TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menerima bantuan dua unit eskavator dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau. Bantuan itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pembangunan.

Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi menyatakan setelah dua alat berat itu diperjelas statusnya maka akan langsung dimanfaatkan demi untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab, kalau tidak segera dimanfaatkan sebagaimana mestinya bantuan itu akan menjadi mubazir dan sia-sia.

“Kita tidak ingin barang-barang itu menjadi hiasan semata. Kalau memang tidak bisa memanfaatkanya lebih baik dikembalikan,” kata Junaidi, Selasa (2/7).

Selain dua unit alat berat bantuan Provinsi tersebut, Junaidi menegaskan lima unit eskavator milik pemkab Inhil sendiri yang saat ini berada di Dinas Perkebunan (Disbun) Inhil harus juga dimanfaatkan. Kalau memang ada yang rusak, sesegera mungkin dapat diperbaiki.

“Jangan kerusakan menjadi suatu alasan untuk tidak memanfatkan eskavator itu. Paling tidak kalau kondisinya bagus dapat dipergunakan demi kepentingan sektor perkebunan. Karena ini juga sudah menjadi pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” tuturnya.

Meski diketahui, lanjut Politisi Golkar ini Pemerintah Kabupaten tidak memilki dana cukup untuk melakukan pembuatan tanggul. Namun bisa dicarikan solusinya, dengan cara menyewakanya alat berat tersebut. Sehingga masyarakat secara swadaya bisa menyelamatkan kebun-kebun mereka tanpa terlalu mengharapkan pemerintah.

Masih menurut Junaidi, dalam mengelola asset milik daerah, baik yang lainya atapun eskavator Disbun Inhil harus jelas. Demikian juga dengan melakukan perawatan asset yang rusak mau tidak mau harus segera dilakukan. Sebab, membelinya lebih mahal dari pada merawat.

“Kalau saya pribadi berkeinagainan setiap desa dan kelurahan memilki satu unit alat berat. Dengan demikian mereka bisa memanfaatkanya tanpa harus menunggu proses yang lama dan berbelit-belit. Sehingga kedepan tidak ada lagi lahan yang kondisinya kritis,”imbuhnya sambil menyebutkan kalau Inhil ingin sejahtera, maka sejahterakanlah petani.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Setidaknya sejak Januari hingga akhir Juni 2013 sudah tercatat 204 kasus penyakit Infeksi Saluaran Pernapasan Akut (ISPA). Biasanya kasus ini meningkat akibat kabut asap.

Namun untuk di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kasus ISPA yang menimpa warga kecil kemungkinan disebabkan bencana kabut asap yang cukup meningkat pada pekan-pekan lalu. Pasalnya, berdasarkan data yang diperoleh dari RSUD Puri Husada Tembilahan, Juni hanya tercatat 22 kasus ISPA.

“18 pasien diantaranya hanya rawat jalan. Sisanya 4 pasien harus kita rawat inap. Tetapi mereka sudah diperbolehkan pulang oleh petugas medis yang merawat,” sebut Kepala Tata Usaha (KTU) RSUD Puri Husada Tembilahan, Asnawi, Selasa (2/7).

Umumnya, penderita penyakit yang diakibatkan asap diantaranya, ISPA, batuk pilek, Ashma, iritasi mata dan iritasi kulit. Walau bagaimanapun, masyarakat hendaknya waspada pada berbagai macam jenis penyakit. Pola hidup bersih salah satu faktor terkuat mencegah datangnya penyakit.

“Dengan meningkatkan sistim kewaspadaan dini (SKD) juga merupakan upaya dalam mencegah penyakit,” tuturnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Rasul Alim menyebutkan asap yang bercampur dengan udara di Inhil belum lama ini tidak terlalu mengganggu kesehatan masyarakat. Walau demikian, dia meminta saat asap mulai terlihat dan tercium warga jangan terlalu banyak melakukan aktivitas diluar rumah.

Apalagi bagi masyarakat yang memang memiliki riwayat penyakit asma atau sesak napas. Lebih  tepat mengenakan masker kalau hendak beraktivitas.”Yang paling rentan adalah anak-anak dan balita. Karena daya tahan tubuh anak tidak sama dengan daya tahan tubuh orang dewasa,”tandasnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kecamatan Tembilahan, menjadi kecamatan pertama penerima program pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) BLSM.  

Berdasarkan daftar distribusi sebaran Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Inhil, tercatat 27.565 jiwa warga miskin penerima program tersebut. Sedangkan kecamatan terbesar penyumbang data ini adalah Kecamatan Mandah yang mecapai 2.767 jiwa.

