PEKANBARU — Kapolri Jenderal Sutarman menginstruksikan jajarannya menembak di tempat setiap perambah dan pembakaran lahan yang melawan dalam upaya penegakan hukum Operasi Terpadu Darurat Asap Riau.
“Kalau ada yang melawan dan sudah membahayakan, tembak saja,” tegas Jenderal Sutarman di Lanud Roesmin Nurjadi, Pekanbaru, Sabtu (15/3).
Ia juga mengatakan, tidak ada toleransi bagi oknum aparat yang terlibat dalam kejahatan lingkungan yang mengakibatkan bencana asap di Riau. “Tembak mereka juga,” katanya.
Jenderal Sutarman mengatakan, sejauh ini sudah ada 60 tersangka yang diamankan polisi dalam operasi penegakan hukum di Provinsi Riau.”Satu tersangka dari perusahaan, PT NSP,” katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhitung sejak 14 Maret menyatakan peningkatan intensitas operasi terpadu tanggap darurat asap di Riau. Operasi itu meliputi tiga kegiatan utama, yakni upaya pemadaman api dan asap, kegiatan utama lainnya adalah perawatan dan pelayanan kesehatan serta penegakan hukum.
Operasi tersebut akan berlangsung selama tiga minggu ke depan, dan kemungkinan bisa diperpanjang apabila kondisi itu diperlukan.
Sebelumnya, Kapolda Riau Brigjen Pol Condro Kirono mengatakan, sebanyak 558 personel gabungan sudah dikerahkan yang khusus untuk memburu pelaku perambahan serta pembakar hutan dan lahan di Provinsi Riau.
Kapolda mengatakan, bencana asap kebakaran di Riau tidak lepas dari adanya aktivitas pembalakan liar dan perambahan di hutan. Karena itu, pasukan yang diterjunkan kali ini juga menyertakan penyidik dari Ditreskrimsus Polda Riau.
Selain itu, unsur intelejen, Brimob, TNI dan Polhut juga dilibatkan.
Ia menjelaskan, pasukan dibagi dalam sembilan tim yang masing-masing berisi 62 orang. Operasi penegakan hukum tersebut akan berlangsung hingga 26 Maret.
Menurut dia, empat tim akan dikerahkan ke Kabupaten Pelalawan. “Fokusnya akan ke daerah Teluk Meranti yang berbatasan dengan Suaka Margasatwa Kerumutan dimana terdapat banyak titik api diduga karena perambahan,” katanya.
Sedangkan, lima tim lainnya dikerahkan ke Kabupaten Bengkalis secara khusus juga akan memburu pelaku perambah dan pembalakan liar di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu.
“Tim Bengkalis juga bisa ke Pulau Rupat dimana ada banyak titik api,” ujarnya.
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/16/n2hq2t-kapolri-instruksikan-pembakar-hutan-riau-ditembak-di-tempat
 

Tembilahan (detikriau.org) – Bukan baru pertama kali ini, tapi sudah berpuluh-puluh hingga beratur-ratus kali masyarakat mengeluh. PLN Mati, PLN Nggak Beres, PLN Bikin Pusing, PLN PLN PLN PLN, pekik masyarakat pelanggan tanpa pernah bosan. Hasilnya? Nihil. PLN masih seperti yang dulu, tetap tampil seadanya, kerap mati. Masyarakat? nggak ada pilihan, juga tetap butuhin PLN. Apa mau dikata ?
Hari ini, teriakan itupun terdengar lagi. Tia, salah seorang pedagang es rumahan di kota Tembilahan kembali mengeluh. usaha sampingan yang diharapkan akan mampu memberikan tambahan penghasilan rumah tangga itu juga terancam tak mampu berkembang. bukan kesalahan manajemen, tetapi hanya masalah klasik, pasokan listrik PLN kerap terputus. “namanya juga hanya nggandalin pasokan listrik PLN bang. saat PLN kerap mati seperti ini, pastinya usaha akan terganggu. Es nggak mau beku-beku. belum lagi kerusakan peralatan akibat kerapnya pasokan listrik terputus mendadak secara berulang-ulang. mau ngeluh, kemana bang?” Sampaikannya kepada detikriau.org, senin (17/3/2014)
Sebagai pengusaha kecil, untung yang didapat menurut Tia tidaklah seberapa. ia mengaku tidak mampu membeli genset untuk sumber cadangan listrik manalagi menurutnya biaya operasional genset tak mungkin sanggup ditutupi dari keuntungan dagangan kecilnya.
Bukan hanya tia, Rony, karyawan salah satu usaha warnet di kota Tembilahan juga mengeluh. byar PLN memperberat pekerjaannya. Akibat listrik kerap mati hidup membuat ia harus bolak-balik menghidupkan dan mematikan generator cadangan. “Bukan hanya saya, pelanggan juga ikut mengeluh,” Sampaikan Rony.
Sebelumnya, Anggota DPRD Inhil, H Yusuf Said juga pernah meminta agar pihak PLN Rayon Tembilahan bekerja lebih profesional. Jika memang persoalan kerap matinya listrik ini disebabkan kerusakan mesin dan memang mengharuskan dilakukannya pemadaman, harusnya pemadam itu dilakukan secara terjadwal agar masyarakat yang akan mendapat giliran dapat bersiap-siap. “Satu dua kali mungkin saja belum diketahui. tapi jika sudah berkali-kali, harusnya PLN dapat mengantisipasi dan memastikan jadwal pemadaman. kasihan masyarakat. mereka membayar untuk mendapatkan pelayanan PLN tetapi hak mereka tidak diberikan dengan baik,” Pinta Yusuf
Dalam kesempatan itu, politisi dari partai Golkar ini juga meminta, untuk melakukan penambahan mesin pembangkit listrik, PLN kiranya dapat mempertimbangkan dengan baik kebutuhan listrik kedepan. “Penyebab terhambat masuknya Investor ke Inhil, salah satunya adalah persoalan ketersediaan listrik. kita berharap hal ini juga menjadi perhatian pihak PLN dalam melakukan perencanaan penambahan mesin-mesin pembangkit dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang,” Pungkas Yusuf Said kala itu.
Hasilnya, Wallahu a’lam, PLN masih seperti biasa, bak kunang-kunang. (dro/Ahmad Tarmizi)

