Tembilahan (www.detikriau.org) – Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan berharap momen helat religius haul Syech Abdurrahman Siddiq bin syech muhammad afif al banjari dapat dijadikan salah satu sarana untuk  lebih mengenal keikhlasan perjuangan Mufti Kerajaan Indragiri ini dalam membimbing ummat di jalan kebenaran.

Harapan ini disampaikan Bupati dalam kata sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten I Setdakab Inhil, Darussalam pada peringatan haul syech Abdurrahman Siddiq ke 76 di Masjid Al Hidayah, Kampung Hidayat, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra), Kamis (13/6)

“Selain mengenang keikhlasan Beliau membimbing ummat di jalan kebenaran, momen peringatan seperti ini juga sangat baik dijadikan sebagai kesempatan untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat iman kita pada Islam,“Pinta Bupati.

Disampaikan Bupati, Syech abdurrahman shiddiq atau yang lebih dikenal dengan panggilan kehormatan “tuan guru” adalah seorang ulama besar yang kharismatik. beliau pernah menjabat mufti kerajaan indragiri dari tahun 1910 s/d 1937. beliau adalah sosok ulama yang cerdas, terbukti dengan banyaknya tulisan-tulisan beliau yang dijadikan rujukan. fakta ini menjadikan syech abdurrahman shiddiq tidak hanya dikenal di indragiri saja, bahkan nama beliau cukup tersohor di negara-negara tetangga, seperti malaysia dan singapura.

“Kedepannya adalah tugas kita bersama untuk melanjutkan perjuangan Beliau. Mulailah dari keluarga. Biasakan hidup berkeluarga dalam nuansa yang Islami, agar terbiasa menjalani kehidupan dunia dengan berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam. Hal ini penting untuk membangun karakter anak-anak kita yang kelak akan menjadi penerus pembangunan,”Ujar Bupati

Dalam pembacaan Manaqib (riwayat hidup) Tuan Guru Sapat oleh Ketua Yayasan Syekh Abdurrahman Siddik Al-Banjari, HM Ali Azhar disampaikan, bagi kaum muslimin yang mengikuti perjalanan hidup seorang waratsatul anbiya’, maka akan membawa keberkahan dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT.

Dijelaskannya, Syech Abdurrahman Siddik Al-Banjari dalam menjalankan dakwahnya dan mengajar umat pada masa itu tidak kenal pamrih. Bahkan, selama menjabat sebagai Mufti Kerajaan Indragiri beliau tidak mau menerima gaji. “Beliau masih keturunan dari dua tokoh penyebar Islam di Nusantara, yakni Pangeran Diponegoro dan Syech Muhammad Arsyad Al-Banjari,” sebutnya.

Sebelumnya, Rabu malam digelar pengajian dan Maulid Al-Habsyi serta Barzanji di makam Syekh Abdurrahman Siddik Al-Banjari. Bahkan, peziarah yang datang bergiliran menggelar pengajian sampai Kamis dinihari.

Ribuan kaum muslimin yang hadir dalam khaul tuan syech ini bukan hanya berasal dari Inhil, tapi juga dari Palembang, Sumsel dan Kalimantan Selatan. Mereka dengan khidmat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. (dro)

Kateman (www.detikriau.org) – Bakal Calon Bupati Inhil periode 2013-2018, H Edy Syafwannur mengajak seluruh masyarakat untuk terus memupuk rasa kebersamaan dan solidaritas. Moment Pemilihan Kepala Daerah diharapkannya tidak menimbulkan perpecahan ditengah masyarakat.

