TEMBILAHAN (detikriau.org) – Heriyanto (23) akhirnya ditetapkan Polisi sebagai tersangka tunggal pembunuh ayah tirinya, Liswandi (30). Akibat perbuatannya itu, pelaku terancam hukuman 7 tahun kurungan penjara.
Pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia. Sehingga terancam hukuman penjara pidana paling lama 7 tahun.
“Setelah melakukan sejumlah tahapan pemeriksaan, akhirnya pelaku kami tetapkan sebagai tersangka,” ujar Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo SIK MSi melalui Kasat Reskrim AKP Ade Zamrah SIK, Senin (24/3).
Untuk mendalami dan menetapkan status pelaku hingga menjadi tersangka lanjut Ade, pihaknya sudah memintakan keterangan sejumlah saksi yang diduga mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Demikian pula dengan bukti-bukti pendukung lainya.
“Setelah berkasnya lengkap, maka akan langsung kami limpahkan ke pihak Kejaksaan. Lalu pada tahap berikutnya kasus ini bisa disidangkan,” paparnya.
Sekedar mengingatkan, peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Sabtu (23/3) sekitar pukul 18.30 WIB di kediaman pelaku Jalan Tanjung Harapan, Gg tanjung kelong Tembilahan. Korban Liswandi alias ateng merupakan ayah tiri dari Heriyanto.(dro)

JAKARTA –  112 pemerintah daerah (Pemda) tingkat Kabupaten/Kota  belanja pegawainya melebihi dari 60 persen total APBD baik yang berada di Pulau Jawa maupun diluar pulau Jawa.
Pernyataan ini disampaikan oleh Mentri Dalam Negri (Mendagri) Gamawan Fauzi dalam sambutannya saat menutup Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah, dan Orientasi Pengembangan Kepribadian Istri Kepala Daerah, di Gedung Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kemendagri, Jl Kalibata, Jakarta, Jumat (21/3) sebagaimana yang dilansir poskotanews.com
“Belanja pegawainya mencapai lebih dari 60 persen, artinya untuk rakyat kurang dari 40 persen,” Sampaikan mantan gubernur Sumatera Barat ini.
Oleh karenya Mendagri meminta agar para kepala daerah untuk menghitung berapa rasio mereka yang harus melayani dan berapa rasio yang harus dilayani.
“Karena sebenarnya persoalan distribusi pegawai itu di daerah yang tidak berjalan dengan baik. Ada pegawai yang tidak mau dipindahkan dengan alasan tak ingin jauh dari orangtua atau alasan lainnya,” jelas Gamawan.
Ditambahkannya, ketika Kemendagri bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuat moratorium penerimaan pegawai baru dua tahun lalu, dilakukan kajian apakah penyebab tingginya belanja pegawai ini disebabkan kurangnya aparatur atau persoalan pemerataan penempatan. hasilnya, penyebabnya adalah karena persoalan tidak adanya pemerataan dalam penempatannya.
Saat ini, belanja untuk aparatur sudah tidak lagi rasional. Sebab itu, kepala daerah harus mengkaji kembali penempatan aparaturnya, berapa jumlah dokter, perawat, penyuluh pertanian, atau aparaturnya yang sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.
Disindir Gamawan, bagaimana kepala daerah itu akan meningkatkan pelayanan kalau belanja pegawainya lebih besar daripada belanja untuk kebutuhan rakyatnya.
“Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur secara akuntabel,” pungkas Gamawan.(dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Bupati Indragiri Hilir H. Rosman Malomo SH MH  tampil sebagai salah satu pemateri pada seminar yang di taja oleh Praja dari Institute Pemerintahan  Dalam Negeri. Seminar yang bertajuk ‘Inovasi pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan ini di hadiri oleh seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemkab Inhil. Senin (24/3)
Kegiatan seminar ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor IPDN Kampus Riau Prof. Dr Sadu Wasistriono yang juga turut memberikan materi pada seminar. Dalam kesempatan itu Wakil Rektor IPDN meminta kepada masing-masing SKPD yang ada di Inhil memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa IPDN yang sedang melakukan praktek lapangan.
Dalam materinya Wabup memaparkan profil Kabupaten Indragiri Hilir dan memperkenalkan program-program yang dilakukan oleh Pemkab Inhil. Dijelaskan Wabup, dengan luas wilayah Inhil saat ini mengharuskan pembangunan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
“ untuk melakukan pembangunan yang berada di desa saat ini telah di programkan desa maju Inhil Jaya dimana dengan program itu semua desa mendapatkan jatah pembangunan,” katanya.
Terobosan di bidang birokrasi yang dilakukan Pemkab untuk memaksimalkan pembangunan yang ada salah satunya dengan menerapkan Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) yang dilakukan secara online. Setiap SKPD memiliki operator untuk melaksanakan sistem ini.
“dari situ dapat dilihat apa yang menjadi rencana dan program yang dilakukan oleh masing-masing SKPD,” katanya.
Wabup mengakui masih adanya berbagai kelehaman-kelemahan yang terjadi namun kedepan dengan Spirit baru berbagai solusi dari persolan yang ada di Inhil perlahan tapi pasti akan diatasi dengan dukungan dan masukan dari semua pihak.(dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org)-Salah satu kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) adalah melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga dengan cara memberdayaan kaum perempuan.
Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan keluarga seperti umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak, unggas, ikan sebagai tambahan untuk 5 ketersediaan pangan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, protein dan meningkatkan status gizi keluarga pada suatu kawasan perumahan warga yang saling berdekatan.
“Dengan demikian akan dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dari hasil optimalisasi pekarangan dan dapat menurunkan angka balita gizi buruk,” Sebut Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP), Yasin Abdi melalui  Kabid Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan BP2KP Kabupaten Inhil Juni Astuti SE yang didampingi pendamping Hardinata SP kepada detikriau.org, Senin (24/3).
Sambungnya lagi, pendekatan pengembangan ini dilakukan dengan membangun dan mengembangkan kebun bibit, demplot, kebun sekolah dan penanaman di pekarangan dan Kegiatan ini disebut Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dimulai dari 2010 lalu.
“Hingga saat ini kegiatan tersebut telah diikuti 21 kelompok di 21 desa yang tersebar di 8 kecamatan di Inhil, setiap Kelompok terdapat 30 orang anggota wanita tani sebagai pelaksana,” paparnya.
Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) melalui konsep KRPL semakin sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pendamping kabupaten Hardinata, SP
“Pengeluaran belanja anggota semakin berkurang, kebutuhan gizi konsumsi harian bisa dipenuhi, pengetahuan bercocok
tanam dan gizi pangan masyarakat semakin meningkat, lingkungan semakin asri, serta mampu menambah pendapatan belanja ibu rumah tangga dari penjualan hasil pekarangan,” papar Hardinata.
Kegiatan ini walaupun terlihat sederhana tetapi apabila dilaksanakan berkelanjutan akan menciptakan penyadaran terhadap masyarakat luas akan manfaat pekarangan sebagai sember pangan dan gizi keluarga. tandasnya.
Sementara itu Talha warga Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) Desa Teluk Sungka sangat mendukung akan hal ini dan ia juga merasa sangat terbantu dengan program tersebut.
“Saya merasa senang dan saya yakin apa bila sudah berhasil nanti segala tanaman tersebut akan sangat membantu kebutuhan gizi masyarakat petani kecil seperti kami ini”. Ungkapnya. (ahmad Tarmizi)

