BUPATI BERSAMA BAPPEDA INHIL SUSUN DRAF RPJMD

Tembilahan (www.detikriau.org) — Bupati,HM Wardan,  Wakil Bupati, H Rosman Malomo  beserta Sekda Kab. Indragiri Hilir, H Alimuddin RM didampingi tim ahli penyusunan RPJMD 2014-2018 melakukan diskusi dengan Bappeda yg dihadiri beberapa Kepala SKPD dan tim KLHS pemkab. Kegiatan ini dalam rangka agar  dapat tersusunnya Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Indragiri Hilir, guna mewujudkan visi misi politik agar bisa di inplementasikan dalam Program Pembangunan dan dimasukkan ke dalam dokumen daerah.
Selain itu, kegiatan ini juga tidak hanya focus pd dokumen RPJMD, tapi akan  membangun sinkronisasi antar dokumen terutama yg berukuran kinerja sehingga mudah merencanakan, melaksanakan, dan melakukan dengan alat ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai ukuran keberhasikan visi dan misi pada rpjmd 2014-2018.
Dokumen yang tidak bisa dipisahkan untuk keberhasilan pencapaian visi misi ini adalah Renstra SKPD, dimana Indikator Kinerja SKPD pada Renstra haruslah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yg merupakan  penterjemahan visi dan misi sehingga SKPD tidak boleh gagap dalam menterjemahkan visi dan misi dalam ukuran kinerja skpd yg terlihat pada rencana program dan kegiatan di skpd.
Diskusi ini juga mengungkapkan banyak persoalan yang masih harus ditindaklanjuti seperti validitas data serta sistem Pendataan yang masih harus ditingkatkan sehingga potret terhadap persoalan daerah bisa dipertanggungjawabkan, karena di dukung data yang valid, dukungan aturan dan kajian yg lebih teknis dan mendalam terhadap program yg menjadi janji politik seperti pemekaran Kabupaten, persoalan perkebunan, infrastruktur dan lainnya.
“Setelah tahapan ini, juga akan dilakukan Musrenbang rpjmd sekitar  akhir bulan Maret yang datang untuk membahas lebih lanjut rancangan renstra skpd sebagai input utama untuk finalisasi rpjmd, ujar kepala Bappeda Inhil, Hj. Alvi Furwanti alwie.(dro)




Wabup Hadiri Maulid di Surau Al Hidayah

Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo disambut Jamaah Surau Al Hidayah saat menghadiri peringatan maulid NabiTembilahan (www.detikriau.org) — Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Surau Al Hidayah Kecamatan Tembilahan. Turut hadir bersama Wabup beberapa pejabat dilngkungan setdakab Inhil dan anggota DPRD Inhil, H Maryanto.
Dalam samutannya, Wabup atas nama Pemkab Inhil menyatakan apresiasi yang tinggi atas semarak syiar keagamaan yang dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Inhil. Secara tersurat dikatakan Wabup memang tidak ada perintah di dalam al Qur’an yang secara jelas mengharuskan untuk memperingati hari kelahiran nabi Muhammad SAW. Namun jika ditelusuri secara lebih mendalam, secara tersirat, peringatan ini sangat wajar untuk dilaksanakan karena dalam diri dan kepribadian nabi Besar Muhammad SAW terdapat banyak suri tauladan yang patut dijadikan contoh dan diaktualisasikan dalam kehidupan keseharian.
“Salah satunya sikap yang ditunjukkan nabi Muhammad dalam menjaga kebersihan. Pemkab Inhilpun menjadikan contoh kebersihan nabi besar ini dalam suatu program yang dinamai dengan Jum’at Bersih,” Ujar Wabup
Diakhir penyampaian kata sambutannya, Wabup juga tidak lupa untuk kembali memintakan dukungan dari segenap lapisan masyarakat untuk ikut berperan aktif secara bersama-sama mensukseskan berbagai program-program yang telah dicanangkan pemerintah.
Peringatan Maulid Nabi di Surau Al Hidayah ini diisi dengan siraman rohani oleh penceramah Ustadz Fahruddin Nur. Dalam tausiyahnya, beliau menceritakan berbagai keagungan Nabi Muhammad yang banyak mengandung akhlak yang patut untuk dijadikan contoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seluruh umat muslim.(dro)




