Tembilahan (www.detikriau.org) – Bea dan Cukai Tembilahan kembali mengamankan sebanyak 974 Unit Handphone Blackberry berbagai type. Diduga barang haram yang lagi-lagi tidak diketahui siapa pemiliknya ini dipasok dari kawasan bebas Batam.

Berdasarkan penjelasan PLH Kepala Kantor, Adhi Suryana yang saat itu tampak didampingi kepala seksi kepatuhan internal dan penyuluhan, Agustinus Rahmad Subagyo serta Kepala Seksi penindakan dan Penyidikan, M. Arfah, penindakan ini merupakan hasil operasi khusus menjelang hari raya Idul Fitri yang dilakukan KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam rangka lebih meningkatakan pengawasan masuknya barang-barang dari luar daerah pabean maupun kawasan bebas Batam.” Kegiatan ini digelar atas  pertimbangan permitaan berbagai kebutuhan barang yang relatif mengalami peningkatan  menjelang hari raya Idul Fitri,” Ujarnya.

Menurut M Arfah, kronologis penangkapan bermula dari pengintaian yang dilakukan tim operasi khusus terhadap aktivitas kapal-kapal yang masuk dalam ilayah perairan Inhil. dari hasil pengintaian didapati adanya beberapa paket barang mencurigakan.

“Rabu 31 juli 2013 sekira pukul 17.00 Wib, kita lakukan melakukan penindakan barang-barang tersebut disebuah travel yang akan bergerak menuju Provinsi Sumatra Barat. Jumlahnya sebanyak 974 pcs beserta accesoris yang dikemas dalam kotak karton,” Terang M Arfah

Dari hasil pemeriksaan sementara ditambahkan M Arfah, diduga barang-barang ini berasal dari kawasan bebas Batam yang tidak dilengkapi dokumen kepabean yang rencananya akan diedarkan dikawasan pulau Sumatra.

Ratusan Handphone BB yang ditaksir bernilai Rp 3 Milyaran tersebut kini diamankan di Kantor KPPBC Tembilahan. Kerugian Negara yang timbul diperkirakan sebesar Rp 900 juta serta rusaknya tata niaga perdagangan komunikasi yang tidak memiliki izin postel.

Ketentuan yang dilanggar adalah UU no 10 tahun 1995 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU no 17 tahun 2006 tentang kepabean serta Peraturan Pemerintah No 10 tahun 2012 tentang perlakuan kepabean, peprpajakan dan cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang dari wilayah kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

“Namun untuk penangkapan ini kita juga belum berhasil mengetahui siapa pemilik barangnya,” Pungkas Arfah.

Kepala KPPBC Tipe Madya pabean C Tembilahan, Zaky Firmansyah ketika dikomfirmasi melalui sambungan telepon selularnya menghimbau agar masyarakat tidak mengambil kesempatan menjelang perayaan Idul Fitri.” Kesempatan itu seperti memasukkan barang larangan dan pembatasan tanpa dilindungi dokumen kepabean.” Ingatkan Zaky sambil mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan serta melakukan pengembangan informasi intelijen secara terus menerus. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Pihak Kepolisian mempersilahkan kepada masyarakat untuk menitipkan kedaraannya selama bermudik lebaran Idul Fitri mendatang. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi timbulnya berbagai hal yang tidak diinginkan jika kendaraan dimaksud ditinggal dikediaman tanpa penjagaan.

Dijelaskan Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, Sik.,M.Si, masyarakat bisa menitipkan kendaraan dikantor polisi terdekat, seperti Kantor Polsek termasuk Polres. Layanan tanpa dipungut biaya ini adalah bentuk pengabdian kepolisian untuk lebih memberikan rasa keamanan bagi masyarakat dalam berlebaran bersama keluarga.

“tidak ada syarat apa-apa. Cukup registerkan kepada petugas kita. Kalau percaya silahkan kuncinya juga dititip sama petugas tetapi kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas, kita jamin kendaraan akan lebih aman.” Promosi Kapolres, Kamis (1/8/2012).

