Diminta Berikan Penjelasan Simpang Siur Berita Jumlah BLackBerry Temuan —

Tembilahan (www.detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil memastikan telah mengundangan pihak KPPBC Type Madya Pabean C Tembilahan untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop). RDP yang akan dilaksanakan bertempat di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Subrantas Tembilahan itu diagendakan akan dilaksanakan pada, selasa (1/10) malam.

”Benar, kita sudah mengirimi surat undangan kepada pihak KPPBC Tembilahan. Kita agendakan pertemuan itu akan dilaksanakan pada selasa malam,”Ujar Ketua Komisi I DPRD Inhil, M Arfah kepada wartawan, senin (30/9)

Menurut Arfah, permintaan RDP dengan pihak KPPBC Tembilahan ini didasari atas permintaan dari kalangan LSM. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari pihak KPPBC Tembilahan yang salah satunya terkait informasi tidak sikronnya jumlah Black Berry hasil tangkapan KPPBC Tembilahan beebrapa waktu lalu.

Ditempat terpisah, Sekjend Fokus Ornop, Indra Gunawan membenarkan bahwa pihaknya sudah mendapatkan komfirmasi dari DPRD Inhil terkait jadwal pelaksanaan hearing dengan KPPBC Tembilahan. Indra menyatakan bahwa Fokus Ornop akan hadir bersama beberapa pengurus LSM yang tergabung dalam Fokus Ornop dan jajaran Presidium.

”Kita tentunya memberikan aprsiasi positif dengan disikapi permintaan hearing kita. Mudah-mudahan dalam pertemuan nantinya kita akan dapatkan keterangan dan tentunya harus disertai dengan bukti valid akan kesimpangsiuran data Jumlah BB Tangkapan pihak BC itu,” Ujar Indra.

Disamping persoalan tidak sinkronnya jumlah barang tangkapan BB pihak BC, Indra juga menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mempertanyakan beberapa persoalan lain terkait kinerja KPPBC Tembilahan. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Masyarakat Kecamatan Keritang berharap, usai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Inhil Terpilih untuk segera dan serius menindaklanjuti agenda pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan (Insel). Diharapkan janji pemekaran Insel bukan hanya sebatas lips service.

”ini merupakan salah satu janji yang disampaikan pasangan HM Wardan dan H Rosman Malomo kepada masyarakat Insel. Kita berharap janji tidak sekedar janji dan benar diwujudkan,”  sampaikan Ketua Himpunan Keluarga Besar Alumni (HIKBA) SMPN 4 Keritang, Zulfen kepada wartawan kemaren.

Menurut Zulfen, beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian serius terkait rencana pemekaran Insel diantaranya adalah menetapkan dan menyepakati tapal batas kabupaten Insel dengan Kabupaten tetangganya. Persoalan tapal batas salah satunya tapal batas antara Desa Petalaongan Kecamatan Keritang dengan Desa Danau rambaian batanggangsal Kabupaten Inhu. Disamping penuntasan tapal batas, persoalan biaya operasional Kabupaten baru selama dua tahun dan mempersiapkan aparatur pemerintah juga harus dijadikan perhatian.

”Tugas Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018 sangat berat untuk membenahi pemerintahan dengan terjadinya perpindahan tampuk kekuasaan. Namun kami juga tentunya tidak ingin beratnya tugas itu menjadi penyebab janji pembentukan Insel sampai terlupakan,” Ingatkannya.(dro/**)

Tembilahan (www.detikriau,org) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir  menghimbau agar  masyarakat golongangan ekonomi menengah keatas untuk tidak ikut mempergunakan GAS tabung 3 Kg. Sesuai aturan, GAS tabung melon ini diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu.

”kita tentunya berharap agar himbauan ini dapat dipatuhi. Paling tidak, masyarakat golongan mampu harus memiliki rasa malu. Jangan karena hanya ingin mendapatkan GAS murah, mereka rela merebut sesuatu yang bukan hak mereka.” Pinta Kadisperindag Inhil, Rudiansyah

Menurut mantan Kabag Ekonomi Setdakab Inhil ini, pihaknya memang belum bisa membatasi konsumen pengguna GAS bersubsidi. Himbauan ini hanya sebatas mengingatkan dengan harapan akan timbulnya kesadaran masyarakat khsususnya kalangan mampu untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Saat ini, ditambahkan Rudiansyah, GAS tabung 3 Kg masih dipasarkan secara terbuka. Kedepan pemasaran GAS bersubsidi ini akan dilakukan secara tertutup. Melalui sistem ini akan dapat dikontrol dan diawasi siapa-siapa saja yang dibenarkan mendapatkannya.

