Bupati Hadiri Dialog Bersama BEM UNISI dan Terima Penyerahan PBB-P2

Bupati Inhil H.M.Wardan Dialog dengan Mahasiswa Unisi Tembilahan. Foto: Humas Pemkab Inhil
Bupati Inhil H.M.Wardan Dialog dengan Mahasiswa Unisi Tembilahan. Foto: Humas Pemkab Inhil

Tembilahan (www.detikriau.org) — Bupati Inhil, H.M.Wardan melakukan dialog dengan BEM Mahasiswa UNISI yang di dampingi Sekda Kab. Inhil H.Alimuddin, Kadis Pendidikan Drs. fauzar, dan Kabag Kesra, Muammar Khadafi, Selasa (31/12/2013)

Dalam dialog ini Bupati menyampaikan komitmennya untuk tetap  memperhatikan perkembangan Pendidikan di Inhil termasuk perkembangan UNISI sebagai salah satu Universitas kebaggaan masyarakat Inhil yang pada saat ini telah mempunyai 6 ribu Mahasiswa.

Serah terima PBB P2 Kepada Bupati Inhil H.M.Wardan dari Kepala Kantor KPPP rengat M Amin SE MSi. Foto: Humas Pemkab Inhil
Serah terima PBB P2 Kepada Bupati Inhil H.M.Wardan dari Kepala Kantor KPPP rengat M Amin SE MSi. Foto: Humas Pemkab Inhil

Dalam dialog ini, perwakilan BEM Unisversitas Islam Indragiri  (UNISI) menyampaikan beberapa poin salah satunya Pemilihan rektor dan Transparansi keuangan UNISI. Terakhir Bupati Mengucapkan terimakasih kepada Mahasiswa yang telah bersedia untuk berdialog mengenai perkembangan UNISI pada saat ini.

Dihari yang sama, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Inhil, Bupati menerima penyerahan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah Inhil dari Kepala Kantor Pelayanan pajak Pratama Rengat (KPP), M Amin. (dro)




Wabup Pimpin DIskusi Panel Tajaan DTPHP Inhil

Wabup menyerahkan penghargaan kepada KT berprestasi. Foto: Humas Pemkab Inhil
Wabup menyerahkan penghargaan kepada KT berprestasi. Foto: Humas Pemkab Inhil

Tembilahan (www.detikriau.org) — Wakil Bupati Indragiri Hilir, H. Rosman Malomo, memimpin Diskusi Panel dalam acara Rapat Teknis Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) Kabupaten Indragiri Hilir, Senin 30 Desember 2013.

Acara tajaan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura,dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas TPHP Kab. Inhil, Wiryadi, PLT Ass II Sekda Kab. Inhil, H. Encik Kamal, serta PPL se-Kabupaten Indragiri Hilir.

Kepala Dinas TPHP Kab. Inhil, dalam eksposnya mengatakan, Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan Inhil, khususnya produksi beras, dimana Kabupaten Indragiri Hilir pernah menjadi lumbung padi. “Dulu daerah kita terkenal sebagai penghasil beras, namun saat ini potensi lahan yang kita miliki tidak terkelola dengan maksimal”, ujar Wiryadi.

Sementara itu dalam diskusi panel yang dipimpinnya, Wabup mengajak kepada Peserta rapat untuk benar-benar memahami apa latar belakang masalah yang menyebabkan produksi beras Inhil tidak maksimal. “Untuk dapat mengatasi ketidakmaksimalan produksi beras, terlebih dahulu kita harus memahami penyebabnya agar langkah dan strategi yang akan kita ambil benar-benar tepat sasaran”, pesan Wabup. Dalam kesempatan ini, Wabup juga memberikan penghargaan kepada PPL dan Kelompok Tani berprestasi dalam kegiatan OPRM.(dro)




Bupati IRUP HUT Satpam Ke 33

Bupati Inhil H.M.Wardan Menjadi IRUP Pada HUT STPAM Ke - 33 Th 2013 ok 1Tembilahan (www.detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan tampil sebagai Inpektur Upacara peringatan HUT Satpam ke 33 tahun 2013. Kegiatan yang dilaksanakan di Halaman Mapolres Inhil jalan Gadjah Mada Tembilahan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati, H Rosman malomo, Unsur Muspida, Sekwan DPM Masdar serta Anggota Polres Inhil dan Satpa, Senen (30/12/2013)

