Tembilahan (detikriau.org) – Kurangnya minat pembeli untuk berbelanja dipasar wadai (kue) jalan Baharudin Yusuf Tembilahan, Kabupaten Inhil disebabkan oleh tersumbatnya drainase . Selain itu bekas tumpukan sampah dipinggir drainase semakin memperparah aroma yang menyesakkan penciuman.

Menurut keterangan salah seorang pembeli, aroma tidak sedap serta pemandangan seperti itu sangat mengganggu minat para pembeli untuk berbelanja makanan

“Selera saya agak terganggu karena bau dan pemandangan yang seperti itu”. Ujar Hendra kepada detikriau.org, jum’at (4/7/2014)

Ia berharap kondisi ini harusnya segera mendapatkan perhatian dari instansi terkait “Kita berharap kondisi ini bisa diatasi oleh dinas-dinas terkait sehingga bisa menimbulkan minat para pembeli untuk dating kepasar ini”. Imbuhnya

Selain itu salah satu pedagang kue yang enggan menyebutkan namanya juga mengatakan bahwa kondisi drainase yang tersumbat serta tumpukan sampah tersebut sudah terjadi sejak lama

“Penyebabnya karena sampah yang membuat aliran airnya tersumbat”. Paparnya

Berdasarkan pantauan dilokasi pasar wadai tersebut agak sepi pengunjung dibandingkan dengan tempat berjualan kue yang ada disejumlah ruas jalan di Kota Tembilahan seperti dijalan Datuk Bandar dan pasar wadai yang juga berada dijalan Sungai Bringin. (Ahmad Tarmizi)

Pekanbaru (detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo menghadiri rapat Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di Pekanbaru. Pada rapat yang digelar di Aula kantor Gubernur Riau ini Wabup didampingi oleh Ketua DPRD Inhil, H Raus Walid, Kapolres, AKBD Suwoyo Sik,M.Si, Dandim 0314, Firalta Paksana Tarigan, Ketua KPU Inhil, Suhaidi beserta beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Inhil. Jum’at (4/7/2014)

Rapat Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ditujukan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban Masyarakat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PILPRES 9 Juli 2014 dan Persiapan pelaksanaan Idul fitri 1435 H ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur, Kapolda, Danrem, Ketua KPU Propinsi Riau, serta seluruh unsur pimpinan Kabupaten/Kota se Riau.

Rapat yang di pimpin Wakil Gubernur Riau ini, membahas tentang kesiapan dinas-dinas yang terkait dua agenda besar tersebut yaitu; Pilpres 9 Juli 2014 dan pelaksanaan Idul fitri. rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat yang di laksanakan di Sentul Bogor dalam rapat koordinasi pemantapan pilpres yang di hadiri Presiden RI. Dalam rapat ini juga di bahas juga mengenai karhutla yang ada d Propinsi Riau.

Di akhir rapat ini juga di lakukan tanya jawab. Dalam pelaksanaan tanya jawab ini Wakil Bupati Inhil H.Rosman Malomo berkesempatan memberikan pendapat dan tanggapan mengenai Kabupaten Inhil dalam menghadapati dua Agenda tersebut, diantranya; mengenai infrastruktur jalan dan anggkutan penumpang dalam menghadapi pelaksanaan Idul Fitri 1435 H.

“Kita menyambut baik dengan dilaksanakannya rapat Forkompinda ini. Dengannya kita berharap akan mendapatkan berbagai masukan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan kelancaran Pilpres dan Hari Hara Indul Fitri mendatang,” Ujar Wabup

Diakhir kalimatnya Wabup juga menghimbau agar seluruh masyarakat Inhil dapat mempergunakan hak suaranya pada Pilpres 9 Juli mendatang. Agenda ini menurut Wabup adalah agenda yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia untuk menentukan siapa pemimpin Negara ini untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.(dro/adv pemkab inhil)

JAKARTA — Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dimulai hari ini, Jumat (4/7). Pemungutan suara dilaksanakan 19 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang didominasi negara-negara di jazirah Arab.

Sebanyak 19 PPLN akan melakukan pemungutan suara pada Jumat, 4 Juli. Yakni Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), Addis Ababa (Ethiopia), Alger (Aljazair), Amman (Yordania), Dhaka (Bangladesh), Doha (Qatar), Dubai (Uni Emirat Arab), Havana (Kuba), Jeddah (Arab Saudi), Khartoum (Sudan), Kuwait, Kyiv (Ukraina), Manama (Bahrain), Maputo (Mozambique), Moskow (Rusia), Muscat (Oman), Riyadh (pukul 16.00 WS), Sana’a (Yaman), dan Teheran (Iran).

