Pekanbaru — Pasangan Cagubri Lukman Edi (LE)-Suryadi Khusaini mengaku tak menyangka meraih nomor cantik yakni urut 3, bentuk rasa syukur pasangan ini langsung menggelar doa bersama di Masjid Raya SenapelanPekanbaru, masjid paling bersejarah di Pekanbaru, Senin (1/7).

Seperti dikatakan Lukman Edi, dari awal pihaknya sangat mengharapkan meraih nomor urut 3. Apa alasannya..?

Seperti dijelaskan LE berdasarkan hasil rapat yang digelar tim LE-Suryadi ada 3 pilihan nomor urut, dimana prioritas pertama No. 3 dengan alasan berada ditengah yang dapat memudahkan pemilih, prioritas kedua No. 4 karena sesuai dengan nomor partai PDI-P dan prioritas ketiga No. 2 sesuai dengan nomor partai PKB. Setelah dilakukan pencabutan LE tidak menyangka mendapat prioritas pertama yakni No. 3.

“Bagi kami ini langkah mudahlah, karena dikertas suara kami berada ditengah,” ujar Lukman Edi yang mengaku tinggal memasang iklan coblos yang ditengah.

Selain itu dari sudut padang estetika psikologis masyarakat cenderung melihat yang tengah jika tidak setuju baru pilih yang lain,”Kami melihat ini jalan menuju kemenangan,” ujar LE

Sementara teerkait Pilkada Damai yang telah disepakati oleh masing-masing pasangan Cagubri, ditegaskan LE-Suryadi sangat sependapat dengan prinsip itu yang terbuka dan memberikan kesempatankepada calon. “Itu salah satu bahagian yang kami curhatkan kepada lembaga melayu Riau saat berdiskusi dengan pak Tenas dan Al-Azhar,” aku LE

“Kami tidak suka Black Campange atau menjegal calon lain karena ini bagian dari suara pendukung, jangan sampai ketika tim kami masuk kesebuah Kabupaten ada benturan keras,” ucap LE lagi.

Menurutnya kampanye tertip, damai dan beradap merupakan salah satu cara menghasilkan calon pemimpin yang diharapkan rakyat.

Sekedar informasi pasangan LE-Suryadi optimis akan meraih sejuta suara dalam putaran pertama Pilkada Riau September mendatang, dengan Program tanah untuk rakyat, gratis pendidikan sampai sarjana, pelayanan kesehatan kerumah-rumah, tanah untuk rakyat dan bantuan 2 M perdesa.

“Kami akan wujudkan dengan merubah postur APBD untuk melihat berpihak atau tidak berpihaknya APBD untuk rakyat,” pungkasnya.(seriau.com)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Rapat Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Provinsi Riau  ke 3 tahun 2013 kali ini menitik beratkan penyelesaian masalah. Rakor yang diadakan tanggal 2 – 3 juli 2013 di hotel furaya pekan baru ini merupakan agenda rutin PNPM MPd Profinsi Riau untuk melakukan pembinaan terhadap fasilitator di tingkat kabupaten.

Dalam sambutan Kepala bagian Badan Pemberdayaan masyarakat Pembangunan desa (BPM-Bangdes) Provinsi Riau H. daswanto, yang disampaikan melalui Pjo Satker PNPM MPd Riau indra Mugni mengatakan hingga saat ini diperkirakan ada sekitar Rp 15 Miliar tunggakan masyarakat melalui program Simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM MPd Riau.

“Jumlah tersebut dilakukan oleh kelompok SPP di desa dari seluruh kabupaten dampingan PNPM MPd, dengan berbagai kendala dan permasalahan. Sehingga perlu didorong secara terus menerus melakukan monitoring dalam penanganan masalah dan mendeteksi permasalahan, agar bisa diselesaikan sedini mungkin.” Ujar Indra Mugni.

Dalam kesempatan yang sama Koordinator PNPM MPd Provinsi Riau Surya Dharma mengatakan, dari data yang ada, kecenderungan penyelesaian masalah tunggakan mengalami peningkatan, namun masalah juga meningkat. Dalam forum pertemuan inilah perlu dilakukan koordinasi dan pembinaan bagi fasilitator untuk didorong dan dimotivasi agar melakukan penyelesaian masalah di daerah masing-masing.

Selain menitik beratkan penyelesaian masalah tunggakan,  rakor ini juga mendorong percepatan pencairan Dana daerah Usaha Bersama (DDUB), agar pelaksanaan Program di PNPM MPd bisa berjalan lancar, termasuk untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, gedung sekolah, depot air, dan lainnya. “Harapnnya tentunya agar tidak terjadi silva diakhir tahun karena tidak cukup waktu menghabiskan anggaran karena keterlambatan pencairan dana,” Sampaikan Surya.