Setakad ini, dikatakan Kapolres, Pihak kepolisian baru memberikan layanan penitipan kendaraan. Untuk barang-barang berharga lainnya seperti emas dan surat berharga belum dilakukan karena kepolisian belum memiliki sarana yang memadai.

Dalam kesempatan ini, Kapolres juga menyampaikan ucapan terimakasih atas jalinan kemitraan kepolisian dengan Pers. Tanpa adanya pemberitaan, apapun informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat akan sulit untuk dilakukan. Sehubungan dengan perayaan Idul Fitri yang tidak lama lagi, Kapolres juga memintakan rekan-rekan wartawan untuk menyempatkan memberitakan himbauan agar masyarakat dapat bersama-sama menjaga kamtibmas.

“Setiap tahun kebiasaan mudik masyarakat selalu menimbulkan dampak baik kepada manusia maupun materil. Dengan bersama-sama menjaga kamtibmas diharapkan kita akan dapat meminimalisir dampak yang mungkin terjadi,” Harap Kapolres.

Diakhir pembicaraan, Kapolres juga menghimbau agar masyarakat tetap menjaga keamanan terutama dalam perjalanan mudik. Patuhi aturan berlalu lintas, lengkapi surat-surat kendaraan, gunakan helm serta tidak memuat beban kendaraan diluar batas ketentuan. “Saya mewakili seluruh jajaran Polres Inhil mengucapkan Selamat Idul Fitri 1434 H. semoga Idul Fitri kali ini kita mendapatkan barokah,” Pungkas Kapolres.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabuaten Indragiri Hilir (Kab Inhil) menolak untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Ibadah haji dan Biaya Tranportasi Haji 2013.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Pansus II DPRD inhil, M Arfah dalam rapat paripurna ke 5 DPRD Inhil dalam rangka penyampaian hasil pembahasan panitia khusus terhadap 4 Ranperda, selasa (30/7) kemaren.

“Hanya 3 dari 4 Ranperda yang dibahas bisa kita setujui. Sementara ranperda Penyelenggaraan Ibadah haji dan Biaya Tranportasi Haji 2013 tidak kita setujui karena masih belum adanya kesamaan pandangan atas berbagai perbedaan yang ada,” Jelas M Arfah.

Ketiga Ranperda yang disetujui tersebut ditambahkannya adalah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Kemudian Ranperda penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri serta Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda no 31 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah.

Tidak disetujuinya Ranperda Penyelengaraan Ibdah Haji dan Biaya Tranportasi Lokal Haji oleh DPRD ini dikatakan Asisten I Setdakab Inhil, Darussalam bukan berarti akan mengganggu jalannya pelaksanaan ibadah haji. Pemerintah menghargai adanya perbedaan pandangan ini dan tentunya akan dievaluasi kembali untuk penyelengaraan ibdah haji ditahun mendatang.

“Selama ini pemerintah pastinya berupaya untuk menjamin penyelengaraan ibadah haji dan penetapan besaran biaya tranportasi lokal haji dengan mempertimbangkan efisiensi, kualitas pelayanan,kpeastian pelayanan, keselamatan serta kemanan ibadah haji. Dengan perbedaan ini, kita akan evaluasi kembali untuk pelaksanaan ibadah haji tahun mendatang,” Kata Darussalam.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.M.si memimpin apel gabungan gelar pasukan  pengamanan lebaran 1434 H bertempat di halaman Kantor Bupati Inhil, Kamis (1/7).

Kapolri dalam amanatnya yang disampaikan oleh Kapolres Inhil, mengatakan untuk mengantisipasi tugas mulia dalam rangka pengamanan operasi ketupat 2013 yang digelar secara serentak diseluruh tanah air, maka pada kesempatan itu ada beberapa hal yang harus ditekankan antara lain,

Perlu disiapkan mental dan fisik dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta hindari tindakan-tindakan tidak simpatik yang tidak mencerminkan karakter jati diri sebagai sosok pengayom dan pelayan masyarakat.

