XINJIANG – Pemerintah Cina yang melarang ummat Islam Uighur untuk menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan di distrik barat laut yang berpenduduk mayoritas Muslim, Xinjiang, telah memicu protes dari Saudi dan para ekspatriat yang menuntut pemboikotan produk-produk Cina.

Pihak berwenang Cina telah memberlakukan pembatasan kepada Muslim Uighur selama bulan Ramadan, melarang pegawai pemerintah dan anak-anak sekolah untuk puasa, dimana hal ini telah ditolak oleh Muslim Uigur yang dianggap sebagai upaya sistematis tahunan untuk menghapus identitas Islam di kawasan itu.

Pihak berwenang Cina telah membenarkan pelarangan puasa tersebut dengan dalih bahwa hal itu dimaksudkan untuk melindungi kesehatan siswa, dan pembatasan untuk menjalankan ajaran agama oleh pejabat pemerintah dimaksudkan untuk memastikan negara tidak mendukung agama tertentu.

“Ini adalah tingkat tertinggi dari ketidakadilan. Orang-orang harus diperbolehkan untuk mempraktikkan agama mereka,” Muhammad Badahdah, asisten sekretaris jenderal World Assembly of Muslim Youth, mengatakan kepada Arab News.

“Ini menunjukkan sikap anti-Islam mereka karena mereka menganggap orang-orang yang menerapkan Islam sebagai teroris. Jika hal ini dibiarkan terus, mereka akan melarang Muslim untuk menunaikan ibadah Haji dan Umrah.“

Setiap tahun, pemerintah Cina telah berulang kali memberlakukan pembatasan terhadap Muslim Uighur di wilayah Xinjiang setiap Ramadan.
Badahdah mengatakan bahwa pemerintah China telah memberlakukan kebijakan anti-Islam selama beberapa tahun terakhir, PBB dan Dewan Keamanan telah gagal melindungi umat Islam.

“China adalah negara yang tertutup dan kami sudah mulai mengetahui tentang kebijakan opresif terhadap ummat Islam melalui media sosial,” katanya.

“Kami umat Islam harus bersatu dan kembali ke ajaran Al Qur’an dan Sunnah. Itulah satu-satunya solusi untuk masalah kami,” katanya kepada Arab News.

Menolak pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Cina terhadap sesama Muslim, Badahdah mendesak persatuan Muslim untuk mengambil tindakan politik dan ekonomi terhadap Cina atas kebijakan meninda tersebut.

“Jadi ummat Islam di seluruh dunia harus bersatu melawan praktek-praktek yang tidak adil dan tidak manusiawi tersebut untuk mengakhirinya,” kata Badadah.

“Kita adalah sebuah kekuatan besar dengan jumlah penduduk 1,5 miliar dan harus mengalahkan intrik musuh untuk memecah belah kita. Kita harus menjadi Muslim sejati agar mendapat pertolongan dari Allah.“

“Pemerintah kami mengambil tindakan tegas terhadap Belanda ketika seorang politisi sayap kanan di negara itu melecehkan Islam dan bendera Saudi. Kita harus mengambil tindakan serupa terhadap Cina jika mereka tidak menghentikan sikap anti-Muslim mereka,” Fuad Tawfik, seorang insinyur Saudi, mengatakan kepada Arab News.

Sementara itu, 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengatakan bahwa pihaknya telah menghubungi pemerintah Cina untuk membahas masalah tersebut.

“Kami sedang menunggu balasan dari China,” kata sumber informasi Arab News.

Blogger Hashmet Hussain juga menyerukan kepada Muslim untuk memboikot produk-produk Cina.

“Melarang hak-hak untuk menjalankan agama Islam adalah semacam terorisme,” katanya.

