Jakarta — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan pencairan tunjangan guru untuk guru swasta sudah memasuki proses pembayaran. Pencairan itu akan disusul pencairan tunjangan untuk guru negeri, termasuk tunggakan tunjangan pada tahun 2010-2013. Mendikbud mengatakan, pencairan untuk guru negeri sedang menunggu landasan hukum berupa peraturan menteri keuangan (PMK).

“Untuk PNS hari ini sedang dibahas PMK-nya. Semoga segera selesai,” ujar Mendikbud ketika berbincang dengan wartawan diruang kerjanya, (27/3/2014). Dengan adanya PMK itu, dana tunjangan guru yang sudah mengendap di pemerintah kabupaten dan kota sejak 2010 hingga 2013 bisa dicairkan kembali.
Mendikbud menjelaskan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dana tunjangan guru yang mengendap di kabupaten atau kota sekitar Rp 6 triliun. Sedangkan kekurangan pembayaran tunjangan pada tahun 2010-2013 sekitar Rp 4 triliun. Dengan kondisi itu, pemerintah tidak perlu menyiapkan dana besar untuk melunasi tunggakan tunjangan guru tadi.
“Ternyata pemerintah pusat tidak perlu membayar kekurangan tunjangan guru yang awalnya diperkirakan minus 8 triliun. Setelah BPKP masuk, ternyata hanya 4 triliun kekurangannya, tahun 2010-2013. Dari 4 triliun tadi itu, ternyata yang ngendon di kabupaten/kota ada 6 triliun. Artinya masih ada itu dananya,” jelasnya.
Berdasarkan hasil audit BPK itu, pemerintah kemudian menganggarkan sekitar Rp600 miliar untuk menutup kekurangan pembayaran tunjangan guru di 122 kabupaten dan kota. “Dan itu sudah kita alokasikan,” katanya.
Ia mengatakan, keterlambatan pembayaran tunjangan guru yang kerap terjadi pada tahun 2010-2013 menyebabkan BPKP melakukan audit terhadap penyaluran dana tunjangan guru. Kemdikbud kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan mekanisme penyaluran tunjangan guru sehingga tahun 2014 ini tunjangan guru untuk triwulan pertama sudah bisa dicairkan pada Maret 2014. ‘”Kita bongkar mekanismenya, kita betulin. Akhirnya alhamdulllah sekarang sudah lancar,” pungkasnya. (kemendikbud.go.id)

YOGYAKARTA – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam kampanye terbuka di lapangan Gading Playen, Gunungkidul, DIY, Sabtu (29/3/2014) berjanji akan memperbaiki sistem ekonomi di Indonesia. Ia memandang, sistem ekonomi saat ini tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat Indonesia.
“Siapa di antara kalian yang memiliki saham di Jakarta? Tidak ada kan. Selama ini sistem ekonomi tidak riil untuk masyarakat,” jelas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Sibianto dalam kampanye terbuka di lapangan Gading, Playen, Gunungkidul, DIY, Sabtu (29/03/2014).
Menurutnya, selama ini sistem ekonomi hanya terpusat di Jakarta. Tidak ada pemerataan ekonomi. Imbasnya, kesejahteraan masyarakat pun tidak merata, terutama di pedesaan. Hal ini yang harus segera diperbaiki, sehingga kesejahteraan masyarakat kecil bisa terangkat.
“Yang kaya tambah kaya, yang miskin jadi makin miskin,” katanya.
Selain itu, di depan kader dan simpatisan Partai Gerindra, Prabowo mengandaikan pemilu tanggal 9 April 2014 merupakan sebuah peperangan antara pandawa dan kurawa. Peperangan antara yang jahat dengan yang baik, tinggal memilih di antara dua.
“Pilihanya hanya dua, pandawa atau kurawa,” ucapnya.
Berbeda dengan capres lainya, Prabowo Subianto hadir dalam kampanye terbuka di lapangan Gading, Playen, Gunungkidul dengan menumpangi helikopter. Serentak kedatanganya membakar semangat seluruh kader dan simpatisan yang hadir di Lapangan Playen.(*)
 
Sumber: http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/03/29/1900262/prabowo.pemilu.9.april.peperangan.pandawa.lawan.kurawa?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Tembilahan (detikriau.org) – Aparat Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) mengamankan sebanyak 100 diregen Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan premium yang tidak dilengkapi dokumen yang sah. BBM ini ditemukan petugas saat melakukan patroli disekitar kawasan pelabuhan UPTD Dishubkominfo Tembilahan. sabtu (29/3/2014)

