidak mempengaruhi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memang membutuhkanya. Sebab, kita juga meminta tenaga bidan membantu desa dan pustu yang kita maksud tersebut,”beberanya.

Bantuan itu disampaikan Rasul, sambil menunggu ada rekrutmen tenaga medis seperti bidang dan sebagainya. Perekrutannya bisa melalui Pegawai Tidak Tetap (PTT) bisa juga adanya pembukaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Semua tergantung dengan kebutuhan dimasa-masa mendatang.

Namun pada intinya pemerintah daerah tetap mencarikan jalan keluar, sehingga kekurangan tenaga medis baik tenaga dokter umum, spesialis dan bidan bisa dipecahkan. Disamping itu pemerintah daerah juga memiliki program menyekolahkan tenaga medis yang berprestasi kejenjang yang lebih tinggi.(dro/*1)




4 Pasang Calon Pemimpin Inhil Nyatakan Kesediaan Hadiri Debat kandidat Tajaan KNPI dan Fokus Ornop

Wakil Ketua DPK KNPI Inhil, Hidayat Hamid
Wakil Ketua DPK KNPI Inhil, Hidayat Hamid

Tembilahan (www.detikriau.org) – Acara debat kandidat tajaan DPK KNPI Inhil dan Fokus Ornop yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 1 juli mendatang dipastikan akan diundur. Pengunduran ini disebabkan adanya benturan waktu dengan jadwal pemeriksaan kesehatan pasangan calon di Pekanbaru. 4 kandidat sudah menyatakan kesediaan untuk menghadiri.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPK KNPI Inhil, Hidayat Hamid melalui sambungan telepon selularnya, Jum’at (21/6). “Kita sudah mendapatkan komfirmasi. 4 pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013 – 2018 sudah nyatakan kesediaan untuk hadir,” Ujar Hidayat

Kabar gembira ini, dijelaskan Hidayat tentunya sebagai gambaran bahwa 4 pasangan calon pemimpin Inhil kedepan ini sangat peduli dengan keberadaan kaum muda dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Hidayat mengaku, sikap ini juga sekaligus menunjukkan bahwa pasangan calon benar-benar orang yang siap untuk diuji sebelum mendapatkan restu masyarakat sebagai pemimpin Inhil kedepan.

‘Sikap yang patut kita acungi jempol. Kami berkeyakinan, seluruh pasangan calon ini adalah orang-orang yang layak untuk tampil sebagai pemimpin. Tinggal masyarakat yang menentukan siapa yang mereka pilih.”Pendapat Dayat.

Terkait dengan jadwal pelaksanaan yang sedianya akan digelar pada tanggal 1 Juli mendatang menurut dayat terpaksa dilakukan penundaan karena adanya benturan waktu.” Kebetulan awal juli itu juga merupakan jadwal pemeriksaan kesehatan pasangan calon bupati di Rumah Sakit Arifin Achmad, Pekanbaru. Jadwal yang sudah kita tentukan terpaksa harus kita ralat. Insyaallah kegiatan akan kita laksanakan pada tanggal 4 Juli-nya,” Pungkas Dayat. (dro)




Polres Inhil Tanam 300 Pohon

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Rangkaian Bulan Bakti menyambut HUT Bhayangkara ke 67, Jajaran Mapolres Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan penanaman sekitar 300 pohon berbagai jenis, di Kuala Getek Kelurahan Beringin, Jum’at (21/6).

Dalam acara tersebut, selain dihadiri Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.M.si, Waka Polres Kompol Yuniar Ari Darmawan SIK. Juga dihadiri oleh Kabag Ren Kompol Efri Yanuri SH, Kabag Sumda Kompol Suprapto S.sos.M.si serta para Kasat dan beberapa Mahasiswa Mapala Unisi dan elemen masyarakat setempat.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.M.si, pada sambutannya mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini sebagai wujud kepedulian Polres Inhil terhadap lingkungan dalam upaya untuk senantiasa menjaga kelestariannya. Oleh karena itu Kapolres mengajak warga dan Mahasiswa hendaknya untuk tetap memelihara setelah dilakukan penanaman.

“Kita berharap kegiatan ini bukan hanya bersifat seremonial saja, akan tetapi perlu dilakukan secara berkesinambungan, termasuk merawat supaya pohon yang sudah tertanam bisa tumbuh subur dan bermanfaat bagi lingkungan,”ujar Kapolres.

Ditambahkan Kapolres, kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan saat ini merupakan rangkaian kegiatan bulan bhakti menyambut HUT Bhayangkara ke 67. Sebab sebelumnya juga sudah dilaksanakan seperti gotong royong, lalu donor darah dan berbagai perlombaan, termasuk sunatan massal.

Sementara itu, tokoh pemerhati peduli lingkungan M.Khalid yang turut serta dalam kegiatan penaman pohon, mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir untuk tetap peduli terhadap lingkungannya, salah satunya dengan cara menanam pohon disekitar lingkungan masing-masing. Melalui usaha itu diharapkan  kelastarian alam tetap terjaga dan bisa terhindar dari bencana.

“Yang jelas kita selalu mengajak warga agar tetap peduli terhadap lingkungannya. Sebab dengan menanam 1 pohon saja disekitar lingkungan kita, tentu manfaatnya sangat besar di kemudian hari,”ujar M.Khalid yang sudah kerap menerima penghargaan atas kepeduliannya terhadap lingkungan.(dro/*5)