Blogger lain berkata: “Untuk kepentingan mereka sendiri Cina harus segera menarik keputusan mereka dan meminta maaf kepada umat Islam.”
Mengandung cadangan minyak, gas alam, dan batu bara terbesar di Cina, Xinjiang merupakan rumah bagi mayoritas populasi Muslim Uighur – kelompok etnis Turki dengan bahasa dan budaya lebih dekat ke Asia Tengah. Sebelum wilayah itu diserap ke dalam Republik Rakyat China pada tahun 1949, hampir semua orang di sini adalah Uighur, tetapi jumlahnya sejak itu menurun menjadi setengan bagian pada tahun 2000, sebagai akibat dari perpindahan besar-besaran dari puluhan juta Cina Han – mayoritas penduduk daratan Cina – yang didorong untuk menetap di wilayah ini oleh pemerintah Cina.

Demografis tersebut kemudian mengalami pergeseran, yang dipercepat pada 1990-an saat Beijing mulai mengembangkan Xinjiang, yang dikombinasikan dengan undang-undang Cina yang membatasi praktek Islam oleh Muslim Uighur, dan pada 1997 pemerintah Cina mengeksekusi 30 separatis Uighur, memicu gelombang kekerasan yang telah menewaskan ratusan orang, sebagian besar warga sipil.

Sementara itu, Cina telah membubarkan lebih dari 40 kelompok yang mereka sebut “geng teror kekerasan” dan menangkap lebih dari 400 orang di Xinjiang sejak pemerintah melakukan tindakan keras pada bulan Mei, kata media pemerintah, Senin (7/7).
Kelompok Uighur dan aktivis hak asasi manusia mengatakan bahwa kebijakan represif pemerintah di Xinjiang, termasuk kontrol terhadap Islam, telah memicu kerusuhan.

“Kebijakan politik Cina akan menyebabkan lebih banyak orang menghadapi dakwaan yang tidak adil,” Dilxat Raxit, juru bicara kelompok Kongres Uighur Dunia, mengatakan dalam sebuah email.
– See more at: http://www.arrahmah.com/news/2014/07/08/muslim-uighur-tolak-larangan-ramadhan-cina-tangkap-400-orang.html#sthash.VCYn2t4v.dpuf

JAKARTA – Selasa Sore (8/7) Ahmad Michdan dari Tim Pengacara Muslim (TPM) menggelar jumpa pers soal penistaan lafadz Tauhid Laa Ilaha Ilallah oleh harian The Jakarta Post.

Ahmad Michdan menyatakan bahwa tindakan surat kabar berbahasa Inggris The Jakarta Post menghina kalimat Laa Ilaha Ill Allah adalah tindakan yang melecehkan sejarah Indonesia.

“Asal mereka tahu kemerdekaan Indonesia disokong besar oleh perjuangan umat Islam,” ujarnya dalam konferensi pers Selasa sore tadi (8/7/2014) terkait karikatur pelecehan simbol Islam yang dimuat The Jakarta Post edisi Kamis 3 Juli lalu.

Selain menodai simbol Islam, Michdan memaparkan bahwa karikatur The Jakarta Post juga melukai sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Lafadz Laa Ilaha ill Allah yang menjadi ilham kemerdekaan malah dilecehkan dengan simbol penyamun,” ungkapnya kepada beberapa wartawan yang hadir dalam konferensi pers.

Atas pertimbangan inilah TPM akan menempuh jalur hukum agar kejadian ini tidak lagi terulang. Demi menghindari isu politik, TPM akan mengajukan tuntutan hukum setelah pilpres.

“Perkara pelecehan agama ini jauh lebih besar dari soal pilpres. Kami tidak ingin dua persoalan ini bercampur,” tegasnya.

TPM juga akan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkompeten seperti MUI, ormas-ormas islam dan pakar media untuk membahas pelecehan ini secara lebih mendalam.

Wikipedia:The Jakarta Post Didirikan Atas Desakan Menteri Penerangan Ali Moertopo dan politikus Yusuf Wanandi

Dikutip dari wikipedia, The Jakarta Post adalah sebuah harian berbahasa Inggris di Indonesia. Harian ini dimiliki oleh PT Bina Media Tenggara yang berkantor pusat di Jakarta.

The Jakarta Post didirikan oleh gabungan antara empat media Indonesia atas desakan dari Menteri Penerangan Ali Moertopo dan politikus Yusuf Wanandi. Setelah pertama kali terbit tanggal 25 April 1983, The Jakarta Post selama beberapa tahun dapat bertahan hanya dengan beberapa iklan dan sirkulasinya makin meningkat.

