TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Operasi Pekat ( Penyakit Masyarakat) yang dilakukan secara serentak oleh Jajaran Polres Inhil, membuahkan hasil.

Dalam keterangannya, Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.M.si melalui Kasat Reskrim AKP Ade Zamrah SIK, mengatakan sesuai dengan intruksi pimpinan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan kita sudah melakukan Operasi Pekat secara serentak termasuk di tingkat Polsek.

Adapun sasaran kita yakni, mulai dari razia perhotelan dan penginapan guna memberantas pasangan mesum bukan suami istri, serta warung penjual minuman keras dan penjual petasan tanpa ijin.

“Kita berharap dengan dilakukan Operasi Pekat ini, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir bagi umat muslim bisa tercipta kenyamanan dan ketertiban, selama menjalankan ibadah puasa Ramadhan,”ujar Kasat Reskrim AKP Ade Zamrah SIK.

Adapun hasil Operasi Pekat yang sudah dilaksanakan, untuk tingkat Polres Indragiri Hilir sudah melakukan razia seperti di Pasar Rakyat serta beberapa hotel dan penginapan yang ada di Kota Tembilahan. Dalam kegiatan ini kita sudah berhasil mengamankan barang bukti berupa minuman keras tanpa ijin.

Sedangkan untuk tingkat Polsek, antara lain untuk Polsek Kateman Operasi Pekat yang sudah dilakukan berhasil mengamankan barang bukti berupa ratusan petasan tanpa ijin. Kemudian untuk Polsek Kempas berhasil mengamankan pelaku perjudian togel.

“Untuk Polsek Kateman berhasil mengamankan ratusan petasan tanpa ijin lalu untuk di Polsek Kempas berhasil menangkap pelaku judi togel yakni Sabirin (39). Dari tangan pelaku berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp255.000,- dan kertas rekapan serta sebuah Hp milik pelaku,”jelasnya. (dro/*e)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir H.Alimuddin RM, meminta kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat meski dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadhan 1434 H.

“Tidak alasan bagi PNS, untuk tidak masuk kerja selama bulan ramadhan, bahkan sebaliknya kita harus tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,”kata Alimuddin RM.

Meski demikian, Sekda tetap memaklumi jam masuk kerja PNS diberikan sedikit kelonggaran. Selama puasa, jam masuk kantor diperlambat dari sebelumnya pukul 07.30 WIB menjadi pukul 8.00 WIB. Sementara, untuk jam pulang kerjanya pukul 15.00 WIB. Sedangkan hari biasa, pulang pukul 16.30 WIB, serta tidak ada pelaksanaan apel sore.

Diharapkan dengan adanya pengurangan jam kerja ini , tidak bisa dijadikan alasan bagi PNS untuk malah bermalas-malasan. “Malahan kinerja tetap tidak berubah. Sama seperti hari-hari biasanya, secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,”ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Sekdakab Alimuddin RM juga tetap mengingatkan kepada seluruh Jajarannya, khususnya bagi mereka yang beragama muslim untuk bisa menjalankan ibadah puasa sebagaimana mestinya. Tapi untuk mereka yang tidak berpuasa harus bisa menghormati yang berpuasa.

“Yang jelas kita bersama Sat Pol PP, selama bulan suci Ramadhan akan selalu menggelar razia, khususnya bagi kalangan PNS yang nongkrong di warung. Bagi mereka yang tertangkap tentu akan diberi sanksi,”tegas Sekda.

Terkait dengan pemilik warung makan, Sekdakab Inhil Alimuddin RM mengaku bahwa pihaknya sudah memberikan himbauan agar membuka warungnya pada sore hari, selama bulan puasa. “Artinro/*e)ya tidak boleh buka warungnya pada pagi hari seperti biasanya,”jelasnya.(dro/*e)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan melakukan pemancangan pancang pertama pembangunan rumah toko (ruko) eks kebakaran pasar jalan jendral Sudirman Tembilahan. Keterlambatan pembangunan kembali deretan ruko ini lebih disebabkan pertimbangan perencanaan.