Kemudian setiap petugas harus bertindak tegas namun humanis terhadap setiap pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, Lantas serta juga diminta untuk tetap menjalin kerjasama yang harmonis dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan sinergi Polisional yang proaktif untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Budayakan peralatan utama Polri semaksimal mungkin untuk memantau arus lalu lintas jalan raya dan patroli perairan serta pelayanan menyiapkan ambulance agar bisa dengan cepat menolong dan menyelamatkan korban kecelakaan maupun pada situasi darurat.

Usai pelaksanaan upacara, Kapolres mengatakan bahwa pihaknya dalam pengamanan lebaran, sesuai dengan intruksi Kapolri akan mengerahkan seluruh personil yang dimiliki, serta dibantu dengan petugas lainnya termasuk dari TNI, Sat Pol PP, petugas Kesehatan Kelautan, petugas pemadam kebakaran dan instansi lainnya yang terlibat.

“Kita mulai H-7 hingga H+7 dengan mengerahkan seluruh personil yang ada dan masih dibantu dengan personil Intansi lainnya yang berjumlah 150 personil, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi umat muslim saat merayakan lebaran,”jelasnya.

Khusus untuk di Jajaran Polres Inhil, dalam pengamanan lebaran 1434 H,  sudah membentuk sebanyak 7 pos pengaman diantaranya Pos parkir yang ada dikawasan Sudirman, Pos pengamnan di Pelabuhan Pelindo, Pos Pengamanan Jembatan Rumbai, Pos Desa Selensen, Pos Pengamanan pelabuhan Kuala Enok, Pos pengamanan Pelabuhan Reteh dan pos Pengamanan Sungai Guntung.

Kegiatan gelar apel gabungan ini juga tampak dihadiri oleh Dandim 0314 Inhil Letkol Inf Firalta Paksana Tarigan , Kepala Kejaksaaan Negeri Tembilahan, Ketua pengadilan Agama, Ketua PN Tembilahan, Dinas Perhubungan, serta seluruh Kabag dan Kasat, serta Kapolsek dijajaran Polres Inhil. (dro/*e)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –  Menghindari terjadinya konflik dan kerusuhan antara penghuni lapas, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tembilahan punya cara tersendiri. Meski menyandang status over kapasitas dan minimnya anggaran, namun menyediakan sarana dan fasilitas yang layak bagi penghuni lapas menjadi hal yang paling penting.

Ditemui diruangan kerjanya, Kalapas Tembilahan Tommy K mengatakan, saat ini pihaknya selalu memberikan pelayanan yang baik sesuai peraturan dan tidak melanggar HAM, serta selalu meningkatkan kewaspadaan

“Potensi itu tetap saja ada, yang terpenting tentunya upaya kita untuk meminimalisir dan mengantisipasi hal itu berkembang. Seperti dengan selalu memberikan himbauan akan aturan-aturan  yang berlaku dan yang terpenting selalu mengupayakan semua kebutuhan dasar warga binaan dapat terpenuhi,” jelas kalapas kemaren.

Sejak ia mulai memimpin Lapas Tembilahan, ia mengaku terus melakukan pembinaan dan melakukan berbagai pembenahan. Hasilnya, fasilitas dasar yang dibutuhkan para tahanan seperti poliklinik, rumah ibadah dan sarana lainya kini sudah tersedia. Meskipun jumlah tahanan mengalami over kapasitas (544 napi. Red) dengan selalu terjaganya kesehatan dan kebersihan lingkungan tidak banyak napi yang menderita penyakit.

“Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi tentunya dapat memicu amarah para napi karena beranggapan tidak lagi mendapatkan hak sebagai manusia. Oleh karenanya hal ini selalu menjadi perhatian utama kita,” Tegas Kalapas.

Tak hanya itu, pemberdaayaan dengan pembinaan yang dilakukan oleh petugas lapas juga terlihat nyata dibangunan lapas. hampir sebagian besar taman, kolam, hiasan bangunan dan kerajinan tangan lainya merupakan buah karya para warga binaan lapas Tembilahan.