Setelah pergantian kepala editor tahun 1991, harian ini mulai mengambil posisi pro-demokrasi. The Jakarta Post adalah salah satu harian Indonesia berbahasa Inggris yang selamat dari krisis keuangan Asia 1997 dan saat ini memiliki sirkulasi sebesar 40.000 eksemplar.

The Jakarta Post juga memiliki edisi Minggu (Sunday) dan Daring (Online), yang isinya tidak diterbitkan di edisi cetak harian. Sasaran pembaca harian ini adalah masyarakat asing dan masyarakat Indonesia yang berpendidikan, meskipun jumlah pembaca Indonesia dari kelas menengah juga terus meningkat. Dikenal sebagai tempat latihan para wartawan lokal dan internasional, The Jakarta Post telah memenangkan sejumlah penghargaan dan dijuluki sebagai “harian berbahasa Inggris paling terkemuka di Indonesia”.

Soal kartun yang dianggap menghina Islam, melalui situs thejakartapost.com pada hari Senin 7 Juli 2014 yang dirilis pukul 11:50 siang, pihak redaksi The Jakarta Post memuat tulisan yang berjudul “Apology” (permintaan maaf, red).

“Kami sungguh-sungguh meminta maaf dan menarik kembali kartun editorial yang dicetak pada halaman 7, edisi 3 Juli 2014 dari surat kabar The Jakarta Post.

Kartun tersebut berisi simbolisme agama yang mungkin telah menyinggung sebagian orang.

The Post menyesalkan adanya kesalahan dalam keputusan itu, yang sama sekali tidak dimaksudkan untuk memfitnah atau tidak menghormati agama apapun,” demikian tulis The Jakarta Post.
– See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/07/08/31477/tpm-indonesia-merdeka-karena-islam-the-jakarta-post-jangan-lecehkan-lafadz-tauhid/#sthash.QRlVzPE5.dpuf

JAKARTA — Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam (PKTTI) Universitas Indonesia (UI), Abdul Muta’ali menilai, Jakarta Post telah menghina umat Islam melalui sebuah karikatur yang tidak pantas diterbitkan. Menurut dia, koran berbahasa Inggris tersebut terpaksa melakukannya dengan tujuan tertentu.

Pasalnya, Jakarta Post selama ini, tidak berhasil menggoyahkan ideologi politik Islam di Pilpres 9 Juli besok. “Saya kira, umat Islam Indonesia sudah sangat cerdas. Kaum Muslim Indonesia sudah bisa memetakan media cetak dan elektronik mana yang konstruktif dan mana yang destruktif,” kata Muta’ali saat dihubungi Republika Online, Senin (7/7) malam WIB.

Dia menyoroti media yang sering lantang menyuarakan hak asasi manusia (HAM) dan mengkritisi konsep gender dalam Islam, ternyata justru mendestruktif nilai-nilai demokrasi. “Hal ini justru terbukti tanpa umat Islam harus tunjuk jari,” sentil Mutaali.

Menurut Mutaali, aksi provokatif Jakarta Post tidak dilakukan karena kecolongan. Dia menyatakan, publikasi karikatur itu tak akan dilakukan oleh media yang tidak ada jaringan maknanya.

Yang membuatnya kecewa, tindakan itu dilakukan pada saat umat Islam tengah menunaikan ibadah puasa. “Yang lebih miris, hal ini dilakukan pada bulan suci Ramadhan,” ungkap Mutaali.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Hj. Tutty Alawiyah menyatakan, umat Islam harus menelusuri siapa pembuat karikatur dan apa maksud di balik pesan yang berisi sangat menghina kaum Muslim tersebut.

“Umat Islam di manapun, di dunia ini pasti akan tersinggung apabila melihat karikatur yang berisi penghinaan sangat mendasar, dan merendahkan umat Islam.”

Karikatur koran Jakarta Post, edisi Kamis, 3 Juli lalu, menuai kecaman di dunia maya. Dalam edisi yang dimuat di halaman 7, memuat karikatur dengan gambar simbol Islam dalam ukuran yang cukup besar di rubrik Opini. Itu setelah karikatur tersebut menggambarkan bendera berlafaz ‘laa ilaha illallah‘ dengan logo tengkorak yang terpasang di bendera.

