TEMBILAHAN (ww.detikriau.org) – Polres Inhil bersama Instansi Terkait dirikan 7 Pos pengamanan serta 1 Pos Induk Pemantau. Pendirian Pos ini dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat dan pengamanan Arus Mudik Lebaran 1434 H yang akan difungsikan mulai H-7 dan H+7, mulai dari 2 hingga 16 Agustus mendatang.

Kebijakan ini merupakan hasil keputusan rapat yang berlangsung di Aula Polres Inhil, Kamis (25/7), bersama Instansi terkait diantaranya Asisten II Pemkab Inhil, Kodim 0314 /Inhil, Dinas Perhubungan dan Informatika, Sat Pol PP, Dinas Kesehatan Pelabuhan, Polsek Pelabuhan, Jasa Raharja,  PMI, Pelindo dan beberapa Kapolsek.

“Dimasing-masing pos pengamanan tersebut, terdiri dari beberapa petugas gabungan yang sudah ditentukan. Bahkan untuk di Pos Pengamanan lebaran yang ada di Pelabuhan Pelindo Tembilahan nantinya juga dilengkapi adanya petugas Kesehatan yang akan melayani pemudik bila mendadak sakit,” Ujar Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan SIK, M.Si melalu Kabag Ops, AKP Kurnia SIK

Lanjut Kabag Ops, dalam waktu dekat demi suksesnya pengamanan arus mudik lebaran, seperti biasa, bertempat di lapangan upacara jalan Gajah Mada Tembilahan, akan digelar apel bersama dalam persiapan kegiatan Operasi Ketupat dan arus mudik lebaran

“Untuk mengetahui sampai sejauhmana persiapan petugas gabungan, maka sebelum pelaksanaan hari H, akan digelar apel bersama,” tambahnya.

Ia juga menambahkan khusus untuk pos pengamanan yang ada didaerah nantinya dibawah pengendalian Polsek setempat. Untuk Kota Tembilahan menjadi tanggung jawab kita bersama.

7 pos pengamanan lebaran yang dimaksud antara lain, pos utama ditempatkan di lapangan parkir yang ada dikawasan jalan Sudirman, dan pos pengamanan pendukung lainnya di pelabuhan Pelindo, pos Pengamanan Jembatan Rumbai, pos Desa Selensen, pos pengamanan pelabuhan Kuala Enok, pos pengamanan pelabuhan Reteh dan pos pengamanan Sungai Guntung.

Adapun untuk jumlah petugas gabungan yang akan terlibat dalam pengamanan arus mudik dan arus balik lebaran berjumlah 351 personil yang disipakan untuk antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak dinginkan, serta meminimalisir terjadinya tindak kejahatan dan kelancaran arus mudik, pungkasnya.(dro/*e)

www.detikriau.org — Masyarakat desa yang tersebar di seluruh desa propinsi  Riau saat ini tengah memperioritaskan pembangunan prasarana jalan. Dari data Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Di tahun 2013 ini prioritas pembangunan yang diusulkan dan saat ini tengah berjalan lebih bertumpu pada pembuatan dan peningkatan jalan. Yakni sebanyak 108 desa tengah melaksanakan pembangunan jalan tersebut. Dengan perhitungan panjang jalan sebanyak 92.525 meter. Selain pembuatan jalan, yang tidak kalah dibutuhkan masyarakat perdesaan adalah pembangunan sekolah dan rehap gedung , yakni sebanyak 62 buah . Serta pembangunan irigasi sebanyak 28 buah dan pembangunan jembatan sebanyak 26 buah.

Pada tahun 2012, pembangunan jalan juga merupakan pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat perdesaan. Diperkirakan meter jalan di desa yang telah dibangun pada tahun 2012 sepanjang 143.816 meter, sedangkan pembangunan gedung sekolah sebanyak 107 buah yang tersebar di desa-desa. Pembangunan gedung di desa ini umumnya pembangunan gedung PAUD, TK dan MDA

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Riau, Daswanto mengatakan, pembangunan yang dilakukan di desa melalui PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pembangunan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa sendiri dan dimusyawarahkan dalam Musyawarah Antar desa di tingkat kecamatan. Musyawarah antar desa itulah yang menentukan pembangunan mana yang diprioritaskan.