Ajakan ini disampaikannya dalam penyampaian kata sambutan pada peringatan Isra’ Mi;raj 1434 H di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman. Kamis (13/6)

“Yang terpenting teruslah jalin rasa kebersamaan dan tetap bersatu. Moment Pilkada hendaknya jangan sampai menjadi sebab timbulnya perpecahan dan perselisihan sesama kelompok apalagi sesama umat muslim hanya dikarenakan adanya perbedaan pandangan terhadap calon-calon yang diunggulkan.”Ujar H Edy Syafwannur

Masyarakat juga diminta untuk tetap memupuk sikap saling menghargai pendapat masing-masing individu sesuai dengan prinsip demokrasi. “Siapapun yang nantinya bakal terpilih haruslah tetap didukung dan dikontrol sehingga misi dan visi yang dijanjikan benar-benar dapat terlaksana dan tercapai apa yang menjadi keinginan masyarakat.”Pesannya.

Salah seorang pengurus majlis taklim, Asrak, yang hadir dalam kesempatan itu juga menggantungkan harapan yang senda, ia berharap pesta lima tahunan masyarakat Inhil ini menjadi tonggak awal pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kedepannya yang lebih baik.” Boleh kita berbeda pendapat tetapi haruslah tetap bersatu.” Harapnya.(dro/**)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)-  Membangun desa dengan mempertahankan potensi yang dimilikinya  mutlak dilakukan. Desa diberdayakan tanpa melakukan pemaksaan. Pasalnya, setiap desa memiliki keragaman dan kebutuhan yang berbeda.

Tidak bisa disamakan dengan desa lainnya. Namun demikian, dalam prosesnya bukan berarti desa dibiarkan berjalan sendiri. Melainkan selalu dipandu dan diperhatikan. Terutama bagaimana memanage semua sumber daya yang ada di desa bersangkutan.

Pola seperti itu disebut Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dr H Indra Muchlis Adnan tidak hanya menstimulasi desa. Melainkan juga menggali potensi yang dimiliki agar selalu optimal.

“Pembangunan yang kita laksanakan tidak bersifat top down. Melainkan sebaliknya. Kita tidak ingin memperlakukan desa sebagai objek. Tetapi diusahakan bagaimana desa sendiri yang menjadi subjek pembangunannya”tegas Bupati.

Pola yang berjalan sebelumnya, top down disebut Indra Muchlis Adnan membuat desa tidak optimal. Mereka tidak pernah diberdayakan. Dimana pembangunan yang ada semuanya selalu dikendalikan penuh. Akibatnya rasa memiliki warga tidak ada.

Setiap waktu, Pemkab Bumi Sri Gemilang selalu pula meningkatkan alokasi anggaran untuk pemberdayaan. Namun demikian, karena anggaran yang cukup terbatas. Diakui, proses alokasi tersebut belum memenuhi harapan semua desa.

” Pemberdayaan yang kita lakukan berbeda dengan daerah lain. Kita tidak mengatur pembangunan di desa. Melainkan seluruhnya berdasarkan apa yang menjadi aspirasi desa bersangkutan. Pemkab Inhil hanya membimbing dan melakukan pengawasan”cetus Pak Jenggot, panggilan Bupati.

Dalam membimbing desa, ditempatkan pendamping. Hal itu dilakukan agar penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Desa bisa berkreasi dan mengarahkan semua dana yang tersedia untuk kepentingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Tanpa dicampuri dan dipaksa.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta selektif dalam memberikan segala bentuk izin terhadap investor perkebunan kelapa sawit yang akhir-akhir ini bermunculan di Negeri Seribu Jembatan.

Demikian disampaikan anggota Komisi II DPRD Inhil, Edy Adrianto Sindrang, Rabu (12/6) diTembilahan. Menurut politisi Golkar itu banyak diantara  perusahaan tersebut seolah melakukan propaganda sesama masyarakat.

“Kadang-kadang masyarakat yang tak tau apa-apa dirayu supaya ikut memberikan lahanya kepada pihak investor. Padahal pembagianya belum jelas,”ungkapnya.

Rata-rata pola bagi hasil yangditawarkan investor 60-40 persen. Setelah semua berjalan masyarakat hanya diberikan 35 persen, 5 persen untuk pengusaha dengan dalih koperasi. Hal itu yangdikawatirkan banyak pihak termasuk Edy Sindrang.