Tidak sekadar itu, lafaz tahlil tersebut dipadukan dengan bendera tengkorak khas bajak laut. Kemudian, tepat di tengah tengkorak, tertera tulisan ‘Allah, Rasul, Muhammad’.

Gambar tersebut memuat karikatur dalam beberapa adegan. Adegan pertama menampilkan lima orang dalam posisi berlutut dengan mata tertutup kain dalam posisi berlutut di tanah dan tangannya terikat di belakang dalam posisi ditodong senjata.

Di belakang ke lima orang itu berdiri seorang pria berjenggot serta bersorban sambil mengacungkan senjata laras panjang ke arah mereka, seolah-olah siap melakukan eksekusi.(republika)

JAKARTA — Serangan bertubi militer Zionis Israel ke Jalur Gaza kembali memakan korban. Kali ini fasilitas hasil sumbangan rakyat Indonesia berupa Graha Tahfidz Daarul Qur’an di Gaza turut menjadi sasaran.

Kabar ditembaknya Graha Tahfidz yang baru saja rampung pembangunannya tersebut disampaikan oleh Pimpinan PPPA Daarul Qur’an Ustaz Yusuf Mansur melalui akun twitternya @Yusuf_Mansur

“Yaa Allah… Graha Tahfidz Daarul Qur’an Gaza yang baruuuuuu aja diresmikan, bantuan muslim Indonesia, dirudal Israel,” paparnya, Selasa (8/7).

Graha Tahfidz Daarul Qur’an sendiri baru selesai dibangun pertengahan Juni kemarin setelah 10 bulan pengerjaan. Graha Tahfidz ini nantinya akan digunakan untuk anak-anak Gaza menghafal Alquran, menghafal hadis, mengkaji Alquran dan kisah-kisah nabi.

Graha Tahfidz Daqu Gaza berdiri di atas lahan seluas 260 meter persegi hasil sumbangan Muslimin Indonesia. Gedung tiga lantai ini memiliki pintu masuk dan ruangan terpisah antara kaum pria dan wanita.

Ruang utama di lantai untuk kelas menghafal Alquran yang terdiri dua ruangan terpisah bagi pria dan wanita dengan kapasitas lebih dari 140 anak usia lima hingga 20 tahun.

Hingga berita ini diturunkan, Koordinator Daarul Qur’an di Gaza, Abdillah Onim belum membalas pesan singkat yang dikirim ROL. Sehingga belum jelas kerusakan yang diderita akibat serangan Zionis Israel ke Jalur Gaza.(republika)

Tembilahan (detikriau.org) – DPRD meminta agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati terkait pemberian bantuan sosial bagi masyarakat. Perbup No 17 Tahun 2012 yang kemudian diganti menjadi Perbup No 3 Tahun 2014 dinilai sangat mempersulit masyarakat untuk mendapatkan bantuan.

Permintaan ini disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD Inhil, Herwanissitas kepada detikriau.org saat ditemui diruang kerjanya di gedung DPRD Inhil, selasa (8/7/2014). Dikatakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Inhil ini, bantuan hibah berkaitan dengan Peraturan Mentri Dalam Negri (Permendagri) No 32 Tahun 2011 yang kemudian dirubah menjadi Permendagri No 3 Tahun 2013

Permendagri tentang Bantuan Sosial (Bansos) menurut Herwanissitas tidak terlalu mengatur dari sisi tehnis. Oleh karenanya, juga tertuang dalam Permendagri tersebut agar masing-masing daerah untuk membuatkan peraturan Bupati.

“Artinya dalam permendagri itu, pelaksanaan tehnis dari bansos ini dituangkan pada perbup. Namun sayangnya unuk Kabupaten Inhil, perbup yang dibuat tidak sederhana tetapi malah mempersulit tiap-tiap SKPD terkait pelaksanaan belanja hibah,” Ujarnya.