Kepala Kantor Pos Tembilahan, Ade Novel mengatakan pihaknya hanya bersipat sebagai penyalur. Sedangkan kebijakan lahirnya data merupakan kewenangan pemerintah. Meski demikian, pihaknya siap menjalankan tugas yang sudah diembankan.

“KPS-nya sudah ada, kami hanya menjalankan. Daerah penerima pertama, adalah Kecamatan Tembilahan, kemudian dilanjutkan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu,” kata Ade, Selasa (2/7).

Waktu penyaluran BLSM tahap awal tahun 2013 ini masih terbilang cukup lama hingga sampai Desember  mendatang. Kendati demikian, pihak Pos menargetkan penyaluran BLSM kepada rumah tangga sasaran (RTS) ditargetkan selesai secepatnya.

“Meski waktunya masih lama, kami berusaha maksimal agar penyaluranya bisa cepat dan uangnya bisa langsung dimanfaatkan oleh penerima,” tuturnya.

Setelah Kecamatan Mandah, sebagai penyumbang angka terbesar untuk penerima BLSM. Ditempat kedua diikuti Kecamatan Gaung dengan angka 2.066 RTS dan posisi ketiga ada pada Kecamatan Enok dengan angka 2.060 RTS.

“Berdasarkan data, Kecamatan Sungai Batang penerima BLSM yang terkecil yakni sebesar 731 RTS. Lalu kemudian disusul dengan Kecamatan Teluk Belengkong sebesar 747 dan Kecamatan Concong yang berjumlah 748 RTS,” jelas Ade.

Jumri, salah seorang penerima BLS dari Kelurahan Sungai Beringin, Tembilahan mengaku senang mendapatkan bantuan BLSM sebsar Ro 300 ribu. Dengan dana tersebut dia mengaku bisa membeli beberapa kebutuhan yang sangat mendesak. Terutama menjelang masuknya bulan Puasa.

Meski demikian, Jumri menambahkan jika melihat dengan kondisi seperti ini uang senilai itu masih sangat kurang. Sebab, hampir dari seluruh harga kebutuhan pokok sudah mengalami kenaikan.”Yang pasti kami tetap bersyukur. Paling tidak bisa membeli sesuatu. Tapi kalau boleh jujur angka ini masih sangat kecil, kalau dibandingkan dengan tingginya kebutuhan saat ini,” nilainya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kembali, bencana alam angin puting beliung melanda Kecamatan Kuala Enok pada Selasa (2/7) dini hari sekitar pukul 00.30 Wib. Kali ini, sebuah Masjid Nurul Jalal berlokasi di Kelurahan Kuala Enok mendapatkan giliran.

Meski tidak ada korban jiwa akibat diterjang bencana alam angin puting beliung tersebut, kondisi masjid bagian atap tepatnya didekat kubah dari arah timur mengalami kerusakan. Sehingga untuk kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Hingga berita ditulis, warga masyarakat kelurahan Kuala Enok bersama Upika setempat serta sejumlah tokoh masyarakat terus bergotong royong melakukan perbaikan agar tempat ibadah tersebut, bisa dipergunakan sebagaimana mestinya seperti semula.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.M.si melalui Kapolsek Tanah Merah AKP Bambang Heriyanto SH mengatakan bahwa kejadian bancana puting beliung terjadi pada dini hari, ketika warga sedang tertidur lelap.

“Memang betul, pada dini hari tadi hujan cukup lebat disertai dengan angin yang cukup kuat. Sehingga menerjang bagian atap Masjid Nurul Jalal didekat kubah dan mengalami kerusakan cukup serius,”kata Kapolsek Tanah Merah.

Dalam kesempatan ini, ia juga menghimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap bencana alam seperti longsor dan angin putting beliung. Mengingat sesuai dengan data yang ada pada bulan Juni dan memasuki awal Juli ini sudah terjadi 3 kali bencana longsor dan 2 kali bencana angin puting beliung.

“Saya berharap kepada seluruh masyarakat terutama yang tinggal ditepi sungai, hendaknya tetap selalu waspada sebab bencana alam bisa terjadi setiap saat dan bisa mengancam keselamatan warga,”pinta Kapolsek Tanah Merah.

Sesuai dengan data yang ada untuk di Kuala Enok bencana alam terjadi pada beberapa kali, pada Rabu (12/6) sekitar pukul 12.30 Wib sebanyak 10 unit rumah juga hanyut kelaut. Bencana berikutnya Bencana alam longsor juga terjadi pada Rabu (26/6) sekitar pukul 11.30 Wib dengan korban 7 unit rumah terkena longsor. (dro/*e)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sebanyak 74 Anggota Polres Indragiri Hilir naik pangkat, prosesi upacara kenaikan pangkat digelar di Aula Mapolres Indragiri Hilir, Selasa (2/7) dipimpin langsung oleh Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK. M.si.