Kotabaru (detikriau.org) — Bupati Inhil, HM Wardan yang diwakili oleh Asisten I, Darussalam meresmikan pemakaian kantor Desa Kota Baru Siberida Kecamatan Keritang. Hadir dalam kesempatan ini, Kepala BPMPD, Sekcam Keritang, Upika Kecamatan serta kepala Desa dan Tokoh masyarakat setempat. Senin (17/3/2014)
Dalam sambutannya, Asisten I menyampaikan, melalui momentum ini ia berpesan agar masyarakat dapat menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungannya masing-masing. “dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka lembaga pemerintahan harus mampu melakukan pembenahan palayanan publik,” Pinta Darussalam.
Diakhir katanya, mantan Kepala BLH Inhil ini sekaligus berkesempatan menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mensukseskan acara peresmian kantor Desa ini. (dro/adv humas pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) — Wakil Bupati Inhil, H Rosman MalomoPimpin Rapat Rutin Pimpinan Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan di Makodim 0314 Inhil ini juga dihadiri Unsur Muspida, DPRD Inhil serta Kepala Dinas dan  Badan dilingkungan Pemkab Inhil.  Senin (17/3/2014)
Rapat Rutin ini diagendakan mengenai pembahasan penanggulangan kabut asap yang disebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan pelaksanaan pemilu tahun 2014.
Terkait pelaksanaan pemilu, dalam rapat ini dijelaskan bahwa persiapan pemilu sampai saat ini sudah diterimanya surat suara dengan jumlah sebanyak 492.254 surat suara yang didasarkan pada jumlah Daftar Pemilih tetap (DPT) Inhil sebanyak 492.254 yang tersebar di 236 Desa dan Keluarahan.
Sedangkan persoalan kabut asap, berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) hingga tanggal 14 Maret 2014 ditemukan sebanyak 273 titik panas di 17 Kecamatan di Kabupaten inhil. Hari ini masih ditemukan sebanyak 21 hotspot.
“Saya berharap hingga 3 hari kedepan masih dilakukan tanggap darurat asap untuk mengantisipasi perkembangan cuaca di Inhil. “Pinta Wabup
Untuk persiapan pemilu, seluruh pihak diminta untuk dapat menjaga dan selalu berkoordinasi demi lancarnya pelaksanaan pemilu. Wabup berharap jika ada kendala bisa segera di atasi. Kepada MUSPIDA juga diharapkan bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing.(dro/adv Humas Pemkab inhil)

Minggu, 16 Maret 2014 Bupati Inhil yang diwakili Sekda Kab. Inhil H. Alimuddin RM menghadiri acara pertemuan dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono membahas tentang masalah kabut asap dan Karhutla yang terjadi  di provinsi Riau . Acara pertemuan dilaksanakan di Gedung Daerah Pekanbaru.(dro/adv Humas Pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) — Usulan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) oleh instansi masih belum bisa di proses karena Peraturan Pemerintah terkait hal ini masih belum turun. RPP tentang P3K ditargetkan selesai sebelum masa kepemerintahan SBY berakhir.
“Pak Mentri targetkan sebelum masa pemerintahanan Pak SBY berakhir, 19 RPP salah satunya tentang P3K sudah harus diselesaikan,” Sampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno sebagaimana yang dilansir detikriau.org melalui jpnn
Data P3K dikatakan Eko pastinya akan diproses tetapi tentunya menunggu PP-nya selesai karena belum ada aturan yang jelas untuk memprosesnya. ‘Beda dengan PNS, sudah ada petunjuk teknisnya jadi itu dulu yang akan kita proses,” Tandas Eko.
Dari total sebanyak 1.185 tenaga honorer K2 dilingkungan pemkab inhil yang mengikuti seleksi CPNS, hanya sebanyak 345 orang yang dinyatakan lulus. Bagi yang belum lulus, BKD Inhil meminta mereka untuk bekerja saja sebagaimana biasanya sambil masih menunggu aturan yang ditetapkan pemerintah. apakah nantinya mereka dikontrak atau bagaimana, kita masih menunggu.” Sampaikan Kepala BKD Inhil kala itu,Afrizal kepada detikriau.org melalui sambungan selulernya, Senin (17/2)
salah seorang tenaga honorer K2 dilingkungan Pemkab Inhil, Syahrul Badrin yang tidak lulus tes seleksi CPNS berharap ada kebijakan dari pemerintah akan nasib mereka kedepannya. meski mengaku ada rasa kekecewaan, pegawai honorer bagian Humas Setdakab Inhil ini mengaku pasrah. “Kami hanya bisa berharap agar ada kebijakan dari pemerintah akan nasib kami. meski belum beruntung dan belum memiliki kejelasan nasib kedepannya, saya tetap berkomitmen untuk bekerja dengan penuh semangat.” Sampaikannya sambil menyatakan tetap berharap suatu saat masih ada kesempatan untuk diangkat sebagai CPNS.(dro/jpnn)