“jadi program Pembangunan PNPM Mandiri perdesaan ini merupakan program yang menitik beratkan pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Karena merekalah yang paling mengerti kebutuhan di desa mereka masing-masing. Program ini juga dikerjakan oleh masyarakat desa, masyarakat yang melakukan lelang, masyarakat juga yang menjadi pengawasnya, jadi partisipatip masyarakat di PNPM Mandiri perdesaan sangat tinggi.” Ujar Daswanto

Bahkan menurut Daswanto, tidak sedikit partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini . Masyarakat ikut berswadaya, mulai dari lahan tanah, uang maupun tenaga yang dikerjakan secara bergotong royong. Sehingga tidak heran bila pembangunan melalui program PNPM Mandiri Perdesaan biaya yang dibutuhkan relatif lebih kecil .

Daswanto berharap pembangunan yang saat ini tengah berjalan bisa selesai sesuai dengan jadwalnya dan tidak ada kendala. Ia juga berharap, dengan keterbukaan informasi saat ini, semua lapisan masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan atas pembangunan yang sedang dilakukan sehingga bisa berjalan optimal sesuai yang diharapkan serta berdaya guna.(rls/rika suartinisngsih)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Pengusaha rumahan kue lebaran di kota Tembilahan mulai mengeluh. Harga telur ayam ras yang menjadi bahan utama pembuat dagangan mereka, kinipun mulai ikut-ikutan meroket menyusul naiknya harga beberapa kebutuhan lainnya.

Ani, seorang pembuat kue kering untuk lebaran mengaku kenaikan harga telur ini akan sangat berpengaruh dengan omset penjualannya. Naiknya jumlah modal yang dibutuhkan tentunya akan meningkatkan harga jual. Sayangnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini justru dalam kondisi keterpurukan.

“saya agak pesimis bisnis kue kering tahun ini akan memberikan keuntungan bagus. Biaya produksi kita meningkat seiring kenaikan beberapa kebutuhan bahan baku. Terutama telur. Kenaikan modal tentunya mengharuskan kita untuk menaikan harga jual. Namun ironisnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak bagus,” Ungkap rasa kekhawatiran Ani.

Namun usaha pembuatan kue merupakan usaha rutin yang menjadi salah satu penambah penghasilan keluarganya, kondisi apapun memaksanya harus berani mengambil resiko. Untuk mengantisipasi timbulnya kerugian, pengalaman selama bertahun-tahun dalam bisnis musiman ini menurutnya sangatlah menjadi faktor penentu.

“yang terpenting kita harus pandai-pandai mengantisipasi. Kalau biasanya kita memproduksi beranekaragam kue, tahun ini mungkin kita hanya memproduksi kue yang memiliki pasaran bagus agar tidak ada kue yang tersisa atau tidak habis dijual agar modal tidak terlalu lama terhenti. Disinilah diperlukan pengalaman untuk memprediksi kue-kue yang berkemungkinan mendapatkan banyak minat pembeli,” Kata Ani.

Yusuf, salah seorang pedagang di Kota Tembilahan mengakui mulai meningkatnya harga telor ayam ras. Menurut Usuf, sebelumnya harga perpapan telor ayam ras (30 butir. Red) hanya dipasarkan Rp26 hingga Rp 28 ribu. Namun hari ini harga perpapannya sudah mencapai Rp 36 ribu. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan telor apalagi menjelang tibanya hari raya idul fitri, menurutnya harga telor akan terus meningkat.

“Setiap tahunnya harga telor fluktuasinya hampir sama. Harga cendrung akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya permintaan pembeli terutama untuk berbagai kebutuhan menjelang lebaran. Mudah-mudahan kenaikan harga yang saya nilai sudah cukup tinggi ini tidak semakin melambung.” Harap Yusuf.

Erna, seorang Ibu warga Kecamatan Tembilahan Hulu pun membenarkan berbagai kebutuhan setiap menjelang lebaran setiap tahunnya akan selalu melambung. Namun ia mengaku tidak ingin ikut-ikutan pusing. Menurutnya yang terpenting adalah kesiapan diri sendiri untuk menerima apapun kondisi yang harus dilalui.

“Rasanya tak perlu pusinglah bang. Kebutuhan lebaran seperti kue, memang penting. Tapi kalau harganya tinggi, tahun dulu kita beli banyak, ya tahun ini dikurangilah yang tentunya sesuai dengan anggaran yang kita miliki. Kalau harus diikutkan kemauan, semua juga mau, tapi akhirnya tentu kita sendiri yang menjadi pusing,” Ujarnya dengan bahasa bijak.

