ARBindonesia,com.Dumai-Pada hari ini Selasa, tanggal 01 Juni 2026. Dalam Pertemuan Cofe Morning HIPAKAD di jalan Kelakap tujuh. dalam pertemuan tersebut ketua HIPAKAD Anjas menyampaikan beberapa hal diantaranya agar selalu kompak dan solid.karna untuk menjalankan roda organisasi tanpa hal itu semua agenda dan cita-cita organisasi mustahil akan terwujud.

Selanjutnya kita akan mendata anak-anak putra maupun putri purnawirawan TNI yang nantinya akan kita rekrut sebagai bagian program dari kaderisasi.
ketua juga menghimbau kepada seluruh anak-anak putra putri purnawirawan AD agar segera bergabung ke DPC HIPAKAD kota Dumai,sebagai wadah untuk pengembangan diri,berkarya,sosial,amal serta hal-hal positif lainnya.

Kegiatan coffee break ini dilaksanakan 2 kali dalam sebulan bertujuan untuk meningkatkan ikatan emosional antar anggota,evaluasi program dan menampung semua usul,Sarah ide dan pendapat seluruh anggota DPC HIPAKAD kota Dumai.

Dalam hasil coffe break tersebut telah disepakati 2 kali dalam sebulan akan diadakan olah raga bersama DPC HIPAKAD kota Dumai di taman bukit gelanggang.lagi ujar ketua Hipakat Anjas. (team)

ARBindonesia,com.DUMAI – Fraksi Gerindra DPRD Kota Dumai, Junjung Mangatas Simorangkir, A.Md. dan H. Johannes MP Tetelepta, S.H., M., yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Dumai sekaligus Pimpinan DPRD Kota Dumai, meninjau pelaksanaan perbaikan akses jalan pemakaman umat Kristiani di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur, Senin (1/6/2026).

H. Johannes MP Tetelepta menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut terhadap aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat melalui BKGD Kota Dumai.

“Kami melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan aspirasi yang telah disampaikan oleh Pak Yohannes terkait kebutuhan perbaikan jalan di area pemakaman. Insya Allah, mudah-mudahan ke depan jalan ini dapat dibangun sehingga memudahkan saudara-saudara kita umat Kristiani saat berziarah ke makam keluarga maupun kerabat mereka,” ungkap Johannes.

Senada dengan itu, Junjung Mangatas Simorangkir menjelaskan bahwa upaya perbaikan dilakukan dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Dumai demi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Hari ini kita bersyukur Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas PUPR dapat mendatangkan alat berat berupa grader untuk merapikan jalan. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, akses menuju pemakaman akan lebih lancar, area parkir menjadi lebih tertata, dan masyarakat yang datang berziarah akan merasa lebih nyaman,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yohannes Simaremare menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada H. Johannes MP Tetelepta dan Junjung Mangatas Simorangkir atas perhatian serta dukungan yang diberikan kepada masyarakat umat Kristiani. Ia berharap bantuan alat berat tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperbaiki akses jalan area pemakaman sehingga lebih nyaman dan mudah dilalui oleh masyarakat yang berziarah.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsih dan perhatian Bapak Johannes MP Tetelepta dan Bapak Junjung Mangatas Simorangkir yang telah memfasilitasi alat berat grader untuk memperbaiki jalan pemakaman umat Kristiani di Kampung Baru ini. Semoga akses jalan ini semakin baik dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” tutupnya.(dir).

ARBindonesia.com, TEMBILAHAN – Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang dilaksanakan di Lapangan Kantor Bupati Indragiri Hilir, Jalan Akasia, Tembilahan, Senin (1/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia. Dalam amanatnya disampaikan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi jawaban dalam mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang penuh ketidakpastian,” ujarnya.

Indonesia, lanjutnya, tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang bersatu meskipun memiliki keberagaman yang sangat besar dengan lebih dari 17 ribu pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Nilai-nilai Pancasila telah menjadi perekat yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa hingga saat ini.

Pancasila juga disebut sebagai kompas moral dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari perkembangan teknologi hingga dinamika geopolitik dunia. Sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Pancasila juga menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang terkandung di dalamnya merupakan instrumen diplomasi yang efektif dalam membangun kerja sama dan menjaga perdamaian antarbangsa,” ungkapnya.

Sebagai negara besar, Indonesia terus menunjukkan kepemimpinan dan kontribusi nyata dalam berbagai upaya perdamaian dunia, termasuk melalui partisipasi aktif di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik regional serta menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa di dunia merupakan wujud nyata pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Menutup amanatnya, seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda sebagai penjaga masa depan Indonesia, diajak untuk terus menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral dapat menyesatkan. Karena itu, generasi muda harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tambahnya. (Galeri Foto)

ARBindonesia,com.Dumai – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai menyerahkan Remisi Khusus (RK) Hari Raya Waisak 2570 BE Tahun 2026 kepada 6 orang narapidana dan anak binaan yang beragama Buddha, Minggu (31/5).

Pemberian remisi dilaksanakan di Aula Rutan Dumai dan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pemberian Remisi Khusus Hari Raya Waisak Tahun 2026. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan remisi secara simbolis kepada warga binaan penerima remisi.