“Sudah banyak yg kita hasilkan dan diantaranya sudah ada yang terjual, termasuk desain bangunan lapas. kita bimbing para napi untuk melakukan kreatifitas mereka seperti mencat dan membuat struktur bangunan lain,” jelasnya.

Terkait dengan kekurangan yang dirasakan saat ini, pihak lapas Tembilahan terus mengajukan usulan penambahan bangunan atau anggaran untuk melakukan perbaikan dan penambahan gedung. Namun hal ini belum terwujud mengingat keterbatasan anggaran.

“Tak hanya over kapasitas dan kesederhanan lainya, namun disisi lain petugas kita juga sebenarnya kurang. Namun hal ini tentunya tidak bisa dijadikan alasan kita untuk menjalankan tugas.,” pungkas Tommy.(dro/*r)

Pekanbaru (ww.detikriau.org) — Rindu ingin membangkitkan potensi masyarakat desa, meningkatkan perekonomian masyarakat di tempat dimana ia sekarang bermukim, setidaknya itu yang menjadi salah satu alasan Rosdiana memilih ikut menjadi Pendamping Lokal Unit Pengelola Kegiatan atau yang lebih akrab disebut PL-UPK dari Program PNPM Mandiri Perdesaan.

Tak heran, Pengajar di SMK swasta dari kecamatan Pasir Penyu Indragiri Hulu  begitu ini antusias bertanya tentang fungsi  dan tanggunggung jawabnya sebagai Pendamping lokal  dalam pelatihan PL UPK yang berlangsung selama 3 hari , tanggal 1-3 Agustus di hotel Parma Panam Pekanbaru.

Koordinator Propinsi PNPM Mandiri  Perdesaan Riau, Ir. Surya Dharma yang membuka acara pelatihan ini dalam sambutannya mengatakan, PL UPK ini merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan. Mengingat Dana yang digulirkan kepada masyarakat semakin meningkat, maka tantangan dalam penyalurannya juga meningkat. Sehingga dibutuhkan tenaga sebagai pendamping lokal yang memiliki kemampuan.

PL UPK adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu Fasilitator Kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Di setiap kecamatan ditempatkan satu orang PL.

Ada sebanyak 19 Orang PL-UPK yang mengikuti pelatihan  ini, yakni dari beberapa kabupaten seperti Rokan hulu, Indragiri hulu, Kampar dan  Bengkalis. Mereka umumnya baru direkrut dua bulan yang lalu. Pelatihan ini merupakan pelatihan yang harus diberikan kepada PL UPK karena peran mereka tidak saja sebagai orang yang mendorong para pelaku PNPM seperti kelompok SPP termasuk juga mereka berperan untuk memastikan sistem pengelolaan dana dilaksanakan dengan baik.

Minsarwedi, spesialis FMS (Financial Managemen Suport ) pelatih dalam pelatihan ini mengatakan Peran PL UPK ini bukan bawahannya UPK namun berperan sebagai mitra yang bisa mengingatkan UPK untuk saling berkoordinasi. Fungsi kerjanya banyak membantu tugas-tugas Fasilitator kecamatan.

PL UPK ini direkrut dari warga di desa. Seleksi PL UPK ini dilakukan dari Kader pemberdayaan Masyarakat desa, kemudian pada seleksi akhirnya akan ditentukan bersama-sama fasilitator kecamatan. Mereka minimal tamatan SMA, bisa direkrut dari kader desa atau yang selama ini pernah berkecimpung dalam kegiatan PNPM Mandiri perdesaan, bisa juga dari luar, namun mereka memiliki kepedulian untuk membangun desa.

Sehingga untuk memenuhi kemampuan semua itu menurut sesialis Traning PNPM MPd Riau, Riana para PL UPK harus mendapat pelatihan sehingga bisa mendorong penguatan langsung kepada masyarakat desa. Pelatihan ini memang diberikan untuk kecamatan yang sudah mengelola keuangan di UPK diatas 2 miliar.

“Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami untuk ikut melakukan pemberdayaan ketika kelapangan.” Ujar Budi PL –UPK Kabupten Bengkalis yang sudah menjadi PL UPK sekitar 2 bulan ini. (rls)