TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Diperkirakan sekitar seribuan kalangan tenaga pendidik (Guru) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengkuti Uji Kopetensi Guru (UKG) gelombang pertama tahun 2013 secara online.

Kegiatan itu dibagi pada empat lokasi berbeda, antara lain di SMAN 1 Indra Prja, SMAN 1 Tembilahan Hulu, SMKN 1 dan SMKN 2 Tembilahan. Evaluasi kemampuan guru tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Inhil H Fauzar secara langsung memang belum berdampak pada penghasilan.

Tetapi, melalui UKG guru akan mengarah kepada kompetensi seorang pendidik dan kemudian diberikan sertifikat. Sehingga guru bersangkutan dinilai lebih memiliki kemampuan. “Bagi guru yang belum sertifikasi silahkan mengikuti tahapan ini. Karena ini sangat penting,” jelas Fauzar, Senin (3/6).

Uji kopetensi tahap pertama ini dimulai dari 3 -10 Juni. Bagi yang tidak lulus UKG tahap pertama, akan diberikan kesempatan untuk ikut tahap berikutnya.

“Guru yang  belum lulus bisa mengikuti UKG ulangan. Jangan kawatir. kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga pendidik untuk berkarya. Sebab, meningkatkan mutu dunia pendidikan sudah menjadi komitmen Pemkab Inhil,”sebutnya.

Melalui uji koptensi, mantan Kepala Bappeda Inhil itu yakin kalangan guru bisa menjawab tantangan dunia pendidikan yang semakin berat kedepanya. Belum lagi dengan dampak arus global dan kemajuan teknologi yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Sehingga mau tidak mau guru harus bisa bersaing secara terbuka.

“Salah satunya dengan cara UKG. Tenaga pendidik bisa meng-up date kemampuan yang berbasis pengetahuan,”kata Fauzar lagi.

Selain itu, salah satu tujuan UKG mampu memberikan penguasaan kompetensi guru sebagai dasar pertimbangan program pembinaan dan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan. Kemudian sebagai entry point penilaian kinerja guru dan sebagai alat kontrol pelaksanaan tugas kalangan guru.

“Kegiatan ini wajib dilakukan setiap tahunnya sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru,” terangnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang ikut serta dalam kampaye.

“Mekanisme itu diatur pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tetang peraturan kedisiplinan PNS, khususnya Pasal 4, angka 15 yang secara tegas menyebutkan larangan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye dukungan salah satu calon,” ungkap Ketua Panawaslu Inhil, Nelly Weny Susanty, Senin (3/6).

Selain ditegaskan di dalam PP,  aturan main mengenai kampaye bagi salah seorang PNS juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012. Mmaksud dan tujuan kedua payung hukum tersebut, kata Nelly lebih menekankan kepada seorang abdi negara netral (pegawai, red)  untuk bersikap netral.

“Kami tidak ingin ada peluang ketidaknetralan aparatur negara pada Pilkada Inhil September mendatang. Maka untuk itu, kami akan melakukan pengawasan atas keterlibatan aparatur negara baik yang terlibat secara langsung maupun sembunyi-sembunyi,” tuturnya.

Lanjutnya,  peran serta dan keterlibatan masyarakat melakukan pengawasan atas jalannya Pemilukada Inhil juga sangat dibutuhkan, sehingga sesuai dengan prinsip jujur dan adil serta langsung, umum, bebas dan rahasia. “Serta menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” harapnya.

Dia sangat berharap bila ada masyarakat melihat adanya keterlibatan PNS pada proses sosialisasi atau kampanye dari pasangan calon yang ada, seyogianya segera melaporkan hal itu keoada pihak terkait antara lain Panwaslu. Karena Panwaslu merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan.

“Masyarakat dapat membuat pengaduan secara administrasi kepada kami, agar bisa segera ditindaklanjuti,” tandasnya.

Kesuksesan pada sebuah perhelatan Pilkada tidak terlepas dari peran serta masyarakat, baik sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya, namun juga sebagai pihak yang bisa melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pilkada. Sebab , pesta demokrasi adalah milik rakyat dan untuk rakyat.(dro/*1).

Tembilahan (www.detikriau.org)– Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) Kabupaten Indragiri Hilir akan menggelar debat kandidat Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013-2018. Kegiatan yang diagendakan awal Juli 2013 mendatang nanti, Organisasi yang memayungi LSM dan Ormas se Kab Inhil ini akan menggandeng DPK KNPI.

