Tembilahan (www.detikriau.org) – Camat Keritang, A Ramani membantah beredarnya sms gelap yang menyatakan ia telah melakukan kecurangan pilkada dengan melakukan pencoblosan terlebih dahulu sebanyak 70 ribu surat suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil bernomor urut 2. Isu yang disebar orang yang tidak bertanggungjawab ini menurutnya sangat tidak masuk akal. Untuk Kecamatan Keritang, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hanya sebanyak 46.944 pemilih.

Menurut Camat, Fitnah yang disebar melalui pesan singkat secara berantai itu sudah mulai heboh dalam beberapa hari belakangan ini. Tindakan tidak sportif yang dinilainya akan mendiskreditkan dirinya sebagai seorang Camat, sangat mengganggu dirinya terutama keluarga. Sebagai seorang PNS, perbuatan curang seperti yang dituduhkan itu menurutnya tentunya sebuah tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan.

“Logika saja, saya diisukan telah melakukan pencoblosan sebanyak 70 ribu lembar surat suara. Sementara DPT kita hanya 46 ribuan. Yang lebih bingung lagi, nanti saat hari H, surat suara mana lagi yang harus dicoblos pemilih? Apalagi saat ini surat suara itu dikawal 24 jam penuh oleh petugas pengamanan. Kapan kesempatan saya untuk melakukan kecurangan seperti itu?,” Ujar Camat saat memberikan keterangan  di Tembilahan, Kamis (29/8) sore.

Ditambahkan Camat, sebenarnya ia ingin tidak mengubris isu yang tidak masuk akal ini. Namun jika hanya diam, ia khawatir nantinya masyarakat malah berpikir hal itu benar.

Dalam kesempatan klarifikasi ini, Camat juga menghimbau agar pihak yang sengaja menyebar fitnah kepada dirinya untuk segera bertaubat. Aturan hukum agama islam menurutnya memberikan porsi bahwa fitnah lebih kejam dari tindakan pembunuhan. Tidak takut kepada hukum dunia hendaknya takutlah pada hukum akherat.

“Pilkada sebuah pesta demokrasi untuk menentukan nasib negri ini kedepannya. Baik buruknya berada ditangan kita. Mari kita bergandengan tangan untuk bersama-sama mensukseskannya.” Himbau Camat.

Diakhir pembicaraan, Camat Keritang , A Ramani kembali memberikan keterangan bahwa barusan ia mendapatkan berita bahwa pihak yang melakukan sms pendiskreditan dirinya telah melakukan peralatan jumlah surat suara yang dituduhkan telah dicoblosnya. Awalnya disebarkan sejumlah 70 ribu, belakangan jumlah yang diisukan hanya sebanyak 7 ribu.

Disampaing isu yang disebar bahwa Camat Keritang, A Ramani telah melakukan pencoblosan surat suara untuk pasangan calon Bupati/Wakil Bupati bernomor urut 2, pasangan berjargon CERDAS ini juga diisukan bermain curang di Kecamatan Tempuling yang katanya setiap lembaran surat suara telah diisu dengan sebuah stiker berlogokan cerdas.

Sayangnya ketika kabar ini diperiksa secara langsung oleh salah seorang anggota KPUD Inhil bersama petugas kemanan, kabar itu nyatanya lagi-lagi hanyalah sebuh fitnah. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)-  Fahri, Balita 2 tahun asal sei Jepun, Kelurahan Sei Perak, Tembilahan kini terbaring lemah di ruang perawatan anak di RSUD Puri Husada, Tembilahan. Fahri yang hanya memiliki berat badan7,7 kg itu dirawat secara intensif di rumah sakit karena menderita gizi buruk.

Dari penjelasan Kepala RSUD Puri husada Tembilahan, dr. Irianto yang dihubungi siang kemaren. Pihaknya membenarkan dan mengatakan saat ini pasien sedang dirawat secara intensif di ruang anak RSUD PH Tembilahan.

