TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Warga Transmigrasi Desa Tanjung Melayu, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) dalam waktu dekan ini akan menerima bantuan. Bantuan tersebut mulai dari bantuan sosial budaya sampai dengan bantuan perlengkapan sekolah.

Hal ini disampikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Pembangembangan Masyarakat Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Pardi Limbong belum lama ini diTembilahan.

Ia menyampaikan sebanyak 64 kepala keluarga (KK) akan diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah. Bantuan itu diharapkan bisa meringankan beban para warga Trans disana. Hal itu menurut  yang bersangkutan rutin dilakukan setiap tahunya.

“Selain memberikan bantuan kami juga rutin melakukan pembinaan bagi mereka warga Trans. Apa yang diberikan tentu memberikan manfaat bagi mereka,” katanya, kemarin.

Saat ini dari 64 KK warga Trans disana, ungkap Pardi terdapat 25 anak sekolah yang masih duduk di sekolah dasar (SD). Karena itu diberikan bantuan perlengkapan sekolah mulai dari buku termasuk kebutuhan  lainya.

“Tidak hanya itu, racun rumput dan peralatan petani juga diberikan sebagai sarana warga untuk bercocok tanam. Hasilnya bisa mereka pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan lain yang mereka butuhkan,” pungkas Pardi.

Dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat Trans disana, Disnakertrans Inhil yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau terus berupaya memberikan fasilitas dan sarana yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Sehingga tanggapan miring terhadap kehidupan warga Trans diharapkan tidak lagi terjadi.

“Banyak warga Trans yang jauh lebih maju dari pada warga lain. Kuncinya keberhasilan seseorang harus disertai dengan kerja keras serta do’a. Jika dua hal itu bisa dilakukan, tidak menutup kemungkinan siapapun akan berhasil,” sebutnya.

Saat ini Alokasi Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi (APPDT) lokal tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sejauh ini sejak tahun 2009 silam hingga akhir 2012 kemarin sebanyak 64 KK dan 260 jiwa sudah menempati UPT Tiram Jaya, Desa Tanjung Melayu.

Pemerintah mulai membangun sarana itu (Transimigrasi) di UPT Tiram Jaya Desa Tanjung Melayu sejak 2009 dengan luas wilayah awal sekitar 1200 hektar dan daya tampung sekitar 340 KK. Namun sejauh ini realisainya baru mencapai 64 KK dan akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Polisi Resort (Polres) Inhil melakukan pelarangan bagi pelajar setingkat SLTP dan SLTA sederajat mengendarai dan mengemudikan kendaraan bermotor kesekolah tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Menurut penjelasan Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo SIK,M.Si melalui Paur Humas Ipda Warno Akman, pelarangan ini merujuk kepada UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indoensia, UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta surat telegram Kapolda Riau Nomor ST/1040/ix/2013 tertanggal 9 september 2013 perihal untuk melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, instansi pemerintah dan swasta guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

“pelarangan ini juga sudah kita beritahukan melalu surat edaran ke sekolah-sekolah. Kita tentunya berharap larangan ini dapat diindahkan dan dipatuhi,”Ujar Paur Humas.

Dalam surat edaran bernomor SE/01/X/2013 dengan terang juga diberitahukan jika didapati pelajar setingkat SLTP dan SLTA yang mengendarai kendaraan tanpa memiliki SIM maka akan diberikan penindakan dengan tilang.

Kepada orang tua atau wali murid, polisi juga berharap agar melarang anaknya yang masih dibawah umur dan belum memiliki SIM agar tidak mengendarai kendaraan bermotor karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Pihak keluarga pengusaha pabrik tahu rumahan Jl H Said Tembilahan yang tidak lagi dibenarkan untuk berproduksi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Inhil sejak April 2012 yang lalu meminta pemerintah untuk segera memberikan kejelesan tindaklanjut hasil pemeriksaan atas dugaan penggunaan bahan berbahaya pada produksi tahu milik mereka. Tidak adanya kejelasan hingga hari ini, memberikan efek yang sangat merugikan kepada mereka baik secara materil maupun imateril.
Permintaan ini disampaikan pihak keluarga pengusaha pabrik tahu rumahan, kamis (17/10/2013). Dikatakannya, berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI Provinsi Jambi terhadap bahan kimia sejenis yang dituduhkan mengandung bahan berbahaya sama sekali tidak terbukti.

