TEMBILAHAN (ww.detikriau.org) – Komisi II DPRD Inhil mempertanyakan kebijakan Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Inhil, dalam mengeluarkan izin lokasi PT. Krisna Mustika Kencana (KMK) yang saat ini telah melakukan eksploitasi terhadap lahan masyarakat Desa Benteng Utara, Kecamatan Sungai Batang.

Pasalnya, jika dilihat dari rencana proyek atau proposal yang disampaikan perusahaan seharusnya BP2MPD dapat mengkaji lebih jauh lagi terutama tentang pola yang diterapkan perusahaan.

“Kita mempertanyakan, apakah badan perizinan tidak berpikir atau mengkaji lebih jauh dulu sebelum mengeluarkan izin sebuah perusahaan yang akan bermitra dengan masyarakat.  Karena dalam surat perjanjian yg dibuat oleh perusahaan sudah sangat jelas merugikan masyarakat, mengapa izinnya tetap dikeluarkan,” ungkap Ir.Junaidi Ketua Komisi II DPRD Inhil siang kemaren.

Dilihat dari proses perizinan pembangunan perkebunan yang ada, dimulai dari Izin lokasi, berdasarkan peraturan menteri Agraria tahun 1999, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya, sket lokasi yang dimohon dan rencana proyek ataupun proposal perusahaan.

“Dari ini saja Perusahaan harusnya belum layak untuk mendapatkan izin lokasi tersebut, karena lokasi mereka belum jelas karena tidak semua masyarakat yang setuju untuk berkerjasama, disini lah seharusnya badan perizinan berkerja bukan hanya berdasarkan rekomendasi dari pihak-pihak terkait saja,” jelas politisi dari fraksi Golkar tersebut.

Junaidi mengaku cukup meyayangkan hal ini terjadi. ditengah-tengah niat pemerintah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani dengan membuka kesempatan bagi investor, masyarakat malah terjebak dengan pola yang sangat merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari pemerintah melalui kebijakan atau pun sebagai pihak yang memiliki pemahaman lebih.

Direncanakan Kamis (25/7) nantinya Badan Perizinan akan menggelar pertemuan khusus berama Sembilan satker terkait dan pihak perusahaan. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Kita tidak memiliki niat ingin menghalangi pihak manapun, untuk itu kita meminta badan perizinan agar dapat dengan arif menyelesaikan persoalan ini. Dan kita juga harapkan rapat tersebut dihadiri oleh pihak yang berkompeten dan memahami sehingga dapat menghasilkan solusi yang terbaik,” harap Junaidi.(dro/*r)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Ketersediaan Gas Elpiji di Kota Tembilahan sering mengalami kekosongan. Hal ini diduga disebabkan kurangnya ketersediaan tabung GAS.

“Sudah dua hari ini saya kehabisan GAS. Beberapa tempat agen penjualan elpiji yang saya hubungi semuanya kehabisan stok. Mereka hanya bisa menjanjikan satu atau dua hari kedepan baru bisa memenuhi permintaan pelanggan.” Keluh Agustina, warga Jalan Batang Tuaka Tembilahan.

Kondisi seperti ini menurutnya sangat merepotkan. Sejak adanya konversi  minyak tanah ke GAS, kebutuhan memasak di dapur sepenuhnya bergantung ke bahan bakar GAS.

Aida, ibu rumah tangga jalan H Arief Tembilahan Hulu juga mengungkapkan keluhan yang hampir senada. Ia juga mengaku, kebutuhan GAS untuk keperluan dagangannya sejak kemaren kosong.” Dari kemaren mau tidak mau saya terpaksa mempergunakan kembali kompor berbahan mitan. Memang boros tapi mau gimana lagi. Tidak memasak artinya sebagai pedagang lauk pauk saya harus kehilangan penghasilan.” Ungkap Aida.

Juga diakui Aida, terjadinya kekosongan GAS dipasaran bukanlah terjadi satu dua kali ini saja. kejadian ini sudah cukup sering berulang. Ia berharap agar kondisi ini tidak terus merepotkan masyarakat, pihak-pihak terkait diminta untuk lebih serius melakukan pengawasan.

