ARBindonesia.com, ‎INDRAGIRI HILIR – Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus dilakukan PT Bhumireksa Nusasejati (BNS) dengan memperkuat sosialisasi dan koordinasi bersama masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
‎
‎Sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi Karhutla, PT BNS secara aktif melakukan sosialisasi pencegahan di 7 desa yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
‎
‎Kegiatan tersebut dilaksanakan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pelangiran dan Kecamatan Mandah.
‎
‎Di Kecamatan Pelangiran, sosialisasi dilaksanakan pada 5 September 2026 dengan menyasar empat desa, yaitu Desa Penjuru, Desa Rotan Semelur, Desa Hidayat, dan Desa Bunian.
‎
‎Sementara itu, di Kecamatan Mandah, kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada 11 September 2026 di tiga desa, yakni Desa Bente, Desa Belaras, dan Desa Cahaya Baru.
‎
‎Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya PT BNS untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman Karhutla, khususnya dalam menghadapi kondisi cuaca yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran.
‎
‎Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya mencegah berbagai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan apabila menemukan indikasi maupun titik api di wilayah sekitar.
‎
‎Selain menyampaikan imbauan secara langsung, PT BNS juga memperkuat komunikasi dan koordinasi bersama pemerintah desa, aparat keamanan serta masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi dan penanganan apabila ditemukan potensi kebakaran.
‎
‎Area Controller Riau Selatan PT Bhumireksa Nusasejati, Afrijal, mengatakan pencegahan merupakan langkah penting dalam menghadapi ancaman Karhutla.
‎
‎“Pencegahan harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, kami terus melakukan sosialisasi dan membangun komunikasi dengan masyarakat di desa-desa sekitar wilayah operasional. Harapannya, masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan dan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran,” ujar Afrijal.
‎
‎Menurutnya, penanganan Karhutla tidak hanya mengandalkan respons ketika kebakaran sudah terjadi. Kesadaran masyarakat dan kesiapsiagaan sejak awal menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko kebakaran.
‎
‎PT BNS juga memasang sejumlah spanduk imbauan pencegahan Karhutla di lokasi yang mudah terlihat masyarakat. Pesan yang disampaikan antara lain mengajak masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran.
‎
‎Sosialisasi di Desa Penjuru, Desa Rotan Semelur, Desa Hidayat, Desa Bunian, Desa Bente, Desa Belaras dan Desa Cahaya Baru tersebut sekaligus menjadi sarana memperkuat sinergi antara perusahaan, masyarakat, pemerintah desa dan aparat dalam menjaga lingkungan.
‎
‎PT BNS menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pencegahan Karhutla melalui edukasi, sosialisasi dan koordinasi bersama masyarakat di sekitar wilayah operasional.
‎
‎Melalui langkah tersebut, diharapkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat semakin meningkat sehingga potensi Karhutla dapat dicegah sejak dini dan lingkungan tetap terjaga. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – PT Bhumireksa Nusasejati (BNS) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama masyarakat di tujuh desa sekitar wilayah operasional perusahaan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kecamatan Pelangiran pada 5 September 2026, meliputi Desa Penjuru, Rotan Semelur, Hidayat dan Bunian. Sementara di Kecamatan Mandah, sosialisasi dilakukan pada 11 September 2026 di Desa Bente, Belaras dan Cahaya Baru.

Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diingatkan untuk menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi api atau titik panas di lingkungan sekitar.

PT BNS juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, aparat keamanan dan masyarakat guna mempercepat penyampaian informasi serta respons apabila terjadi kebakaran.

Area Controller Riau Selatan PT Bhumireksa Nusasejati, Afrijal, mengatakan pencegahan menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi karhutla.

“Kami tidak ingin menunggu sampai api membesar. Pencegahan harus dilakukan sejak awal melalui komunikasi, edukasi dan kesiapsiagaan bersama. Karena itu, kami terus membangun koordinasi dengan masyarakat dan desa-desa di sekitar wilayah operasional,” ujar Afrijal

Selain sosialisasi, PT BNS memasang spanduk imbauan karhutla di sejumlah lokasi yang mudah terlihat masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus mengingatkan masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan dari potensi kebakaran.