Wabup Serahkan Bantuan Korban Kebakaran Aur Kuning

DSC_1682Keritang (www.detikriau.org) — Pemerintah Kabupaten indragiri hilir (Pekab Inhil) menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Dusun Aur Kuning Desa Pabenaan Kecamatan Keritang. Bantuan ini diserahkan secara langsung oleh Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo didampingi Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Inhil, H. Tantawi Jauhari dan Kepala Dinas Sosial, H. Rasyid. Rabu (22/1)
Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan ucapan turut berduka cita dan rasa keprihatinan yang mendalam . kepada para korban, Wabup meminta agar tetap tabah dan iklas dalam menerima apapun bentuk cobaan yang pastinya datang dari Allah SWT.”Setiap musibah adalah bentuk ujian dari Allah SWT bagi umatnya. oleh karenanya kita wajib untuk tabah dan menerimanya dengan iklas. insyaalah dengan ketabahan dan keiklasan kita akan mendapatkan kebarokahan dan diberikan pengganti yang lebih.” Ujar Wabup memberikan nasehat.

Wabup meninjau lokasi kebakaran. Foto: Humas Pemkab inhil
Wabup meninjau lokasi kebakaran. Foto: Humas Pemkab inhil

bantuan yang disalurkan Pemkab Inhil ini beruapa uang tunai senilai Rp 3 Juta Rupiah dan berbagai peralatan kebutuhan sehari-hari. Menurut Wabup, bantuan ini merupakan bantuan awal, kedepannya Pemerintah Daerah akan segera melakukan koordinasi untuk menyalurkan bantuan lainnya.
Musibah kebakaran yang meluluhlantakkan  pemukiman penduduk di Dusun Aur kuning Desa Pabenaan Kecamatan Keritang ini terjadi pada selasa (21/1) sekira pukul 21.15 Wib. Akibat musibah ini, 5 unit pemukiman penduduk dengan 4 KK dan 14 jiwa kehilangan harta benda.
Berdasarkan penjelasan Kapolres Inhil AKBP Suwoyo SIK Msi melalui Paur Humas, Kobaran api pertama kali diketahui berasaldari rumah Andi Rafi dan Tamrin, Api baru berhasil dipadamkan sekira pukul 23.00 Wib.
“Kobaran api pertama kali diketahui dari rumah Andi Rafi dan Tamrin, lalu menjalar ke rumah warga lainnya,” ungkap Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo seperti disampaikan Paur Humas, Ipda Warno Akman, Rabu (22/1/14).
ditambahkan Paur Humas, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini dan kerugian materil ditaksir sekira Rp 500 juta. Namun untuk penyebab timbulnya api masih dalam penyelidikan.
Beberapa rumah warga yang ludes terbakar yakni, rumah Tamrin (50) sebanyak 2 buah, H Mapasek (60) Andi Rafi (50) dan Daeng Malira (62) masing-masing satu buah rumah.(dro)




Warga Desa Sanglar Ancam Boikot Aktifitas PT BPLP

Perwakilan Petani Desa Sanglar menyampaikan tuntutan dalam pertemuan dengan pihak perusahaan kemarenTembilahan (www.detikriau.org)–Masyarakat Desa Sanglar Kecamatan Reteh mendesak agar pihak perusahaan, PT Bumi Palma Lestari Persada (PT.BPLP) untuk segera membayarkan ganti rugi kerusakan perkebunan kelapa mereka akibat serangan hama kumbang yang diakibat adanya pelaksanaan replanting perkebunan kelapa sawit milik perusahaan. Hingga senin (27/1) mendatang jika belum juga ada kepastian, masyarakat mengancam akan melakukan aksi boikot terhadap aktivitas perusahaan.

Pernyataan ini disampaikan masyarakat dalam pertemuan dengan pihak perusahaan di Desa sanglar Kecamatan Reteh, senin (20/1) kemaren. Pertemuan antara perwakilan petani dan pihak peruahaan ini juga tampak dihadiri oleh Pemerintah kabupaten yang diwakili oleh Asisten II Setdakab Inhil, Encik Kamal Syahindra, Kadis Perkebunan Inhil, Kuswari, Sekretaris Kesbangpol Inhil, Sugianto, Kasad Intel Polres Inhil dan  sekretaris Kecamatan Reteh, Kaharuddin. 

