(www.detikriau.org) – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Indragiri Hilir mengadakan Rapat Pleno Terbuka pencabutan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013-2108. Prosesi pencabutan nomor urut, ditutup dengan penyampaian deklarasi damai oleh masing-masing pasangan. Rabu (17/7).

Rapat pleno KPUD Inhil yang dilaksanakan bertempat di Gedung Engku Kelana, Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan ini, hasil pencabutan nomor urut, pasangan Warohman (HM Wardan dan H Rosman Malomo) mendapatkan Nomor Urut 1. Pasangan Cerdas (H Edy Syafannur dan H Agussalim) Nomor Urut 2. Pasangan Sumbawa (H Samsuddin Uti dan H Muslimin) Nomor Urut 3 serta Pasangan Dinamis (H Zainal Abidin dan H Said Ismail) Nomor Urut 4.

Dalam Warkah kesepakatan yang sedianya pelaksanaan pembacaan akan dipimpin oleh perwakilan salah satu calon yang mendapatkan nomor urut 1 dan diikuti oleh pasangan lainnya terpaksa batal dilakukan dikarenakan pola ini dianggap tidak memiliki rasa keadilan.

Pembacaan Warkah Kesepakatan akhirnya dilakukan oleh masing-masing pasangan secara langsung dihadapan seluruh peserta yang hadir secara bergantian sesuai nomor urut yang sudah didapatkan.

Ketua KPU Provinsi Riau, Tengku Edy Sabli yang ikut hadir secara langsung dalam prosesi pencabutan nomor urut ini menyatakan bahwa secara administrasi, ke empat pasangan ini sudah layak untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati tinggal nantinya perolehan suara yang akan menjadi penentu. Terkait dengan nomor urut, ia berharap dibulan ramadan ini persoalan nomor urut tidak ada soal mistik. Menurutnya nomor urut semuanya adalah sama baiknya.

“Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat untuk KPU Kabupaten Inhil karena sejauh ini telah berhasil melaksanakan proses pemilihan hingga ketahapan yang cukup penting di hari ini dan semoga juga nantinya sukses hingga selesainya proses Pilkada. Juga kepada pasangan masing-masing calon saya mengucapkan selamat. Semua ini tentunya berkah dari Allah karena tidak semua orang akan mendapatkan kesempatan maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati,” Pesan Tengku Edy Sabli dalam penyampaian kata sambutannya.

Pelaksanaan pencabutan nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil ini disamping dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Riau, Tengku Edy Sabli, Ketua KPUD Inhil, Joni Suhaidi dan Seluruh Anggota, kegiatan juga tampak dihadiri oleh perwakilan KPUD Kota Pekanbaru dan Kabupaten Indragiri Hulu, Unsur Muspida, Beberapa pejabat dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, serta Tim sukses masing-masing pasangan.

Meski sepanjang acara diwarnai dengan berbagai teriakan yel-yel penyemangat dari masing-masing pendukung pasangan calon, kegiatan dinilai berjalan dengan tertib dan sukses. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berencana mengusulkan pengukuran tata batas wilayah perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan dengan lahan milik masyarakat yang bermukim disekitar perusahaan kepada pemerintah pusat. Maka itu hal tersebut dipadang sangat perlu.

Langkah itu dalam rangka mengantisipasi terjadi konflik sosial antara perusaah kehutanan dengan masyarakat.”Kita akan coba usulkan pada pengunaan Anggaran Perubahan. Namun kalau tidak terkejar juga, akan kita usulkan lagi pada anggaran murni tahun 2014 mendatang,”ungkap Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Inhil HM Thaher, kemarin.

Kenapa sejak beberapa tahun belakangan ini Dishut Inhil belum melakukan pengukuran tata batas wilayah perusahaan kehutanan dengan masyarakat. Itu diakui Thaher, karena kewenangan untuk melakukan itu berada pada pemerintah pusat. Sedangkan kabupaten tidak memiliki kewenangan sama sekali.

Dishut mengusulkan pengukuran tata batas adalah karena cakupan wilayah Inhil yang terbilang luas. Dengan demikian Thaher optimis jika hal itu sudah berjalan, konflik-konflik horizontal dan pertikal yang selama ini kerap terjadi kedepan tak akan terjadi lagi

“Karena, dalam aturan mainya tentu akan dijelaskan serinci mungkin, baik mengenai hak maupun kewajiban kedua belah pihak,” katanya.