Rakor PNPM MPd provinsi Riau dilakukan setiap 2 bulan sekali. Tujuan rakor ini juga sebagai wadah untuk melakukan evaluasi dalam melakukan percepatan program. sebagai wadah membahas laporan program serta melakukan strategi-strategi tekhnis.

Untuk menambah wawasan bagi para fasilitator, dalam kesempatan rakor ini juga dihadirkan narasumber dari Bank Riau. Staf Ahli bank Riau Bambang Rianto mengatakan, sebelum memberikan kredit, para fasilitator PNPM MPd harus berhati-hati, apalagi kredit tersebut tanpa agunan. Fasilitator harus membuat Surat Perjanjian kredit dan  benar-benar melihat keseriusan nasabah dan bukan nasabah yang bermasalah. (rls/ry)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Meski dianggap mampu menciptakan pemerataan pembangunan perdesaan yang ada, program Desa Mandiri diharapkan tidak berjalan sendiri. Selain butuh program pendamping, penambahan anggaran bagi program tersebut juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Inhil untuk meningkatkan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pandangan ini disampaikan oleh salah seorang anggota Komisi II DPRD Inhil, Edy Harianto Sindrang. Edi Sindrang yang meminta program tersebut dapat terus dilanjutkan itu berpendapat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, Program Desa Mandiri harus menjadi salah satu prioritas penting disamping program pembangunan Pemkab lainya.

“Meski Sejauh ini program tersebut mampu menciptakan pemerataan pembangunan di perdesaan, namun program Desa Mandiri juga tidak dapat berjalan sendiri. Artinya harus ada program pendamping atau evaluasi anggaran untuk program tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, anggaran Program Desa Mandiri yang saat ini untuk 250 juta perdesa tersebut dinilai masi kurang jika dilihat dari kebutuhan pembangunan infrastruktur Desa yang bertujuan dapat menunjang perekonomian masyarakat.

“250 juta tersebut sudah masuk gaji perangkat Desa dan biaya lainya termasuk pembangunan, artinya disini kita bias melihat untuk pembangunan yang mampu menunjuang pendapatan masyarakat, ini masih belum cukup,” ungkapnya.

Dengan demikian, program pendamping atau pun yang sejalan dengan program tersebut dinilai dapat membantu jalan dan meningkatkan tujuan program Desa Mandiri tersebut.

Untuk itu pihaknya juga menghimbau kepada calon pemimpin Inhil kedepan juga dapat terus melanjutkan program Desa Madndiri tersebut, karena dianggap langsung bersentuhan dengan masyarakat perdesaan, program Desa mandiri dianggap program Pemkab yang saat ini dapat meningkatkan pembangunan daerah khususnya pembangunan Desa.

“Siapapun Bupatinya nanti, kita berharap program Desa mandiri harus tetap berlanjut. Karena hingga saat ini, program tersebut masi sangat dibutuhkan oleh masyarakat perdesaan karena langsung bersntuhan dan dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.(dro/*r)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Entah karena apa, Ujang Supriadi (30) petani Desa Rotan Semelur, Kecamatan Pelangiran ditemukan tewas gantung diri dipohon rambutan lahan perkebunanya sendiri, Ahad (30/6) sekitar pukul 23.35 WIB.
Menurut pengakuan istri korban dihadapan petugas, sekitar pukul 19.00 WIB korban berpamitan dengan istrinya untuk keluar rumah. Tanpa menyebutkan tujuanya, korban langsung meninggalkan rumahnya. Sekitar pukul 21.00 WIB, sang istri mencoba menghubungi, namun seluler korban dalam keadaan tidak aktif.

“Keluarga berupaya mencari dengan meminta bantuan para tetangga sekitar. Akhirnya sekitar pukul 23.35 WIB korban ditemukan sudah meninggal dunia dalam kondisi tergantung di sekitar perkebunan tersebut,”kata Kapolres Inhil AKBP Dedi Rahman Dayan melalui Kapolsek Pelangiran Ipda Syaiful, Senin (1/7).

Berdasarkan hasil penyelidikan petugas, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat penganiayaan. Kuat dugaan korban murni gantung diri akibat masalah pribadi yang dialaminya selama ini. Setelah itu, petugas langsung menyerahkan jasad korban kepada pihak keluarganya untuk dimakamkan.

“Beberapa saksi juga sudah kami periksa, termasuk keluarga korban. Demikian pula dari hasil visum, kami tidak menemukan bekas atapun tanda-tanda penganiayaan yang menyebabpkan korban meninggal,” jelasnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN(www.detikriau.org)  –  Dalam beberapa tahun ini geliat pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sangat dirasakan. Masalah lain, kerusakan ruas jalan juga semakin cepat. Maka itu sudah sepatutnya daerah ini memiliki pabrik aspal hot mix.