“Apapun bahasanya, sejak program konversi mitan ke GAS, katanya pemerintah menjamin ketersedian GAS bagi kebutuhan masyarakat akan lancar. Kita berharap tentunya janji-janji pemerintah ini janganlah terlalu mudah untuk diucapkan jika tidak berani untuk mempertanggung jawabkan” Kesal Aida.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Rudiansyah ketika di komfirmasi melalui sambungan telepon selularnya, selasa (23/7) mengaku juga sudah mendengar adanya kesulitan masyarakat untuk mendapatkan pasokan GAS yang kejadiannya cukup berulang-ulang ini.

Ia menduga kekosongan ini lebih disebabkan adanya peningkatan kebutuhan GAS selama bulan Ramadan. Interval waktu pengisian dengan ketersediaan tabung tidak sebanding. Akibatnya, ketersediaan GAS ditingkat pedagang mengalami kekosongan.

“Harusnya ketersediaan jumlah tabung GAS setidaknya 2 kali jumlah yang dikonversi. Untuk sekarang, ini yang belum terpenuhi. Akibatnya, para agen akan kesulitan untuk melakukan pengisian ulang. Ini yang saya duga menjadi penyebab seringnya pasokan GAS hilang dipasaran,” Ujar Rudiansyah.

Apalagi selama bulan Ramadan, ditambahkan mantan Kabag Ekonomi Setdakab Inhil ini, kebutuhan rumah tangga akan bahan bakar GAS semakin meningkat. Termasuk kebutuhan GAS untuk keperluan pedagang musiman lauk pauk yang tumbuh cukup subur di bulan Ramadan. Menurut Rudiansyah, kebutuhan GAS yang mengalami peningkatan ini tentunya membutuhkan ketersediaan tabung yang mencukupi agar tidak terjadinya kesenjangan antara waktu pengisian ulang elpiji dengan tingkat permintaan masyarakat. “Kekurangan tabung gas ini sudah kita sampaikan kepada pihak terkait. kita berharap hal ini segera mendapatkan tanggapan dan kekurangan tersebut bisa dipenuhi,” Pungkas Rudiansyah.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menghimbau perusahaan maupun unit usaha lainnya untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat satu pekan sebelum tibanya hari lebaran.

Jika ada perusaan dan unit usaha yang tidak mengindahkan hal itu, pihak Disnakertrans berharap peran aktif dari pekerja maupun masyarakat untuk menyampaikan pemberitahuan. ”Segera laporkan ke pihak kami, datang saja ke kantor Disnakertrans,” kata Kepala Disnakertrans Inhil, H Hafitsyah, yang didampingi Kabid  Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Hotman, Ahad (21/7)kemaren.

Besaran THR, kata yang bersangkutan adalah satu kali upah untuk pekerja yang sudah diatas satu tahun kerja, sementara yang masih belum akan ada perhitungan sendiri. Namun yang jelas tidak merugikan perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Maka itu tim Dinsnakertrans tetap melakukan evaluasi mengenai pembayaran THR.

Sejauh ini surat edaran mengenai pembayaran THR disebarkan kepada para pelaku usaha. Lalu apabila  ada perusahaan yang tidak  mengindahkan pembayaran THR sesuai yang sudah ditntukan tentunya akan ada sanksi sesuai peraturan yang berlaku, namun sejauh ini Disnakertrans masih merujuk kepada perilaku pengusaha yakni dengan memberikan teguran.

“Pembayaran THR sudah menjadi kewajiban perusahaan dan merupakan haknya setiap pekerja. Kendati demikian ada aturan main supaya tidaka ada pihak-pihak yang nantinya merasa dirugikan. Jika ada perselisihan mengenai semua itu kita bersama-sama akan mencarikan solusi yang tepat,” jelasnya.

Kalau  berpijak pada tahun sebelumnya, tidak ada satu pun perusahaan yang mengajukan surat keberatan atas pembayaran THR sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja mengenai Tunjangan perayaan hari Keagamaan. Ini artinya bahwa  iklim investasi sudah menujukan hal yang positif dan harus  dipertahankan.

“Yang pasti pembayaran THR disesuaikan dengan masa kerjanya dan diharapkan proporsional. Ini salah satu faktor  untuk menciptakan  keharmonisan antara pekerja dan pengusaha,” tuturnya, sambil menyatakan kalau memang perusahaan sudah siap alangkah baiknya jika pembayaran THR jauh sebelum lebaran.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Keberanian Pelaku Aksi jambret semakin hari terbilang semakin nekat. Setelah peristiwa yang dialami Rahmawati (30) seorang Guru TK warga Tanjung Harapan Tembilahan, siang bolong sekira pukul 12.30 Wib, Jumat (12/7) yang lalu di Jalan Jendral Sudirman Tembilahan. Kali ini, Minggu (21/7) sekira pukul 17.50 Wib kemaren, pelaku kembali menyikat jutaan uang Ibu Rumah tangga di Jalan Telaga Biru depan Swalayan Mekar Kecamatan Tembilahan Hulu.