Dari total 6 penerima remisi, sebanyak 3 orang memperoleh remisi 15 hari, 2 orang memperoleh remisi 1 bulan, dan 1 orang memperoleh remisi 1 bulan 15 hari.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Rutan Dumai, Enang Iskandi, membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto. Ia juga menyampaikan bahwa pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan aktif mengikuti program pembinaan.

“Remisi ini diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, menaati aturan, dan mengikuti pembinaan dengan baik sehingga siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan produktif,” ujar Karutan.

Salah seorang warga binaan penerima remisi mengaku bersyukur atas remisi yang diterimanya.

“Remisi ini menjadi penyemangat bagi saya untuk terus berbuat baik dan mengikuti seluruh program pembinaan selama menjalani masa pidana,” ungkapnya.

Kegiatan yang diikuti oleh pejabat struktural, staf, serta warga binaan beragama Buddha tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.(dir).

KERITANG – Dugaan pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan milik PT. Agrinas Palma Nusantara (APN) mitra Kerjasama Operasional (KSO) PT Citra Mutiara Bumi Riau (CMBR) melaporkan ke Polsek Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

Laporan tersebut disampaikan oleh Fadly R. bin Ridwan pada 30 Mei 2026. Dalam laporannya, peristiwa dugaan pencurian disebut terjadi pada Kamis, 28 Mei 2026 sekitar pukul 11.40 WIB di Blok 42 dan 43 kebun PT. APN mitra KSO PT. CMBR yang berada di Desa Pancur, Kecamatan Keritang.

Berdasarkan laporan, aksi tersebut diketahui saat petugas patroli perusahaan melakukan pengawasan rutin di areal perkebunan. Petugas kemudian menemukan adanya aktivitas pengambilan buah sawit yang diduga dilakukan oleh beberapa orang yang namanya turut disebutkan dalam laporan polisi.

Menindaklanjuti temuan tersebut, pihak perusahaan melalui manajemen kemudian membuat laporan resmi ke Polsek Keritang guna dilakukan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut.

Humas PT CMBR, Fadli, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia mengatakan perusahaan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum.

“Kami telah melaporkan dugaan pencurian buah sawit yang terjadi di areal kebun perusahaan. Selanjutnya kami mempercayakan proses penanganannya kepada pihak Polsek Keritang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami berharap laporan ini dapat ditindaklanjuti secara profesional dan objektif,” ujar Fadli.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman atas laporan yang telah disampaikan oleh pihak perusahaan.*

ARBinfonesia,com.Dumai (…) – PT. Sari Dumai Sejati (SDS) Apical group berencana membangun pengolahan bekas limbah refenery minyak sawit (CPO) ditengah lingkungan masyarakat. Padahal itu tidak diperbolehkan, karna dampak kedepannya beresiko pencemaran udara baik itu berupa debu juga bau.

Bila mana dibangun oleh perusahaan hendaknya berdasarkan regulasi, yakni kawasan industri tersebut wajib berjarak aman, minimal 2 Km (kilo meter) atau dalam beberapa kajian khusus minimal 300 meter dari pemukiman, fasilitas umum dan sumber air.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Masyarakat Peduli Riau Bersih (Sikat Perisih) Syekh Muda Sabaruddin (Bastian Jambak) menegaskan, perusahaan wajib mematuhi aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

” Perlu diketahui, bahwa ada beberapa ketentuan utama yang melarang pembangunan tersebut di area padat penduduk. Zonasi wilayah sesuai UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa kegiatan pengelohan limbah dan pabrik sawit adalah kategori industri / agroindustri. Mengenai lokasinya harus sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) setempat yang diperuntukan bagi kawasan industri, bukan zona permukiman, ” tegas Bastian, Jumat (29/5/2026).

Dikatakan Bastian, standar jarak aman menurut peraturan Menteri Perindustrian No.35 tahun 2010, minimal antara area kegiatan industri dan pemukiman adalah sejauh 2 kilo meter. Hal ini bertujuan untuk mencegah resiko pencemaran udara yakni debu dan bau, termasuk ledakan limbah cair.

Sebelum beroperasi, perusahaan wajib menyusun AMDAL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).

Disampaikan Ketum Lembaga Sikat Perisih, Bastian Jambak, karena persyaratan ini mencakup studi kelayakan lokasi yang pasti akan ditolak jika berada ditengah area padat penduduk, berpotensi konflik sosial kedepannya akibat bahaya limbah (polusi udara dan lingkungan).

” Harapan kita, pemerintah harus jeli, jangan asal memberikan izin. Berfikirlah jika terjadi permasalahan di belakangan hari (konflik sosial). Jika dibangun hadirkan pihak berwenang mulai dari RT, Lurah, LPMK, Camat, kepolisian / TNI, Dinas Lingkungan Hidup, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat yang menyatakan setuju secara tertulis. Ini dilakukan agar tidak terjadi konflik sosial, sehingga  pembangunan daerah ini betul betul tercapai bagi kemajuan masyarakat kota Dumai yang kondusif dan tidak saling menyalahkan,”tegas Bastian Jambak.

Terkait hal itu, Humas Apical Dumai, Zulfahmi saat dihubungi melalui WhatsApp, Sabtu (30/5/2026) tidak memberikan jawaban.(tim)