“Kita menuntut adanya kejelasan dari pihak perusahaan agar kerusakan perkebunan kami segera diberikan pengganti,” sampaikan perwakilan petani, Arifin kala itu.

Kala itu, perwakilan pihak perusahaan, M Iksan berjanji untuk segera meneruskan apa yang menjadi tuntutan masyarakat ini kepimpinan mereka. meskipun sempat terlihat kecewa karena belum mendapatkan kepastian saat itu, masyarakat masih bersedia untuk memberikan waktu hingga senin (27/1) mendatang. jika hingga batasan waktu tidak juga diberikan kepastian, masyarakat petani mengancam akan melakukan aksi boikot terhadap aktifitas perusahaan.

Sebelumnya, dalam pertemuan antara petani dengan pihak manajemen PT BPLP di Aula Kantor Bupati Inhil, Pemerintah kabupaten juga sudah mendesak agar perusahaan segera memberikan pengantian terhadap kerusakan perkebunan kelapa milik rakyat akibat aktifitas perusaan. pemberian pengantian ini sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 229 Tahun 2012, tentang ganti rugi tanaman tumbuh untuk kelapa dalam, yakni ganti rugi maksimal 249 ribu rupiah perbatang, untuk usia maksimal 7 tahun.

Dalam pertemuan itu, Ruslan Hasibuan – Manager Controler General Manager PT. BPLP mengatakan, replanting perkebunan sawit milik PT. BPLP, dilakukan sejak tahun 2011 lalu hingga tahun 2020, dengan estimasi replanting untuk satu tahun sebanyak 600 hektar.

Akhirnya dari pertemuan saat itu diambil kesimpulan untuk mendata perkebunan kelapa milik masyarakat yang rusak, dengan membentuk tim  perwakilan dari pihak perusahaan, masyarakat dan  Pemerintah. Karena masalah tersebut telah berlarut-larut, kala itu pihak masyarakat memberikan deadline kepada  perusahaan hingga 7 januari  yang lalu untuk mendapatkan kepastian ganti rugi kebun kelapa rusak milik masyarakat di 3 Kecamatan di Kabupaten Inhil. Namun hingga batas waktu terlampaui, kepastian belum juga diberikan.
 
Upaya mediasi antara pihak petani dengan perusahaan ini  sebelumnya juga sudah beberapa kali dilakukan. Baik bersama pihak DPRD dan pihak Kepolisian Resort Inhil disepanjang Tahun 2013 lalu. Proses replanting perkebunan sawit milik perusahaan diduga telah menjadi penyebab rusaknya puluhan ribu hektar kebun kelapa milik masyarakat yang berada di di tiga Kecamatan di Kabupaten Inhil,  yakni Kecamatan Enok, Reteh dan Keritang. (dro)




