TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Dianto Mampanini, mengakui bahwa minat masyarakat untuk melakukan perekaman data e-KTP semakin berkurang.
“Mungkin masyarakat belum merasakan langsung dampak dari perbedaan e-KTP dan KTP siak,” ungkap Dianto, Jumat (22/11).

Meski dikatakan mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Setdakab Inhil ini secara kegunaan, e-KTP dan KTP siak tidak ada bedanya, karena sama-sama berfungsi untuk berbagai keperluan administrasi kependudukan., namun penggunaan KTP Siak akan berahir pada akhir tahun 2013 mendatang .

“Hanya saja e-KTP ini terlalu lama baru sampai ke daerah kita. Barang kali hal itu menjadi salah satu alasan masyarakat enggan merekam data,” duganya. Bahkan berdasarkan pengakuan masyarakat, ada yang sudah merekam data, tapi sampai saat ini mereka belum menerima e-KTP.

Untuk itu dia berharap agar proses pencetakan e-KTP dapat dilakukan daerah masing-masing dalam waktu dekat ini. Karena hal itu menurut Dianto dapat mempermudah masyarakat memanfaatkan e-KTP.

Saat ditanya mengenai peryataan Mendagri RI Gamawan Fauzi tidak boleh memfoto copy e-KTP beberpa waktu lalu. Dijelaskan Dianto permasalahn itu tidak demikian, hanya terjadi salah penapsiran oleh sebagian orang. Sinar foto copy tidak akan merusak chip, karena ada lapisan tersendiri yang mengantisipasi kemungkinan itu.

“Setelah kita klarifikasi ternyata tidak demikian, hanya saja jangan sampai patah karena chip akan rusak,” jelasnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Puluhan Alumni APDN dan IPDN menghadiri malam keakraban dan silaturrahmi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan, di Bumi Sri Gemilang, Kamis (21/11) malam.

Kegiatan yang digelar di Gedung Puri Cendana Tembilahan ini juga turut dihadiri oleh Bupati Inhil periode 2013-2018, HM Wardan, Ketua IKAPTK Provinsi Riau, H Achmad, beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Inhil, serta para sesepuh, alumni dan pengurus IKAPTK Provinsi Riau.

Bupati Inhil terpilih, HM Wardan dalam sambutannya berharap, agar Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan (IKAPTK) yang telah terbentuk ini, dapat terus dipertahankan dan lebih dikembangkan lagi di masa mendatang.

“Kita harus saling bahu-membahu dalam membesarkan IKAPTK ini, sehingga mampu ikut serta dalam memajukan daerah, khususnya di bidang pembangunan,” tutur Alumni APDN Pekanbaru tahun 1985 ini.

Ungkapan senada juga disampaikan Ketua IKAPTK Provinsi Riau, H Achmad. Menurutnya, para sesepuh dan alumni dari APDN dan IPDN harus bisa memberikan bimbingan kepada adik-adik tingkat, yang nantinya akan menjadi penerus perjuangan para seniornya.

“Sudah seharusnyalah, para senior membimbing dan memberikan petunjuk kepada juniornya, agar estafet perjuangan dapat terus dilanjutkan, dalam rangka membangun negeri yang kita cintai ini,” terang Achmad, yang juga Bupati Rokan Hulu ini.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Pahrolrozy menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut merupakan tradisi dan agenda rutin yang dilaksanakan setiap ada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang baru.

“Kegiatan ini, bertujuan untuk mempererat tali silaturrahmi dan rasa kekeluargaan antar para alumni, yang tergabung dalam IKAPTK,” imbuhnya.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Maraknya pedagang yang menjajakan dagangan cabutan yang mengarah kepada perjudian membuat resah para orang tua. Apalagi dagangan seperti ini diperjualbelikan secara bebas disekitar lingkungan sekolah. Jika tidak diantisipasi, masyarakat khawatir hal ini akan memberikan efek buruk kepada anak-anak.

Berdasarkan penjelasan orang tua siswa disalah satu Sekolah Dasar (SD) dikota Tembilahan, Fitri (27), pedagang cabutan ini setiap harinya mendapatkan perhatian istimewa dari para murid-murid SD. Dengan membayar Rp 500,- pembeli berhak mendapatkan selembar kupon yang kemudian menggosok beberapa buah lingkaran bulatan, jika bulatan tersebut hanya tertinggal satu buah dan gambar bom belum keluar, pembeli berhak mendapatkan uang Rp 2 ribu.