Dalam amanatnya Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.Msi, menyebutkan bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk apresiasi yang sudah dilakukan melalui penilaian secara selektif, berdasarkan kinerja dan dedikasi masing-masing personil itu sendiri, dalam menjalankan tugasnya.

“Kenaikan pangkat bagi personil Polisi bukanlah suatu hal yang otomatis, namun perlu melalui proses  serta prestasi yang bersangkutan, sesuai dengan dedikasi dan kinerja yang baik, loyalitas dalam setiap  tugas yang diembannya” tegas Kapolres

Bahkan Kapolres juga menjelaskan untuk mencapai sebuah hasil prestasi yang baik bagi setiap anggota yang bisa berpengaruh pada kenaikan pangkat itu sendiri, diperlukan sebuah kerja keras yang bisa dipertanggung jawabkan, sesuai dengan tugas pokok dan jabatannya masing-masing.

“Makanya kenaikan pangkat sangat dipandang perlu sebagai wujud kualitas dan kuantitas, baik tingkat profesional, intelektual, serta keteladanan dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan” tambah Kapolres.

Pada kesempatan ini, Kapolres juga mengingatkan kepada seluruh Jajarannya agar tetap meningkatkan mutu kenerjanya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Polri yakni mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat.

Adapun untuk jumlah personil yang naik pangkat, dari Ipda naik menjadi Iptu sebanyak 8 orang, kemudian dari pangkat Bripda ke Briptu ada 2 orang, lalu dari pangkat Briptu naik ke Brigadir terdapat 36 orang, sedangkat dari Brigadir naik Bripka ada 7 orang, berikutnya dari Aipda ke Aiptu terdapat 16 personil. (dro/*e)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Keputusan yang diterapkan Madrasyah Aliyah Negri (MAN) Tembilahan untuk menyetorkan biaya bagi siswa baru secara sekaligus dirasakan sangat memberatkan. Dengan kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini, mereka berharap ada kebijakan dari pihak sekolah agar orang tua tidak terlalu terbebani.

“Kita hanya ingin mempertanyakan saja program wajib belajar 12 tahun pemerintah. Kalau seperti ini, saya menilai program ini hanyalah sebatas slogan.” Ungkapan kekesalan yang disampaikan salah seorang wali murid, Boby Darsani di Tembilahan, Selasa (2/7).

Dikatakan Boby, sebagai orang tua dirinya tidak menampik bahwa kewajiban untuk menyekolahkan anak menjadi tanggungjawabnya dalam kondisi apapun. Tapi selaku masyarakat dengan kemampun ekonomi menengah kebawah, tentunya ia berharap pemerintah sebagai pengayom masyarakat memberikan perhatian.

“Hanya dalam hitungan hari kita sudah memasuki bulan ramadhan ditambah perayaan idul fitri seusainya. Semuanya membutuhkan persiapan biaya. Kalaulah sekolah bijak, bukankah tidak sulit jika hanya sekedar memberikan kelonggaran seperti melakukan pembayaran secara angsuran besaran biaya Rp, 2,9 juta itu.” Harap Boby.

Sekjend Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) Kab Inhil menyatakan permasalahan seperti ini bukan hanya terjadi di sekolah MAN tetapi juga disebagian besar lembaga pendidikan khususnya di Kab Inhil. Hampir setiap tahun, persoalan yang bisa dikatakan klasik yang sebenarnya tidak terlalu sulit ini seakan terus menjadi persoalan. Ia juga membenarkan gembar-gembor program wajib belajar pemerintah terkesan hanya isapan jempol.

“Harusnya ini menjadi perhatian serius dari semua pihak. Termasuk anggota DPRD kita. Mereka banyak memberikan komentar tetapi hemat saya, hanya sebatas komentar. Yang masyarakat perlukan bukan sekedar omongan tetapi tindakan nyata yang mampu memberikan efek perubahan,” Ujar Indra melalui sambungan telepon selularnya

Persoalan seperti ini menurut Indra sudah menjadi catatan tersendiri bagi organisasi yang mengayomi LSM dan Ormas di Inhil ini. Dalam waktu dekat Ia berjanji akan segera membahas persoalan ini ditingkat kepengurusan Fokus Ornop untuk mencarikan alternative penyelesaian.”Insyaalah kita akan segera tindaklanjuti. Bentuk aksinya akan kita bicarakan terlebih dahulu di tingkat kepengurusan,” Kata Indra. (dro)