Tembilahan (detikriau.org) — Sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku, empat partai dengan perolehan kursi terbanyak akan menjadi unsur pimpinan Dewan. Jabatan ketua akan dipegang oleh caleg dengan perolehan suara tertinggi.

Didasarkan pada hasil Rapat Pleno penetapan kursi dan caleg terpilih, PKB berada diperingkat teratas dengan perolehan sebanyak 53.311 suara disusul Partai Golkar dengan 51.071 suara, PDI Perjuangan 31.337 suara dan PPP sebanyak 30.330 suara. Sedangkan caleg yang berhasil meraih suara tertinggi diraih oleh Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil, Dani M Nursalam dengan perolehan sebanyak 6.105 suara.

Dikomfirmasi melalui sambungan telepon selularnya, Jum’at (16/5/2014), Dani mengaku siap mengemban amanah jika memang dipercaya oleh partainya untuk memegang jabatan sebagai Ketua DPRD Inhil.

“Alhamdulillah, berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Inhil, PKB tampil sebagai pemenang pemilu untuk kabupaten Inhil. kita memperoleh sebanyak 53.311 suara dengan perolehan 8 kursi di DPRD Inhil,” Ujar Dani menjawab Komfirmasi

Sedangkan proses pemilihan Ketua DPRD dari parpol pemenang, menurut Dani akan dilakukan melalui keputusan internal partai untuk menentukan kader yang akan dimandatkan menjadi Ketua DPRD.

“Jika ditunjuk, sebagai kader pastinya harus siap. Termasuk caleg-caleg PKB yang kemarin kita susun, itu semua yang memang benar-benar siap memegang amanah dan menerima mandat dari masyarakat, termasuk apabila ditugaskan untuk menjadi pimpinan dewan,” Tegas Dani. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) — Ketua TP PKK kabupaten Inhil, Hj Zulaikah Wardan terus melakukan upaya pembinaan kepada seluruh kader TP PKK baik yang berada di Kabupaten, Kecamatan hingga Desa dan Kelurahan

“Kita sudah jadwalkan 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Inhil ini untuk kita berikan pembinaan dan saat ini kita telah melakukan pembinaan di 5 kecamatan yaitu Tempuling, Gaung, Kemuning, Pulau Burung dan Enok,” ujar Istri Bupati Inhil ini.

Dalam setiap kunjungannya ke Kecamatan, Ia mengatakan bahwa seluruh TP PKK yang ada di kecamatan tersebut di berikan penjelasan secara lebih rinci mengenai peran PKK dalam masyarakat terutama 10 tugas pokok PKK.

”Harapan kita, setelah semua kader diberi pembekalan mereka dapat mengetahui tentang apa tugas yang harus mereka jalankan untuk menciptakan keluarga-keluarga sejahtera di Inhil ini,” kata wanita yang akrab disapa Ikha ini.

Dikatakannya pula pembinaan memang hanya dilakukan hingga ke Kecamatan dan TP PKK Kecamatanlah yang diminta untuk kembali melakukan pembinaan kepada setiap TP PKK di Desa dan Kelurahan di wilayah Kecamatan masing-masing.

”Belajar dari pengalaman sebelumnya, kebanyakan istri-istri camat ini berada di Ibukota Kabupaten bukan di Kecamatan maka itu saya sudah ingatkan kepada setiap anggota TP PKK di Kecamatan untuk menegur Ketua TP PKK nya jika jarang berada di tempat atau bila perlu langsung saja hubungi saya, biar saya yang kasih teguran,” tegasnya.(dro/adv humas pemkab inhil)

Tembilahan(detikriau.org)-Badan Kepegawan Daerah (BKD) Inhil telah mengusulkan sebanyak 435 untuk mengisi formasi Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) 2014 untuk Kabupaten Inhil.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKD kepada detikriau.org kemaren. Dikatakannya, pihak BKD Inhil sudah mengajukan formasi tersebut kurang lebih 1 bulan yang lalu.

“Benar, kita sudah mengajukan jumlah formasi CPNS 2014 Inhil ke Provinsi,” kata Drs H Syaifuddin MP.

dari jumlah sebanyak 435 formasi itu terdiri dari 167 Guru, 115 Tenaga kesehatan dan 153 Tenaga Teknis, dikatakannya lagi, ini sesuai dengan pengajuan SKPD terkait.

“Ini sesuai dengan permintaan SKPD terkait, bukan kita yang mengada-ada,” jawabnya.

