Kemuning (detikriau.org) – Bupati Inhil diwakili Sekda, H. Alimuddin RM melepas kegiatan gerak Jalan santai Sempena Milad ke- 13 Kecamatan Kemuning yang dipusatkan di Pasar Selensen yang diikuti ratusan peserta yang terdiri dari para pelajar,PNS dan Honorer se-Kecamatan kemuning serta masyarakat. Sabtu (31/5/2014)

Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Sekda menyampaikan bahwa kegiatan Gerak Jalan Santai telah sering kita laksanakan sebagai rangkaian acara atau peringatan suatu moment penting pada setiap tahun. Kali ini, kegiatan Gerak Jalan Santai yang digelar oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka memeriahkan Milad ke-XIII Kecamatan Kemuning Tahun 2014 ini.

“Saya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk menciptakan rasa kebersamaan dan dukungan akan kegiatan yang diadakan Pemerintah bersama masyarakat. Karena tanpa adanya kebersamaan antara Pemerintah dan masyarakat, mustahil Kecamatan Kemuning akan dapat berkembang seperti sekarang ini.” Pesan Bupati

Disamping itu, kegiatan gerak jalan santai ini juga dapat menciptakan rasa kebersamaan serta merupakan olahraga murah namun memberikan dampak sangat besar bagi kesehatan. Oleh karena itu Bupati menghimbau untuk menjadikan gerak jalan santai sebagai salah satu cara untuk menciptakan manusia dan generasi muda Indragiri Hilir terutama generasi muda Kecamatan Kemuning yang sehat jasmani dan rohani dalam rangka menyongsong dan mempersiapkan Indragiri Hilir menuju Kabupaten yang maju, bermartabat dan bermarwah.

“Saya juga berharap kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan utamakan keselamatan serta ketertiban, sehingga makna dari gerak jalan santai ini sebagai wahana untuk meraih kebersamaan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan dapat dicapai.” Tandas Bupati. (dro/adv pemkab Inhil)

“Dengan semakin maraknya tindak kejahatan seksual baik terhadap anak maupun orang dewasa di Tanah Air saat ini, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan menerapkan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual tersebut,”

Jambi (detikriau.org) – Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, mengatakan, pemerintah berkemungkinan akan menerapkan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual.

“Dengan semakin maraknya tindak kejahatan seksual baik terhadap anak maupun orang dewasa di Tanah Air saat ini, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan menerapkan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual tersebut,” kata Agung Laksono di Jambi, Sabtu, usai menghadiri Kongres PMII ke-XVIII di Gor Kota Baru.

Tindakan hukuman ini dilakukan dengan melakukan hukuman penyuntikan kepada pelaku kejahatan seksual secara rutin hingga nafsu si pelaku bisa ditekan dan tidak ada korban lagi.

Sesuai dengan instruksi Presiden, pemerintah sudah berjanji akan memerangki tindak kejahatan seksual yang semakin marak terjadi belakangan ini di Tanah Air.

“Saat ini pemerintah telah mengambil sekepakatan dengan seluruh pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah dalam menanggulangi tindak kejahatan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia saat ini,” kata Agung lagi.

Pemerintah bertekad akan memerangi tindak kejahatan seksual tersebut dan bahkan sedang menyusun rencana aksinya yang akan dilakukan terus menerus oleh berbagai pihak terkait serta kepada mereka yang melakukan tindak kejahatan seksual tersebut.

“Bisa saja sanksi hukuman selain kebiri yang akan diberikan kepada pelaku jangan yang terendah atau minimal yang selama ini dalam hukum pidana ancaman maksimal terhadap pelaku tindak kejahatan seksual adalah 15 tahun penjara,” tegas Agung Laksono.

Namun pemerintah berkehendak ke depannya hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual minimalnya adalah 15 tahun penjara sehingga dapat lebih berat lagi hukuman maksimalnya yang akan dijatuhkan kepada pelakunya hingga membuat efek jera terhadapnya.

Pemerintah juga berkemungkinan akan menerapkan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual, dengan melakukan hukuman penyuntikan kepada pelaku secara rutin hingga nafsu pelaku bisa ditekan hingga tidak jauh korban lagi.

Selain itu juga akan tetap melakukan pengawasan hingga ketingkat bawah lapisan masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang pengawasan hingga hukuman maksimal yang akan diberlakukan.

sumber: antaranews.com

Malang  – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Mohammad Nuh menyatakan akreditasi perguruan tinggi khususnya swasta yang menerima anggaran Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi (Bidikmisi) pada tahun ini tidak harus terakreditasi A seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Banyak pertimbangan, kami membuka lebar bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk bisa mendapat anggaran Bidikmisi dan syaratnya pun juga tidak harus terakreditasi A seperti yang diberlakukan tahun 2012. Syarat akreditasi A bagi PTS itu sekarang tidak lagi mutlak,” kata Mendikbud usai memberikan orasi ilmiah pada wisuda mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu.

