detikriau.org – Kamis malam,26 Juni 2014 yang lalu, Wakil Bupati Inhil H.Rosman Malomo menghadiri acara ramah tamah bersama Pangdam I Bukit Barisan yang dilaksanakan di kegubernuran, Balai Sirindit Gedung Daerah Pekanbaru.(adv pemkab inhil)
detikriau.org – Sidang isbat di kantor Kemenag Jl MH Thamrin jakarta, Jumat (27/6/2014) memutuskan awal Ramadan 1435 H jatuh pada hari Minggu tanggal 29 juni 2014. Keputusan ini diambil setelah hasil dari 63 titik pemantauan diseluruh Indonesia tidak satupun yang berhasil melihat hilal.
“Tidak satu pun para saksi yang ditunjuk di 63 titik pemantauan berhasil melihat hilal. Dengan dasar laporan ketinggian hilal tidak sampai 1 derajat, maka dilakukan penggenapan bulan Syakban dan disepakati 1 Ramadhan jatuh bertepatan dengan hari Ahad, 29 Juni 2014,”” Sampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Penentuan awal puasa ini dilakukan setelah melakukan pemaparan metode rukyat dan hisab. Pemaparan penentuan ini dilakukan oleh oleh Tim dari Kementrian Agama dan para ahli astronomi.
Sidang isbat digelar tertutup dihadiri oleh Ketua Umum MUI, Ketua Muhammadiyah, NU, dan sejumlah ormas Islam lainnya serta perwakilan dari dubes negara Islam dan ahli astronomi dari LAPAN dan Planetarium Jakarta. (dro)
Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama Said Aqil Siroj yakin Prabowo Subianto bakal terpilih sebagai presiden saat pemungutan suara 9 Juli 2014. Dia mendoakan, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu bisa meraup 60% suara.
Tembilahan (detikriau.org) — Bertempat di Mesjid Raya Al-Huda Tembilahan di laksanakan acara sambut ramadhan dan pembagian hadiah pemenang lomba hafalan Al-Qur’an surah Ar-Rahman, yang di hadiri Bupati Inhil, Kabag Kera Kab. Inhil serta seluruh Pengurus Mesjid Raya Al-Huda.. Tembilahan, 26 Juni 2014.
Pengelola Mesjid Agung Al-Huda Tembilahan mendirikan Pendidikan Tahsin dan Tahfiz Al-Qur’an beberapa waktu lalu tepatnya Bulan Februari TH 2014 yang kini memiliki santri sebanyak 283 orang.
Sebelum menyampaikan sambutan Bupati Inhil H.M.Wardan Menyerhakan bantuan pengelolaan pendidikan Tahsin dan Tahfiz ini sebesar Rp 5 Juta, yang di di serahkan oleh Bupati inhil secara simbolis kepada salah seorang pengurus Mesjid Agung Al-Huda.
Dalam sambutannya Bupati Inhil H.M.Wardan mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya dan Apresiasi kepada pengelola Mesjid Agung Al-Huda Tembilahan atas upaya dan kerja kerasnya sehingga kegiatan Pendidikan Tahsin dan Tahfiz Al-Qur’an ini dapat terlaksana dengan baik, yang mana pada hari ini melaksanakan perlombaan Hafalan Al-Qur’an Surah Ar-rahman.
“Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat melahirkan penerus-penerus yang dapat mensyiarkan agama islam kedepannya.” Do’a Bupati
Bupati menambahkan bahwa mesjid Agung Al-huda yang telah melaksanakan program mengaji yang di canangkan Bupati beberapa waktu lalu bisa di katakan progam mengaji plus, karena selain magrib mengaji juga di laksanakan beberapa kegiatan diantaranya hafalan Al-Qur’an yang dilaksanakan hari ini.
Usai menyampaikan sambutan, Bupati inhil juga menyerahkan Hadiah kepada pemenang Lomba Hafalan Al-Qur’an Surat Ar-Rahman.
Di akhir kegiatan ini juga Bupati Inhil juga berkesempatan mendengarkan dan menguji salah satu Santri yang mengikuti pendidikan Tahsin dan Tahfiz.(adv pemkab inhil)
detikriau.org – Mahasiswa di Aceh meminta Presiden SBY bersikap tegas soal kasus kapal Tenaga Kerja Indonesia yang karam di perairan Malaysia. Kapal tersebut diduga sengaja ditenggelamkan oleh petugas Bea Cuka Malaysia.
Para mahasiswa meminta pemerintah segera membentuk tim untuk mencari fakta. Jika benar kapal TKI yang membawa warga Aceh tersebut memang sengaja dikaramkan, mahasiswa meminta Presiden menarik Duta Besar (Dubes) Indonesia dari negeri Jiran itu.
“Jika benar mereka (Malaysia) telah membunuh para TKI, ini penghinaan terhadap Indonesia. Malaysia sudah terlalu sering menginjak harkat dan martabat bangsa ini,” ujar Firdaus Noezula, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, Aceh, kepada VIVAnews, Kamis, 26 Juni 2014.