“Kami ingin memintakan kejelasan. Apalagi sejak pelarangan untuk berproduksi oleh Disperindag Inhil, keluarga kami menanggung kerugian yang tidak sedikit. Usaha terpaksa harus gulung tikar belum lagi kerugian imateril yang harus ditanggung,” Sampaikan pihak keluarga, Charles.

Dijelaskan Charles, laporan hasil pengujian oleh Badan POM RI Provinsi Jambi bernomor NO.PM.04.04.892.05.12.825 yang ditandatangani oleh Manajemen Teknis Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya, Dra. Lenggo Vivirianty, Apt yang dikuatkan oleh Kepala BPOM Provinsi Jambi, Dra. Tessi Mulyani, Apt atas bahan kimia yang dipergunakan untuk memproduksi tahu menunjukkan hasil bahwa bahan kimia tersebut seluruhnya negative mengandung, Formalin, Boraks, Arsen, Nitrit dan cemaran logam. Namun sayangnya, saat hasil pengujian BPOM RI Prov Jambi ini diperlihatkan pihak keluarganya kepada Diseprindag Inhil, dikatakan bahwa hasil pengujian BPOM RI Jambi tidak berlaku untuk Wilayah Riau.

“Bahan kapur untuk pabrik tahu itu kita datangkan dari Provinsi Jambi. Kalau memang tidak dibenarkan untuk campuran memproduksi tahu, kenapa bahan kimia tersebut sampai hari ini dibenarkan untuk diimport dan diedarkan ditengah masyarakat khususnya di Provinsi Jambi. Yang juga menjadi pertanyaan kami, apa bedanya pengujian yang dilakukan BPOM RI Provinsi Jambi dengan pengujian BPOM RI Provinsi Riau sebagaimana yang disyaratkan pihak Disperindag?. Anehnya, sampai hari inipun kami tidak pernah ditunjukkan hasil pengujian yang dilakukan pihak Disperindag tersebut,” Papar Charles

Ketua LSM Gemilang Serumpun, Indra Gunawan ketika dimintai komfirmasi terkait persoalan ini juga membenarkan bahwa pihak mereka juga sudah mendapatkan pengaduan dari pihak keluarga korban. Bahkan organisasi yang berada dibawah pimpinannya itu memastikan akan memberikan bantuan secara sukarela.

Dalam kesempatan itu, Indra dengan tegas meminta kepada pihak Disperindag Inhil untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut hingga tuntas. Jika benar pengusaha pabrik tahu rumahan tersebut bersalah, berikan penjelasan dengan lampiran bukti seterang-terangnya. Namun jika memang mereka tidak bersalah, segera rehabilitasi nama baik mereka.

“jangan pernah bermain-main dengan nasib masyarakat. Apalagi sebagai pengayom, seharusnya pemerintah berlaku adil. Kalau benar, lampirkan bukti dan kalau salah, rehabilitasi nama pihak yang dirugikan. Bahkan tentunya sangat wajar pihak pengusaha menuntut ganti rugi kepada pemerintah atas semua yang telah mereka alami jika nantinya apa yang dituduhkan tidak terbukti,” Tegas Indra Gunawan.

Dikatakan Indra, berdasarkan selentingan informasi yang diterimanya, untuk melakukan pengujian sample bahan kimia ke BPOM Riau, Oknum petugas Disperindag Inhil juga memintakan biaya hingga belasan juta kepada pihak pengusaha.

“Benar atau tidak itu hanya informasi. Yang juga menjadi tandatannya kami, dari beberapa dokumen yang diperlihatkan, surat pengamanan barang oleh Disperindag sama sekali tidak diregister sebagaimana keharusan. Kita akan sikapi hal ini secepatnya.” Pastikan Indra.
Sayangnya, terkait persoalan ini saat dicoba dilakukan komfirmasi oleh ke Kantor Diseperindag Inhil, tidak berhasil ditemui satupun pejabat berwenang. Menurut salah seorang pegawai, Kepala Dinas Perindag Inhil sedang tugas luar.

Untuk kembali sekedar mengingatkan, penyitaan puluhan karung bahan pembuat tahu yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya disebuah industri tahu rumahan di jalan H said Tembilahan dilakukan pada senin (16/4/2012) yang lalu sekira pukul 09.30 Wib oleh Disperindag Inhil bekerjasama dengan BPOM Provinsi Riau dan Diskes Inhil.