Ia mengemukakan untuk merealisasikan program Bidikmisi tersebut, tahun ini Kemedikbud menyiapkan anggaran sebesar Rp2,6 triliun.

Tahun lalu anggaran Bidikmisi hanya Rp2,4 triliun atau naik sekitar Rp200 miliar.

Anggaran sebesar itu diberikan kepada 220.000 mahasiswa, termasuk sekitar 60.000 mahasiswa baru pada tahun akademik 2014/2015.

Tahun lalu, mahasiswa baru yang menerima program Bidikmisi sebanyak 50 ribu mahasiswa.

Menurut Nuh, tahun ini ada peningkatan 10 persen dibandingkan tahun lalu dan kemungkinan juga akan terus meningkat karena program tersebut memiliki hasil yang memuaskan.

Mahasiswa penerima progam ini mampu berprestasi cemerlang, bahkan ada yang melampaui target kuliah selama delapan semester seperti pada umumnya di jenjang S1.

Karena ada mahasiswa penerima Bidikmisi yang lulus lebih cepat, katanya, anggaran Bidikmisi tahun lalu masih ada sisa dan akan digunakan kembali pada progam Bidikmisi mahasiswa baru tahun 2014/2015.

Bagi mereka yang bisa lulus tujuh semester dan indeks prestasi (IP)-nya bagus serta mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tutur M Nuh, juga sudah disiapkan beasiswa, baik di perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri.

“Kami berharap dengan progam Bidikmisi S2 ini mata rantai kemiskinan bisa terputus, bahkan mampu jumlah master dan doktor mulai pada lima hingga sepuluh tahun ke depan. Saya perkirakan lima sampai sepuluh tahun lagi ada ribuan doktor dan master di Indonesia,” ujarnya.

Program Bidikmisi di Universitas Brawijaya (UB) Malang dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun lalu kuota Bidikmisi di kampus itu sebanyak 1.500 mahasiswa baru, namun realisasi melebihi kuota karena ada tambahan mahasiswa afirmasi dari Papua dan daerah perbatasan.

sumber: antaranews.com

Surabaya – Guru spiritual Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, KH Muzakki Syah mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Ia memiliki jaringan santri dan jamaah manakib hingga Malaysia.

Dukungan sang kiai pengasuh untuk Prabowo ditegaskan oleh putranya, Fadil Muzakki. “Keluarga besar Al-Qodiri ke Prabowo-Hatta. Kami mengarahkan santri, alumnus ke sana. Indonesia ini butuh pemimpin tegas dan amanah. Itu semua ada pada sosok Prabowo yang apa adanya tanpa pencitraan,” kata pria yang juga anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ini.

Fadil menampik anggapan jika dukungan ke Prabowo ini mendadak. Muzakki sudah mengenal Prabowo lama. Mantan komandan Korps Pasukan Khusus itu juga sudah dua kali berkunjung ke Al-Qodiri. Terakhir, saat pemilu legislatif lalu, Prabowo pernah mampir.

Pernah suatu kali di hadapan jamaah Al-Qodiri, Prabowo menyatakan ingin dianggap sebagai santri Muzakki. Muzakki menyambut hangat. “Bahkan waktu itu kiai spontan mengatakan, ‘ini cocok jadi presiden, pantas jadi presiden’,” kata Fadil.

Kendati mendukung Prabowo-Hatta, Fadil menegaskan Al-Qodiri tidak akan ikut serta dalam gerakan deklarasi manapun. “Kami cukup mengoordinasi jamaah dan santri kami,” katanya.

Jumlah santri menetap di pondok itu mencapai tiga ribu orang. Sementara alumnus dan jamaah bisa mencapai ratusan ribu orang.

Nama Muzakki memang cukup dikenal di kalangan pejabat pemerintah. Ia terhitung paling banyak dikunjungi pejabat-pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. [inilah.com/beritajatim]

Jakarta – DPI Perjuangan menjalankan aksi intelijen terhadap masjid-masjid. Mengawasi setiap khotbah yang ada.

Anggota Tim Sukses Jokowi-JK Eva Kusuma Sundari tidak menampik itu. Dia mengatakan, memang kader partai yang muslim diminta untuk melakukan aksi intelijen terhadap masjid-masjid.

Pihaknya melakukan pengawasan terhadap masjid-masjid, karena dikhawatirkan menjadi tempat terjadinya kampanye hitam.

Eva mengatakan, salah satu yang sudah menginstruksikan itu adalah PDC PDIP Jakarta Timur.