JAKARTA – Terungkapnya pembukaan lahan konservasi secara ilegal di Riau pasca bukti pemerintah pusat maupun daerah tidak bekerja melakukan pengawasan.

 

Hal ini disampaikan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Riau, Riko, saat perbincang dengan JPNN, Senin (24/3).

 

“Kalau Cagar Biosfer, Tesso Nilo, dirambah, ini menujukkan ketidakmampuan pemerintah menjaga kawasan konservasi,” kata Riko.

 

Jika pengawasan dari pemerintah berjalan, maka perambahan sekitar 60 ribu hektar hutan di kawasan TNTN bisa dengan mudah dilacak. Namun yang terjadi sekarang kawasan hutan itu sudah berubah jadi perkebunan kelapa sawit.

 

Begitu juga dengan maraknya penjualan hutan lindung Cagar Biosfer yang melibatkan oknum Kepala Desa hingga oknum aparat TNI.

 

Riko mensinyalir ada aktor intelektual dibalik pembalakan hutan di Riau, namun tidak ingin diungkap oleh aparat penegak hukum.

 

“Kades gak mungkin berani (menjual hutan lindung). Aktornya pasti ada. Ada orang besar di belakang itu yang tidak ingin disentuh, di sana kita tidak tuntas dalam penegakan hukumnya,” tegas Riko.

 

Karena itu Walhi menuntut tanggung jawab pemerintah baik Kementerian Kehutanan maupun pemerintah daerah menyelamatkan hutan Riau. Penegak hukum juga diminta tak tebang pilih dalam menindak.

“Pemerintah jangan cepat bekerja mengeluarkan izin pengelolaan kawasan hutan, tapi tidak pernah melakukan pengawasan,” tandasnya. (fat)
Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/03/24/224024/Hutan-Koservasi-Riau-Dirambah,-Walhi-Tuding-Pemerintah-Tak-Bekerja-
 

Seorang sahabat baik saya asal Korea Selatan Mr. Kim yang juga adalah Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Teknologi di Korsel (sejenis BPPT di Indonesia) sekitar setahun lalu pernah ucapkan kepada saya bahwa Indonesia itu seperti raksasa yang sedang tidur (The Sleeping Giant). Dia ucapkan analogi itu karena melihat potensi luar biasa yang dimiliki Indonesia berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