Menurutnya, pemerintah Indonesia harus berani mengambil sikap tegas terkait seringnya negeri tetangga itu bertingkah semena-semena terhadap Indonesia. Seperti klai mereka terkait tarian Reok Ponorogo, hingga rencana membangun mercusuar di wilayah Indonesia.
“Kalau berani putuskan saja hubungan diplomasi dengan Malaysia. Tarik duta besar Indonesia, ini kan penghinaan,” kata dia.
Bakar bendera
Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Gayo, Selasa lalu, menginjak dan membakar bendera milik Malayisa, saat melakukan aksi di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan marah terhdap Malaysia yang dianggapmdengan sengaja menabrak dan menembaki kapal TKI Indonesia.
Mereka juga menyayangkan sikap aprat penegak hukum Malaysia yang meminta uang sebesar 300 RM kepada para TKI yang menumpang di kapal nahas itu. “Tindakan aparat Malaysia tersebut tidak mencerminkan sebagai petugas hukum tetapi lebih mirip bajak laut,” kata Bardan, Koordinator Aksi.
Sama halnya dengan para mahasiwa, para pemuda ini juga meminta pemerintah dengan tegas mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Kemudian Pemerintah Indonesia harus berani memutuskan hubungan diplomastik dengan Malaysia, jika dugaan ini benar-benar terbukti.
Marak calo
Sementara itu, Pemerintah Aceh meminta warga tidak mudah percaya dengan para calo untuk pemulangan para korban. Informasi resmi akan terus disampaikan pemerintah Aceh melalui Posko Informasi dan Pengaduan Korban.
“Soal keberadaan korban dan informasi pemulangan, masyarakat terutama keluarga korban tidak terpengaruh dengan para calo. Informasi yang jelas akan terus dirilis oleh Pemerintah Aceh,” ujar Murthalamuddin kepada VIVAnews, siang tadi.
Menurutnya, hinga hari ini, Selasa, 24 Juni 2014, posko informasi dan pengaduan korban kapal tenggelam Pemerintah Aceh masih terus menerima laporan. Laporan yang masuk baik dari korban yang ditahan Malaysia, maupun keluarga korban yang berada di Aceh.
“Malah ada korban yang saat kejadian berada dalam kapal musibah itu. Ia langsung menelepon keluarganya. Keluarganya menyampaikan kepada kami. Intinya masyarakat terutama keluarga korban jangan percaya pada calo yang mengaku-ngaku bisa mengurus pemulangan korban,” katanya.
Kata dia, Pemerintah Aceh terus berupaya mendesak Pemerintah Pusat untuk membentuk tim pencari fakta mengungkap kasus tenggelamnya kapal pengangkut WNI asal Aceh tersebut. Pemerintah pusat harus segera melakukan upaya diplomatik untuk membebaskan korban selamat.
sumber: viva.co.id
Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil yang diwakili Sekda H. Alimuddin RM membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 yang berlangsung di Aula Dispenda Kab.Inhil jalan Hang Tuah Tembilahan. Rabu ,26 Juni 2014
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu, dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.
Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial, BPJS Ketenagakerjaan yang dulu bernama PT.Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011, BPJS menggantikan sejumlah Lembaga Jaminan Sosial yang ada di Indonesia, yaitu Lembaga Asuransi Jaminan Kesehatan PT. Askes, dan Lembaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PT. Jamsostek.
Transformasi PT. Askes dan PT. Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada 1 Januari 2014, PT. Askes menjadi BPJS kesehatan, selanjutnya pada 1 Juli 2015 giliran PT. Jamsostek yang akan menjadi BPJS.
”Perubahan ini tentunya membutuhkan proses perkenalan untuk memberi pemahaman lebih jauh tentang BPJS.”Kata Bupati
Oleh karenanya, atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Bupati sangat menyambut baik diadakannya sosialisasi ini, dengan harapan semua PNS akan mengerti dan memiliki pemahaman yang sama tentang BPJS Ketenagakerjaan. Disamping itu masyarakat terutama PNS dan Tenaga Kerja lainnya juga membutuhkan informasi yang pasti tentang teknis pelaksanaan BPJS.
Dijelaskan Bupati kembali, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial, ada hal-hal yang perlu kita cermati terutama sekali pada Bab II Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Presiden ini mengatur tentang kriteria pekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara serta kewajiban mengikuti program jaminan sosial secara bertahap paling lambat tanggal 1 juli 2015.
Dalam hal penganggaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) tahun 2015 untuk PNS dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah akan dianggarkan setelah menerima Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015.
”Oleh sebab itu saya berharap kepada Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pembantu Tembilahan agar dapat berkoordinasi sebaik-baiknya dengan Dinas terkait, baik masalah pemotongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian maupun masalah manfaatnya, supaya kerjasama ini dapat berjalan dengan baik sesuai amanah Undang-undang dan kepada peserta sosialisasi, saya harapkan agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya,” Pesan Bupati. (adv Pemkab Inhil)