TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Indra Muchlis Adnan mengatakan, para pegawai ngeri sipil (PNS) harus meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas. Terutama saat memberikan pelayanan publik.

Disiplin dan memiliki tanggung jawab memang sudah merupakan kewajiban seorang PNS walaupun tanpa diawasi atasan. Seorang PNS yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan.

“Bekerjalah dengan kedisiplinan yang didasari dengan keilasan. Taati semua peraturan yang ada tanpa adanya rasa keterpaksaan. Karena itu merupakan ciri dari PNS,” kata Bupati dua priode itu.

Pada akhirnya pegawai yang mempunyai kedisiplinan kerja yang tinggi akan mempunyai kinerja yang baik karena waktu kerja dimanfaatkannya sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaannya. Perlu diketahui ujar Bupati pengawasan dan penilain tetap akan dilakukan meski seorang PNS tidak mengetahuinya.

“Atasan memilki banyak mata dan telinga terkait persoalan PNS. Sekecil apapun perbuatan salah atapun yang tidak pasti akan diketahui,” cetus mantan ketua DPD Golkar Riau ini.

Salah satu kedisipilinan, bisa dilihat dari berbagai program kegiatan anggaran pembangunan sesuai koridor aturan yang telah ditetapkan sehingga proses administrasi keuangan dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat sasaran. Selain itu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaanya.

“Kedisiplinan kerja merupakan hal yang paling kita perhatikan secara bersama-sama. Pembinaan dan pengawasan kepada seluruh jajaran juga tidak lepas dari tanggung jawab pimpinan. Untuk itu pimpnan teruslah menggalakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur dimasing-masing instansi,” paparnya.

Tidak hanya itu, Bupati berharap semua SKPD memperhatikan kewajiban tertib administrasi, termasuk kewajiban melaporkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan setiap awal bulan. Serta penyampaian laporan triwulan secara kesinambungan agar program tersebut lebih terarah dan terta.

“Program itu hendaknya betul-betul direncanakan dengan cermat, teliti, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku,” imbuhnya sambil mengatakan seluruh pimpinan SKPD diminta menyusun rencana kerja (Renja) pada tahun-tahun berikutnya.(dro/*1)

“Jangan Mengatasnamakan Institusi Pers”

Pekanbaru (www.detikriau.org) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru menyampaikan pernyataan keprihatin atas kunjungan dan penyerahan penghargaan dari Forum Pemred Se-Riau (FPR) kepada tersangka kasus korupsi, Gubernur Riau, Rusli Zainal di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (4/7)

Secara organisasi, AJI telah menerima banyak keluhan dari berbagai kalangan terkait sepak terjang Forum Pemred Se-Riau ini, baik dari para jurnalis, maupun para Pemred media yang tak tergabung dalam forum tersebut.

Para pemimpin redaksi media berusaha menjaga independensi news-room mengeluhkan adanya upaya menggunakan Forum Pemred untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu.

AJI mengingatkan, Forum Pemred Se-Riau sangat berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas dan demokrasi saat ini. Di tengah berbagai masalah, seperti masih banyak jurnalis digaji di bawah standar (termasuk kontributor dan freelancer), tiadanya jaminan asuransi dan perlindungan profesi, ancaman kekerasan menghantui pekerja pers, serta rendahnya kualitas dan etika wartawan,

“Kita mempertanyakan relevansi pertemuan para Pemred yang tergabung dalam Forum Pemred Riau menemui Gubernur Rusli Zainal serta menyerahkan penghargaan di dalam Rutan KPK.”Kata Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir didampingi Ketua Divisi Organisasi, Fakhrurrodzi, Kamis (4/7).

Dalam kesempatan ini, Aji juga menyampaikan beberapa hal yakni, mengingatkan agar Forum Pemred tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada Pasal 6 : “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. Dalam hal penafsiran, “suap” adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain mempengaruhi independensi.

Kemudian AJI juga mengingatkan agar pembentukan Forum Pemred Se-Riau sesuai dengan Peraturan Dewan Pers tentang Organisasi Wartawan di antaranya, poin 8, Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers. Juga poin 9, Organisasi wartawan memiliki kode etik, tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan Dewan Pers.

AJI menyerukan anggotanya agar tidak mengikuti keputusan apapun dari forum tersebut, terutama jika bertentangan dengan prinsip independensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik.

AJI mendukung hak setiap orang untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat. Namun AJI menentang upaya pengorganisasian wartawan menjadikan pers sebagai corong kepentingan tertentu, perpanjangan tangan pemilik modal yang menyerobot independensi ruang redaksi.