Pengusulan CPNS ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD termasuk kuota yang ditetapkan Menpan.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, kitakan diberikan kuota setiap daerah-daerah oleh Menpan,” tendasnya. (Ahmad Tarmizi)

JAKARTA – Cak Imin alias Muhaimin Iskandar, keponakan Gus Dur, yang sudah ‘berbai’at’ kepada PDIP dan Jokowi, harus menelan ‘jadam arab’, akibat perbuatannya yang menyerahkan ‘tubuh’ PKB kepada PDIP dan Jokowi dalam pilpres mendatang.

Tindakan dan langkah Cak Imin itu, mula-mula mendapatkan ‘gebukan’ dari Rhoma Irama, yang langsung hengkang dari PKB, dan melarang pendukungnya memberikan dukungan kepada Jokowi.

Berikutnya, sesudah mendapatkan ‘gebukan’ akibat kelakuan Cak Imin itu, sekarang tak tanggung-tanggung, Cak Imin mendapatkan ‘gebukan’ lagi dari Ketua PB NU, Siad Agil Siradj, di mana ‘bos’ NU itu terang-terangan mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Pernyataan yang begitu heboh itu, dinyatakan secara terbuka oleh Said Aqil Sirajd, Kamis, 15/5/2014. Dalam pernyataannya, “Warga NU bebas memilih siapa saja sebagai capres, tetapi saya pribadi mendukung Prabowo,” kata Said Aqil di sela cara pelantikan PCNU Kota Depok di Masjid Kubah Mas Depok, Jabar.

Selanjutnya, Aqil berpendapat, sebagai seorang purnawirawan jenderal bintang tiga, Prabowo mempunyai sikap tegas, berani, mempunyai wibawa untuk membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Tentu, pribadi atau karakter Prabowo sangat berbeda dengan Jokowi, yang sudah didukung oleh Cak Imin.

“Beliau juga saya nilai merupakan sosok warga Indonesia yang tegas dan memikirkan rakyat kecil seperti petani, buruh, nelayan, dan lainnya, “ tambah Said Aqil. Persoalan kemandirian bangsa dan kedaulatan ekonomi juga menjadi bagian dariasan Said Aqil. “Jangan sampai bangsa Indonesia dikangkangi oleh para investor,” ujar dia.

Sebenarnya dukungan Said Aqil itu tidak mengejutkan. Desember tahun lalu, dukungan serupa pernah ditegaskan ketua PBNU itu kepada Prabowo. Alasannya, selain sebagaimana pernyataan serupa yang dinyatakan di Depok, Prabowo memiliki visi misi yang sama dengan PBNU.

“Kita mengharapkan pemimpin yang konsisten, tegas, sprotif, bersih, berani, nasionalis, religius. Sampai saat semua ini masih ada pada Prabowo,” kata Said, di Kantor PBNU, Jakarta, 17 Desember 2013. Pernyataan itu langsung diutarakan di hadapan Prabowo yang saat itu bersilaturahmi.

Oleh keluarga Gus Dur, baik Megawati maupun Muhaimin, dianggap pernah mengkhianati almarhum. Mega dalam urusan kepresidenan, dengan menyempal dan berhadapan dengan Gus Dur setelah almarhum mengeluarkan Dekrit Presiden yang tak pernah terlaksana. Sementara Muhaimin dianggap mendongkel Gus Dur dari kepemimpinan di PKB.

Tentu saja, meski signifikansi dampak dukungan Said Aqil kepada warga nahdliyin masih bisa diperdebatkan, dukungan itu menggerus andil PKB terhadap koalisi Jokowi. Setelah Rhoma mencabut dukungan kepada PKB karena kekecewaannya, manuver Said Aqil tersebut sejatinya menjadi masalah besar bagi Muhaimin.

Jelas, PDIP sebagai partai induk di koalisi layak mempertanyakan efektivitas dan andil PKB dalam kelompok mereka. Persoalan itu kian besar manakala Megawati—yang terus menegaskan posisi kuncinya sebagai pengambil keputusan memilih Jusuf Kalla sebagai cawapres.

Setidaknya, secara terang-terangan Ketua Lajnah Ta’lif wa Nasyr (Departemen Media dan Informasi Publik) PBNU, Khatibul Umam Wiranu, menyatakan akan ada banyak warga NU yang langsung memilih Prabowo, ujarnya.

Sebuah perubahan yang terjadi dikalangan tokoh-tokoh NU, sesudah melihat sosok Jokowi yang ‘misterius’ dan orang-orang yang dibelakangnya, yaitu ‘Asing dan A Seng’, yang ingin menguasai dan menjajah Indonesia. (voa-islam.com)

Pekanbaru (detikriau.org) — Selama 8 tahun berjalannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) keberadaan Unit Pengelola Kegiatan atau UPK yang mengelola kegiatan masyarakat kian bertambah besar . sayangnya, jumlah tunggakan dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan.