Berdasarkan informasi dari Kadisperindag Kab. Inhil, Rudiansyah kala itu, pabrik  tahu rumahan tersebut telah diberikan sanksi tegas dengan memberhentikan produksi karena dinilai telah menyalahi aturan dan dapat membahayakan konsumen.

“Benar, kita telah melakukan penyitaan bahan pembuat tahu di salah satu pabrik rumahan. Bahan kimia berupa bahan kapur gipsum tersebut dicampurkan kedalam adonan pembuatan tahu, oleh sebab itu kini kita telah memberikan tindakan tegas kepada pihak pabrik untuk memberhentikan produksinya,” ujar Rudiansyah ketika dikomfirmasi wartawan, Selasa (17/4/2012) yang lalu.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kapolres Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), AKBP Suwoyo menjadi inspektur upacara (irup) apel 17 hari bulan di Lapangan Upacara Kantor Bupati setempat, Kamis (17/10). Upara cara tersebut merupakan bukti, bahwa bangsa tetap mengenang nilai-ilai perjuangan terdahulu.

Pada kesempatan itu, Kapolres juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama merapatkan barisan, mengatur strategi dan melakukan tindakan, dalam menghadapi tantangan keamanan kedepanya. Merapatkan barisan tidak hanya tugas TNI, Polri ataupun kalangan Pegawai Negeri, Baik Sipil, namun menjadi tugas rakyat bersama.

“Sebagai abdi negara, Pemerintah dan masyarakat, memiliki kewajiban untuk menciptakan kemanan yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur di Bumi Sri Gemilang ini,” kata Kapolres.

Kapolres sangat memahami bahwa masyarakat dewasa ini sudah semakin cerdas, kritis dan berani, Hal ini merupakan wujud dari sebuah proses demokrasi dan dinamika perubahan sosial kemasyarakatan. Tujuanya tidak lain sebuah upaya untuk menuju masyarakat madani yang adil dan makmur.

“Oleh sebab itu tidak ada kata lain bagi kita semua, kecuali senantiasa memperbaiki kualitas diri dalam segala hal, sehingga menjadi sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing dalam era perubahan dan era globalisasi,” pesanya.

Selain itu, orang nomor satu di tubuh kepolisian Inhil itu menyebutkan globalisasi dan era perdagangan bebas dunia memberikan banyak dampak bagi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut ada yang bernilai positif, dan ada pula yang bersifat negatif. Salah satu dampak negatifnya kata Kapolres adalah maraknya pedagangan dan penggunaan narkoba pada semua kalangan.

Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan, tidak saja bagi orang tua akan tetapi juga bagi Pemerintah, karena dampak penyalahgunaan narkoba secara global dapat menghancurkan sebuah bangsa. Oleh sebab itu dia meminta masyarakat jangan pernah menyerah dalam memerangi narkoba.

Dipenghujung sambutnya Kapolres mengimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk menjaga keseimbangan lingkungan dalam rangka mengantisipasi dampak global warming yang belakangan ini sangat dirasakan. Dimana cuaca ekstrim bisa terjadi diseluruh belahan dunia, kapan saja. Bahkan bisa mengancam sumber kehidupan manusia.

”Banyak bencana alam merenggut korban, baik harta maupun nyawa. Untuk itu mari kita cintai bumi dengan menjaga dan memelihara segala isinya,” cetusnya.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) –Bea dan Cukai Tembilahan kembali berhasil mengamankan sebanyak 240 pcs Handphone plus 50 pcs hardcover Samsung Galaxy S4 i9500 yang ditaksir bernilai 1,2 Milyar.

Penegahan kesekian kalinya pihak Bea dan Cukai Tembilahan ini terjadi pada Rabu (16/10/2013) sekira pukul 14.30 Wib di Dermaga Pelabuhan Syahbandar Tembilahan. Diduga barang tersebut dikirim dari Batam dengan mempergunakan speedboat RJ 08 tujuan Tembilahan.

