Tembilahan (detikriau.org) – Senin (19/5/2014) RSUD Puri Husada Tembilahan dilaporkan ke Komisi IV DPRD Kabupaten Inhil dengan alasan pelayanan yang dinilai mengecewakan.

Pelapor, Sodiqin menilai, pelayanan sangat tidak memuaskan ini terjadi pada istrinya yang hendak melahirkan. Akibat tindakan ini, hampir saja memberikan akibat fatal pada istrinya.

“tidak ada maksud lain. kita melaporkan ini ke Dewan agar adanya tindakan. paling tidak pelayanan kepada pasien harus dilakukan dengan lebih profesional. Cukup kami yang mengalami ini. jangan ada lagi masyarakat lainnya,” Ujar Sodiqin yang saat itu didampingi kakak iparnya, oyonk kepada detikriau.org saat bertemu di gedung DPRD Inhil, senin (19/5/2014)

Menurut penuturan kakak kandung pasien, oyonk, selama masa kehamilan, adiknya rutin memeriksakan kandungan pada petugas kesehatan di Puskesmas Kecamatan kempas. Setelah hitungan hari kelahiran cukup, ahad 917/5/2014) saat dilakukan pemeriksaan, petugas medis di Kempas menilai waktu kelahiran janin sudah hampir tiba, hanya saja bukaan rahim tidak bisa maksimal. Untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diingini, adiknyapun diusulkan untuk mendapatkan pertolongan medis ke ibu kota kabupaten Inhil, Tembilahan.

“Surat rujukan hanya dibuatkan sebatas catatan. hal ini sudah saya pertanyakan, tapi katanya tidak ada masalah. cukup diperlihatkan kepada petugas RSUD PH di Tembilahan,” Cerita Oyonk

Menurut Oyonk persoalan mulai timbul saat mereka sudah tiba di RSUD PH. petugas medis bukannya langsung memberikan pertolongan tetapi lebih memfokuskan kepada persoalan administrasi. menurut mereka, surat rujukan Puskesmas Kempas tidak dibuatkan menurut prosedur yang ada.

Persoalan administrasi ini menurut oyonk baru selesai setelah ia meminta bantuan salah seorang pejabat di Dinas Kesehatan yang dikenalnya.”Namun saat diperiksa, mereka bilang adik saya belum saatnya melahirkan. kita disarankan untuk pulang dan menunggu dirumah keluarga di Tembilahan.” tambah Oyonk.

Merasa iba melihat adiknya terus kesakitan, oyonk dan suami pasien, sodiqin bersepakat untuk membawa ke rumah bersalin swasta. hasil pemeriksaan dokter, jika tidak segera dilakukan tindakan medis akan dapat menyebabkan resiko fatal. Dokter kembali merujuk ke RSUD PH dan tindakan operasipun segera dilakukan.

“Ini yang membuat kami kecewa. kesannya pemeriksaan petugas medis RSUD PH seadanya dan jelas tidak profesional. belum lagi sikap pelayanan yang terkesan menganggap kami dari daerah dengan pandangan sebelah mata. kami bukan minta berobat gratis. kami masih sanggup untuk membayar.” Kritik oyonk.

Pengaduan ke DPRD Inhil ini, setidaknya oyonk menyampaikan beebrapa permintaan untuk ditindaklanjuti diantaranya, pelayanan pasien yang dinilai sanngat tidak memuaskan, prosedur yang terlalu kaku, perawat yang tidak ramah, meja siaga kosong dan kurangnya petugas jaga.

“Kita pastinya berharap pengaduan ini dapat ditindaklanjuti agar kedepannya apa yang kami alami tidak lagi harus dialami pasien lainnya,” Pungkas oyonk. (Ahmad Tarmizi)

JAKARTA — Calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto batal menemui Rhoma Irama malam ini, Senin (19/5). Prabowo dikabarkan langsung menuju kediaman SBY di Cikeas Bogor setelah bertemu Aburizal Bakrie.

Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu sebelumnya dijadwalkan akan bertemu Rhoma di kediaman raja dangdut itu. Tetapi tiba-tiba saja dikabari bahwa Prabowo tidak jadi datang malam ini.

“Beliau (Prabowo) dipanggil Pak SBY. Ke sini besok (Selasa 20/5) pukul 16.00 setelah pendaftaran dari KPU (Komisi Pemilihan Umum),” kata Rhoma di rumahnya di Jalan Pondok Jaya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (19/5).

Rhoma juga menyatakan siap jika diminta untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta dalam pilpres yang dilaksanakan 9 Juli mendatang. Bahkan, dia juga mengatakan kesanggupannya untuk membantu pemenangan pasangan Prabowo-Hatta.