Erna mengaku bersyukur, apapun rezky yang diberikan Tuhan kepada keluarganya tahun ini, sekecil apapun menurutnya telah cukup untuk membiaya berbagai kebutuhan hidup.” Alhamdulillah. Yang terpenting kita diberikan kesehatan dan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Perayaan lebaran hanya sebuah perayaan kegembiraan dan tentunya tidak perlu harus bermewah-mewah,”Ungkap syukurnya.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Indragiri Hilir ( Kab Inhil) membenarkan telah menerima surat pernyataan mundurnya anggota dari empat partai dalam Badan Pemenangan Pemilu dan Tim Kampanye pasangan Dinamis.

Surat bernomor 005/BAPPILUKADA-DINAMIS/Inhil/VII/2013 tertanggal 22 juli 2013 itu ditandatangani oleh puluhan anggota asal ke empat partai pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013-2018, H Zainal Abidin dan H Said Ismail.

“Benar pihak kita sudah menerima surat tersebut. Anggota tim itu berasal dari empat partai yakni Partai Gerindra, PKPB, PKNU dan PKBIB.”Jawab Ketua Pokja Pencalonan KPUD Inhil, Herdian Asmi, SH MH ketika dikomfirmasi melalui sambungan telepon selularnya, Rabu (24/7)

Menurut Herdian,  pengunduran ini sifatnya hanya pengunduran dari Bapilu dan Tim pemenangan bukan penarikan dukungan partai kepada pasangan tersebut.”Aturannya tentu pasangan Dinamis harus membentuk Tim Bapilu dan pemenangan lagi untuk menggantikan anggota yang menyatakan menarik diri,” Sebut Herdian.

Salah seorang ketua Partai pengusung pasangan Dinamis yang minta namanya tidak dipublikasikan ketika dikomfirmasi membenarkan akan pengunduran ini. Menurutnya, secara partai mereka sudah memenuhi tugas untuk mengantarkan pasangan Dinamis lolos sebagai salah satu peserta pemilukada 2013.”Tugas kita sudah dipenuhi namun komitmen untuk mengantarkan pasangan ini lolos sebagai calon tidak berarti kami juga harus ikut sebagai tim pemenangan mereka,” Jawabnya sambil mengelak mengatakan alasan pengunduran tersebut.

Hal senada juga terlontar dari salah seorang petinggi Partai pengusung pasangan Dinamis lainnya yang juga minta namanya untuk tidak dipublikasikan. Menurutnya, pengunduran dari Bapilu dan Tim pemenangan pasangan Dinamis lebih disebabkan dari rasa kekecewaan dikarenakan pasangan Dinamis lebih mementingkan Tim Keluarga dibandingkan Tim Partai. Partai terkesan hanya dijadikan bamper.

“Penarikan anggota dari Tim ini juga diikuti mundurnya seluruh tingkatan dalam pengurusan partai,”  Ujarnya.

Calon Bupati pasangan Dinamis, H Zainal Abidin ketika dikomfirmasi wartawan melalui sambungan telepon selularnya menyatakan hal itu tidaklah menjadi persoalan karena mendukung atau tidak itu hak setiap individu. “Tak ada masalah. Apalagi jika memang mereka sudah mendapatkan persetujuan dari partai masing-masing. Di Negara Demokrasi, mendukung atau tidak itu menjadi haknya setiap orang.” Jawabnya. (dro)

Hingga  Akhir Minggu Kedua Ramadan, Belum Satupun Pengusaha Rumah Makan Yang Diberikan Sanksi.

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sedikitnya 24 Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Sekdakab Indragiri Hilir terjaring razia yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja saat nongkrong di warung makan  pada jam dinas di bulan suci Ramadhan 1434 H. Senin (23/7) kemaren. Sayangnya, hingga memasuki akhir minggu kedua. Belum ada satupun pengusaha rumah makan bandel yang diberikan sanksi tegas.

“Kita hargai kinerja satpol PP untuk menertibkan PNS. Namun sayangnya, hingga hari ini belum ada satupun pengusaha rumah makannya yang diberikan sanksi. Padahal edaran Pemkab Inhil juga sangat jelas akan adanya larangan operasional dibawah jam 15.00 Wib. Sebagai penegak wibawa Pemerintah, bukankah Satpol juga seharusnya menindak pelaku bisnisnya yang nyata juga sudah melakukan pelanggaran?.” Tanya seorang Warga Tembilahan, Anto.