Di Kabupaten Inhil, saat ini cukup banyak terdapat perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan. Rata-rata dari sejumlah perusahaan yang ada, kerab terjadi konflik, baik mengenai batas wilayah hingga dugaan terjadinya penyerobotan lahan milik masyarakat oleh pihak perusahaan.

“Selama inikan kita tidak dapat mengetahui secara pasti. Apakah lahan itu benar-benar milik masyarakat, atau memang masuk kedalam izin perusahaan,” terang mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Inhil ini.

Thaher berharap, apa yang sudah ia rencanakan mendapat dukungan dari semua pihak. Pasalnya, program pengukuran tata batas wilayah sebagai salah satu upaya kongkrit dalam menyelesaikan sengketa wilayah kehutanan di Kabupaten Inhil kedepanya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengaku belum menerima laporan terkait beredarnya buku teks Bahas Indonesia terbitan CV Grapia Buana untuk Kelas VI Sekolah Dasar (SD) yang dikabarkan didalamnya terkandung materi porno.

“Buku panduan belajar biasanya pihak sekolah yang langsung memesan  sekolah lekarena mereka yang lebih mengetahui apa yang menjadi dibutuhkan,” Ujar Kepala Dinas Pendidikan Inhil, HM Fauzar, Senin (15/7).

Sejauh ini, ditambahkan Fauzar, Inhil belum menerima adanya laporan terkait beredarnya buku panduan tersebut. Namun demikian kami akan pantau kemasing-masing sekolah.

Dalam kesempatan itu, Mantan Kepala Bappeda Inhil mengharapkan agar pihak sekolah lebih seletif sebelum memesan buku-buku cetak yang akan dipergunakan bagi anak didik dalam kegiatan belajar mengajar. Pasalanya jika itu terjadi tentu merupakan preseden buruk bagi dunia pendidikan terlebih lagi bagi mental anak.

“Kalau didalamnya ada pidana tentu menjadi domainnya petugas kepolisian. Tapi kami sangat berharap agar masalah demikian tidak sampai terjadi di Inhil,” tandas Fauzar.

Dialog antar tokoh dalam buku itu juga dianggap mendiskrimasikan perempuan. Salah satunya kala menjabarkan kehidupan perempuan penjajah seks di warung remang-remang. Dalam judul buku ‘Aku Senang Belajar Bahasa Indonesia. Untuk SD/MI Kelas 6′ di halaman 55 hingga 60, siswa diminta untuk membaca soal cerita ‘Anak Gembala dan Induk Serigala’

Buku teks Bahasa Indonesia tersebut sudah beredar lama hingga di kalangan anak-anak dan orang tua siswa. Tidak hanya menyinggung soal kata-kata yang tak layak, buku pendamping teks pelajaran tersebut di antaranya berisi cerita yang tak layak untuk siswa SD, seperti konteks lelaki pujaan.

“Melupakan deritanya pada sosok lelaki yang menistahkan dirinya pada sosok jabang bayi yang meruak dari celah selangkangannya, pada kesadaran bahwa dia adalah yang sewaktu-waktu mudah dihempas oleh jerat nafsu..”

Itulah potongan kalimat dari buku teks Bahasa Indonesia untuk SD dan MI kelas 6 terbitan CV Graphia Buana yang dianggap mengandung sisi pornografi.(dro/*1)

Pengundian Nomor Urut dilakukan Pada 17 Juli 2013 mendatang

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menetapkan empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berhak maju dalam Pemilukada Inhil yang akan digelar pada September mendatang.

Keputusan itu diambil setelah diadakan rapat pleno internal KPU pada 14 Juli 2013 kemarin. Semula usai rapat pleno penetapan ini akan langsung dilakukan, namun mengingat sesuatu dan lain hal akhirnya KPU menunda sehari proses penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil ini.

Adapun empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013-2018 yang lolos verifikasi yakni, pasangan H Syamsudin Uti-H Muslimi (Sumbawa) diusung dengan dua partai politik (Parpol), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Demokrat (PD). Pasangan H Edy Syafwannur-H Agus Salim (Cerdas) diusung tiga parpol yakni, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hatinurani Rakyat (Hanura).