Berdasarkan penjelasan Kepala Kantor KPPBC Type Madya Pabean C Tembilahan, Zacky Firmansyah melalui kepala seksi kepatuhan internal dan penyuluhan, Agustinus Rahmad Subagyo dalam konfrensi persnya, kamis (17/10/2013) menerangkan bahwa kegiatan pemasukan handphone illegal yang diduga asal Batam ini dilakukan dengan mempergunakan modus barang kiriman dan sesampainya di Tembilahan dibawa oleh jasa porter. Dugaan ini dibuktikan dari barang bukti berupa 2 karton dan 1 buah bag bertali hijau yang dijemput dari speedboat RJ 08 kemudian diletakkan didalam angkutan gerobak oleh porter yang selanjutnya akan dikirimkan ke seseorang lainya sebagai pemilik barang. Di dasari informasi intelijen, barang mencurigkan tersebut diperiksa dan akhirnya ditemukan handphone beserta aksesorisnya.

“dari keterangan crew speedboat RJ 08 berinisial ZK dan Porter, Sy disebutkan bahwa barang tersebut merupakan barang kiriman dari Batam. Mereka mengakui tidak memngetahui siapa pengirim maupun penerima barang tersebut,” Jelas Agustinus

Ditambahkan Agustinus, barang hasil penegahan yang terbagi dalam dua kotak yang masing-masing berisi 86 pcs dan 74 pcs Handphone merk Samsung Galaxy S4 i9500 plus 1 buah bag yang juga berisi 80 pcs handphone sejenis serta 59 pcs cover/hardcover Samsung galaxy S4 i 9500 diperkirakan bernilai sebesar Rp. 1,2 Milyar dengan kerugian Negara yang ditimbulkan sebesar Rp. 215 juta.

Pemasukan barang illegal ini melanggar ketentuan PP No 10 Tahun 2012 tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan dan Cukai serta Tata laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Tindakan ini juga sekaligus melanggar Peraturan Mentri Kominfo RI No. 29/PER.Kominfo/09/2008 tertanggal 9 september 2008 tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.

“Terkait kasus ini, pihak kita telah melakukan pengembangan penyidikan dengan memanggil pihak-pihak lain yang terkait atas kejadian ini guna proses penyelidikan lebih lanjut. Termasuk kita juga melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Type B Batam dan meminta untuk memperkuat pengawasan terhadap pengeluaran barang-barang illegal yang keluar dari kawasan bebas Batam ke tempat lain.”Dijelaskan Agustinus.

Dalam kesempatan itu, Agustinus juga sempat menyampaikan bahwa konfrensi pers segera yang dilakukan pihaknya sebagai bentuk komitmen pihak KPPBC Type Madya Pabean C Tembilahan untuk bertindak dan berlaku transparan dalam setiap kali menjalankan tugasnya sesuai fungsi yang telah ditetapkan dalam aturan pemerintah.(dro)

TEMBILAHAN (ww.detikriau.org) – Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sosialisasikan aturan main pembuatan laporan pelaporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), di salah satu Hotel di Tembilahan, Kamis (17/10).

Kepala BP3AKB Inhil, R Rida Indrayanti mengatakan, didalam perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah telah menetapkan peraturan per undang-udangan yang ditujukan bagi upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan perlindungan anak.

Meskipun, disampaikan Rida, upaya hukum untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak anak telah tersedia, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan dan benturan. Tantangan itu merupakan gambaran utuh tentang KDRT yang belum bisa dihapuskan secara total.

“Tantangan inilah menjadikan semangat bagi kita untuk menghapuskan KDRT yang belakangan ini sering terjadi,” jelasnya.

Oleh sebab itu dikatakan Rida, dengan adanya sosialisasi seperti ini ini unit Pelayanan Terpadu (UPT) semua pihak yang mengikuti dapat memahami bagaimana mekanisme penanganan serta pembuatan laporan jika terjadi KDRT dalam sebuah lingkungan. Masih terjadinya KDRT menunjukan bahwa tingkah laku dan moral masih belum dewasa

“Kami berharap pihak-pihak terkait dalam hal ini UPT, Polisi dan pihak  lainnya bisa memberikan data akurat dan periodik kepada kami. Dengan demikian kami  bisa menjadikan acuan untuk  menyusun kebijakan dalam program di instansi kami,” katanya.

Adapun peserta sosialisasi meliputi anggota Polisi, Kepala UPT Puskesmas. Sedangkan nara sumbernya selain dari BP3AKB Inhil, Polres Inhil juga BPA3KB dan P2TP2A Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau.(dro/*1)