“Early votting ini disesuaikan dengan jadwal libur pemilih di luar negeri. Untuk WNI yang bermukim di jazirah Arab sebagian besar libur hari Jumat, di Eropa hari Sabtu, dan di Asia Timur hari Minggu,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Jumat (4/7).

Jadwal pelaksanaan pemungutan suara, menurut Ferry, telah ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 462/2014. Pemungutan suara di luar negeri dilakukan lebih awal dibanding dalam negeri. Mulai tanggal 4 hingga 6 Juli. Namun penghitungan perolehan suara dilakukan serentak pada 9 Juli 2014. Sebelum dihitung, surat suara yang telah dicoblos disimpan di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

“Kotak suara disegel, lalu disimpan di ruangan yang dilengkapi kamera CCTV. Untuk menjamin sebelum penghitungan tidak ada yang menyalahgunakan hasil pemungutan suara tersebut,” ujar Ferry.

republika.co.id
Menurutnya, teknis pemungutan di luar negeri tidak berbeda dengan pileg. Selain melakukan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN), KPU juga menggunakan sistem dropbox. Sistem ini diberlakukan bagi WNI yang domisilinya cukup jauh dari TPSLN. Namun, jumlah mereka cukup banyak. Sehingga PPLN menaruh dropbox di titik-titik yang sering dikunjungi atau mudah dijangkau pemilih.

Rekapitulasi hasil pemungutan suara melalui pos atau dropbox dijadwalkan KPU mulai dari 10 hingga 14 Juli 2014. Setelah rekapitulasi selesai, hasil pemungutan suara dikirimkan ke Indonesia.(republika.co.id)

“Per Orang Tenaga Pengajar Akan Terima Rp. 3 Juta”

Tembilahan (detikriau.org) – Kabag Kesra Sekdakab Inhil, HM Arifin menyampaikan bahwa pembayaran dana insentif kepada guru program magrib mengaji akan dibayarkan tunai menjelang berakhirnya tahun. Pembayaran yang di rafel 12 bulan penuh ini dipastikan akan dibayarkan kepada tenaga guru mengaji yang namanya sudah terdata.

Penegasan ini disampaikan HM Arifin kepada detikriau.org diruang kerjanya, Kamis (3/7/2014). Menurut Arifin, jika pembayaran dilakukan perbulan justru dirasakan akan menyulitkan para guru mengaji. Untuk mengurus pencairan, tenaga guru mengaji harus datang secara langsung.

”Bayangkan betapa repotnya jika ini dilakukan setiap bulan. Apalagi jika guru mengaji se Inhil setiap bulannya datang secara bersamaan ke bagian Kesra. Pastinya repot,” Sampaikan Arifin

Arifin memastikan, jika guru mengaji yang namanya sudah terdaftar akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp 3 juta perorangnya untuk setiap tahunnya.

Hingga hari ini Arifin menyatakan belum bisa memberikan data secara pasti berapa jumlah seluruh guru pengajar program magrib mengaji di Inhil. Daftar nama guru mengaji yang disampaikan oleh masing-masing Kecamatan diakuinya sudah diterima, namun ia menyatakan data ini masih perlu untuk dievaluasi dan di verifikasi untuk mendapatkan jumlah data yang valid.

“Jadi sekali lagi, sepanjang namanya sudah terdaftar dan setelah dievaluasi ianya benar sebagai tenaga pengajar, pemerintah pasti akan membayarkan,” Tegas Arifin

Disamping pemberian honor kepada guru program magrib mengaji, untuk suksesnya program andalan Pemkab Inhil ini, Arifin juga menyampaikan bahwa Pemkab Inhil melalui bagian Kesra juga memprogramkan untuk memberikan bantuan al qur’an dan buku-buku panduan metode iqra kepada tempat-tempat pelaksana program magrib mengaji.

‘Semua ini dilakukan tidak ada harapan lain selain tentunya agar program magrib mengaji dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat,” Tandas Arifin.

Sebelumnya kepada detikriau.org, sejumlah tenaga guru pengajar program magrib mengaji yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengeluhkan bahwa hingga memasuki bulan ke enam, honor yang dijanjikan pemerintah belum serupiahpun mereka terima. Mereka sangat berharap besaran honor yang sebelumnya sudah disampaikan itu dapat segera dibayarkan oleh pemerintah.