Mr. Kim membandingkan Indonesia dengan Korea. Luas Republik Korea Selatan hanya 100.300 km2, dengan penduduk sekitar 50 juta jiwa, bandingkan dengan luas Pulau Jawa 137.000 km2 dengan penduduk 130 juta jiwa. Korea Selatan terletak di Semenanjung Korea dengan kondisi alam yang bergunung dan berbukit. Hanya sekitar 20% dari luas daratannya yang bisa dihuni manusia atau diolah menjadi lahan pertanian. Bertolakbelakang dengan Pulau Jawa yang luas lahan pertanian dan hunian manusianya mencapai 80% dari total luas Pulau Jawa.
Pulau Jawa yang sangat subur dan pernah menjadi lumbung pangan Indonesia itu kini disesaki oleh padatnya manusia, pabrik dan kawasan industri. Lahan pertanian dan perkebunan menyusut drastis. Predikat pulau Jawa sebagai ”Lumbung Pangan Indonesia” pun sudah menghilang.
Korea seperti halnya Taiwan dan Singapore adalah negara yang memiliki luas wilayah daratan sangat kecil. Lahan pertanian Korsel dan Taiwan sangat terbatas. Apalagi Singapore yang malah tidak punya lahan pertanian sama sekali dan kebutuhan pangannya 100% impor. Negara – negara seperti ini sangat iri kepada Indonesia yang luas daratannya hampir 2 juta km2. Imajinasi mengenai apa yang akan dilakukan jika punya negara seluas Indonesia selalu terbayang menari-nari di benak mereka.
Keterbatasan luas daratan menyebabkan Korea, Taiwan dan Singapore mencari cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan rakyatnya. Tumpuan mereka adalah sektor teknologi, jasa keuangan dan pariwisata, perdagangan internasional, industrialisasi dan sebagainya, yang smuanya itu tidak memerlukan lahan / tanah yang luas. Taiwan dan Korsel terkenal sebagai produsen elektronik terkemuka dan terbesar di dunia. Mereka mengungguli dunia barat dalam industri elektronik dan perkapalan. Rahasia kemajuan dan kemakmuran mereka terletak pada ribuan penemuan baru setiap tahun di bidang teknologi tepat guna dan tersedianya industrialisasi untuk semua penemuan baru itu. Luar biasa.
Meski Korea sudah lama menjadi negara maju dan makmur namun mereka tetap ingin dan selalu bermimpi miliki lahan yang luas. Berbagai pembatasan dan hambatan dari sejumlah negara tertentu dimana mereka berinvestasi telah menjadi ancaman serius pada usaha pemerintah Korea untuk menjamin dan mempertahankan kesejahteraan yang telah mereka capai selama ini.
China dan India adalah dua negara tujuan investasi Korea yang terbesar. Di China saja saat ini terdapat lebih 22.000 perusahaan asal Korea. Namun, sejak beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah China, juga India mulai “mempersulit” ribuan perusahaan tersebut dengan menaikan Upah Minimum Karyawan dan selalu berusaha mencuri rahasia teknologi yang digunakan oleh perusahan – perusahaan Korea di sana. Soal reputasi curi mencuri atau bajak membaca teknologi adalah merupakan hobi China yang sudah sangat terkenal di seluruh dunia.
Berbeda dengan China, Taiwan apalagi Jepang, menurut Mr. Kim putra seorang jenderal pada masa Perang Korea (1950-1955), yang juga adalah kakak angkat saya itu, Indonesia merupakan surga bagi investasi Korea. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia perlahan – lahan mulai menjadi negara favorit tujuan investasi Korea.
Semua yang ada di Indonesia sangat menyenangkan investor Korea kecuali atas 3 hal, yakni : 1. korupsi dan kebobrokan birokrasi, 2. keterbatasan infrastruktur (listrik, telpon, jalan, pelabuhan dan sejenisnya) serta 3. kemalasan dan kelambanan yang nenjadi sifat umum mayoritas pekerja Indonesia.
Jika tiga hal tadi dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia, Mr. Kim ini sangat yakin Indonesia akan menjelma menjadi negara super power terutama di bidang ekonomi. Mengenai hal yang lain, tidak ada yang kurang dari Indonesia. “Tuhan begitu sayang pada negara ini” ujar Mr. Kim suatu saat ketika kami berbincang di sebuah hotel di depan bundaran air mancur HI, Jakarta Pusat pada akhir tahun lalu.
Saking kagum dan tertariknya Mr. Kim itu terhadap Indonesia, dia berkali – kali selalu mengatakan ingin mati dan dikubur di bumi Indonesia. Dari ucapan dan sinar matanya yang tulus, saya percaya pada niatnya tersebut.
Apakah nanti, dalam waktu dekat Indonesia bisa mengatasi 3 penyakit itu ? Apakah nanti Indonesia bisa menjadi raksasa yang terbangun dari tidur panjangnya ? Atau bahkan menjadi raksasa yang menggeliat dan menggetarkan dunia ? Wallahualam Bissawab …Sangat tergantung kesungguhan rakyat dan pemerintah Indonesia sendiri. Semoga. Aamiiiin Ya Rabbilalamin.
Sumber: http://radennuh.org/