“Pola demikian tentu tidak berpihak kepada masyarakat. Karena 35 persen yangdijanjikan itu belum sepenuhnya untuk masyarakat. Mereka harus mencicil lagi kepada pemilik modal awal,” paparnya.

Jika demikian dia menyarankan lebih baik perusahaan atau investor tersebut langsung membeli lahan milik masyarakat. Tidak lagi memakai pola bagi hasil yang mereka nilai merupakan pola pembodohan. Dampak dari pola bagi hasil, sebut Edy bisa mengakibatkan konflik dikemudian hari.

“Banyak sengketa lahan terjadi belakangan ini. Semua itu akibat tidak komitnya perjanjian awal yang dibuat antara perusahaan dengan masyarakat. Namun kita berharap persoalan tersebut tidak sampai terjadi di Inhil,” terang Edy.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tindakan tidak terpuji dilakukan Ade Irawan (23), warga Desa Limau Besar, Kecamatan Kemuning. Dia tega memperkosa Bunga (15) pelajar kelas VII salah satu SMP di daerah setempat.

Perkosaan itu dilakukan Pelaku di perkebunan sawit pada Sabtu (8/6) yang lalu sekitar pukul 22.00 WIB. Menurut keterangan pihak kepolisian, peristiwa itu terjadi ketika korban sedang berada tak jauh dari lokasi dan bermaksut hendak pulang kerumah. Saat itu pelaku menawarkan diri untuk mengantarkan pulang dengan sepeda motor miliknya..

Korban menyetujui ajakan pelaku. Ditengah jalan, pelaku membelokan kendaraanya ke arah kebun sawit. Ditengah suasana gelapnya malam dan kondisi perkebunan yang sunyi, pelaku memaksa korban untuk melayani nafsu birahinya. “Korban sempat berontak dan melawan, karena kalah tenaga akhirnya perbuatan tak senonoh itupun berhasil dilakukanya ,”ungkap Kapolres Inhil AKBP Dedi Rahman Dayan, melalui Paur Humas, Ipda Warno, Selasa (11/6).

Setelah perkosaan itu dilakukan, pelakupun langsung meninggalkan korban. Beruntung saat korban berjalan kaki hendak pulang kerumah ada warga yang melintas dan memberikan pertolongan lalu mengantarkan ke rumah orang tua korban. Bersama orang tuanya korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Kemuning.

“Mendengar pengakuan korban, kedua orang tuanya langsung melapor ke petugas. Setelah itu Tim Unit Reskrim Polsek Kemuning bergerak melakukan pengembangan dan beberapa jam kemudian polisi berhasil menangkap pelaku yang saat itu sedang berda di dalam rumahnya,” pungkas Warno.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Bupati Inhil tahun anggaran 2012, Selsa (11/6) bertempat di Gendung DPRD Jalan Soebrantas, Tembilahan.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Inhil H Jubair Malomo mendengarkan pemandangan umum dari 8 fraksi yang ada di DPRD Inhil. Menurut yang bersangkutan bahwa sesuai dengan ketentuan, fraksi-fraksi berhak memberikan tanggapan terhadap LKPJ Bupati selama satu tahun anggaran bahkan selama lima tahun anggaran.

“Kami akan memberikan kesempatan satu persatu fraksi untuk menyampaikan tanggapanya terhdap LKPJ Bupati,” kata Jubair Malomo.

Fraksi Golongan Karya (Golkar) menilai LKPJ Bupati Inhil 2012 yang disampaikan tahun ini sedikit terjadi keterlambatan. Kedepan, fraksi Golkar meminta penyampaian LKPJ harus dilakukan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. “Semestinya sebelum 31 Maret 2013, LKPJ 2012 sudah disampaikan,” tegas Edi Sindrang membacakan tanggapan fraksi Golkar.

Jika ketentuan waktu tersebut bisa terpenuhi, Dewan akan memiliki waktu yagn cukup untuk melakukan penilaian kinerja kepala daerah “agar diketahui sejauhmana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan kepala daerah dalam menjalankan tugas pada tahun sebelumnya. (dro/*1)