Aksi nekat kawanan jambret seperti ini tentunya semakin meresahkan masyarakat. Diminta aparat kepolisian untuk segera bekuk pelaku.

Dalam peristiwa yang terjadi pada minggu (21/7) kemaren, korban yang bernama Maizuraida (34) warga Jalan Bersama Tembilahan Hulu, harus kehilangan dompet warna hitam berisi uang tunai sebanyak Rp2,5 Juta dan sebuah Hp Nokia X10 berikut sebuah kartu ATM atas nama korban.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.M.si melalui Kasat Reskrim AKP.Ade Zamrah SIK mengatakan kronologi tindak pidana jambret yang dialami korban berawal pada saat korban sedang mengendarai motora Honda Beat berboncengan dengan anaknya hendak bermaksud membeli menu berbuka puasa.

Ketika melintas di TKP, tiba-tiba dari arah belakang korban tidak sadar kalau sudah dibuntuti pelaku yang juga menggunakan kendaraan motor Honda Beat warna hitam.

Setelah jarak motor korban dengan motor pelaku mendekat, dengan begitu cekatan pelaku yang duduk membonceng langsung merampas dompet korban yang saat itu sedang dalam genggaman  anaknya. Setelah mendapatkan hasil rampasan, kawanan pelaku langsung tancap gas meninggalkan TKP.

“Saya tidak sempat mengejar, apalagi setelah berhasil merampas dompet,pelaku langsung kabur sehingga saya tidak tahu persis ciri-cirinya,”ujar korban saat melapor di Polres.

Menurut Kasat Reskrim AKP Ade Zamrah SIK, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan terkait laporan korban. Dalam kesempatan ini Ia juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, hendaknya selalu waspada ketika membawa barang berharga. Sebab biasanya setiap menjelang lebaran kejahatan seperti itu akan cenderung meningkat.(dro/*e).

Tembilahan (www.detikriau.org) – Puluhan Demonstran mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli SMAN 1 Tembilahan Kota dan OSIS SMAN 1 Tembilahan mengadakan aksi unjuk rasa. Orasi yang disampaikan di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik), Kantor Bupati dan Gedung DPRD Inhil ini menyampaikan penolakan adanya perubahan nama SMAN 1 Tembilahan menjadi SMAN 1 Indra Praja.

Koordinator lapangan (Korlap) Indra Gunawan dengan pekikan megaphonenya menilai hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan terkesan dirampok. Pekerjaan pembangunan fasilitas Gedung Indra Praja dilahan yang dulunya bermama SMAN 1 Tembilahan menurutnya sangat mengganggu jalannya proses pembelajaran.

“Sejak pembangunan proyek multiyear itu, kenyaman siswa-siswi SMAN 1 terganggu. Bunyi ribut dan debu yang ditimbulkan pada pelaksanaan pengerjaan membuat kami tidak nyaman. Kami merasa hak kami untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan nyaman sudah dirampok,” Teriak Indra

Dihadapan beberapa pejabat dalam orasi dihalaman Kantor Disdik, salah seorang orang tua siswa juga membenarkan terjadinya ketidaknyaman dengan adanya perubahan nama sekolah ini. Ia meminta hal ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten.”Kami menginginkan kejelasan status dan menolak adanya perubahan nama  SMAN 1. Termasuk kita juga meminta Disdik untuk mengawasi adanya pungutan berbagai biaya yang kami rasakan sudah semakin membebani apalagi untuk orang tua dengan kondisi ekonomi menengah kebawah seperti kami.” Ujarnya.

Usai menyampaikan orasi dan menyerahkan lembaran tuntutan, rombongan demonstran dengan berjalan kaki bergerak ke Kantor Bupati Inhil. Dihalaman Kantor Bupati, berbagai orasi teriakan penolakan kembali berkumandang. Dihadapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kab Inhil, H Alimudin, orator aksi terus meneriakan berbagai penolakan.

Peserta demonstran yang dominan berpakaian seragam SMA ini saling bergantian mengungkapkan rasa kegelisahan dan kegundahan.