“Ini jelas bentuk perjudian, walalupun dalam skala kecil. Jika tidak segera ditertibkan, pastinya akan merusak mental anak-anak. Kita takutnya jika sejak kecil mereka sudah terbiasa untuk mengadu peruntungan, judi menurut mereka bukan lagi menjadi tabu dan larangan agama. Harus ada tindakan antisipasi yang jelas, terutama dari apartur pemerintah termasuk pihak sekolah,” Sampaikan Fitri, jum’at (22/11).

Yunita, (24) seorang wali murid lainnya juga mulai mengaku resah. Setiap hari biasanya putra semata wayangnya cukup diberikan jajan Rp 2 ribu, tapi saat ini kerap sang anak memintakan tambahan. Menurutnya untuk membeli cabutan disekolah. Ia juga meminta pihak sekolah untuk benar-benar melakukan pengawasan bagi pedagang disekitar sekolah terutama yang akan memberikan efek tidak baik bagi kejiwaan anak-anak. (dro)

JAKARTA – Ketegangan hubungan antara Indonesia dan Australia beberapa hari
terakhir bukan saja terjadi di dunia nyata, namun ketegangan ini juga
merambat ke dunia maya. Penyadapan komunikasi Presiden dan beberapa
Pejabat Tinggi Negara Indonesia oleh pihak Australia menggugah rasa
nasionalisme para peretas Indonesia hingga mereka meretas beberapa situs
penting di Australia.

Pakar cybercrime yang tergabung dalam Forum Akademisi IT (FAIT), Edy
Winarno mengatakan, peretasan yang dilakukan oleh hacker Indonesia masih
sebatas wajar karena tidak mengganggu dan tidak merusak data yang terdapat
di server.

“Peretasan yang dilakukan oleh Hacker Indonesia masih sebatas wajar.
Mereka hanya ingin menyampaikan pesan kepada pihak Australia bahwa harga
diri Bangsa dan Negara Indonesia tidak bisa ditawar-tawar”, kata Edy
Winarno.

“Selain itu, para hacker Indonesia ingin menunjukkan kepada Australia
bahwa Indonesia adalah Bangsa yang berdaulat dan mampu mandiri tanpa
Australia”, tegas Edy Winarno.

Senada dengan Edy Winarno, Ketua DPW FAIT Kalsel, M. Syaukani menganggap
hacker Indonesia jumlahnya relatif banyak dengan kemampuan di atas
rata-rata. Jadi apabila terjadi perang cyber seperti yang didengungkan
hacker Australia, dia meyakini jumlah kekuatan hacker Indonesia –
Australia akan berbanding 5 : 1.

“Berdasarkan pengamatan FAIT, komunitas hacker Indonesia bertumbuh bukan
hanya di kota-kota besar saja, tetapi hingga ke kota-kota kecil. Mereka
juga piawai menggunakan teknik-teknik tinggi untuk meretas website”, tegas
M. Syaukani.

“Jadi jika perang cyber terjadi, tentunya nasionalisme semua hacker
Indonesia akan terusik dan akan mengakibatkan saling serang di antara
hacker kedua Negara. Jumlah yang besar akan menguntungkan hacker
Indonesia”, jelas M. Syaukani.

Namun demikian, FAIT berharap, para hacker Indonesia tetap memegang
hacking ethics, sehingga situs-situs sosial seperti rumah sakit,
pendidikan dan lembaga-lembaga sosial lainnya tidak ikut diserang.

“FAIT menyampaikan pesan kepada hacker Indonesia, agar selalu menjaga
etika dan jangan menyerang situs-situs sosial. Sekalipun kepala panas,
tetapi kedepankan hati nurani”, pungkas Sekjen FAIT, Janner Simarmata.(rls)

Di tengah krisis, Menlu Australia ke AS, parlemen Rusia ke Jakarta

Jakarta — Pemerintah Australia menghadapi desakan kuat di dalam negeri untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Indonesia yang saat ini di ujung tanduk. Kemarahan Indonesia atas penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia (DSD) terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabatnya, bermuara pada dihentikannya kerjasama militer dan intelijen antara kedua negara oleh Indonesia.