Saat ini saja asset yang dimiliki seluruh UPK se provinsi Riau yang terdiri dari 59 kecamatan nilainya sebesar Rp 183 Miliar, Diperhitungkan untuk 1 UPK di kecamatan bisa mengelola Rp 2 Miliar sampai Rp 4 Miliar.

Dengan jumlah asset yang dimiliki tersebut, jumlah tunggakan dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Saat ini jumlah tunggakan hingga April 2014 sebesar Rp 25 Miliar . Sedangkan penambahan asset dari jasa pinjaman bulan ini sebesar Rp 4 Miliar.

Kepala BPM Bangdes Provinsi Riau Daswanto SE pada Rapat Koordinasi PNPM MPd Provinsi Riau belum lama ini mengatakan, peran para fasilitator menjadi sangat penting untuk mengawal program ini agar berjalan dengan baik. Tunggakan pinjaman oleh masyarakat harus dikendalikan dan tidak boleh ada pembiaran, sehingga tidak mengarah pada penyelewengan. Sebab dana UPK ini adalah dana berguir yang dipinjamkan untuk dikelola kepada kelompok SPP agar meningkatkan usaha produktif bagi perempuan.

“Bila tunggakan pertama dan kedua sudah dideteksi dan seorang fasilitator sudah bisa melihat titik kritisnya, maka pengendalian akan bisa dilakukan dengan baik.” Ujar Daswanto.

Ia mengakui sebagai pengelola kegiatan yang menyangkut simpan pinjam apa lagi untuk masyarakat miskin yang menjadi target PNPM MPd, tunggakan menjadi persoalan utama. Akan tetapi tidak boleh ada pembiaran dan harus tetap dikendalikan sejak dini.

Dalam kesempatan Rakor ke 2 tahun 2014 ini Kepala Badan menghimbau agar fasilitator menguatkan fasiltasinya khususnya bagi pelaku desa dan kecamatan untuk melakukan pengendalian. Misalnya mengaktifkan peran dan fungsi BKAD serta BPUPK sebagai pengawas UPK.

Konsultan PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Riau Spesialis Pengendalian dan Penyelesaian Masalah (SP2M) Agustian mengakui peran BKAD dan BP UPK masih sangat lemah dalam menjalankan fungsinya dikelembagaan ini, sehingga terus menerus harus didorong agar peran itu bisa berjalan, dan hal tersebut menjadi fungsinya fasilitator dalam memberdayakan pelaku pemberdayaan.

Selain membicarakan masalah tunggakan dan pengendalian, hal yang cukup penting dilakukan dalam rakor juga persoalan penyelesaian masalah. Sebagai program yang berorientasi pada masyarakat, maka dalam menyelesaikan program hal yang paling utama dilakukan adalah penyelesaian melalui musyawarah. Sedangkan proses hukum adalah jalan terakhir apabila proses musyawarah sudah gagal dilakukan.

Penyelesaian itulah yang harus terus menerus diperkuat agar masyarakat bisa terhindar dari masalah hukum. Serta pentingnya melaksanakan program yang transparan. Sehingga media-media informasi menjadi bagian yang penting untuk tetap terjaga kwalitas informasinya.

Dalam kesempatan ini, SP2M menyampaikan tahun 2014 ada 5 kecamatan yang mendapat status kecamatan potensi bermasalah. Namun begitu beberapa kecamatan sudah mulai menunjukan penyelesaiannya sehingga tahun ini sangsi tidak mendapatkan dana BLM akan dicabut.(dro/rls)

Tembilahan(detikriau.org)- Sebanyak 49 unit rumah Kepala Keluarga (KK) yang berada di Jalan Pangeran Hidayat RT 01 RW 04 tepatnya didepan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan akan di bongkar. Dilokasi ini direncanakan akan dibangun terminal angkutan desa.

“Ya benar, ada sebanyak 49 KK yang berada di depan RSUD PH akan dibongkar,” sebut Asisten 1 Setda Kabupaten Inhil Darussalam kepada
detikriau.org, Rabu (14/5/14) kemaren

Masyarakat setempat berada di lokasi tersebut sudah puluhan tahun, akan tetapi tanah itu milik pemerintah. mau tak mau mereka harus
siap kapan saja jika disuruh pindah.

Pemkab Inhil saat ini tengah melakukan pembahasan mengenai berapa jumlah sagu hati atau upah bongkar yang akan diberikan kepada masyarakat yang rumahnya terpaksa digusur.

“Ini bukan ganti rugi, tapi sagu hati atau upah bongkar rumah tersebut. Saat ini masih kita bahas,” kata Darussalam.(Ahmad Tarmizi)