PT BNS menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat edukasi, koordinasi dan kesiapsiagaan bersama masyarakat serta para pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional.

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat sehingga potensi karhutla dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin. (Adv)

ARBindonesia,com.Rohil- Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil), Jhony Charles, B.B.A., M.B.A., menyambut baik kunjungan silaturahmi dan audiensi sejumlah awak media yang berlangsung pada Jumat, 18 September 2026.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan komunikasi dan silaturahmi antara insan pers dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Suasana pertemuan berlangsung penuh keakraban, dengan diisi dialog serta saling bertukar informasi dan pengalaman terkait perkembangan daerah dan dunia jurnalistik.

Dalam kunjungan tersebut, hadir Indra Kitang selaku Koordinator Wilayah (Korwil) Riau dari media sku wawasan com bersama sejumlah awak media.

Wakil Bupati Rohil Jhony Charles menyambut langsung kedatangan rombongan dan memberikan ruang untuk berdiskusi mengenai berbagai hal, khususnya berkaitan dengan hubungan kemitraan antara media dan pemerintah daerah.

Di sela-sela pertemuan, Jhony Charles menyampaikan bahwa bagi media yang ingin menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, agar dapat mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Ia menyarankan agar permohonan kerja sama media dapat disampaikan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Rokan Hilir untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Silakan masukkan permohonan kerja sama melalui kantor Kominfo Kabupaten Rokan Hilir sesuai mekanisme yang ada,” ujar Jhony Charles dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan insan pers sangat penting dalam mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat. Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai program,
kegiatan, serta perkembangan pembangunan daerah.

Sementara itu, Indra Kitang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Bupati Rohil yang telah menerima kunjungan awak media dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Indra menilai, di tengah kesibukan menjalankan tugas pemerintahan, Wakil Bupati Jhony Charles masih menyempatkan waktu untuk menerima dan berdialog langsung dengan insan pers.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan dan waktu yang diberikan Bapak Wakil Bupati. Di tengah kesibukan beliau, masih berkenan menerima kami untuk bersilaturahmi dan berdiskusi,” ujar Indra.

Ia berharap hubungan komunikasi antara awak media dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat terus terjalin dengan baik dan semakin erat ke depannya.

Menurutnya, silaturahmi seperti ini penting untuk membangun komunikasi yang sehat, terbuka, dan konstruktif antara pemerintah dan media, sehingga informasi pembangunan daerah dapat tersampaikan kepada masyarakat secara luas.

Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara insan pers dan pemerintah daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta menyampaikan berbagai perkembangan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.

Jhony Charles, B.B.A., M.B.A., diketahui merupakan Wakil Bupati Rokan Hilir yang untuk periode pemerintahan 2025–2030.

Silaturahmi yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan insan pers dalam menjalankan fungsi masing-masing demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah **Team.

ARaBindonesia,com.Dumai – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai terus memperkuat langkah deteksi dini dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui pelaksanaan razia gabungan dan tes urine bersama Aparat Penegak Hukum (APH), Sabtu (19/9).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Dumai, Enang Iskandi, bersama jajaran petugas Rutan Dumai. Razia turut melibatkan personel dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai, Kodim 0320/Dumai, dan Polres Dumai.

Razia dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, khususnya peredaran serta penyalahgunaan narkotika di lingkungan Rutan.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sejumlah kamar hunian dan area yang menjadi sasaran razia. Pemeriksaan dilakukan secara teliti untuk memastikan tidak terdapat barang terlarang maupun benda-benda yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Selain pemeriksaan kamar hunian, petugas juga melaksanakan tes urine terhadap warga binaan sebagai langkah preventif sekaligus memastikan lingkungan Rutan tetap bersih dari penyalahgunaan narkotika.

Kepala Rutan Dumai, Enang Iskandi, menyampaikan bahwa kegiatan razia dan tes urine merupakan bagian dari komitmen Rutan Dumai dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari narkoba.

“Kegiatan ini merupakan langkah deteksi dini sekaligus bentuk komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Rutan Dumai. Sinergi dengan APH akan terus diperkuat sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan,” ujar Enang.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai, Ignasius Agus Nugraha, menyampaikan bahwa kegiatan bersama ini menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, khususnya di Wilayah Kota Dumai ** team

ARBindonesia,com.Dumai-Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dan kondisi darurat, Rutan Kelas IIB Dumai memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, khususnya dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana dan kabut asap.