Buat Australia, langkah keras yang diambil Indonesia ini adalah malapetaka. “Kerjasama dengan Indonesia amat sangat signifikan. Itu sesuatu yang kami bangun dari waktu ke waktu dan bersifat kumulatif. Itu bukan sesuatu yang dapat Anda mulai dan hentikan dengan begitu saja. Jika Anda kehilangan kerjasama itu, Anda tidak bisa memulainya lagi dari apa yang sudah kami capai saat ini,” kata mantan Menteri Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia Tony Burke kepada Sky News, Kamis 21 November 2013.

Burke layak kesal. Sebagai eks menteri imigrasi, salah satu hal pelik yang ia hadapi ketika menjabat adalah soal penyelundupan manusia. Selama ini, Indonesia menjadi benteng sekaligus garda depan Australia dalam menangani ribuan imigran gelap yang hendak masuk ke Australia melalui jalur laut. Australia yang dianggap sebagai tanah impian bagi para pencari suaka asal Timur Tengah, bisa “kebanjiran” imigran ilegal bila Indonesia tak menghadang mereka.

Namun justru kerjasama di bidang penanganan imigran itulah yang kini juga dihentikan Indonesia. “Saya minta hentikan dulu pertukaran informasi intelijen, hentikan coordinated military operation untuk menghentikan people smuggling di lautan. Tidak mungkin kami (Indonesia) melakukan itu (operasi bersama Australia) jika ada penyadapan terhadap tentara atau terhadap kami semua,” kata Presiden SBY di Jakarta, Rabu 20 November 2013.

Burke pun meradang pada Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang kurang peka menghadapi kemarahan Indonesia. Partai Buruh yang menaungi Burke sebelumnya sudah meminta sang Perdana Menteri untuk berhati-hati menyikapi isu penyadapan yang amat sensitif, baik bagi Australia mapun Indonesia – di mana istri Presiden SBY juga ikut disadap DSD.

Partai Buruh – yang merupakan oposisi – sejak awal isu penyadapan merebak telah memperingatkan Abbott bahwa Indonesia bisa begitu mudah mendatangkan bencana bagi Australia dengan melepas kontrol atas penanganan penyelundupan manusia ke benua itu. “Pembekuan hubungan diplomatik yang lebih jauh lagi oleh Indonesia akan menimbulkan malapetaka serius bagi Australia,” ujar Burke.

Partai Buruh pun mendesak pemerintah Australia segera memperbaiki hubungan dengan Indonesia. “Pemulihan hubungan bilateral amat signifikan. Ketegangan kedua negara harus diakhiri,” kata Burke.

Ucapan Burke diamini Wakil Ketua Kelompok Oposisi, Tanya Plisbersek. Ia mengatakan pemerintah Australia tidak bisa membiarkan pertikaian diplomatik dengan Indonesia berlangsung lebih lama lagi. Oposisi pun menyatakan komitmen dan dukungannya dalam membantu Abbott memulihkan hubungan bilateral dengan Indonesia.

Jajak pendapat yang digelar Sydney Morning Herald terhadap publik Australia pun menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendapat seharusnya pemerintah mereka minta maaf kepada Indonesia.

Diminta rendah hati

Profesor Hugh White dari Pusat Studi Pertahanan dan Strategis Australian National University meminta PM Abbott bersikap rendah hati menghadapi kemarahan Indonesia. Menurutnya, kerendahan hati akan lebih menguntungkan Australia dalam jangka panjang.

White berpendapat salah satu masalah yang dihadapi Abbott dalam mengatasi krisis dengan Indonesia adalah ia cenderung percaya pada retorikanya sendiri. “Dia pikir pada dasarnya Indonesia dan Australia punya hubungan yang sangat kuat. Tapi sebenarnya tidak,” kata White seperti dilansir Sydney Moring Herald.

“Hubungan Indonesia-Australia sebenarnya rapuh dan mudah disalahpahami oleh kedua belah pihak seperti yang sekarang terjadi. Ini soal ketidakpercayaan dan kecurigaan,” ujar White. Dia mengusulkan Abbott menawarkan konsesi signifikan kepada Indonesia untuk memulihkan kemitraan kedua negara.

