Tembilahan (detikriau.org) – LPPM UNISI lebih menekankan pembekalan materi KKN kepada penyiapan mental mahasiswanya untuk langsung terjun kemasyarakat bukan lagi hanya sekedar masalah teori.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNISI, Malian,SP,M.MA dalam kesempatan perbincangan dengan detikriau.org di gedung rektorat UNISI lama, jalan Ki Hajar Dewantara Tembilahan, Selasa (24/6/2014).

Dikatakan Malian, salah satu peran KKN bagi UNISI adalah merupakan salah satu sarana berpromosi secara langsung kepada masyarakat. Bukan hanya di dalam Kabupaten Inhil, KKN Tahun 2014 ini, UNISI juga fokus untuk melakukan promosi ke luar Kabupaten Inhil.

“Makanya materi pembekalan tidak lagi hanya masalah teori KKN tetapi kita lebih fokus untuk menyiapkan mental untuk dapat terjun langsung ke masyarakat,” Ujar Malian.

Upaya untuk lebih mempromosikan UNISI keluar Kabupaten Inhil ini menurut Malian mendapatkan sambutan yang sangat baik. Di kabupaten Kuansing, UNISI mendapatkan penawaran di 6 Kecamatan, namun UNISI baru bisa menempatkan mahasiswanya di 2 Kecamatan yang terbagi kedalam 10 posko. Tidak berbeda jauh dengan kabupaten Inhu, UNISI juga mendapatkan sambutan yang sangat menggembirakan. Bahkan Pemkab Inhu langsung memberikan lokasi-lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk menempatkan KKN mahasiswa UNISI.

“kalau kita ikuti penawaran Pemkab Inhu, mungkin kita akan tempatkan seluruh mahasiswa kita untuk melakukan KKN di sana,” Kata Malian.

Bukan hanya di dua Kabupaten itu, untuk Kab Pelalawan, UNISI juga diberikan kebebasan untuk menempatkan mahasiswanya di Kecamatan manapun yang dikehendaki.

Sambutan dengan tangan terbuka dari beberapa Kabupaten ini dikatakan Malian menunjukkan bukti nyata bahwa UNISI bukan hanya memiliki nama baik di Kabupaten Inhil namun sudah diluar Kabupaten Inhil.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Sebanyak 875 orang mahasiswa Universitas Islam Indragiri (UNISI) akan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun Ajaran 2014/2015. Ratusan mahasiswa UNISI ini akan dibagi kedalam 87 posko yang tersebar di tiga Kabupaten di Provinsi Riau.

Berdasarkan penjelasan Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNISI, Malian,SP,M.MA, pelepasan mahasiswa KKN UNISI TA 2014/2015 ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2014 mendatang.

“dari 875 Mahasiswa KKN akan kita bagi kedalam 87 posko dengan rincian, 10 posko ditempatkan di Kabupaten Kuansing, 16 posko di Kabupaten Inhu dan sisanya sebanyak 61 posko di tempatkan di Kabupaten Inhil,” Sampaikan Malian.

Dijelaskan Malian, sebagai wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi, KKN merupakan implementasi dari serapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditranformasikan oleh dosen kpeada mahasiswa selama mengikuti perkuliahan dijenjang perguruan tinggi.

KKN sekaligus juga merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kepada mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti KKN tersebut diharapkan dilapangan nantinya dapat memberikan masukan-masukan dalam bentuk program kerja nyata mulai dari perencanaan, pengorganisasi serta pelaksanaan dan pengawasan sehinga dapat tercapainya tujuan dari program kerja didaerah yang menjadi sasaran sehinnga juga dapat memberikan hasil positif untuk kemajuan bersama
Disamping hal tersebut, ditambahkan Malian, hakekatnya KKN yang dilakukan secara bersama dengan aparatur Desa atau Kecamatan juga ditujukan untuk memberikan pencerahan sosial kepada masyarakat, bukan hanya sekedar pencapaian hasil selama mahasiswa dan mahasiswi melaksanakan KKN.

“Kita berpesan kepada seluruh mahasiswa agar dapat mengikuti KKN dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” Tandas Malian. (dro)

‘Tenaga Pendidik Terima Pugli dengan Tersenyum”

Tembilahan (detikriau.org) – Menghapus praktik pungli disekolah, komitmen tenaga pendidik menjadi factor penentu. Tanpa adanya kesadaran dari para guru, apapun bentuk aturan dan himbauan sulit untuk membuahkan hasil maksimal.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekjend Forum Komunikasi Organisasi non Pemerintah (Fokus Ornop), Indra Gunawan kepada detikriau.org, senin (23/6/2014), menyikapi masih banyaknya keluhan masyarakat akan belum tuntasnya penghapusan praktik pungli disekolah.

“Kalau praktik ini mau benar-benar tuntas, harus adanya kesadaran dan komitmen yang keras pada pribadi individu setiap tenaga pendidik untuk mematuhinya,” Pendapat Indra

Hingga saat ini menurut Indra, tidak sedikit aturan yang menyatakan pelarangan praktik pungli, termasuk berbagai himbauan. Namun praktik yang sangat memberatkan orang tua siswa ini tidak kunjung tuntas.