“Benar ada satu pasien kita yang baru masuk menderita gizi buruk, saat ini sedang dirawat di ruang anak. Saat ini masih ditangani petugas kita,” jelasnya.

Dr.Irianto juga menambahkan, berdasarkan laporan Dinas kesehatan Kabupaten Inhil, selain fahri, penderita gizi buruk lainya dikabarkan juga akan segera dirujuk ke RSUD PH Tembilahan.

“Tadi kita juga dapat informasi bahwa akan ada satu pasien lagi yang akan dirujuk ke RSUD dengan keluhan yang sama,” ungkapnya.

Saat ini pihak RSUD Puri Husada masih terus melakukan penanganan terhadap seluruh pasien Gizi Buruk. Belum diketahui berapa jumlah keseluruhan pasien, namun tahun ini diperkirakan menurun jika dibandingkan tahun lalu, yang hingga September 2012 mencatat sebanyak 12 kasus.

“Untuk konfirmasi pencegahan dan sosialisasi permasalahan gizi buruk bisa langsung ke Dinas Kesehatan, kita disini hanya berikap untuk memberikan pengobatan dan perawatan terhadap pasien,” ungkapnya.(dro/*r)

Tembilahan (www.detikriau.org) — Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Indragiri Hilir memberikan himbauan agar seluruh masyarakat Inhil khususnya petani untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Himbauan ini disampaikan untuk menghindari terjadi kebakaran hutan dan lahan yang akan berefek timbulnya kabut asap. Apalagi disaat musim kemarau dimana lahan menjadi kering dan sangat mudah untuk terbakar.

Himbauan ini disampaikan oleh Kepala BLH Kab Inhil, Anwar Nawang melalui Kabid Kerusakan Lingkungan, Ardi Yusuf kemaren.”Berdasarkan pantauan satelit NOAA 18, untuk Inhil terpantau adanya 18 titik api yang tersebar di delapan Kecamatan,”Terang Ardi.

Ke delapan KEcamatan itu dijelaskannya adalah Kecamatan Pelangiran, Teluk Belengkong,Batang Tuaka, Gaung Anak Serka (GAS), Kemuning, Kempas, Tempuling dan Kecamatan Keritang.

Jumlah titik api ini masih menurut Ardi, sudah jauh menurun dibandingkan satu minggu sebelumnya yang mencapai 26 titik api. Namun meskipun kini sudah jauh menurun, untuk menghindari kembali bertambahnya sebaran titik api, ia menyampaikan agar masyarakat mematuhi himbauan yang telah disampaikan.(dro)

Terkait Simpang Siurnya Jumlah BlackBarry Tangkapan

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H M Arfah meminta agar pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan untuk memberikan penjelasan secara tranparan atas beredarnya pemberitaan tidak sedap yang berkembang dalam beberapa hari belakangan ini.

Menurut Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil ini, agar berita miring atas kepastian jumlah tangkapan Hanphone tersebut tidak makin berkembang dan dikhawatirkan akan memberikan penilaian negatif pada kantor yang berada dibawah naungan kementrian keuangan RI ini, keterbukaan tentunya sangat diperlukan.

“pembuktian tentunya bisa dengan menunjukkan fakta tertulis saat  melakukan penyitaan. Jika memang benar jumlahnya 1.226 Unit, seharusnya juga dilaporkan sejumlah tersebut. Yang jelas berikan penjelasan dengan dukungan bukti, mana yang benar, 974 atau 1.226 unit. Kalau memang benar ada pengurangan jumlah yang dilaporkan, tentunya harus ditemukan siapa yang bermain.” Pinta M Arfah.

Ditambahkannya, tindakan tegas yang dilakukan aparatur hukum harus diberikan dukungan secara penuh dan wajib bebas dari interpensi pihak manapun. Namun tindakan penegakan hukum itu juga tentunya haruslah mengikuti mekanisme dan aturan hukum yang berlaku.