Dalam pemberitaan sebelumnya, warga Tembilahan lainnya, Rudy juga menyayangkan kesan pilih kasih Satpol PP ini. Bahkan ia menaruh kecurigaan adanya unsur kesengajaan. Menurutnya, setiap tahun pengusaha rumah makan yang membandel sepertinya tidak pernah berubah. Kalau mereka hingga saat ini masih bebas berbuat seenaknya, mungkin saja memang ada peran, aturan dan mungkin juga jumlah kompensasi tertentu yang sudah disepakati.

“setiap tahun penegakkan kesannya hanya bohong-bohongan. Gertak-gertak, dapat kompensasi lalu ramadanpun bubar. Aturan tinggal aturan yang penting biaya kebutuhan lebaran terpenuhi. Mungkin,” Sindir Anto.

Dalam razia kali ini, Oknum PNS yang ketangkap tangan lalu didata oleh BKD untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Karena selama menjalankan razia khusus kalangan PNS, pihak Sat Pol PP juga melibatkan pegawai dari BKD.

Kasat Pol PP Martha Haryadi melalui Kasi penegakan Hukum Hadi Rahman kepada wartawan menuturkan bahwa razia yang digelar kali ini sasarannya hanya untuk kalangan PNS yang mangkir menjalankan ibadah puasa dan kedapatan nongkrong diwarung pada saat jam Dinas.

“Sesuai dengan Perintah dari Pimpinan, kita hanya menjalankan tugas khususnya bagi kalangan PNS dan honorer, untuk menjaga kondisi ketertiban dan ketentraman umum selama bulan suci Ramadhan,”ujar Hadi Rahman.

sebelumnya, Selain untuk kalangan PNS, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) juga sudah mengeluarkan aturan untuk membatasi aktivitas warung makan dan restoran selama bulan puasa. Pemilik usaha hanya diberi ijin membuka usahanya di atas pukul 15.00 WIB hingga waktu sahur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, H Alimuddin RM mengemukakan himbauan tersebut bertujuan untuk menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa.  Supaya kekhusukan dan kelancaran  ibadah tetap terjaga hingga berakhirnya bulan puasa.

“Hal inikan hanya setahun sekali bukan setiap hari. Jadi kami mohon para pemulik usaha benar-benar mematuhinya. Semua ini demi kepentingan kita bersama,” ungkap Alimuddin RM, Selasa (9/7) yang lalu sambil mengatakan apapun alasanya peraturan  itu harus dipatuhi.

Tidak hanya itu, Sekda juga mengatakan tempat hiburan malam juga dillarang beroperasi seperti biasanya.  Apabila ada pengelola tempat hiburan malam yang tetap beroperasi selama Ramadan maka akan mendapat tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud bisa sampai dengan pencabutan izin usaha.

“Bagi siapa yang melanggar akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Karena kita ingin kesucian bulan puasa benar-benar terjaga. Jangan sampai bulan itu ternoda oleh berbagai aktivitas yang menyesatkan,”Ancam Sekda kala itu. (dro/*e)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka amankan pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013 – 2018, 4 september 2013 mendatang, jajaran polres Inhil terjunkan sebanyak 508 personil.

Penegasan tersebut, disampaikan Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.M.si melalui Kabag Ops AKP Kurnia Styawan SIK. Dikatakannya, seluruh personil yang sudah dipersiapkan itu, nantinya tersebar di setiap TPS yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

“Kita sudah siapkan 508 personil untuk amankan pelaksanaan Pemilukada mendatang.”kata Kabag Ops AKP.Kurnia Stywan SIK.

Oleh karena itu, mantan Kasat Reskrim Polres Inhil ini juga mengajak seluruh lapisan masyarakat turut serta mensukseskan pesta lima tahunan ini. Dengan adanya kerjasama semua pihak diharapkan  akan tercipta kondisi keamanan yang kondusif.

“Kita berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Inhil terutama yang sudah mempunyai hak pilih, agar bisa menggunakan suaranya tentunya sesuai dengan pilihannya. Serta bisa menjaga ketentraman dan keamanan pada setiap lingkungannya agar tetap kondusif,”Pesannya.(dro/*e)