“Saya akui pembangunan kembali bangunan ruko bekas kebakaran beberapa tahun lalu ini agak terlambat. Semua ini lebih disebabkan karena kita ingin melakukan perencanaan agar lebih sempurna,” Jelas Bupati mengawali kata sambutannya. Senin (8/7)

Melaksanakan suatu pembangunan dikatakan Bupati bukan ditujukan untuk jangka waktu singkat, tetapi harus melihat jauh kedepan. Pertimbangan secara matang, mulai dari aspek hukum hingga tata letak dan design sangat diperlukan agar kedepannya tidak menimbulkan masalah serta bangunan akan tetap relevan dengan perkembangan waktu.

Demi memenuhi agar bangunan dapat relevan dengan perkembangan waktu, untuk persoalan design, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terpaksa melakukan beberapa kali perobahan sampai ditemukan sebuah design yang dinilai mampu memenuhi harapan tersebut.

“Kita tidak ingin salah dalam melakukan perencanaan. Termasuk dalam mempertimbangkan faktor teknis. Hari ini, berapa banyak bangunan ruko yang dulunya dibangun cukup tinggi dari permukaan tanah sudah amblas dan sebahagian miring. Kondisi ini jelas akan menimbulkan kerugian dan dampak resiko yang bisa mengancam keselamatan penghuninya. Masih untung daerah kita tidak masuk kawasan rawan gempa” Ujar Bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta agar pelaksanaan pembangunan oleh pihak pelaksana dapat diawasi, baik oleh pemilik maupun masyarakat umumnya. Termasuk untuk antisipasi terjadinya penanganan kebakaran. Karena bangunan ruko yang akan dibangun ini berada dalam satu blok, Bupati menyarankan agar direncanakan sebuah tempat yang dapat dipergunakan untuk penampungan air yang sewaktu-waktu bisa dipergunakan apabila terjadi musibah kebakaran.

Termasuk persoalan listrik, Bupati juga meminta dilakukan pengawasan agar pelaksana benar-benar mempergunakan material yang memenuhi standar. “Jangan hanya ingin mendulang untung besar pelaksana mempergunakan material seadanya. Tindakan ini menjadi salah satu penyebab besar terjadinya kebakaran termasuk perbuatan melakukan penyambungan secara serampangan,” Pesan Bupati.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indragiri Hilir, H Tengku Edy menyatakan bahwa pembangunan kembali ruko yang berada diatas tanah milik Negara  ini seluruh pendanaan ditanggung oleh masing-masing pemegang hak guna bangunan (HGB) dan penunjukkan rekanan pelaksana juga menjadi wewenang mereka.

“Pemkab Inhil hanya membantu dalam pembuatan design yang diberikan secara gratis. Kita juga berharap rekanan yang ditunjuk adalah benar-benar yang ahli di bidangnya,” Ujar T Edy sambil mengatakan jumlah bangunan ruko yang dibangun sebanyak 24 unit dengan total biaya Rp. 10,7 milyar. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Menjelang diumumkannya bakal calon (balon) Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) priode 2013-2018 yang lolos pada 14 Juli mendatang, saat ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) masih melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut.

Saat ditanya mengenai pasangan yang dokumennya masih belum lengkap, Ketua Pokja Pencalonan KPU Inhil, H Herdian Asmi SH mengaku belum bisa menjelaskan, karena masih diverifikasi.

“Kalau kelengkapnya kita belum tahu, karena verifikasinya masih belum selesai,” ungkap Herdian Asmi, Ahad (7/7).

Yang bersangkutan juga tidak bisa menjelaskan lebih jauh terkait kesepakatan partai politik (Parpol) pendukung serta surat keputusan (SK) kepengurusan yang memberi dukungan kepada salah satu calon. Hal itu mengingat belum kelarnya proses verifikasi yang saat ini sedang berjalan.

“Untuk persyaratan itu Insya Allah dalam pekan-pekan ini (minggu kedua Juli, red) akan kita plenokan. Kemudian langsung kita umumkan,”katanya.