“Khusus kepada Pemimpin Redaksi yang hadir menyerahkan penghargaan di Rutan KPK, hendaknya lebih serius membahas kesejahteraan wartawan, independensi redaksi di depan penguasa dan pengusaha juga mengupayakan bagaimana Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi marwah pers Indonesia serta upaya serius menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap jurnalis di Riau.” Pungkas Ilham. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –  Satuan Unit Narkoba Polres Inhil, pada Rabu (3/7) sekitar pukul 09.30 WIB. Berhasil mengamankan seorang pelaku narkoba yakni MH (30) warga Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan.

Dari tangan pelaku, setelah dilakukan penggrebekan dan penggeledahan di TKP rumah pelaku. Petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 bungkus ganja kering, 1 kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 linting ganja siap pakai, 2 Hp merek Samsung, serta uang tunai sebesar Rp800 ribu,-.

Dalam keterangannnya, Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.M.si melalui Kasat Narkoba Imron Teheri S.sos mengatakan, penangkapan terhadap pelaku berawal adanya informasi dari masyarakat, bahwa di TKP ada transaksi narkoba.

Setelah mendapat informasi tersebut, beberapa Anggota Unit Narkoba langsung mendatangi TKP (rumah pelaku), dilanjutkan dengan penggeledahan disaksikan dengan Ketua RT setempat dan mendapatkan barang bukti tersebut diatas.

“Dalam penggeledahan dirumah pelaku, ternyata petugas mendapatkan barang berupa ganja sebanyak 1 bungkus, dan sebuah ganja siap pakai dilinting dalam rokok serta uang tunai sebesar Rp800ribu,-“kata AKP.Imron Teheri S.sos.

Menurut Kasat Narkoba, karena dianggap sudah cukup alat bukti saat dilakukan penggledahan, pelaku digiring ke Mapolres Indragiri Hilir guna proses lebih lanjut. Temasuk barang bukti yang didapatkan di TKP atas perbuatan yang sudah dilakukan.

Pada kesempatan ini, AKP Imron Teheri S.sos selalu menghimbau kepada masyarakat untuk membantu tugas Polisi dalam hal pemberantasan narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Inhil. Dengan cara untuk melaporkan ke Kantor Polisi terdekat jika memang di lingkungannya ditemukan adanya aktifitas penyalahan narkoba.(dro/*e)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pertumpahan darah dalam satu keluarga, antara Abang dan Adik diduga dari keluarga kurang waras terjadi pada Rabu (3/7) sekitar pukul 08.00 Wib, di Parit Lama Desa Sungai Piyai RT. VI Kecamatan Kuindra.

Akibat kejadian ini, menyebabkan Abdul Rahman alias Guntur (54) ditemukan sudah tewas mengenaskan tergeletak bersimbah darah dibelakang rumahnya, korban mengalami luka pecah pada bagian kepala terkena pukulan benda tumpul dilakukan oleh Fahmi alias Ismail (40) merupakan adik kandung korban yang juga mengalami sakit kejiwaan.

Pertama kali, tewasnya korban ditemukan oleh Sanah (65) yang tinggal tidak jauh dari rumah korban. Setelah melihat korban sudah terbujur kaku tergelatak ditanah, lalu saksi langsung berteriak histeris memanggil tetangga, untuk memberi pertolongan dan melaporkan ke Polsek Kuindra.

“Begitu saya melihat korban sudah bersimbah darah dan tergeletek ditanah, saya langsung mengadu ke tetangga lainnya. Bahkan pada saat datang di lokasi pelaku masih berada didalam rumah terkesan tanpa salah, walaupun Ia sudah membunuh abangnya sendiri,”cerita Sanah.

Dalam waktu tidak terlalu lama, setelah mendengar kabar adanya penganiayaan berat yang dilakukan pelaku. Petugas Polsek Kuindra bersama warga setempat langsung menolong korban yang sudah tidak bernyawa dan mengamankan pelaku agar tidak menimbulkan korban baru lagi.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.M.si melalui Paur Humas Ipda Warno Akman membenarkan terjadinya tindak pidana penganiayaan berat, dalam satu keluarga hingga merenggut satu nyawa hilang.

“Begitu mendapat laporan dari warga, petugas kita langsung mendatangi lokasi. Mengingat pelaku sakit jiwa terpaksa harus diamankan ke Mapolsek Kuindra. Sedangkan korban yang sudah meninggal setelah di visum dikebumikan sebagaimana mestinya,”ujar Paur Humas Ipda Warno Akman.