“Salah satu tujuannya tentu kita ingin lebih mengenalkan Balon Bupati dan Wakil Bupati 2013-2018, sekaligus mempublikasikan misi dan visi yang mereka tawarkan ke tengah publik,”Ujar Sekjend Fokus Ornop, Indra Gunawan di Tembilahan, selasa (3/6)

Disamping hal itu, ditambahkan Indra, kegiatan ini paling tidak akan menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat akan pentingnya  peningkatan SDM seorang pemimpin. Nantinya masyarakat dapat menilai secara langsung para balon pemimpin dan tentunya akan menjadi pedoman dalam menentukan pilihan pada Pilkada September mendatang.”Untuk suksesnya kegiatan ini, kita akan menggandeng DPK KNPI Inhil. Dengan menggandeng sebuah organisasi kepemudaan berskala Nasional, kami berkeyakinan kegiatan itu nantinya akan dapat berjalan seprofesional mungkin agar tercapai maksud yang diharapkan.” Pungkas Indra.

Wakil Ketua DPK KNPI Inhil, Hidayat Hamid SPdI ketika dikomfirmasi melalui sambungan telepon selularnya membenarkan akan adanya tawaran kerjasama dari Fokus Ornop terkait agenda pelaksanaan debat kandidat ini.” Yang jelas kami tentunya berterimakasih kepada Fokus Ornop atas kepercayaan yang diberikan. Kita tentunya menyambut baik tawaran ini. Bahkan kemaren kita sudah adakan pertemuan awal menindaklanjuti rencana ini. Insyaallah kami akan berikan bantuan maksimal agar kegiatan ini dapat berjalan sukses dan tercapai apa yang menjadi tujuan,”Jawab Hidayat Hamid. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Menjelang akhir triwulan ke II, serapan APBD Inhil baru mencapi 12 persen. Hal ini diketahui dalam rapat evaluasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhil yang dipimpin Sekda, H Alimuddin RM bertempat di Balai Utama Kantor Bupati, Selasa (3/6).

“Ya, baru saja kite menggelar rapat evaluasi penggunaan APBD. Meski jumlahnya baru mencapai 12 persen, tapi secara umum APBD kita sudah berjalan dengan baik,” ungkap Alimuddin usai memimpin rapat.

Kecilnya serapan APBD menjadi harus menjadi perhatian serius Pemkab Inhil, walau beberapa kegiatan besar seperti pengadaan barang dan jasa masih dalam tahap proses. Kalau semua itu sudah laksanakan maka serapan APBD akan langsung mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

“Saya yakin dan percaya kalau itu sudah berjalan maka mendongkrak APBD. Sekarang ini masih banyak kegiatan-kegiatan kecil. Sedangkan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses tender oleh satker yang membidangninya,” tutur Sekda.

Salah satu upaya agar APBD bisa berjalan cepat, Sekda mengintruksikan kepada bawahanya menjalankan seluruh kegiatan dengan segera. Karena dalam sisa waktu sekitar enam bulan lagi Sekda optimis bisa mengangkat persentasi pencapaian belanja daerah apa bila memang seluruh satker melaksanakannya.

“Terutama sekali Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar segera memproses segala yang menjadi kewenangan mereka terutama sekali proses perlelangan. Kemudian bagis satker yang pengadaan barang dan jasa tidak melalui tender jangan menunggu lagis. Segera saja laksanakan sekarang ini,” harap mantan Kepala Distamben Inhil itu.

Kalau apa yang disampaiknya itu tidak dilaksanakan, Sekda kawatir bisa mengganggu jalanya serapan APBD. Apalagi dalam waktu yang tidak  lama lagi Inhil akan menghadapi agenda-agenda besar, mulai dari Pilkada Bupati dan Wakil Bupati sampai Pilgubri. Ditambah lagi dengan  hari-hari besar keagamaan.

Dalam rapat itu, lanjut Sekda ada beberapa satker yang persentasi kegiatanya sudah melebihi target. Namun sebaliknya ada pula satker yang serapan APBD masih terbilang rendah. Tetapi sekali lagi hal itu katanya tidak menjadi persoalan terhadap pelayanan publik Pemkab Inhil. Kalau tim bekerja maksimal, maka target-target bisa dipenuhi.