Setelah ke empat pasangan mengikuti proses serangkaian pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pada tanggal 2-3 Juli kemarin. KPU selanjutnya menunggu hasil rekomendasi hasil tersebut paling cepat lima hari setelah tes kesehatan dilakukan. Hal itu tentu menjadi dasar pertimbangan saat pleno mendatang.

“Semua masih berproses sebagai mana yang sudah kita agendakan. Mereka baru selesai mengikuti tes kesehatan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. Makanya kita masih menunggu hasilnya dari tim dokter yang sudah ditunjuk,” pungkas Herdian.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) belum menetapkan kenaikan tarif angkutan umum darat dan laut.

Pasalnya Dishubkominfo masih menunggu tarif resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau. Meski demikian, pihak tersebut sudah mengeluarkan surat edaran terhadap PO dan agen-agen yang melayani angkutan umum jalur darat dan jalur laut.

“Dalam surat edaran itu untuk angkutan darat tidak dibenarkan menaikan tarif angkutan diatas 15 persen. Sedangkan armada laut maksimal hanya 20 persen,” kata Kepala Dishubkominfo Inhil, H Pahrolrozi, akhir pekan kemarin.

Setelah dikeluarkanaya surat resmi dari Gubernur Riau (Gubri) baru pihak Dishubkominfo mengambil langkah-langkah selanjutnya. Antara lain menggelar rapat dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda) agen dan PO serta lain sebagainya untuk menentukan hal tersebut.

“Baru kita bisa mengambil keputusan mengenai masalah tarif angkutan umum darat dan laut di Kabupaten Inhil ini. Dasar kenaikan 15 sampai 20 persen dilihat dari kenaikan harga BBM,” papar mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperidag) Inhil itu.

Dia berharap keputusan yang diambil bersama-sama tersebut tidak memberatkan berbagai pihak baik pemilik armada angkutan umum maupun penumpang dalam hal ini masyarakat secara luas. Sehingga kepentingan kedua belah pihak diatas sama-sama tercapai.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka meningkatkan keterampilan diri, 59 personil Polisi berpangkat Brigadir di jajaran Polres Inhil mengikuti tes menjadi pendamping calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil priode 2013-2018.

Tes tersebut terdiri dari beberapa materi seperti tes kesehatan dan jasamani, uji kemahiran menembak, teknik mengendaraai kendaraan roda empat dan roda dua serta penampilan (Perporman) dan pisikotes.

Kapolres Inhil, AKBP Dedy Rahman Dayan melalui Kasat Lanatas Polres Inhil, AKP Karyono saat menguji kepampuan mengedaraai kendaraan roda dua dan roda empat terhadap sejumlah Brigadir, di Jalan Veteran, Sabtu (6/7) petang mengatakan tes itu khusus bagi Polisi yang berpangkat Brigadir.

“Satu orang calon akan diberikan dua pendamping, baik yang bertugas menjadi sopir maupun ajudan. Intinya kedua personil ini harus siap menjadi sopir maupun ajudan. Makanya kami awali dengan seleksi semacam ini,”kata Kasat Lantas Polres Inhil.

Para pendamping calon Bupati dan Wakil Bupati, ungkap Karyono harus memiliki keterampilang yang lebih. Sebab, yang bersangkutan bertugas menjadi pengawal ketika calon bupati terpilih menjadi kepala daerah. Namun dengan itu, Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak bisa memilih siapa personil dari kepolisian yang akan mendampingi mereka kelak.

Karena sesuai mekanisme, Polres yang akan menunjuk langsung siapa anggota ditugaskan. “Kecuali calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih masih mau memakai jasa personil tersebut saat sudah menjabat. Semua tergantung beliau,” tuturnya.

Personil yang  mengikuti seleksi tidak hanya diambil dari berbagai kesatuan dan bagian-bagaian di Polres Inhil, tetapi juga diambil dari seluruh Polsek  yang ada dimasing-masing kecamatan se Inhil. Tujuanya memberikan keadilan dan kesempatan sama bagi setiap anggota. Namun hasilnya merekalah yang menentukan.(dro/*1)