Menanggapi berbagai tuntutan demontran, Sekda yang rela duduk lesehan dihadapan pintu masuk Kantor Bupati Inhil menyampaikan bahwa Bupati saat ini sedang tidak berada di tempat. Dalam kesempatan itu, Sekda juga menyampaikan bahwa apa yang menjadi tuntutan yang disampaikan hari ini sebelumnya sudah diterimanya melalui Kadisdik Inhil, H Fauzar.” Saya sendiri sudah memintakan Kadisdik untuk menemui Bupati untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan hari ini. Pemkab Inhil tidak akan pernah berniat untuk merugikan adik-adik yang kedepannya tentu akan menjadi pemimpin negri ini. Apapun kehendak yang disampaikan hari ini akan kita jadikan salah satu masukan sebelum mengambil keputusan nantinya,” Ujar Sekda.

Berakhir di halaman Kantor Bupati Inhil, rombongan kembali bergerak ke Gedung DPRD Inhil. berbeda dengan sebelumnya, dengan teriknya panas ditambah sebahagian besar demonstran yang mengaku masih menjalankan ibadah puasa ini tidak lagi bergerak dengan berjalan kaki. Rombongan diangkut dengan kendaraan Dalmas dan Mobil Patroli Satlantas Polres Inhil serta beberapa kendaraan roda dua.

Di gedung DPRD Inhil, rombongan menolak untuk berdialog didalam gedung. Lagi mereka duduk lesehan diteras masuk gedung wakil rakyat. Dalam kesempatan ini, orator meneriakan rasa empati mereka atas kinerja Dewan yang selama ini mereka nilai melempem dan terkesan bungkam dengan kondisi pendidikan Inhil.

Massa demonstran yang saat itu juga tampak dihadiri majelis guru SMAN 1 Tembilahan kembali bergantian menyampaikan orasi. Bernyanyi syairlagu sindiran dan dalam kesempatan itu salah seorang guru sempat membacakan riwayat dan sejarah berdirinya SMAN 1 Tembilahan. Ia juga menyampaikan rasa duka jika sekolah yang sudah menelorkan ribuan alumnus ini harus diberangus.

Dalam surat tuntutan tertulisnya, masa AMMP-SMA 1 Tembilahan kota menyampaikan beberapa tuntutan. Yakni, menolak adanya perobahan nama SMAN 1 menjadi SMAN 1 Indra Praja. Menolak adanya pemindahan sekolah SMN 1 ketempat yang tidak strategis. Meminta agar Pemda memperhatikan pembangunan sekolah mereka serta meminta Pemda memperhatikan nasib guru-guru. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) — Datangnya bulan suci Ramadhan, membawa berkah tersendiri bagi sejumlah pedagang busana muslim di pusat kota Tembilahan. Melonjaknya pembeli busana muslim selama bulan puasa membuat jumlah omzet pedagang setiap harinya cenderung semakin mengalami kenaikan sejalan dengan semakin mendekatnya perayaan Idul Fitri.

Busana muslim yang ditawarkan di Pasar Tembilahan sangat bervariasi, mulai dari baju koko, mukena, kopiah, sajadah hingga baju gamis.

“Sekarang peningkatannya belum seberapa bang. Tapi lumayanlah dibandingkan sebelum Ramadan. Biasanya pendapatan akan semakin meningkat seiring dengan mendekatnya perayaan Idul Fitri,” ujar Andri, salah satu pemilik toko dipasar Tembilahan.

Untuk harga busana muslim sangat bervariasi, tergantung kualitasnya. Untuk baju koko dengan kualitas sedang, ditawarkan Rp 80.000, sedangkan untuk kualitas terbaik bisa mencapai Rp 250.000.

Adapun mukena dijual mulai harga Rp 70.000 hingga Rp 95.000. Baju gamis pendek dibanderol mulai Rp 80.000 an dan untuk baju gamis panjang mulai Rp 150.000 an.

Mulai melonjaknya penjualan busana muslim ini ujarnya sudah terjadi sejak awal memasuki bulan ramadan.

“Pembeli sudah ada yang mulai beli grosiran. Biasanya untuk didagangkan lagi di Daerah. tapi banyak juga yang eceran.,” tambah dia.

Untuk mengantisipasi tingginya permintaan busana muslim di bulan Ramadhan, Andri mengaku telah menyediakan stok busana muslim sejak sebelum ramadan.(dro)