Beberapa indikator penyebab kerusakan jalan, bukan hanya karena kondisi tanah yang goyah. Tetapi juga disebabkan jauhnya lokasi mengambil material itu. Akibatnya saat material pengeras jalan tersebut tiba di Inhil, tidak lagi memiliki kadar panas yang sesuai.

Sehingga saat dilindas oleh alat berat pengolah aspal,  kerapatan massa aspal itu kurang. Daya rekatnya pun juga berkurang. Sehingga kekuatan aspal jauh dari perkiraan sebelumnya. Secara tidak langsung hal itu berdampak pada umur aspal dimaksud.

Kondisi itu terjadi hampir diseluruh jalan raya di Inhil. Belum lagi apabila ruas jalan tersebut digenangi pasang. Situasi itu kian mempercepat kerusakan aspal hot mix dimaksud. Lambat laun, material aspal turut tergerus oleh air. Beberapa ruas jalan yang terlalu berada di pinggir sungai saat ini juga menjadi persoalan tersendiri.

Selain terancam longsor, jalan itupun juga selalu digenangi pasang tinggi tiap akhir tahun. Karena itu, Pemkab Inhil sudah mendesain tidak lagi membangun jalan di pinggir sungai seperti sebelumnya, melainkan jauh ke tengah daratan.

“Sebetulnya bukan karena jeleknya kualitas aspal. Tetapi lebih karena aspal hotmix itu sudah dingin saat tiba ke Inhil. Namanya aspal hot mix ya harus panas, sehingga ketika sudah diolah dia sangat kuat” ucap Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan.

Itu sebabnya, diperlukan pengolahan aspal hotmix di wilayah Inhil. Sehingga aspal tersebut tetap memiliki suhu panas manakala tiba ke lokasi jalan yang akan diaspal hotmix. Dengan demikian ketika diolah, kerekatan aspal dan kekuatannya tetap bagus.

Selain itu kepada warga diimbau juga turut berperan dalam menjaga agar kualitas ruas jalan senantiasa tetap bagus. Pemkab Inhil, menurut Indra Muchlis Adnan setiap tahun senantiasa tetap berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan. Hanya saja tidak seluruh jalan mampu diakomodir karena anggaran yang ada cukup terbatas.

Selain infrastruktur, Pemkab Inhil harus pula memperhatikan bidang lainnya. Upaya membangun ruas jalan baru yang berskala luas, seperti membuka isolasi termasuk yang menjadi titik perhatian. Tujuannya supaya seluruh wilayah Bumi Sri Gemilang saling terhubung dan tidak ada lagi sekat pemisah.

“Harapan kita, jika tidak ada lagi sekat, mobilisasi barang dan jasa warga akan tinggi. Secara tidak langsung hal itu juga mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat” pungkas Bupati.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Meski belum memenuhi target, namun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) hingga akhir Juni kemarin sudah mencapai 40, 12 persen atau sebesar Rp 21 miliyar.

Meski demikian Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Inhil Junaidi optimis jika semua pihak aktif maka PAD Inhil pada akhir 2013 mendatang akan mencapai target. Apalagi jika melihat seluruh potensi yang ada.

“Dari tiga item PAD seperti pajak, retribusi dan bagian usaha daerah semuanya memiliki potensi yang cukup bagus. Tinggal kita saja yang melaksanakanya. Tapi kami yakin sampai akhirnya nanti semua akan tercapai,” kata Junaidi, Senin (1/7).

Untuk memenuhi semua itu, Dispenda akan berupaya menggali seluruh potensi-potensi pajak daerah yang dimiliki. Peningkatan itu, disampaikan mantan Kepala bagian (Kabag) Umum Setdakab Inhil ini bukan hanya sekedar kepatuhan para wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak tersebut. Tetapi adanya upaya ril kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak dan kewajiban mereka.

”Kita minta pembayaran pajak, ritribusi dan sebagainya dibayarkan berdasarkan kesadaran sendiri. Jangan menunggu adanya penaggihan dari petugas dilapangan,” harapnya.

Selain itu, lanjut Junaidi pihaknya juga akan memperbaiki sistem secara internal. Sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Kemudian para wajib pajak bisa meyetorkan melalui loket atau bank-bank yang sudah berkerja sama dengan Dispenda. “Kami akan mengedepankan konsep budaya pajak. Lalau semuanya akan kami rekontruksi kebali,” bebernya.

Kemudian perbaikian yang tidak kalah pentingnya, meliputi perrcepatan penetapan surat ketapan pajak (SKP) dan surat ketetapan ritribusi (SKR). Untuk mencapai target PAD,  yang bukan saja berada pada kewenagan instansi tersebut, tutur Jinaidi perlu dilakukan koordinasi antar Satuan Kerja (Satker) terkait.

“Korrdinasi tetap akan kami tingkatkan, agar target-target PAD yang sudah ada bisa terealisasi dengan baik oleh pihak yang mengelolanya,” imbuh Junaidi.(dro/*1)