Bupati Inhil H.M. Wardan Bersalaman Dengan satpam Usai upacara Peringatan HUT SATPAM Ke - 33 TH 2013. Foto Humas Pemkab Inhil
Bupati Inhil H.M. Wardan Bersalaman Dengan satpam Usai upacara Peringatan HUT SATPAM Ke – 33 TH 2013. Foto Humas Pemkab Inhil

Dalam sambutan KAPOLRI yang di bacakan Bupati Inhil mengatakan dengan peringatan HUT SATPAM TH 2013 ini hendaknya para anggota Satpam harus mampu untuk memberikan hal yang positif sesuai fungsinya dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan kerja. Juga berharap anggota SATPAM dapat menujukkan eksistensinya dengan lebih baik.

Usai melaksanakan Upacara, Bupati Inhil di dampingi Wabup dan Kapolres Inhil langsung melakukan peninjauan ke Pos – pos pengamanan tahun baru 2014 yang ada di seputaran kota Tembilahan.(dro)




Wabup hadiri yudisium Fak Ekonomi UNISI

Wakil Bupati Inhil H.Rosman Malomo saat menyampaikan sambutan pada acara Yudisium Fak. Ekonomi UNISI TA. 2013-2014Tembilaham (Vokal) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo hadiri acara yudisium Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi Universitas Islam Negri (UNISI) Tahun Ajaran 2013-2014.Sabtu (28/12/2013) kemaren.

Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan ucapan Selamat kepada Mahasiswa/i yang telah di yudisium pada  malam hari. Ia berharap agar bekal ilmu yang di dapat dari kampus selama mengikuti perkuliahan dapat di terapkan kepada masyarakat.

Yudisium Fak. Ekonomi Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi UNISI TA  2013 – 2014 ini diikuti oleh sebanyak 363 orang Mahasiswa. Pada Yudisium kali ini terdapat 6 orang yang memegang nilai tertinggi yang terdiri 3 orang dari Program Studi Manajemen yaitu; (1). Nila Sari dengan IPK 3,85. (2). Lintrik Sugiyanto dengan IPK 3,81 (3). Wahidah dengan IPK 3,72.

Sedangkan dari Program studi Akuntansi.3 orang Yaitu;(1). Cahaya Nur Mulia dengan IPK 3,98 (2). Selia Sri Yuliza dengan IPK 3,94 (3). Syada Aryanto dengan IPK 3,93.(dro)




Manfaatkan Aplikasi IT untuk Tekan Kecuranngan Pemilu

JAKARTA – Ini kesempatan bagi siapapun yang ingin memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu 2014 nanti. Sebuah aplikasi yang dikembangkan mantan Direktur Utama Telkomsel, Sarwoto Atmosutarno, memungkinkan masyarakat luas untuk ikut mengawasi pelaksanaan pmilu secara aktif dan independen debgan memanfaatkan gadget atau telepon pintar (smartphone).

 

Sarwoto mengembangkan program bernama APSI yang diambil dari frasa Aplikasi Saksi, yang berfungsi untuk merekam berbagai bentuk kecurangan dan kejanggalan pelaksanaan Pemilu 2014. Proses pengawasan bisa dilakukan sejak masa sosialisasi, kampanye, hingga pencoblosan dan penghitungan suara.

 

Menurut Sarwoto, para relawan APSI bisa menggunakan fasilitas APSI Messenger melalui telepon selular. Aplikasi itu berfungsi sebagaimana  Blackberry Messenger (BBM) dan Whatsapp Messenger. “APSI Messenger memungkinkan sesama relawan untuk berkomunikasi secara langsung melalui chatting maupun saling berbagi data suara, foto dan video,” kata Sarwoto melalui rilisnya ke media, Minggu (29/12).

 

Namun sebelum mendapatkan program APSI, calon relawan diharuskan mendaftar dulu melalui laman www.apsiwatch.co.id di internet. Setelah mendaftar dan mendapatkan aplikasinya, relawan APSI mendapat data atau bukti kecurangan bisa mengirimkannya ke pusat data untuk ditayangkan dalam situs APSI.