Sebagaimana yang terjadi dalam penerimaan raport hasil prestasi siswa baru-baru ini, dicontohkan Indra, pemberian uang raport dari orang tua murid kepada para guru masih saja terjadi. Sebahagian sekolah menurutnya masih didapati secara terang-terangan menetapkan besaran uang raport yang harus diberikan, dan sebahagian sekolah juga ada yang menyatakan pelarangan, namun nyatanya juga belum diikuti dengan sepenuh hati oleh para guru.

Karena sepertinya sudah menjadi kebiasaan, orang tua siswa kadang-kadang menjadi sungkan untuk tidak memberikan uang raport kepada para guru setiap kali penerimaan raport. Celakanya, meski mengetahui hal itu dilarang, sebahagian besar guru masih menerimanya dengan tersenyum.

“Komitmen untuk menghapus praktik ini harusnya tertanam terlebih dahulu pada masing-masing pribadi guru. Jika guru menolak menerima pemberian ini, praktik ini pastinya akan hilang sendiri. Tapi saya menilai kemauan itu yang belum tumbuh,” Kata Indra

Disamping persoalan masih rendahnya kesadaran guru, peran Dinas Pendidikan menurut Indra juga masih belum maksimal. Pengawasan yang ketat dan bersungguh-sungguh disertai sanksi yang tegas sejauh ini masih belum tampak.

“Untuk menimbulkan kesadaran para guru harus diiringi dengan pengawasan disertai sanksi yang tegas bagi yang tidak mematuhi. Pengawasan itu tentunya melalui Dinas Terkait, namun saya juga menilai hal ini terkesan masih dilakukan setengah hati.” Tandas Indra. (dro)

Pihak Partai Hanura memastikan ketidakhadiran Wiranto ke Bawaslu.

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu melayangkan surat panggilan kepada mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto, Senin 23 Juni 2014. Wiranto dipanggil terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu.

“Kami berharap beliau datang hari ini. Karena kami juga punya waktu singkat,” kata anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak.

Nelson mengatakan, kehadiran Ketua Umum Partai Hanura itu penting agar laporan yang masuk ke lembaganya tidak berlarut-larut. Apabila panggilan pertama tidak dipenuhi, Bawaslu akan mengirimkan panggilan berikutnya.

“Tapi Bawaslu tidak punya kekuatan memaksa,” ujarnya.

Nelson menambahkan, setiap warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab moral. Oleh karena itu, lanjut dia, akan lebih baik jika memberi klarifikasi atas laporan terhadapnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura memastikan ketidakhadiran Wiranto pada hari ini. Menurut dia, Wiranto masih menjalankan kegiatan di luar kota. “Surat baru datang hari ini. Jadi dadakan,” katanya.

Namun, Kris–sapaan Kristiawanto– menegaskan, Wiranto akan bersikap kooperatif. Dia tidak akan mangkir dari panggilan hukum.

“Pada prinsipnya, Pak Wiranto akan memberikan keterangan jika diminta. Beliau orang yang sangat taat terhadap hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan,” ucapnya.

Sebelumnya, tim advokasi calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Habiburokhman, melaporkan Wiranto ke Bawaslu. Wiranto dilaporkan setelah membuat pernyataan bahwa kasus penculikan pada Mei 1998 merupakan inisiatif Prabowo.

Habiburokhman menilai, pernyataan Wiranto itu sudah masuk dalam kategori kampanye hitam dan fitnah yang keji. Menurutnya, Prabowo tidak terlibat sama sekali dalam kasus penculikan

sumber: VIVA.co.id

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil diwakili Asisten I secara resmi membuka kegiatan sosialisasi Diseminasi Pertanian Lahan Pasang Surut di Kab. Inhil TH 2014. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula kantor Bappeda Inhil ini juga dihadiri oleh Kepala BAPPEDA Kab. Inhil, Peniliti Senior dari BALITRA Provinsi Kalimantan Selatan Ir. Dakhyar Nazemi, serta Beberapa Kabid Dinas terkait. Senin (23/6/2014)

Sosialisasi yang dilaksanakan selama 2 hari yang merupakan tajaan BAPPEDA Inhil yang menghadirkan narassumber Penyuluh BAKORLU Provinsi Riau dan peneliti senior dari Provinsi KALSEL.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan Kab. Inhil mengatakan bahwa Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Seminar Nasional Pengelolaan Rawa dan Pesisir yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2013 yang lalu di Tembilahan. Sosialisasi program dan kegiatan yang telah dicapai oleh Balitra dan telah diaplikasikan di berbagai daerah di Indonesia, melalui sharing program dengan Pemerintah Daerah Tempatan. Maka dengan sosialisasi ini diharapkan akan terjadi alih informasi dan teknologi, serta ke depan Balitra kalimantan selatan juga diharapkan dapat melaksanakan kegiatan di Kabupaten Indragiri Hilir.
Bupati menambahkan, bahwa dengan menyimak pidato Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada pembukaan PENAS KTNA ke XIV di Malang Jawa Timur pada pada tanggal 7-12 Juni yang lalu, bahwa kita mempunyai 3 (tiga) sasaran besar dalam masalah ketahanan dan kemandirian pangan, yaitu, Kecukupan pangan, bahkan swasembada sehingga kita memiliki ketahanan pangan, kemudian Penghasilan petani, nelayan dan petani hutan makin membaik, serta mengupayakan agar kebutuhan Pangan dapat diperoleh dengan harga terjangkau.