“Dari dulu kami memang mengajar mengaji dan tidak pernah berharap imbalan jasa tetap setiap bulannya. Namun dengan adanya program magrib mengaji dari pemerintah yang katanya kepada kita akan diberikan honor, pastinya kami merasa gembira. Namun hinga memasuki bulan ke enam apa yang dijanjikan itu serupiahpun belum kami terima,” Ujarnya. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir meneggarai adanya upaya terstruktur oleh oknum-oknum nakal untuk memuluskan penerbitan izin operasional bagi perusahaan perkebunan yang beraktifitas di kab Inhil.

Dugaan ini disampaikan oleh DPRD Inhil melalui Ketua Komisi II, AMD Junaidi kepada detikriau.org dalam kesempatan perbincangan digedung DPRD Inhil Jalan HR Subrantas Tembilahan, Kamis (3/7/2014)

Dijelaskan Junaidi, untuk mencarikan alernatif solusi terbaik akan banyaknya konflik yang timbul dilapangan antara masyarakat dengan pengusaha perkebunan, DPRD Inhil mengusulkan kepada Pemerintah kab Inhil untuk kembali melakukan evaluasi terhadap izin-izin perusahaan yang beroperasional di Inhil.

Usulan dari DPRD ini mendapatkan respon yang baik dan Pemkab Inhilpun menindaklanjuti dengan membentuk tim yang di SK-kan secara langsung oleh Bupati Inhil sebagai upaya penyelesaian komplik perizinan perusahaan perkebunan yang berkaitan dengan kepemilikan lahan.
Dengan dibentuknya TIM yang diketuai Asisten III Setdakab Inhil, H Fauzan Hamid, seluruh aktifitas diatas lahan yang dikerjaan perusahaan untuk sementara harus dihentikan sampai adanya kejelasan perizinan.

“aneh saja, dalam kondisi status quo antara masyarakat dan perusahaan ini, Pemkab Inhil justru kembali menerbitkan 4 izin operasional baru bagi perusahaan perkebunan sementara dalam waktu yang sama Bupati juga telah meng SK-kan Tim untuk mengupayakan penyelesaian konflik masyarakat dengan perusahaan yang dilatarbelakangi masalah lahan. Seharusnya saat tim ini bekerja, bukankah harusnya penerbitan izin dihentikan?” Tanya Junaidi

Sebelum memasuki bulan ramadhan, Junaidi menyatakan bahwa adanya pertemuan yang dimotori oleh beberapa pejabat Camat disalah satu ruang pertemuan di rumah makan di kota Tembilahan dengan agenda penyampaian sosialisasi masalah lahan rencana pembangunan perkebun kelapa sawit.

Dinilai Junaidi apa yang dilakukan para pejabat ditingkat Kecamatan ini sama artinya tidak mengindahkan Tim Evaluasi penyelesaian konflik. Atau sama artinya pejabat Camat mengangkangi Bupati karena Tim di SK kan oleh Bupati.

“Dalam berbagai pertemuan kita sudah berulang-ulang kali meminta Pemkab Inhil memberikan data perizinan perusahaan perkebunan yang telah diterbitkan namun sampai hari ini tidak satupun kita terima. Apakah perizinan itu sesuatu yang “tabu” sehingga tidak bisa dibeberkan secara terbuka?” Sindir Junaidi.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo, bertempat dirumah kediaman pribadinya jalan Pramuka Tembilahan melaksanakan khataman al-qur’an sekaligus berbuka puasa bersama. Kegiatan ini juga tampak dihadiri oleh Bupati Inhil, HM Wardan, Unsur Muspida Inhil, Sekda, Asisten, Staff Ahli Bupati, Anggota DPRD serta beberapa pejabat dilingkungan pemkab Inhil dan masyarakat. Rabu (2/7/2014) kemaren.

Kegiatan Khataman Al-Qur’an dan buka puasa bersama ini di laksanakan dalam rangka memperingati meninggalnya Ayah Dari Wakil Bupati Inhil yang sudah di laksanakan semenjak tahun 1996 silam.

Dalam Sambutannya Wakil Bupati Inhil sebagai tuan rumah mengungkapkan kegembiraan dan rasa terimakasihnya atas kehadiran para tamu Undangan dan Masyarakat sekitar.

Wabup berharap kegiatan ini dapat menjadi kegiatan yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. “ atas nama keluarga dan pribadi saya mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin” Ucap Wabup
Sebelum di laksanakan Buka bersama, jeda waktu di isi dengan siraman rohani yang di sampaikan oleh Al-Ustadz Suhaidi, M.Ag. Dalam tausihanya, Ustadz mengajak masyarakat untuk memaknai dan menghargai pelaksanaan Ibadah Puasa Ramadan yang dapat di jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan keseharian. (adv pemkab Inhil)