Media Australia pun tak kurang dalam menekan Abbott. “Ambil teleponmu, Tony! Sudah waktunya berbicara apa adanya untuk meyakinkan pria yang kamu sebut sebagai ‘salah satu teman terbaik Australia di dunia’,” demikian tulis editor politik media Australia, Michael Gordon. Pria yang ia maksud itu tentu Presiden SBY.

Gordon menyatakan hubungan bilateral dengan Indonesia amat penting bagi Australia, dan langkah drastis Jakarta menyetop operasi militer bersama untuk menghadang penyelundupan manusia ke Australia harus menjadi pertimbangan utama Abbott. “Dia tentu dapat secara personal meyakinkan Yudhoyono bahwa spionase terhadap Indonesia tidak akan dilakukan lagi sekarang dan di masa mendatang,” kata Gordon.

Sementara itu, Jakarta menarik pulang enam jet tempur F-16 milik RI dari Darwin, Australia, menyusul memanasnya hubungan kedua negara. Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga akan menarik seluruh personel pendukung pesawat tempur itu yang sedianya akan mengikuti program kerjasama TNI Angkatan Udara dengan Royal Australian Air Force. Indonesia juga menghentikan Latihan Bersama TNI Angkatan Laut dengan Australian Navy seperti New Horizon TTX, Initial Planning Conference KAKADU, dan Observer Ex Black Carilion.

AS dan Rusia ambil bagian

Di tengah krisis diplomatik Indonesia dan Australia, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menggelar pertemuan tahunan Australia-United States Ministerial Consultation (AUSMIN) dengan negara sekutu terdekatnya, Amerika Serikat.

Dalam pertemuan di Washington DC itu, Australia diduga menanyakan kepada AS apakah ada dokumen intelijen DSD lainnya yang dibocorkan oleh Edward J. Snowden – mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS (NSA) yang kini mendapat suaka di Rusia setelah diburu AS atas aksinya membocorkan berbagai data intelijen NSA.

Anggota Senat AS dari Partai Republik, Randu Forbes, mengatakan wajar Australia meminta penjelasan terkait kebocoran dokumen intelijen mereka yang disebabkan oleh Snowden. Namun AS tidak sanggup menjamin tak bakal ada dokumen lain yang dibocorkan Snowden.

Selain soal bocornya data intelijen DSD, Australia dan AS juga membahas rencana penambahan pasukan marinir AS ke Darwin. Australia meminta AS meningkatkan dukungan militernya di wilayah mereka. Permintaan itu dikabulkan oleh AS. Menteri Pertahanan AS Chuch Hagel menyatakan akan mengerahkan 1.100 tentara ke utara Australia mulai tahun 2014.

Apapun, AS tak bersedia berkomentar mengenai ketegangan yang saat ini meliputi Indonesia dan Australia. “Secara fundamental, situasi masing-masing negara berbeda. Namun saya menyatakan rasa hormat yang besar pada Indonesia dan Australia,” kata Menlu AS John Kerry.

Pada saat yang sama di Jakarta, parlemen Indonesia (DPR) menerima kunjungan parlemen Rusia. Negeri Beruang Merah menyatakan simpati dan dukungannya pada Indonesia dalam menghadapi isu spionase oleh Australia dan AS.
Untuk diketahui, dalam dokumen awal yang dibocorkan Snowden, Australia disebut mengintai RI dengan bantuan Badan Keamanan Nasional AS. Menlu RI Marty Natalegawa pun sempat mengemukakan kemarahannya pada dua negara sekutu itu. “Kami tidak bisa menerima aksi spionase Australia atas perintah Amerika Serikat,” kata dia beberapa waktu lalu.

Rusia sepakat dengan Indonesia. “Kami sering mendengar Amerika mengatakan kita harus menghormati hak asasi manusia dan hubungan antarnegara. Tapi tiba-tiba mereka sendiri melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran mereka. Itu sungguh mengecewakan,” kata Wakil Ketua Parlemen Rusia Nikolai Levichev.

Lebih menyakitkan lagi, penyadapan bukannya ditujukan kepada pihak yang dicurigai melakukan aksi teror, melainkan kepada pemimpin negara yang dianggap sebagai sahabat. Oleh sebab itu Rusia mengatakan amat paham dengan kemarahan rakyat Indonesia.