Sementara itu menurut Kapolsek Kuindra Iptu Syafril ketika di konfirmasi, mengatakan bahwa sesuai dengan informasi dari pihak keluarga, selama ini antara korban dengan pelaku berstatus Abang dan Adik, keduanya mengalami sakit kejiwaan.

“Sesuai dengan hasil kesepakatan dari pihak keluarga, dan intruski pimpinan. Hari ini pelaku dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Pekan Baru, untuk mendapat perawatan medis, untuk di TKP berhasil ditemukan barang bukti berupa alu sepanjang 2 meter, diduga untuk menghabisi nyawa korban,”tambahnya.(dro/*e)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dua pasangan Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) priode 2013-2018 menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Acmad, Selasa (2/7).

“Sesuai jadwalnya hari ini, dua pasan Balon Bupati dan Wakil Bupati Inhil mengikuti prosesi pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani,” jelas Ketua Pokja Pencalonan KPU Inhil, H Herdian Asmi, SH.

Kedua pasangan tersebut yakni H Syamsudin Uti – H Muslimin (Sumbawa). Mereka diusung oleh dua Partai Politik (Parpol), yakni Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi (PBR) dengan kekuatan 8 kursi di DPRD Inhil.

Sedangkan pasangan berikutnya yakni, H Edy Syafwannur – Agus Salim (Cerdas). Balon tersebut diusung oleh tiga Parpol Parlemen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan 13 kursi di DPRD.

“Hari kedua giliran pasangan HM Wardan – H Rosman Malomo (Warohmah) dan H Zaenal Abidin – H Said Ismail. Ketentuan urutan ini berdasarkan waktu pendaftaran mereka. Siapa yang duluan mendaftar, maka pasangan itupula yang mendapat kesempatan duluan,” katanya.

Pasangan Wahrohmah, diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN )dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 19 kurdi di Parlemen.

Sedangkan pasangan terkahir Zaenal Abidin dan Said Ismali diusung gabungan 8 Parpol, yakni Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Patriot, Partai Pembangunan Nasional (PPN), Partai Pembangunan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Nahdatul Ulama (PKNU) dan Partai Republikan.

“Lima hari setelah pemeriksaan kesehatan ini kami baru menerima rekomendasi dari tim dokter pemeriksa kesehatan. Kemudian baru dilanjutkan dengan tahap berkutnya, seperti pengumuman dan penetapan pasangan,”ungkapnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Premium, saat ini harga ditingkat pengecer dijual bervariatif  mulai dari Rp 7.500 sampai dengan 8.000 perliternya.

Ada yang menilai harga tersebut mahal dan ada pula yang mengaku harga itu masih sebatas wajar. Umumnya mayoritas pengecer premium di Kota Tembilahan menjual kepada konsumen dengan harga Rp8.000 perliter.

“Memang beginilah kondisinya. Habis kita mau gimana lagi, minyak sangat kita butuhkan. Saya rasa wajar saja kalau pengecer menjual Rp 7.500 sampai Rp 8.000 perliter. Karena mereka juga beli dengan harga mahal,” ungkap Iza warga Tembilahan.

Berbeda dengan Anggi, Mahasiswa Semester IV Fakultas FKIP Unisi Tembilahan. Sebagai seorang mahasiswa harga Rp 8.000 perliter terbilang cukup tinggi. Apalagi bagi dirinya yang belum menghasilkan uang sendiri.

“Kalau saya pribadi lebih memilih membeli premium ke SPBU. Walau sedikit ngantri. Sebab, di pengecer mahal bagi saya,” jawabnya, Selasa (2/7).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) harus mengambil sikap terhadap sikap para pengecer BBM yang sengaja mempermainkan harga. Sebelum pemerintah menaikan harga BBM, ditingkat pengecer BBM jenis premiun hanya Rp 6.000 perliter.

Kepala Disperindag Inhil, H Rudiansyah mengatakan untuk mengantisipasi terjadinya penjualan BBM dengan harga tinggi pihaknya akan menggelar rapat teknis soal tersebut. Bersama pihak terkait dirinya mencoba mencarikan solusi, supaya pembeli dan penjual sama-sama tidak keberatan.

Pada umumnya konsumen atau pembeli di Kota Tembilahan tidak semuanya memilih SPBU atau APMS. Apalagi kendaraan roda dua, mereka lebih suka membeli premium di pedagang eceran yang ada dipinggir jalan.

“Kami tetap melakukan pengawasan. Biasanya masyarakat kita tidak terlalu mempersoalkan harga yang masih mereka anggap wajar. Kecuali sudah terlalu mahal baru banyak yang mengeluhkan,” imbuhnya sambil mengatakan pengawasan harus dilakukan secara bersama agar tak terjadi penyimpangan.(dro/*1)