Bupati: Penuhi Keinginan Masyarakat Merupakan Tanggungjawab Pemerintah

Tembilahan (www.detikriau.org) — Dalam beberapa kali kunjungannya keberbagai daerah di Kabupaten Indragiri hilir, Bupati, HM Wardan selalu berjanji akan berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat. memenuhi keinginan masyarakat dikatakan Bupati memang sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah.
Penegasan itu kembali disampaikan Bupati saat kunjungan silaturahminya dengan masyarakat Desa Sanglar Kecamatan Reteh baru-baru ini. Salah satu solusi mempercepat pemenuhan keinginan masyarakat terutama dalam hal pemerataan pembangunan adalah dengan melakukan pemekaran wilayah. “Upaya itu kini terus kita gesa.  tahun 2014, rencana pembentukan Kabupaten pemekaran Inhil ini sudah masuk dalam prolegnas di DPR RI,” Sampaikan Bupati.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga lagi-lagi menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu bahu membahu  secara bersama-sama dengan pemerintah dalam melakukan pembangunan.Dengan peran aktif masyarakat dinilai  akan sangat efektif karena masyarakatlah yang benar-benar mengetahui apa yang menjadi kebutuhan daerahnya masing-masing.
Tahun anggaran 2013 yang lalu dibawah kepemimpinan Bupati sebelumnya, Kecamatan Reteh dikatakan Bupati hanya mendapatkan anggaran pembangunan sebesar Rp 1,5 Milyar. namun tahun 2014, Bupati berjanji untuk memberikan porsi dana pembangunan sebesar Rp 35 Milyar diluar dana Desa Maju Inhil Berjaya (dulunya dana Desa Mandiri) yang sudah diperuntukan bagi pembangunan masing-masing Desa yang berkisar Rp 300 juta hingga Rp 1,2 Milyar per Desa.
Dengan penambahan dana yang relatif besar ini Bupati berharap Kecamatan Reteh akan semakin mudah untuk mempercepat pembangunan daerahnya. salah satunya, mengingat pentingnya infrastruktur jalan dalam menunjang kelancaran arus tranportasi dan ekonomi masuyarakat, Bupati berharap agar pemerintah Kecamatan memprioritaskan anggaran yang ada untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan poros penghubung antar Desa dan Kecamatan. “Namun perlu dijadikan catatan agar  dalam merencanakan pembangunan, pemerintah desa selalu bersinergi dengan pemerintah Kecamatan termasuk pemerintah Kabupaten agar tercapainya azas pememrataan pembangunan,” Pesan Bupati.(dro)




Petugas Kebersihan Keluhkan Upah Kerap Telat Dibayarkan

imagesTembilahan (www.detikriau.org) — Sebahagian petugas kebersihan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indragiri Hilir mengeluh. Pasalnya, upah kerja yang tidak seberapa yang selalu ditunggu-tunggu setiap bulannya kerap kali terlambat dibayarkan. mereka berharap kondisi ini kiranya dapat menjadi perhatian pemerintah daerah agar mereka dapat bekerja lebih tekun dalam menjaga kebersihan kota.
Pernyataan ini disampaikan oleh beberapa orang petugas kebersihan yang memintakan agar nama mereka tidak dipublikasikan. kondisi ini menurut mereka terpaksa harus disampaikan karena keterlambatan pembayaran sudah terjadi berulang-ulang. “kami berharap upah harusnya dibayar lancar setiap bulan. Hak kami harus dibayarkan sebagaimana mestinya,” ujarnya berharap.
Menurut petugas pasukan kuning yang setiap harinya bekerja menjaga kebersihan kota Tembilahan ini, upah kerja  yang mereka terima sebagai pegawai honorer lepas rata-rata hanya Rp 500 ribu per bulan. upah yang masih jauh dibawah standar Upah Minimum ini setiap bulannya menjadi nantian keluarga. berbagai kebutuhan rumah tangga sebahagian besar dipenuhi dari penghasilan sebagai pekerja pemungut sampah ini.
Pernyataan ini juga dibenarkan oleh seorang petugas kebersihan lainnya. sambil menyeka keringat dilengan kaos baju yang sudah terlihat lusuh, iapun menyampaikan harapan yang sama. menurutnya, meski hanya memiliki kerja sebagai kuli kontrak, diakuinya pekerjaan ini cukup disukurinya. ia mengaku sebenarnya ingin menuntut haknya secara terang-terangan namun ia takut kalau tindakannya itu nantinya akan menjadi penyebab ia harus kehilangah pekerjaan.
‘Kami orang kecil pak, tak ada keahlian lain saya selain menjadi tukang pungut sampah. namun saya rela meskipun upahnya tidak seberapa. tapi setidaknya kalau boleh saya berharap, tolonglah dibayarkan tepat waktu setiap bulannya,”Ujarnya dengan nada suara pelan dan terpatah-patah.
diceritakannya, upah sebagai pegawai honor kontrak seharusnya dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulannya. namun tangal pembayaran kerap kali molor. seperti upah untuk bulan januari 2014 ini, hingga memasuki hari ke 20, upaha belum juga mereka terima.”Saya tidak tau secara persis berapa orang petugas kebersihan yang ada, tapi jumlahnya tidak kurang dari 200 orang,” Ujarnya mengira-ngira
Hingga berita ini dirilis, detikriau.org belum berhasil melakukan kofirmasi dengan pejabat terkait di Dinas Pu kabupaten Indragiri hilir. (dro)