Kedatangan parlemen Rusia ke DPR ini berbarengan dengan rencana Komisi I DPR terbang ke Rusia untuk menemui Edward Snowden. Komisi I yang membidangi pertahanan keamanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi informatika itu hendak mengorek informasi lebih dalam dari Snowden mengenai berbagai aksi spionase terhadap Indonesia. Snowden diyakini memegang lebih banyak dokumen rahasia daripada yang telah ia ungkapkan. (Baca: Australia Diminta Bersiap Hadapi Kebocoran Data Intelijen Lanjutan)

Snowden yang menjadi buronan nomor satu AS itu kini dikabarkan telah mendapat pekerjaan baru di Rusia, bahkan mulai menikmati kehidupan di negara itu dan mempelajari budaya setempat. “Apapun, Presiden Vladimir Putin tetap berhati-hati soal Snowden karena persahabatan dengan Amerika tetap penting,” kata Levichev.

Menanti langkah Australia

Perdana Menteri Tony Abbott menyatakan telah menerima surat protes yang dikirim oleh Presiden SBY Rabu kemarin. Pemimpin Partai Liberal itu berjanji akan merespons surat itu dengan sungguh-sungguh. “Saya memastikan bahwa pemerintah kami akan merespons surat itu dengan secepatnya dan dengan sopan,” kata dia di hadapan parlemen Australia.

Abbott juga berjanji akan terus membina dan memperkuat hubungan dengan Indonesia. Ia bahkan menyebut Australia tetap ingin menjadi mitra terpercaya Indonesia. Sebelumnya, Abbott pun pernah mengatakan tak bermaksud sedikit pun merusak hubungan erat antara negaranya dengan Indonesia.

“Hubungan dengan Indonesia adalah jalinan terpenting yang terus saya pelihara. Sebuah hubungan yang akan saya pastikan terus berkembang dalam beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan,” kata Abbott yang baru dua bulan menjabat sebagai PM Australia.

Ketua Partai Buruh sekaligus pemimpin oposisi, Bill Shorten, mendukung niat Abbott untuk meningkatkan hubungan dengan Indonesia secepatnya. “Keseriusan masalah ini, ketersinggungan yang dirasakan teman kami Indonesia, membuat oposisi harus melipatgandakan upaya untuk dapat kembali membangun dialog yang positif dan konstruktif dengan pemerintah Australia,” kata Shorten.

Apapun Shorten yakin hubungan Indonesia dan Australia dapat pulih secepatnya. “Ini saatnya kami menggunakan bahasa yang lebih santun untuk berdiskusi dengan rekan kami dari Indonesia,” kata dia.
Di bawah banyaknya tekanan dari dalam negerinya sendiri, akankah Abbot meminta maaf kepada pemerintah Indonesia? (umi/vivanews.com)

“Latihan dihentikan sesuai perintah Presiden”.

Jakarta — Hari ini, Kamis 21 November 2013, TNI Angkatan Darat telah mengeluarkan seluruh tentara Australia yang tengah menjalani pendidikan militer di Pusat Pendidikan Kopassus (Pusdikpassus) Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Kepala Penerangan Umum TNI AD, Brigadir Jenderal TNI Rukman Ahmad, menjelaskan bahwa hal ini merupakan bagian dari langkah pemutusan hubungan kerjasama militer Indonesia dengan Australia.

“Pagi tadi, 16 tentara Australia dipindahkan ke hotel Hilton Bandung,” ujar Rukman kepada VIVAnews.

Latihan militer gabungan TNI dengan tentara Australia, ia melanjutkan, sudah dihentikan sejak Rabu kemarin, sebagaimana instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan sejumlah kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan Negeri Kangguru.
Penghentian kerjasama ini bersifat sementara, sambil menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Australia soal penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah pejabat tinggi Indonesia lainnya.

“Latihan dihentikan sesuai perintah Presiden yang ditindaklanjuti dengan perintah Panglima TNI dan Kasad,” kata Rukman.

Setelah dipindahkan dari pusat pelatihan Kopassus, Rukman menambahkan, para tentara Australia itu akan segera dipulangkan ke negaranya.

“Mereka akan pulang hari Senin depan,” kata Rukman.(ren/vivanews.com)