“penangkapan kita lakukan sekitar pukul 09.30 Wib dipelabuhan UPTD Dishubkominfo Tembilahan. saat ini pelaku dan barang bukti (BB) sudah kita amankan,” Jelas Kapolsek KSKP Tembilahan, Iptu Faisal kepada detikriau.org diruang kerjanya, sabtu (29/3/2014)
Kronologi penangkapan terhadap pelaku, Noveldi (46), Warga Jalan Batang Tuaka Gang Karya bersama Tembilahan ini dikatakan kapolsek saat petugas sedang melakukan patroli rutin. Ketika berada dikawasan pelabuhan UPTD dishubkominfo, petugas menemukan sepeda motor roda tiga merk Viar dengan Nomor Polisi BM 3468 GW bermuatan 15 derigen BBM Subsidi. ketika petugas meminta pelaku memperlihatkan kelangkapan dokumen, pelaku tidak dapat menunjukkan.
“Kemudian petugas melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah pelaku. petugas kembali menemukan 85 diregen BBM dengan rincian 4 derigen BBM berjenis premium dan 81 jerigen BBM jenis solar,” papar Kapolsek.
Pelaku dan barang bukti berupa 100 diregen BBM dan 2 (dua) buah sepeda motor roda tiga merk VIAR diamankan di Mapolsek KSKP Tembilahan guna penyidikan lebih lanjut. (Ahmad Tarmizi)

Dijanjikan 10 Kali Lipat dari Pemberian yang diterima Jika Menemukan Bukti——–
Tembilahan (detikriau.org) — Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Indragiri Hilir, H Agussalim meminta agar masyarakat mengenali terlebih dahulu calon anggota legislatif sebelum menentukan pilihan. Pertimbangan bukan hanya dikarenakan kain sepotong, selembar baju, drum atau pemberian apapun. Menentukan pilihan bukan seperti memilih kucing di dalam karung.

Setakat ini dikatakan Agussalim, DPC PPP Inhil melihat adanya indikasi-indikasi yang kurang baik yang dapat menciderai jalannya demokrasi. ia mendapatkan informasi sudah ada oknum-oknum yang bergerilya melakukan pendekatan kepada calon pemilih dan memberikan janji-janji pemberian yang bisa dikatakan “money politik”. Oleh karenanya ia meminta kepada seluruh kader dan simpatisan PPP untuk berperan aktif melakukan pengawasan pada seluruh proses jalannya pemilu.
“Jika nantinya ada menemukan oknum yang melakukan tindakan ini, tangkap dan serahkan kepada kami berikut buktinya. Kita sduah mempersiapkan pengacara untuk memproses tindakan pelanggaran aturan ini sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku,” Sampaikan Agussalim dalam orasinya dihadapan ratusan massa PPP dalam rapat kampanye umum dilapangan upacara jalan gadjah mada Tembilahan, sabtu (29/3/2014)
Bahkan dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Riau, Umrah HM Thalib juga menjanjikan hadiah 10 kali lipat dari apa yang diberikan oleh pelaku money politik bagi siapa saja yang berhasil mendapatkan buktinya.
“Jika ada, tangkap, antarkan kepada saya. saya akan ganti 10 kali lipat dari pemberian yang diberikan kepada saudara-saudara. Kita tidak ingin lagi melihat adanya pembodohan-pembodohan yang dilakukan kepada masyarakat.” Sebutnya. (dro)