Ditanya terkait apakah siap jika dirinya diajak untuk menjadi juru kampanye nasional (jurkamnas), pentolan Soneta itu mengatakan kesanggupannya. Tetapi, dia meminta semuanya untuk menunggu hasil pertemuannya besok. “Sabar ya, kita lihat besok,” ujarnya.

Seperti diketahui, Rhoma awalnya menjadi juru kampanye nasional PKB. Awalnya dia juga digadang-gadang akan menjadi bakal capres dari PKB. Tetapi, Rhoma kemudian menarik dukungannya kepada PKB secara resmi beberapa waktu lalu.(republika)

Jakarta — Partai koalisi pendukung pasangan capres cawapres Prabowo-Hatta mengakui menunggu kedatangan Golkar untuk bergabung dalam koalisi ini. Golkar dianggap penting karena memperoleh suara terbesar dari semua partai peserta koalisi.

Wakil ketua umum PAN, Darajat Wibowo mengatakan bergabungnya Golkar di akhir menjadi kunci kemenangan Prabowo-Hatta. Golkar menjadi kekuatan koalisi semakin menguat. “Terima kasih atas dukungan Golkar,” tegasnya di Rumah Polonia, Jakarta, Senin 19 Mei 2014.

Sementara itu Presiden PKS, Anis Matta mengatakan dukungan penuh partainya terhadap Prabowo-Hatta semakin kuat dengan adanya Golkar dalam koalisi.

“Golkar memilih Prabowo-Hatta karena dari wajah keduanya terlihat bisa membawa amanah. Saya mengerti kenapa Golkar memberi dukungan pada titik akhir,” ungkapnya.

Sementara itu ketua umum PPP, Suryadharma Ali mengatakan dukungan terhadap koalisi ini harus dilakukan semua pihak. Ini penting bagi kemajuan bangsa ke depan.

“Dengan bergabungnya Golkar akan membangun solidaritas tinggi dan kepercayaan dari masyarakat. Kita membutuhkan banyak dukungan terutama rakyat. Kita akan bekerja untuk rakyat,” paparnya.

Hal senada disampaikan ketua umum PBB, MS Kaban. Partainya memebrikan dukungan terakhir berdasarkan banyak pertimbangan. “Pasangan Prabowo-Hatta yang ideal saat ini. Optimisme kemenangan semakin kuat dengan dukungan Golkar,” ungkapnya.

Sementara itu Sekjen Golkar mengatakan pilihan mendukung Prabowo-Hatta bukan hal mudah. Partai pemenang pemilihan legislatif nomor dua ini harus melakukan banyak pertimbangan. Selain itu partai berlambang pohon beringin ini terus mendengar aspirasi dari bawah.

“Kita memutuskan koalisi dan mendukung Prabowo-Hatta berdasarkan aspirasi dari bawah dengan banyak pertimbangan dan sesuai amanat Rapimnas yang memberikan legitimasi pada pak ARB untuk menentukan sikap dan arah partai,” tegasnya.

Pasangan Prabowo-Hatta yang awalnya hanya didukung empat partai, Gerindra, PPP, PAN dan PKS akhirnya mendapat dukungan tambahan. Golkar dan PBB menjadikan pasangan ini mendapat dukungan dari enam partai di titik akhir.(vivanews.com)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Secara umum, pelaksanaan Ujian Sekolah (US) pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidiyah (MI) di di Kabupaten Inhil berjalan dengan lancar dan aman.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inhil, Helmi D disela pantauan US dibeberapa sekolah di Kota Tembilahan, Senin (19/5/2014). Diakui Helmi, meski dalam pantauan itu ditemukan adanya lembar jawaban yang rusak namun tidak sampai mengganggu kelancaran pelaksanaan US.

“Kerusakan hanya satu lembar saja. kita nilai pelaksanaan US hari pertama ini berjalan lancar,” Kata Helmi yang saat itu didampingi Kabid Dikdas dan PLB Disdik Inhil, Suhaimi Eka

Sementara itu, menurut penjelasan Kabid Dikdas Dan PLB Disdik Inhil, Suhaimi Eka, US setingkat SD/MI diikuti sebanyak 13.809 Siswa. Ujian ini berlangsung sejak tanggal 19 – 22 Mei mendatang.

Hari pertama diujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian, hari kedua adalah mata pelajaran Matematika dan hari terakhir adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

“Kita harapkan seluruh siswa dapat mengerjakan soal dengan baik, sehingga mencapai kelulusan 100 persen,” do’anya.(dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Puluhan warga Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, menolak kehadiran PT Setia Agrindo Lestari (SAL). Mereka menilai kehadiran anak perusahaan Sinar Mas Group yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat.