“Kalau memang barang tersebut ilegal, kita akan suport. Tetapi jika ada indikasi permainan oleh pihak-pihak tertentu, kami tegaskan hal ini tidak bisa ditolerir. Aparat penegak hukum harus bisa melihat dan melakukan pengusutan,” pertegas Arfah.

Diakhir pembicaraan, Arfah berharap kepada semua pihak termasuk  media masa untuk memberikan informasi jika ada oknum yang melakukan perbuatan tidak benar. Jangan hanya karena berlindung dibalik sebuah undang-undang, lalu seseorang bebas bermain demi meraup keuntungan pribadi. “Sekali lagi kami mengimbau agar pihak aparatur hukum untuk lebih tranparan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.” Pungkas Arfah.(dro)

974 Unit Handphone BlackBerry atau 1.226 ?

Tembilahan (www.detikriau.org) — Kader Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Riau, Aprizon SP. Menyampaikan pernyataan secara terbuka dihadapan publik bahwa dirinya diangkat menjadi PLT Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Inhil untuk saat ini menggantikan HM Raus Walid.

Pernyataan ini disampaikannya dalam sebuah kesempatan kampanye salah satu pasangan calon Bupati Inhil periode 2013-2018 di Kecamatan Keritang, rabu (28/8).

Menurut Afrizon, pengangkatan dirinya sesuai dengan Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Riau ber Nomor Kep-30 DPD/GOLKAR-R/VIII/2013 mengenai Penunjukkan Pelaksanaan Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil),” Ungkap Aprizon.

Terkait pernyataan Aprizon ini, ketua DPD Golkar Inhil, HM Raus Walid ketika sempat dimintai keterangan mengakui belum mengetahui kepastian kabar ini.” Saya belum mendapatkan kabar” Ungkapnya dengan singkat. (dro)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Komitmen pemerintah  di Propinsi Riau  dalam membangun desa akan terus  dilakukan , baik melalui program nasional PNPM Mandiri Perdesaan maupun Program  Pemerintah di daerah.  Tentu saja pembangunan desa ini tidak terlepas dari perhatian pemerintah daerah di kabupaten. Dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program, karena pemerintah kabupatenlah yang memiliki komitmen dalam pengalokasian anggaran. 

Di Propinsi Riau, komitmen pemerintah Kabupaten  dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tahun 2013 dinilai sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari dukungan lebih terhadap alokasi  DDUB (dana daerah urusan bersama) yang dihitung secara nasional. Propinsi Riau termasuk propinsi tertinggi dalam penambahan DDUB di tahun 2013, yakni sebesar 31 %. Perhatian ini mendapat respon yang cukup positip oleh Koordinator RMC1 Ismail, dalam kesempatannya berkunjung ke Riau.

Selain penambahan DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama), perhatian pemerintah derah di Riau yang sangat tinggi ini juga dapat dilihat dengan proses pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan. Pada perjalanan program hingga akhir bulan agustus 2013 ini  pencairan APBD di kabupaten  ini sudah mencapai 89 %.

Menurut data yang dihimpun dari konsultan managemen Nasional PNPM MPd Riau, beberapa Pemerintah daerah bahkan sudah mencairkan dana mencapai 100 %. Yakni Kabupaten Bengkalis dan Indragiri Hulu, .”ini artinya, sudah tidak ada lagi kendala dana dalam proses pembangunan pada Program PNPM MPd yang dilaksanakan hingga ke desa-desa.

“Saya sangat apresiasi melihat perhatian pemerintah kabupaten di Riau. Kerjasama yang baik ini tentu saja sangat bermanfaat untuk pembangunan di desa-desa, sehingga pembangunan tidak tersendat-sendat dengan alasan keterlambatan anggaran.” Ujar kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Propinsi Riau, H.Daswanto.

Diperkirakan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2013, pembangunan di desa sudah selesai. Sehingga pengerjaan di lapangan bisa dikerjakan dengan lebih teliti dan tidak diburu oleh waktu. Sedangkan waktu yang tersisa bisa digunakan untuk menyiapkan perencanaan di tahun 2014 mendatang.(rls)