Jakarta -Bagi Anda yang ingin mencoba agrobisnis bisa mencoba usaha menanam kelapa kopyor. Keunggulan dari usaha agro Kelapa Kopyor ini adalah harga buah kelapa yang 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan kelapa biasa.
Peneliti dari Balai Penelitian Tanaman Palma Kementrian Pertanian, Ismail Maskromo mengatakan bahwa kelapa kopyor ini sendiri merupakan proses alam, namun buah ini susah untuk dikembangkan. Sehingga pihaknya melakukan penelitian agar kelapa kopyor ini bisa
“Di Jawa Tengah ada di Pati, dan di Jember juga ada, di Lampung dan Sumenep di beberapa daerah lainnya juga ada tapi sedikit,”katanya saat ditemui di Agrinex Expo JCC Jakarta (29/3/2014).
Ismail menambahkan bahwa saat ini pihaknya menyediakan bibit pohon kelapa kopyor dengan harga Rp 50 ribu untuk proses alami pembibitan dan Rp 100 ribu untuk bibit kopyor true to type (T3).
Perbedaan dari bibit alami dan bibit true type (T3) ini adalah bibit T3 mampu menghasilkan 100% buah kelapa kopyor, sedangkan bibit alami hanya menghasilkan 60% kelapa kopyor artinya adalah jika menanam 100 bibit alami maka hanya 60 saja yang buahnya kopyor sisanya sama dengan kelapa biasa.
“Ini persilangan, perbedaan adalah alami bibit harganya Rp 50 ribu, 100 itu hanya 60-70 saja yang berbuah kopyor, tapi kalau yang ini saya beli 100 pasti akan kopyor harganya Rp 100 ribu,” imbuhnya.
Sejak ditanam hingga, kelapa kopyor ini hanya membutuhkan waktu selama kurang lebih 4-5 tahun untuk panen pertama, dimana pada setiap tahun kelapa ini mampu menghasilkan buah kelapa hingga 150 butir kelapa untuk satu pohonnya.
“Umur 3,5 tahun sudah mulai berbuah, tiap bulan 4-5 tahun bisa sampai dipanen, rata-rata setiap pohon bisa menghasilkan 150 butir kelapa kopyor,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ismail menambahkan bahwa klelebihan dari kelapa kopyor ini ada rasa dagingnya yang lebih banyak, serta lebih gurih sehingga wajar jika harganya mahal.
“Kelebihan kopyor lebih dikanal orang rasa dagingnya gurih enak dimakan langsung dan dicampur. Ada kandungan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh,” pungkasnya.
Sumber: http://finance.detik.com/read/2014/03/29/120826/2540439/480/bisnis-kelapa-kopyor-10-kali-lebih-mahal-dari-kelapa-biasa

Jakarta — Pemerintah telah mengatur alokasi dana bantuan sosial (bansos0 untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan penggunaan dana tersebut pada pemilu. Apalagi saat ini diketahui banyak kepala daerah yang juga terlibat langsung dalam proses pemilu sebagai juru kampanye (jurkam).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan telah mengatur alokasi dana hibah bansos. Salah satunya sebagai upaya menghindari adanya penyelewengan selama masa kampanye pemilu di daerah.
Dalam hal, diatur secara tegas dalam proses pencairan dana bansos tersebut.“Saya memang tidak bisa menjamin ada penyelewengan, paling tidak pengaturan pencairan dana hibah bansos sudah tertib,” kata Gamawan saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat 28 Maret 2013.
Pengaturan dana bansos tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 32/2011 dan Nomor 39/2012. Pengajuan dana hibah bansos harus dianggarkan satu tahun sebelumnya. Perencanaan, pencairan dan pertanggungjawaban kepala daerah sudah diatur ketat dalam aturan tersebut.
Sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun, harus sudah jelas tercatat siapa saja yang akan mengajukan dan menerima dana tersebut. Dia mengakui dalam APBD yang diajukan pemerintah daerah banyak daftar yang diajukan.
“Bagaimana caranya harus masuk ke dalam perencanaan anggaran APBD, itu sudah kita atur sedemikian rupa,” ungkapnya.
Pengaturan ini pun seringkali menimbulkan keluhan dari daerah jika ada kejadian tertentu seperti bencana alam. Pasalnya hal ini tentunya tidak tercatat dalam pengajuan bansos dalam APBD.”Itu silakan. Tapi harus dipertanggungjawabkan penggunaannya itu,” ungkapnya.
Proses pertanggungjawaban untuk bansos juga diperketat. Sebelumnya, dalam mempertanggungjawabkan dana tersebut cukup dengan satu kuitansi tanda terima. Saat ini tidak seperti itu lagi.
“Setelah diterima bantuan itu, harus dipertanggungjawabkan dan diperiksa bantuan itu oleh yang menerima itu. Jadi tidak bantuan lepas saja seperti dulu, jadi harus dipertanggungjawabkan.  tidak boleh melebihi dari yang direncanakan,” paparnya.
Ditanyakan soal adanya klaim parpol tertentu terhadap bansos, Mendagri mengatakan hal tersebut tidak dibenarkan. Baik dana bansos dari APBD maupun APBN berasal dari pemerintah.
Untuk bansos di setiap kementerian menjadi wewenang Kementerian keuangan untuk mengaturnya. Kemendagri tidak berwenang mengatur dana bansos tersebut.”Tapi untuk daerah kami sudah mengatur itu,” ungkapnya.
 
Sumber: http://pemilu.sindonews.com/read/2014/03/29/113/848806/hindari-penyelewengan-untuk-kampanye-pemerintah-dana-bansos-diperketat