”penerapan sistem pemasaran tertutup ini baru akan kita lakukan jika rasio konsumen pengguna GAS cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk,” Ujar Rudianysah. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Kalangan LSM meminta pihak Pemerintah untuk lebih mengawasi pengerjaan proyek-proyek yang digelontorkan melalu uang rakyat. Tanpa adanya pengawasi yang diawali sejak dini, tujuan pembangunan, terutama sarana fisik tidak akan mampu dinikmati masyarakat dalam jangka waktu panjang.

“kita menyaksikan banyak pengerjaan proyek-proyek fisik pemerintah belum lama selesai dikerjakan sudah kembali rusak. Kita meyakini pengerjaan proyek ini tidak dilaksanakan sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditentukan,” Sampaikan Sekjend Fokus Ornop Inhil, Indra Gunawan, ahad (29/9)

Berdasarkan berbagai sumber informasi yang didapat ditambahkan Indra, disamping dinilai kurangnya pengawasan saat pelaksanaan, rendahnya kualitas proyek fisik pemerintah itu juga disebabkan banyaknya pembebanan biaya-biaya diluar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah tertera. Misalnya, biaya siluman saat proses pelaksanaan tender, fee untuk oknum tertentu dan bahkan masih ditambah dengan pembebanan biaya untuk memuluskan proses pencairan dana.

Informasi ini diakui Indra, memang pihaknya belum mendapatkan data pasti, namun kabar itu kerap terdengar dan tidak menutup kemungkinan hal itu benar adanya apalgi bukti nyata proyek fisik pemerintah jarang yang mampu berusia panjang.

“sejalan dengan fungsinya, Fokus Ornop kedepannya sudah meagendakan untuk ikut melakukan pengawasan. Benar informasi itu baru sebatas kabar. Tapi kalau ada asap, biasanya pasti ada api,”Duga Indra.

Ditambahkan Indra, hal ini seharusnya juga menjadi perhatian bagi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Inhil yang tidak lama lagi akan dilantik. Ia berharap upaya perbaikan seluruh proses pengerjaan proyek-proyek pemerintah dapat menjadi salah satu agenda utama.

Indra menegaskan tidak bisa membebankan kesalahan rendahnya kualitas proyek semata kepada rekanan pelaksana. Tetapi lebih kepada sistem yang seperti sengaja diciptakan dan digiring pihak-pihak tertentu untuk juga ikut menikmati keuntungan.

“Bagaimana rekanan mau bekerja benar jika mereka masih harus dibebani berbagai biaya yang tidak jelas.  Bereskan dulu sistemnya baru kita bisa menuntut rekanan untuk bekerja benar,”Tegas Indra. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –DPRD Inhil meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau untuk segera melakukan perbaikan dan uji kelayakan terhadap kondisi jembatan penyeberangan Rumbai Jaya. Berdasarkan investigasi, lebih kurang 98 buah baut jembatan hilang.

Permintaan ini disampikan oleh Ketua Komisi III DPRD Inhil, H Feriandy, akhir pecan kemaren di Tembilahan. Ia merasa khawatir jika hasil temuan dalam investigasi yang dilakukan Komisi III ini tidak segera disikapi belakangan kondisi ini akan menjadi penyebab jembatan ambruk.

“Kita tentunya tidak ingin peristiwa ambruknya jembatan Kutai Karta Negara beberapa waktu juga terjadi di bumi Riau. Makanya kita meminta pihak PU Provinsi untuk serius menyikapi persoalan ini dengan segera,” Pinta Ferry.

Dikatakannya, ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak baut jembatan rumbai hilang atau rusak, seperti terjadi mobilitas angkutan yang bertonase tinggi. Lalulintas kendaraan berukuran besar yang tidak terkontrol, sampai saat ini masih terjadi terutama pada saat jam-jam sepi di tengah malam.

“Karena jalan dan jembatan merupakan kewenagan provinsi, kita minta mereka tetap menganggarkan perawatannya. Dengan demikian perawatan dari berbagai sisi pada jembatan bisa dilakukan secara terus menerus,” kata Feriandi.