 

“Jadi bisa dilihat seluruh masyarakat. Selain mendapat sansksi moral dari masyarakat, berbagai bentuk kecurangan itu juga akan dilaporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum, red),” sambung Sarwoto.

 

Ditambahkannya, APSI membutuhkan 600 ribu relawan. Registrasi secara online bisa dilakukan mulai 5 Januari 2014. Sarwoto menegaskan,  jika di setiap TPS terdapat relawan APSI maka manipulasi penghitungan suara dapat digugat dengan bukti-bukti otentik hasil bidikan relawan.

 

Bahkan dengan teknologi informasi (TI) itu, Sarwoto mengkaim penghitungan suara tingkat nasional (real count) dapat dilakukan dalam waktu tiga hari. “Tidak perlu sampai satu bulan seperti yang dijadwalkan KPU,” lanjutnya.(JPNN)




Tanpa Skor. Pelamar CPNS Boleh Protes

*Potensi Komplain Terhadap hasil Pemeringkatan*

JAKARTA – Sejumlah instansi pusat maupun daerah sudah mulai mengumumkan hasil kelulusan ujian CPNS 2013. Di sejumlah titik, muncul persoalan karena pengumuman kelulusan hanya mencantumkan nama tanpa skor. Kondisi ini bisa memunculkan dugaan kongkalikong di instansi setempat.

Setelah hasil pemindaian ujian diumumkan ke publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), ternyata hanya menampilkan skor peserta. Data yang ditampilkan itu hanya menyebutkan, pelamar A dinyatakan melampaui atau tidak melampaui nilai ambang batas (passing grade).

Persoalan bakal muncul jika jumlah pelamar yang berhasil melampaui nilai ambang batas itu lebih banyak dari kuota atau formasi yang tersedia. Misalnya untuk formasi tenaga perawat di pemkab A hanya tersedia 30 kursi. Sedangkan pelamar tenaga perawat yang berhasil melampaui nilai ambang batas berjumlah 100 orang. Maka otomatis aka nada 70 pelamar dengan nilai bagus yang tidak lulus ujian.

Untuk menentukan pelamar yang lulus ujian, maka dipakai skema pemeringkatan (ranking). Jadi seluruh pelamar untuk bidang pekerjaan tertentu yang melampaui nilai ambang batas, dirangking dari nilai terbagus ke terendah. Setelah itu diambil sesuai dengan kuota atau formasi yang tersedia.

Supaya tidak menimbulkan dugaan kecurangan, panitia seleksi CPNS di masing-masing instansi supaya menyampaikan hasil pemeringkatan itu komplit bersama skornya. ’’Memang benar ada instansi yang hanya menampilkan nama saja, tanpa ada skor,’’  ujar Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, Sabtu (28/12). Bagi pelamar yang mendapatkan nilai di atas passing grade tetapi tidak lulus pemeringkatan akhir, berhak untuk menanyakan komposisi nilai secara komplit.

Setiawan menegaskan pelamar berhak mengetahui skor pemeringkatan mulai dari yang tertinggi hingga terendah. Dengan keterbukaan informasi itu, maka tudingan ada main mata atau ’’otak-atik’’ nama-nama yang lulus CPNS bisa dipatahkan.

’’Tetapi perlu diketahui ya, ada juga instansi yang mengumumkan hasil pemeringkatan itu komplit dengan skornya,’’ ujar dia. Setiawan menegaskan bahwa Kemen PAN-RB tidak begitu saja melepas pengumuman kelulusan kepada instansi pusat atau daerah.

Dia mengatakan Kemen PAN-RB tetap mengawas dan bisa melakukan cross check keputusan kelulusan CPNS oleh instansi. Jika ada kandidat yang seharusnya lolos CPNS setelah pemeringkatan akhir tetapi dinyatakan gugur, Setiawan mengatakan akan dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Kasus otak-atik peserta yang lulus ujian ini pernah mengegerkan Kabupaten Badung, Bali. Sejumlah aparat Pemkab Badung diusut secara pidana karena terbukti mengotak-atik hasil pengumuman CPNS tahun lalu. Informasinya ada kandidat yang aslinya lolos tetapi diganti nama lainnya yang nilainya jeblok. Selain diproses hukum, penetapan CPNS Badung juga dianulir karena direkayasa.(jpnn)