Untuk mencapai ketiga sasaran tersebut, ada lima pihak yang berkepentingan, yaitu Pemerintah, pemerintah pusat maupun daerah, termasuk para gubernur, para bupati dan walikota dengan cara menyusun dan mengembangkan kebijakan yang tepat; regulasi yang tepat; iklim pertanian, perikanan dan kehutanan yang tepat; iklim investasi dan usaha yang juga tepat.

“Itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam era globalisasi haruslah melindungi petani, nelayan, dan petani hutan kita. Itu tugas dan kewajiban pemerintah.” Kata Bupati

Pihak selanjutnya yang berkepentingan untuk mencapai sasaran tersebut adalah, Kelompok Pakar, Peneliti, dan Inovator di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan juga harus bekerja keras agar produksi dan produktivitas pangan kita makin tinggi. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab para ahli teknologi, para peneliti, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan kita.

Kemudian disusul oleh Dunia usaha, ini penting agar apa yang dihasilkan oleh para petani, nelayan dan petani hutan dengan perdagangan yang adil, dengan industri yang adil, itu juga bisa dikembangkan untuk kepentingan kita semua. Dunia usaha tentu memerlukan keuntungan, tapi ingat petani, nelayan, dan petani hutan juga memerlukan keuntungan, dan bahkan penghasilan yang lebih baik. Ingatlah kalau melaksanakan perdagangan, apakah produk-produk pertanian, perikanan dan kehutanan, jangan sampai mengabaikan kepentingan para petani, para nelayan, dan petani hutan juga memerlukan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.

Selanjutnya Komunitas tani, para petani, nelayan, dan petani hutan juga harus tetap rajin, tetap produktif, makin memiliki pengetahuan, makin trampil, makin menguasai teknologi, tahu cara mengatasi hama, tahu caranya bercocok tanam dalam perubahan iklim, dan lain-lain. Demikian juga koperasi, usaha kecil dan menengah, dan usaha yang dilakukan para petani, nelayan, dan petani hutan juga harus berkembang. Artinya, komunitas petani, nelayan, dan petani hutan juga bisa berbuat banyak untuk meningkatkan produksi pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masing-masing.

Serta yang tidak kalah penting, jangan rakus, artinya janganlah kita boros, janganlah kita mengkonsumsi pangan lebih dari kepatutannya. Harus efisien dan hemat.

Terakhir Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selaku tuan rumah di acara sosialisasi ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memfasiltasi acara ini dengan sebaik-baiknya. Bupati berharap para peserta yang hari ini ikut menghadiri kegiatan ini akan kembali ke Kota Tembilahan pada tahun yang akan datang dengan sharing program/kegiatan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kami masyarakat petani Kabupaten Indragiri Hilir.(adv pemkab inhil)

“Bangkit jadi negara yang kuat dan berdiri di atas kaki sendiri.”
detikriau.org – Calon presiden Prabowo Subianto menyimpulkan bahwa pertahanan yang paling kuat bagi RI adalah kemakmuran rakyat seluruh Indonesia. Untuk itu, kata Prabowo, apabila dia dan Hatta terpilih dalam Pilpres 9 Juli mendatang, harus bekerja keras demi memperkuat ekonomi negara.

“Kita harus kurangi pemborosan anggaran dan kebocoran. Kalau kita tidak kurangi, kita tidak akan punya kekuatan, semua hanya jadi slogan dan impian,” kata Prabowo di segmen akhir “Debat Capres” di Jakarta, Minggu 22 Juni 2014.

Langkah berikutnya, Prabowo menyebut pemerintah harus melakukan penghematan besar-besaran, disiplin pribadi, membersihkan seluruh aparat, agar dapat mempercepat pembangunan ekonomi RI.

“Kita harus berantas korupsi, naikkan wibawa negara, ketahanan kita harus kuat, dan disegani bangsa lain. Tidak akan ada negara yang segan ke Indonesia kalau Indonesia lemah tak ada kekuatan,” ujar dia.

Prabowo pun berjanji, dia dan pasangannya, Hatta Rajasa, akan menyelamatkan kekayaan Indonesia. “Bangkit menjadi negara yang kuat dan berdiri di atas kaki kita sendiri,” ucapnya.

Sumber: vivanews.com