“Kami tetap hati-hati menjalankan mekanisme birokrasi ini. Segala yang sudah menjadi ketentuan akan dipathi suapaya tidak terjadi benturan, baik dengan hukum mamupun dengan lainuya. Oleh sebab itu, kalau ada satker yang tidak faham segera diskusikan dan konsultasikan jagan sampai menghambat kegiatan,”imbuhnya.(dro/*1)

Sukabumi (www.detikriau.org) – Puluhan Petani Kabupaten Inhil yang merupakan masing-masing ketua Kelompok Tani kecamatan se-Kabupaten Inhil megikuti pelatihan pertanian metode Sri Organik di Desa Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Pelatihan yang ditaja Dinas Tanaman Pangan Holtikulturan dan Perternakan Kabupaten Inhil bekerjasama dengan Bank Indonesia tersebut dilaksanakan di Balai Pelatihan Nusantara Organik Sri Center (NOSC). Senin, (3/6)

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Abdul Majid Ikram, Pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya BI melalui program ketahanan pangan dalam menjaga tingkat produksi padi di Kabupaten Inhil sebagai central padi di Riau yang saat ini masih belum mencukupi tingkat konsumsi yang dibutuhkan.

“ Melalui pelatihan yang kita kerjasamakan dengan Dinas terkait, kita berharap petani-petani di Inhil dapat meningkatkan keahlian kompetensi petani Inhil dalam mengolah dan bertani dengan sumberdaya yang ada sehingga bisa menjaga tingkat produksi sesuai dengan tingkat konsumsi padi yang dibutuhkan provinsi Riau,” jelasnya.

Pelatihan yang di materikan oleh NOSC tersebut memberikan pengetahuan kepada petani inhil yang saat ini dinilai belum mampu untuk memanfaatkan lahan yang relative lebih lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi lahan pertanian yang memiliki medan lebih sulit seperti di Desa Nagrak, Kabupaten Sukabumi.

Seperti yang disampaikan Kadis Tanaman Pangan Holtikulturan dan Perternakan Kabupaten Inhil, Wiryadi, melalui program pelatihan ini diharapkan dapat mendorong semangat petani dan mengubah pola pikir dalam cara bertani serta mengolah lahan pertanian di lahan masing-masing.

“Disamping Inhil yang merupakan wilayah pemberi kontribusi beras terbesar pada tahun 2012 lalu, kita juga berkomitmen akan tetap menjaga tingkat dan meningkatkan kualitas produksi padi.  Dimana kemajuan teknologi pertanian tersebut pokok dasarnya harus dipahami terlebih dahulu oleh para penangkar dan petaninya. Oleh sebab itu, melalui pelatihan ini kita berharap pola pikir petani kita dapat berubah sehingga Inhil kembali mampu atau bahkan meningkatkan kualitas hasil produksinya pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang,” jelasnya.

Sesuai jadwal para petani akan mengikuti pelatian tersebut selama beberapa hari, pelatihan tersebut dihadiri oleh staf dan UPT Dinas Tanaman Pangan Holtikulturan dan Pertenakan Kabupaten Inhil, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Babinsa TNI Wrabima Kodim Inhil dan puluhan petani serta beberapa petugas penyuluh lainnya.(dro/*)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Sejak dilakukan pemeriksaan berkas pendaftaran bakal calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) priode 2013-2018, hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Inhil belum menemukan dukungan ganda.

“Pemeriksaan masih kita lakukan. Sejauh ini kami belum menemukan adanya dukungan ganda,” jelas ketua Pokja Pencalonan KPUD Inhil, H Herdian Asmi SH, Ahad (2/6)

Disebutkannya, dari empat pasang balon Bupati danWakil Bupati yang telah mendaftar ke KPU, semuanya melalui jalur partai politik (Parpol). Sehingga proses pemeriksaan berkas dukungan tidak terlalu mengalami kesulitan.

“Namanya juga manusia tentu punya khilaf. Kalau memang kami salah, pasangan balon Bupati dan Wakil Bupati bisa menginformasikan kepada kami. Begitu juga sebaliknya, kami tetap menyampaikan kepada mereka,” katanya.

Jika tahapan verifikasi berkas telah selesai KPUD sendiri akan mengumumkan penetapan balon pada tanggal 14-16 Juli mendatang.  Lalu kemudian dilanjutkan dengan penetapan nomor urut pasangan dan baru memasuki jadwal pelaksanaan kampaye.

“Kampaye dimulai 18 Agustus sampai dengan 1 September. Kemudian masuk masa tenang dan pencoblosan,” pungkasnya. (dro/*1)