Diterangkannya, dari hasil hearing dengan SKPD leading sektor Komisi II, senin (7/7) kemaren, dari tiga SKPD yang sudah dipanggil (Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan. Red) memasuki triwulan ketiga, capaian kinerja ketiga SKPD masih berada pada angka dibawah 14%. (Disbun 3,92%, DKP 14,7% dan DTPHP 12,73%)

Semua kepala SKPD mengatakan kecilnya angka capaian kinerja ini lebih disebabkan kepada kendala kepada kegiatan yang berupa pengadaan barang dan jasa yang mempergunakan pihak ke tiga berkenaan dengan CPCL dan lokasi yang berkaitan dengan bantuan hibah.

“Makanya kita memintakan kebijakan Bupati melaluibagian Kesra, Hukum dan Keuangan untuk melakukanr revisi atau memperbaiki aturan perbup agar tidak mempersulit masyarakat,” Ujar Sitas.

Untuk mendapatkan bantuan, khususnya bagi masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan, sebagai persyaratan utama, masyarakat diharuskan untuk menyusun proposal yang mereka tidka pahami sama sekali. Akhirnya untuk pekerjaan ini diselesaikan dengan cara mengupahkan kepada bantuan pihak lain ditambah lagi belasan item yang sangat rumit yang harus juga dilengkapi oleh calon permohon dana hibah.

“Bantuan ini untuk masyarakat yang jelas sangat membutuhkan. Kenapa harus dipersulit. Makanya sekali lagi kita meminta kebijakan Bupati untuk dapat lebih memudahkan,” Tandasnya.(dro)

“Sekaligus Meninjau Persiapan Pelaksanaan Pilpres”

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan melaksanakan safari Ramadan di Masjid Hidayah Kecamatan Tempuling. Sejalan dengan kegiatan ini, Bupati didampingi, Staff ahli Bupati, Asisten dan beberapa pejabat juga melakukan peninjauan kesiapan pelaksanaan Pilpres.
Berangkat dari Tembilahan, diawali silaturahmi Bupati di kantor Lurah Tembilahan Hulu kemudian dilanjutkan meninjau beberapa TPS di Desa Pulau Palas didampingi Camat Tembilahan Hulu, Doan dan Kades.

Kunjungan pertama, kantor lurah tbh hulu, tps pulau palas, melakukan tinjauan ke pasar pulau palas, pembangunan kantin didampingi camat tbh hulu dan kades. Usainya, Bupati dan rombongan melanjutkan melakukan pantauan di beberapa TPS di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling dan Bupati melakukan buka puasa bersama di Kantor Camat. Bupati menyampaian himbauan kepada seluruh masyarakay untuk bersama-sama mensukseskan jalannya Pilpres dengan berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya.

Dalam amarannya dalam safari Ramadan di Masjid Hidayah Kecamatan Tempuling, Bupati mengatakan setelah lebih dari 7 bulan mendapatkan amanah untuk memimpin Inhil, ia mendapatkan beberapa persoalan. Diantaranya masalah kerusakan infrastruktur jalan dan persoalan pperkebunan kelapa rakyat.

Kerusakan infrastruktur jalan provinsi mulai dari pintu gerbang perbatasan dengan Kabupaten tetangga Indragiri Hulu menuju Tempuling dan Tembilahan menurut Bupati harus mendapatkan perhatian segera.

Sedangkan persoalan perkebunan kelapa rakyat, Bupati menyatakan bahwa pemkab inhil sudah memprogramkan untuk memberikan bantuan pembangunan pintu klip dan tanggul. “Saya sudah memintakan Dinas perkebunan untuk melakukan pendataan terhadap persoalan perkebunan rakyat,” kata Bupati.

Diakhir sambutannya, Bupati juga menyampaikan bahwa pada 11 oktober mendatang, kab Inhil akan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Riau. Bupati berharap seluruh masyarakat Inhil turut berpartispasi terutama dengan menjaga kebersihan dilingkungan masing-masing. Untuk menyemarakkan syiar keagaam ini, Pemkab Inhil juga menyediakan umbul-umbul yang nantinya akan dipasang diberbagai tempat-tempat strategis. Tandas Bupati. (rul/adv pekab inhil)