Sementara itu, Kepala Dianas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkomunfo) Inhil, H Fahrolrozy saat dikomfirmasi terhadap raibnya ratusan baut jembatan rumabai tidak menampik. Menurut Fahrolrozy, masalah tersebut sudah mereka sampaikan kepada pihak Provinsi Riau

“Benar, berdasarkan hasil indentifikasi dilapangan puluhan baut jembatan hilang. Untuk memperbaikinya kami tidak memiliki hak sama sekali. Kami hanya bisa melaporkan saja,” jawab Pahrolrozy.

Agar keamanan jembatan tetap terjaga, tambah mantan Kadisperindag Inhil ini, pihaknya sudah menawarkan solusi kepada pihak Provinsi, antara lain dengan menjaga kendaraan besar yang selama ini bebas melintas. Jika kewenangan itu diberikan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau, maka Dishubkominfo akan langsung mendirikan pos penjagaan.

“Saya rasa apa yang menjadi kebimbangan masyarakata akan ketahanan jembatan ini, juga menjadi kekawatiran kami. Kita tidak ingin kejadian buruk menimpa jembatan ini. Sebab jembatan ini adalah bagian dari lambang kebanggaan masyarakat Inhil secara umum,’’ pungkas Fahrolrozy.

Untuk mengetahui seluruh kondisi pada bagian jembatan, memang sangat diperlukan pengujian kembali baik bagian atas dan bawah jembatan.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Rosman Malomo mengukuhkan pengurus Dewan Kesenian Indragiri Hilir (DKIH) priode 2013-2018, Jumat (27/9) kemaren di Gedung Puri Cendana Tembilahan.

DKIH merupakan salah satu wadah dan penyalur inspirasi para seniman di daerah itu. Dimana seni dapat dikatakan jiwa setiap insan pencita seni untuk mengekspresikan nilai-nilai seni dan budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada kesempatan itu wabup mengharapakan DKIH terus ada dan berkiprah agar seni dan budaya tetap terjaga. DKIH yang dibentuk sebagai salah satu mitra kerja pemerintah berkepetingan untuk membina, mengembangkan dan menjaga kesenian daerah.

“Oleh karena itu saya meminta kepada sudara-saudara yang telah dilantik agar dapat berbakti kepada bangsa dan negara ini. Berikanlah yang terbaik, terutama dalam mengembangkan potensi seni budaya yang menjadi warisan leluhur kita,” ungkap Rosman Malomo.

Kedepan dikatakan wabup, kesenian yang digarap harus semakin baik dan berkembang. Kesenian adalah kenikmatan bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu pemerintah kabupaten (Pemkab) Inhil tetap membuka mata dan meberikan bantuan, agar seni budaya semakin berkembang.

“Marilah kita bersatu memberikan kepedulian agar apa yang sudah diharapkan dapat terwujud,” harapnya.

Sementara itu Ketua Dewan Kesenian Riau (DKR) H Kazaini KS, mengajak seluruh dewan kesenian daerah tetap menjalin komunikasi dengan dewan kesenian provinsi. Komunikasi yang baik, kata Kazaini merupakan gerbang untuk menggapai tujuan.

Jika melihat perkembangan seni di Riau, khususnya di Inhil pada akhir-akhir ini cukup mengembirakan. Maka dari itu Ketua DKR ini meminta agar hal itu tetap dipertahankan. Apalagi kalau setiap DK memiliki sarana gedung untuk menampilkan kesenian daerah.

“Kami sangat berharap DKIH dapat melakukan aktivitas seni dengan baik. Dengan begitu DKIH yang seyogyanya merupakan mitra pemerintah dapat menjalin kerja sama dalam membesarkan kesenian,” ungkapnya.

Sedangkan Ketua DKIH Inhil, H Syamsurizal Awie membenarkan bahwa terbentuknya lembaga ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam ranka mengenalkan kesenian kejenjang yang lebih luas. Saat ini menurut Syamsurizal berbabagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menahan lajunya budaya asing.

“Ditambah lagi belakangan ini kita sering mendengar bahwa seni dan budaya kita dicaplok oleh negara lain. Jika hal itu tidak kita bendung sejak dini, maka tidak menutup kemungkinnan apa yang sudah diwarisi bangsa akan hilang begitu saja,” tandasnya.(dro/*1)