Koordinasi dengan BPBD dan DPKP menjadi langkah antisipatif untuk memastikan adanya komunikasi serta dukungan yang cepat apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan warga binaan, petugas, maupun sarana dan prasarana pemasyarakatan.

Dalam pertemuan dengan BPBD, jajaran Rutan Dumai membahas kesiapsiagaan dan langkah penanganan terhadap berbagai potensi bencana yang dapat berdampak terhadap lingkungan UPT Pemasyarakatan terutama Rutan Dumai.

Koordinasi ini merupakan langkah antisipatif. Kita ingin memastikan apabila terjadi kondisi darurat, komunikasi dengan instansi terkait sudah terbangun dengan baik sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Selain membahas kesiapan menghadapi bencana dan kebakaran, kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar instansi. (dir).

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) hingga Ratusan Juta Rupiah dari penerimaan Pajak Bahan dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik akhirnya tersorot.

Sorotan tertuju pada PT. TH Indo Plantations (THIP), perusahaan perkebunan kelapa sawit ini diduga melalaikan pembayaran PBJT Tenaga Listrik melalui aplikasi resmi e‑PAD milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Inhil.

PBJT Tenaga Listrik sejatinya merupakan salah satu instrumen penting bagi daerah dalam mengamankan penerimaan pajak. Pajak ini dipungut atas tenaga listrik yang dikonsumsi, baik dari pihak lain maupun yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan.

Sistemnya berbasis self assessment, artinya wajib pajak berkewajiban melaporkan konsumsi listrik setiap bulan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Bedasarkan sumber data yang dihimpun Media ARBindonesia.com dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI untuk Tahun Anggaran (TA) 2025. PT THIP diketahui memiliki empat pabrik, dimana masing-masing pabrik mempunyai operasional penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, diantaranya:
1. Pabrik Pulai dengan dua turbin dan dua genset
2. Pabrik Nyato dengan dua turbin dan dua genset
3. Pabrik Ramin dengan dua turbin dan dua genset
4. Pabrik Agatis dengan dua turbin dan dua genset.

Dari hasil pemeriksaan BPK, hanya Pabrik Pulai yang telah menyampaikan dokumen penggunaan turbin dan genset. Sedangkan 3 pabrik THIP lainnya belum menyampaikan dokumen penggunaan turbin selama Tahun 2025.

Sepanjang tahun 2025, PT THIP tercatat lebih dari 5.2 juta KWh menggunakan pemakaian tenaga listrik yang dihasilkan pada Pabrik Pulai. Dari angka itu, timbul kewajiban Pajak Tenaga Listrik senilai Rp 71,8 juta yang seharusnya dibayar perusahaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil.

Namun sayangnya, BPK hanya menemukan riwayat pembayaran PBJT Tenaga Listrik terakhir kali untuk masa pajak bulan Februari Tahun 2022.

Angka ini bukan sekadar nominal, melainkan potensi penerimaan daerah yang bisa menopang pembangunan di Inhil.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana pengawasan pihak terkait terhadap perusahaan besar yang jelas-jelas memiliki kewajiban pajak?

Kebocoran PAD dari sektor pajak listrik bukan hanya merugikan kas daerah, tetapi juga mencederai prinsip keadilan. Sementara masyarakat kecil patuh membayar pajak penerangan jalan, perusahaan besar justru diduga mengabaikan kewajiban yang nilainya cukup fantastis jika dikalkulasikan dari tahun-ketahun.

Persoalan PT THIP ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan, menegakkan aturan, dan memastikan setiap rupiah pajak benar-benar masuk ke kas daerah. Tanpa langkah tegas, kebocoran PAD akan terus berulang, dan masyarakatlah yang akhirnya menanggung dampaknya.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media tangah berupaya mengkonfirmasi pihak perusahan PT THIP, dan Bapenda Inhil terkait persoalan tersebut. (Arbain/Red)

Catatan: Berita ini berhak cipta, dilarang keras mengcopy narasi berita ini tanpa se-izin redaksi ARBindonesia.com.