“Karena memang serangan kepada Jokowi-JK di masjid-masjid sangat intensif,” kata Eva kepada situs RMOL, Jumat (30/5/2014).

Eva menyebutkan, kampanye hitam di masjid-masjid banyak terjadi. Bahkan, lanjutnya, kini makin marak dan masif.

Partai awalnya tidak menghiraukan. Namun, pihaknya menilai aksi ini makin marak. Mereka heran kenapa masjid menjadi tempat kampanye hitam.

Bahkan, pihaknya juga akan merekam aktivitas khutbah di masjid-masjid. “Jadi diperlukan pemantauan. Kalau bisa direkam agar supaya masjid tidak dikotori fitnah,” katanya.

Cara ini, kata Eva, memang belum semua daerah atau masjid-masjid di Indonesia belum semua dipantau. Namun, ke depannya akan diberikan instruksi agar seluruh masjid di Indonesia dipantau.

“Bukan tidak mungkin diikuti seluruh (Indonesia). Karena di Jabar sangat meluas,” kata anggota Komisi III DPR ini.

Cara-cara PDIP ini mengingatkan cara Orba di periode 1970-1980-an. Saat itu setiap masjid diminta memberikan daftar khatib yang akan berbicara di khutbah Jumat. Bahkan di masjid-masjid tertentu rezim Orba sampai meminta bahan yang akan dikhotbahkan. Saat itu para pengurus masjid (DKM) harus melaporkan hal itu kepada Dinas Sospol setempat.

sumber: inilah.com

Tembilahan (detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo menghadiri acara Musyawarah Propinsi Ke-III Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia ( PSMTI ).  Dalam kegiatan yang dilaksanakan di gedung PSMTI “Hati Gemilang” Jalan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan ini juga tampak dihadiri oleh Unsur Muspida, Ketua Umum PSMTI Pusat, Ketua PSMTI Prov Riau, Ketua PSMTI kab inhil beserta jajaran pengurus, Camat Tembilahan ,ketua-ketua paguyuban inhil, ketua-ketua organisasi keagamaan, ketua-ketua organisasi sosial kemasyarakatan, tokoh masyarakat serta undangan lainnya. Kamis, 29/5/2014

Dalam Sambutannya, wakil bupati menyampaikan sambutan baik atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan diresmikannya pemakaian gedung serbaguna PSMTI ini yang ditujukan untuk lebih memotivasi dan mendorong pengurus dan anggota agar bisa mengembangkan organisasi dengan melakukan berbagai kegiatan, yang tentunya kedepan diharapkan dapat lebih mendukung program- program pemerintah.

“Saya juga memberikan apresiasi atas kerjasama dan dukungan yang selama ini telah diberikan oleh PSMTI dalam memajukan Kabupaten Indragiri Hilir,” Sampaikan Wabup

Ditambahkan Wabup, disadari bahwa untuk membangun Kabupaten Indragiri Hilir, tidak cukup hanya peran dari Pemerintah saja, mengingat pemerintah juga mempunyai keterbatasan. Ada tiga komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan, yakni Pemerintah, pihak Swasta dan Masyarakat, yang termasuk didalamnya adalah organisasi PSMTI.

“Bila tidak ada peran dari tiga komponen tersebut, Kabupaten Indragiri Hilir tentu tidak akan dapat berkembang seperti sekarang ini,” Tandas Wabup

Ketua PSMTI Inhil Alek Chanda yang juga Ketua Panitia Musprov menyampaikan, bangga atas kehormatan ditunjuknya Kabupaten Inhil sebagai tuan rumah penyelenggaraan Musyawarah Provinsi III PSMTI Riau yang digelar 4 tahun sekali.

“Pada malam ini kita akan memanjatkan doa syukur serta penandatanganan prasasti selesainya pembangunan Gedung Serbaguna PSMTI Inhil yg diberi nama Gedung Hati Gemilang,” ujar Alek.

Ketua Umum PSMTI Pusat, David Herman Jaya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Riau, khususnya Pemkab Inhil yang berkenan memberikan ruang kepada suku Tionghoa.

Diharapkan, suku Tionghoa harus membekali dirinya tidak hanya sebagai pengusaha, tetapi juga menempa diri kearah bidang lain, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif.  Suku Tionghoa diharapkan menyadari eksistensinya sebagai bagian suku bangsa di Indonesia dan oleh karenanya bersama dengan berbagai komponen bangsa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.

“Diharapkan keberadaan PSMTI di Riau dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi provinsi dan masyarakat Riau,” pesan.

Dalam kesempatan ini dilakukan penandatanganan prasasti Gedung Serbaguna Hati Gemilang dan pemberian cenderamata dari Ketua Umum PSMTI Pusat kepada Wabup Inhil. (dro/adv pemkab inhil)