Juru Bicara Masyarakat Desa Pungkat, Zacky Hasan dalam pertemuan diruang rapat Komisi II DPRD Inhil menerangkan, persoalan dipicu aktivitas perusahaan mengganggu ketentraman masyarakat. Konflik masyarakat dengan PT SAL ini sudah diupayakan musyawarah dalam beberapa kali pertemuan.

“Dalam pertemuan pertama awal Maret 2014, Asisten Jis Geografik Informasi System atau pemetaan dan perolehan lahan PT SAL, Fajar Ishak memberikan penjelasan bahwa sistem kerja PT SAL adalah melalui sistem karun atau plasma, masyarakat diharuskan menyerahkan lahannya kepada perusahaan. Namun ini baru sebatas mediasi. Perusahaan baru menggarap lahan di parit 10 Desa Sungai Rawa, parit H Raus berdasarkan SKT tahun 2003 dari Desa Belantaraya,” katanya.

Pertemuan kedua kalinya yang saat itu juga dihadiri UPIKA Gaung, Humas PT SAL, Rokan, menerangkan bahwa kehadiran mereka di Inhil atas undangan Pemerintah Kabupaten Inhil yang saat itu masih berada di bawah pimpinan Bupati Indra Muchlis Adnan. Kata Rokan, Pemkab Inhil mengatakan bahwa di Inhil sudah banyak lahan yang tidak lagi produktif, areal perkebunan kelapa masyarakat sudah mucung (tidak berbuah lagi, red). Untuk menanam kembali, masyarakat tidak memiliki modal.

“Tapi hingga saat ini perkebunan kelapa masyarakat Desa Pungkat masih berproduksi dengan baik. tidak ada kelapa kami yang mucung,” kritik Zacky.

Di samping persoalan alasan keberatan yang dinilai tidak tepat, Zacky juga mempertanyakan izin operasional perusahaan. Menurut informasi yang didapatkan masyarakat, PT SAL baru mengantongi izin lokasi, tetapi mereka sudah menggarap lahan. “Anehnya lagi, lahan yang digarap perusahaan itu seluruhnya masih kawasan hutan, bukan areal perkebunan masyarakat yang rusak,” tegas Zacky.

Arismanto, warga Desa Pungkat lainnya, juga mengungkapkan rasa kekhawatiran dengan aktivitas PT SAL. Menurut pertimbangan masyarakat, pembabatan kawasan hutan yang dilakukan pihak perusahaan dikhawatirkan akan menjadi penyebab timbulnya hama kumbang yang nantinya akan menyerang perkebunan kelapa masyarakat sebagaimana yang terjadi di beberapa desa lainnya selama ini.

Di Desa pungkat, untuk kebutuhan air bersih, masyarakat mengandalkan pasokan dari sungai alam yang kini termasuk dalam areal yang digarap perusahaan. Mereka khwatir anak sungai ini nantinya akan tercemar dan persedian air bersih masyarakat terganggu.

“Kami masyarakat Desa Pungkat pastinya menolak kehadiran perusahaan. apalagi sistem kerjasama yang ditawarkan kami nilai tidak adil,” tuturnya.

Bukan hanya masyrakat desa Pungkat, Aktivis Masyarakat Peduli Inhil (MPI) Tengku Suhandri yang ikut mendampingi warga desa pungkat mengadu ke DPRD Inhil dengan tegas meminta agar Pemerintah Daerah dan DPRD Inhil secepatnya menghentikan aktivitas yang saat ini masih dilakukan perusahaan.

Menurutnya, aktivitas yang dilakukan PT SAL tidak didasarkan pada izin yang jelas. “Bukan hanya dihentikan, kami juga meminta agar perusahaan ini dipidanakan karena telah mengangkangi aturan dan merugikan masyarakat,” pinta Tengku Suhandri.

Menanggapi keluahan warga, Ketua Komisi II DPRD Inhil Junaidi, mengakui bahwa berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, PT SAL baru megantongi izin lokasi, bukan Izin Usaha Perkebunan. Dengan berbekal izin tersebut, menurut politisi Partai Golkar ini, sama artinya perusahaan baru memiliki hak sebatas melakukan sosialisasi yang kemudian ditujukan kepada arahan lahan.

“Artinya untuk mengetahui apakah areal itu ada bersinggungan dengan lahan kepemilikan masyarakat. Belum ada hak untuk melakukan penggarapan,” terang Junaidi.

Untuk hal ini, Junaidi mengaku Dewan pastinya menyetujui aktivitas perusahaan ini harus dihentikan karena belum memenuhi aturan hukum yang disyaratkan.