Pasangan HM Wardan-H Rosman Malolo (Warohmah) diusung empat Parpol yakni, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kaadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).  dan terkahir adalaha pasangan H Zaenal Abidin-H Said Ismail (Dinamis). Pasangan ini diusung oleh delapan parpol yakni (PKPB), Partai Gerindra, (PBB), Partai Patriot, (PPN), (PKPI), (PKNU) dan Partai Republikan.

Ketua Pokja Pencalonan KPUD Inhil, H Herdian Asmi SH yang didampingi beberapa anggota KPU, M Dong dan Muslim Huda didepan masing-masing tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati memaparkan ada beberapa proses sebelum penetapan pasangan tersebut. Bahkan KPU Inhil sempat bertandang ke salah satu DPP di Jakarta untuk mengklarifikasi dukungan.

“Dan yang terakhir adalah hasil remondasi kesehatan oleh tim dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan. Keempat pasangan secara medis dinyatakan sehat jasmani dan rohani serta bebas dari penggunaan narkoba,” jelas Herdian Asmi, Senin (15/7).

Pleno dituangkan dalam SK nomor 53/KPU-Kab/004 435192/VII/2013 tertanggal 14 Juli. Dimana keputusan tersebut menyatakan berkas keempat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Sehingga layak maju ketahap selanjutnya seprti pencabutan nomor urut dan sebagianya.

“Kami akan mengundang secara resmi kepada masing-masing pasangan untuk proses pencabutan nomor urut pada 17 Juli nanti. Karena kondisi yang terbatas kami hanya membolehkan masing-masing pasangan membawa simpatisan maksimal 25 orang,” jelasnya.(dro/*1)

Kali ini giliran Puluhan Handphone Blackberry

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kembali, petugas KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Jumat ( 12/7), sekitar pukul 14.30, berhasil mengamankan 100 unit ponsel baru merk Blackberry. Barang illegal tersebut ditangkap dari sebuah speedboat R Jaya berangkat dari Batam dengan tujuan Tembilahan, ketika berlabuh di Dermaga Syahbandar Tembilahan. Blackberry tangkapan itu diperkirakan senilai Rp150juta,-.

Sesuai dengan keterangan Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan Zaky Firmansyah melalui Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan M. Arfah bahwa penegahan tersebut merupakan hasil informasi intelijen terkait adanya upaya pemasukan barang larangan dan pembatasan asal kawasan bebas Batam ke wilayah Tembilahan.

Dijelaskan M. Arfah untuk kronologis terungkapnya tindak pidana penyelundupan ratusan Hp berawal adanya informasi dari petugas lapangan,  diduga ada Hp Illegal yang dibawa dari Batam melalui jalur perairan menggunakan sebuah kapal speedboat.

“Setelahmendapatkan informasi, kita langsung melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap barang–barang yang berada diatas deck maupun didalam speed boat R Jaya.

Saat dilakukan penggledahan kita menemukan sebuah kardus warna coklat yang dibalut secara rapi  yang diletakkan  di bawah kursi penumpang paling belakang. Ternyata begitu diperiksa dengan disaksikan Nakhoda dan ABK, kardus tersebut berisi ponsel merk “blackberry”. Kata M.Arfah.

Kemudian guna proses penyelidikan lebih lanjut, ratusan ponsel tanpa dokumen resmi itu, diamankan ke KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Terhadap Nakhoda dan ABK speed boat R Jaya juga dimintai keterangan untuk menemukan pemiliknya.

“Hingga saat ini, untuk pemiliknya masih belum ditemukan .Pasalnya masih dalam proses pengembangan penyidik untuk mengungkap siapa pelakunya,”ujar Arfah.

Barang tersebut terpaksa diamankan karena dianggap sudah  melanggar UU Nomor 10 tahun 1995 diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2012 tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan dan cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang dari wilayah kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas pasal 37 ayat 2.

Dari pantau, penangkapan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan, merupakan kali ketiga setelah sebelumnya juga pernah diamankan 76 unit Hp illegal juga  puluhan ton beras dan gula. Namun sampai sejauh ini belum tertangkap siapa pelakunya.(dro/*e)