Terkait bahasa bahwa kehadiran PT SAL atas undangan Pemkab, Junaidi bisa membenarkan. Mengundang investor dalam upaya mengembangkan potensi daerah yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memang tugasnya pemerintah. hanya saja menurutnya, yang diundang pemerintah pastinya perusahaan yang baik, bukan penjajah yang tidak mentaati aturan.

Di samping persoalan ini, sistem bagi hasil 50:50 yang diajukan perusahaan dinilai sangat merugikan masyarakat. Sejak dulunya, menurut politisi yang kembali terpilih periode 2014-2019 ini, sistem karun yang menjadi kearifan lokal, penerima karun atau pemilik lahan tidaklah dibebani lagi dengan kewajiban untuk membayar uang pengganti pembukaan lahan dalam jumlah tertentu. Seluruhnya dikerjakan penerima karun hingga 100 persen dan kemudian dibagikan sesuai kesepakatan.

“Kalau ini kan tidak tepat. Kita mendapat informasi, sudahlah 50% lahan masyarakat harus diserahkan kepada perusahaan, yang 50% hak masyarakat nyatanya juga masih harus membayar dengan cara mencicil. Ini tidak adil,” kecam Junaidi.

Kalau masyarakat menolak dengan sistem pembagian hasil yang ditawarkan perusahaan ini, Junaidi secara tegas nyatakan menyetujui. “Tolak kalau ini yang mereka tawarkan, saya pastikan, meski secara pribadi, untuk persoalan ini saya pasti berada dibelakang masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu Anggota Komisi II lainnya, Zulkarnaen menyampaikan bahwa kebanyakan perusahaan sawit yang masuk di Inhil tidak benar. Dengan bagi hasil dengan sistem yang ditawarkan sama artinya warga yang membuatkan kebun bagi perusahaan.

Bakri H Anwar, politisi Partai Demokrat menegaskan, sejak zaman dahulu hutan yang digarap warga Desa Pungkat menjadi sumber penghidupan mereka, maka keberadaan perusahaan ini sudah sejak awal ditolak warga.

“Hutan yang ada disana tersebut menjadi lahan sebagai salah satu penunjang sumber kehidupan mereka, dan keberadaan perusahaan ini sudah dari awal mereka tolak”. Paparnya

Terakhir Edi Sindrang ikut angkat bicara dan ia mempertanyakan izin perusahaan tersebut melalui kepala desa atau camat, karena menurutnya yang selalu bermain itu kades dan camatnya.

“Kita harus meneliti dari awal mengenai izin perusahaan tersebut, karena yang biasa bermain itu dari kepala desa atau camatnya dan hal ini harus kita usut dengan jelas agar masyarakat tidak dirugikan”. Sarannya

Mencari penyelesaian persoalan ini, Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi menegaskan untuk segera memanggil dinas terkait. “Kita akan panggil Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan untuk mempertanyakan permasalahan ini. Yang jelas kita juga tidak akan sepakat dengan pola kemitraan yang diterapkan perusahaan yang pastinya akan merugikan masyarakat, “janji Junaidi.(dro/Ahmad Tarmizi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) -Sebanyak 19 pejabat eselon II dan III dilantik Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo, Senin (19/5/14)

Mutasi, rotasi dan promosi pejabat yang digelar di aula Kantor Dispenda Inhil Jl Hangtuah Tembilahan ini dihadiri juga Sekdakab Inhil Alimuddin RM dan Kepala BKD Inhil, Syaifuddin.

Adapun pejabat yang dilantik, terdiri dari 3 pejabat eselon II dan 16 pejabat eselon III. yakni Kadisdukcapil Inhil, Aprizal dilantik menjabat Asisten III Setdakab Inhil menggantikan Fauzar yang menduduki jabatan baru sebagai  Kadis PU. Sementara Kadis PU sebelumnya, Tengku Edy Efrizal mendapat jabatan baru sebagai Kadisdukcapil.

Sedangkan pejabat eselon III yang dilantik diantaranya, Kasatpol PP dijabat TM Syaifullah, posisi Kabag Humas dijabat Martha Haryadi, M Hatta,
Sekretaris BP3AKB, M Zuhri, Sekretaris Kesbangpol dan Sugiyanto, Kabid Peningkatan Produksi pada Dinas Tanaman Pangan hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Inhil.

“Mutasi ini merupakan bagian peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” sebut Wabup dalam sambutannya.

Para pejabat yang dilantik ini diharapkan Wabup dapat bekerja dengan baik, sesuai tugas dan fungsinya. Tandas Wabup H Rosman Malomo (adv pemkab inhil/Ahmad Tarmizi)